Beritaneka.com—Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Badan Pusat Statistikdi Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-4, Gedung Bappenas, Rabu (9/6/2021).
RTM dengan agenda Sasaran Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Rasio Gini 2022 tersebut membahas sejumlah target pembangunan, di antaranya Tingkat Kemiskinan mencapai 8,5-9,0 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 5,5-6,3%, serta rasio gini menjadi 0,376-0,378.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Sasaran ini sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RTM juga turut mengulas perbaikan metodologi kemiskinan, program dana desa, UMKM, memperbanyak pengukuran pembangunan, serta data sektor masing-masing Kementerian dan Lembaga.
“Kalau kita bicara Human Development Index, ada 3 indeks yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Dari tiga indeks ini, dirunut ke belakang, rumpun kegiatan apa saja. Begitu banyak aktivitas apa saja yang dianggarkan, anggaran ini perlu atau tidak untuk mencapai indeks kenaikan, indeks kesehatan. Hari ini kita akan kejar sasaran pembangunan lain, pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan rasio gini,” ungkap Suharso.
Rapat dihadiri Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Suhariyanto, Sekretaris Utama BPS Adi Lumaksono, Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa PDTT Harlina Sulistyorini, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Rosyidah Rachmawati, Kepala Pusdatin Kemendes PDTT Ivanovich Agusta, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, PDTT Bito Wikantosa, Plt. Deputi Kewirausahaan Menteri Koperasi dan UKM Victoria Br Simanungkalit.
Menteri Suharso menjabarkan peran masing-masing kementerian/lembaga, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, untuk mencapai target pembangunan, terutama untuk mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah 2022 yang bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Kementerian Desa PDTT berperan penting dalam memastikan peningkatan kualitas pembangunan di tingkat desa melalui pembangunan Digitalisasi Monograf Desa, pendataan kondisi sosial ekonomi penduduk di tingkat desa, serta memastikan pembangunan yang inklusif.
Kementerian Sosial berperan dalam pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin serta perubahan perilaku untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kementerian Sosial juga berperan dalam meningkatkan kualitas penyaluran dan akurasi data penerima bantuan sosial.
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta k/l sektor lainnya berperan dalam memastikan peningkatan keahlian dan keterampilan angkatan kerja, serta terus mendukung peningkatan investasi, sekaligus memastikan investasi yang berjalan dapat menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kesempatan kerja yang inklusif.
Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM berperan dalam meningkatkan akses penduduk usia produktif dalam mencapai program kewirausahaan, termasuk akses pengetahuan kewirausahaan terstandar, dan akses permodalan yang murah dan terjangkau.
“Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai clearing house pembangunan, memastikan perencanaan yang dibuat bisa dijalankan karena sinkron dengan penganggaran, karena yang paling penting adalah pembangunan tersebut sampai manfaatnya ke rakyat,” tutur Suharso.
Beritaneka.com—Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan 25 perwakilan kementerian/lembaga duduk bersama.
Mereka membahas perencanaan hingga komitmen penganggaran kementerian/lembaga untuk sektor kesehatan dalam Rapat Pembahasan Multi Pihak Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2022 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto 1-2, Gedung Bappenas, Senin (31/5/2021).
Fokus pembahasan di antaranya penanganan pandemi Covid-19, percepatan penanganan tuberkulosis, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan perluasan antigen baru, serta pengentasan disparitas pelayanan kesehatan dengan fokus pada pemenuhan dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan, khususnya di timur Indonesia dan daerah dengan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan.
Baca juga: Transformasi Digital, Bappenas Paparkan SDI dan Pusat Data Nasional
Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional diharapkan dapat mencapai target 2022, yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis menjadi 231 per 100.000 penduduk, meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap menjadi 71 persen, meningkatkan penyediaan Rumah Sakit (RS) Rujukan Nasional menjadi 19 RS.
Target lainnya, meningkatkan RS dengan layanan unggulan menjadi minimal 52 RS untuk lima jenis layanan unggulan mencakup layanan kanker, kardiovaskular, stroke, paru dan diabetes, meningkatkan pusat kesehatan masyarakat dengan sembilan jenis tenaga kesehatan menjadi 71 persen, dan meningkatkan rasio dokter spesialis menjadi 0,22 per 1.000 penduduk.
“Target sampai 2024 paling populer adalah stunting. Ternyata, dalam perjalanan saya keliling Indonesia, bukan hanya stunting, tapi imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan di beberapa daerah rendah sekali. Urusan kesehatan ini, pemda harus menempatkan kesehatan di prioritas tinggi, terutama di masa pandemi ini. Kita perlu cermati tentang Dana Alokasi Khusus agar DAK non fisik tidak diubah untuk alat kesehatan, akibatnya ada alatnya tapi tidak ada tenaga kesehatannya,” ujar Suharso.
Pandemi Covid-19 menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kewaspadaan atas kondisi kegawatdaruratan kesehatan melalui Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience), menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif.
“Ke depan, sistem kesehatan kita harus robust, terutama untuk menghadapi wabah karena Covid-19 ini mengajarkan kita bahwa sistem kesehatan harus benar-benar diperkuat, harus dilihat secara holistik dan terintegrasi, bahwa sumbangsih sektor non kesehatan dalam reformasi SKN adalah keharusan, tidak bisa hanya sektor kesehatan saja yang terlibat. Oleh karena itu, kementerian/lembaga perlu memastikan pemanfaatan anggaran, khususnya di 2022 mendatang, untuk membantu mencapai target reformasi SKN,” Suharso.
Baca juga: Bappenas Bahas 11 Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dalam RKP 2022
Perencanaan dan penganggaran pada Major Project Reformasi Sistem Kesehatan difokuskan pada delapan area reformasi, yaitupendidikan dan penempatan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, peningkatan RS dan pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK).
Fokus anggaran lainnya mencakup kemandirian farmasi dan alat kesehatan, penguatan keamanan dan ketahanan kesehatan, pengendalian penyakit dan imunisasi, inovasi pembiayaan kesehatan, dan optimalisasi teknologi informasi dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk mewujudkan target dan sasaran Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional tersebut, dibutuhkan perencanaan yang matang melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial atau THIS dari seluruh sektor, meliputi kesehatan dan sektor pendukung lainnya.