Beritaneka.com—Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengatakan, program transmigrasi turut ambil bagian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu agenda yang dilakukan dalam hal ini adalah mensukseskan program ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut dikatakan saat memberikan arahan pada Forum Komunikasi Bidang Ketransmigrasian tahun 2021 Regional Sumatera di Balai Makarti Muktitama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta, Selasa (20/4/2021).
“Program Transmigrasi diharapkan bisa memberikan sumbangsih dalam pemulihan ekonomi nasional melalui agenda ketahanan pangan nasional, kemandirian pangan hingga kedaulatan pangan nasional,” ujarnya.
Taufik mengatakan, Kemendes PDTT saat ini tengah fokus melakukan revitalisasi pada 52 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Revitalisasi ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan kawasan transmigrasi yang telah dibangun.
Oleh karena itu, lanjutnya, Kemendes PDTT telah mengambil kebijakan untuk tidak membuka dan membangun kawasan transmigrasi baru.
“Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum akan membuka kawasan baru. Yang ada adalah revitalisasi pengembangan kawasan-kawasan yang ada,” ungkapnya.
Taufik mengatakan, revitalisasi kawasan transmigrasi dilakukan agar paradigma transmigrasi tidak sekadar program yang dilakukan untuk memindahkan warga dari satu daerah ke daerah lainnya, namun juga memindahkan berbagai perangkat yang dibutuhkan seperti teknologi hingga pasar secara masif.
Ia berharap, melalui revitalisasi tersebut, akumulasi dari ketersediaan lahan yang diberikan kepada para transmigran, dapat menjadi lokomotif bagi terciptanya ketahanan pangan nasional.
“Kalau kita bicara satu pandangan baru, paradigma yang baru untuk pembangunan transmigrasi, kita ingin mendorong masyarakat baik nasional maupun lokal yang melakukan transmigrasi, itu diberikan bekal lahan yang luas, yang masif untuk mendorong terciptanya ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Adapun kegiatan Forum Komunikasi Bidang Ketransmigrasian Regional Sumatera ini digelar pada tanggal 20-23 April 2021. Kegiatan ini merupakan rangkaian yang juga akan dilaksanakan di dua wilayah lainnya yakni Regional Kalimantan – Nusa Tenggara – Bali yang akan digelar pada 27-30 April 2021 dan Regional Sulawesi – Maluku – Papua yang akan digelar pada 24-28 Mei 2021.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring, menampung, dan membahas usulan program tahun 2022, serta memonitor dan mengendalikan pekerjaan tahun 2021.(zs)
Beritaneka.com—Ketahanan pangan dan penyediaan nutrisi bagi seluruh masyarakat Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
“Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini terlebih dahulu? Kami akan meningkatkan program jaring pengaman sosial secara substansi, tidak hanya dalam hal jumlah yang diterima setiap keluarga miskin tetapi juga memperluas jangkauan penerimanya,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam acara Ministerial Roundtable bertema “Financing SDG2: Addressing Hunger and Malnutrition in The Wake of Covid-19”, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (1/4/2021).
Menkeu Sri Mulyani menyebutkan, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin lantaran pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya menjaga agar 40% masyarakat dalam kondisi ekonomi terbawah tidak mengalami kekurangan nutrisi.
Menkeu melanjutkan bahwa untuk jangka panjang, Pemerintah juga meluncurkan program Ketahanan Pangan Nasional yang memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan seperti penyediaan peralatan mesin pertanian dan peningkatan produktivitas lahan.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan pentingnya partisipasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam penyediaan anggaran untuk program ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah melakukan perbaikan iklim investasi melalui UU Cipta Kerja.
“Oleh karena itu di Indonesia, kami mencanangkan reformasi struktural yang kaitannya dengan kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja. Dengan itu, saya berharap Indonesia mampu mengatasi masalah pandemi ini, tetapi juga pada saat yang bersamaan mampu berinvestasi dalam jangka panjang baik itu untuk produktivitas maupun pengembangan sumber daya manusia,” kata Menkeu Sri Mulyani.(el)
