Beritaneka.com, Jakarta—Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa potensi cuaca ekstrem masih terjadi hingga 21 Oktober 2022.
“Potensi cuaca ekstrem masih tersebut masih dapat terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, karena kondisi atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup kompleks dan dinamis untuk sepekan ke depan, yang dipengaruhi oleh fenomena atmosfer global, regional ataupun lokal,” ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dalam keterangan tertulisnya, dikutip hari ini.
Dwikorita mengatakan, BMKG memprediksikan potensi curah hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang hingga 21 Oktober 2022 terjadi di 24 provinsi, yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, kemudian Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua.
“Berdasarkan prakiraan berbasis dampak, wilayah yang berpotensi terdampak hujan lebat dengan kategori siaga berada di sebagian wilayah Aceh, sebagian wilayah Sumatra Utara, dan sebagian wilayah Riau,” ujar Kepala BMKG.
Lebih lanjut, Dwikorita juga menyampaikan adanya potensi pasang maksimum yang perlu diwaspadai, antara lain di Wilayah Pantai Utara DKI yang terjadi pada pukul 10:00 – 15:00 WIB dan di Pantai Belawan pukul 04:00 – 10:00 WIB.
“Kondisi ini berpotensi menghalangi aliran air permukaan atau air hujan dari darat ke laut, sehingga dapat mengakibatkan genangan atau banjir rob di pantai,” ujarnya.
Selanjutnya, BMKG juga menyampaikan potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia hingga 21 Oktober 2022. Gelombang dengan kategori tinggi (2,5 – 4,0 meter) berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Natuna, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Kepulauan Nias, perairan Pulau Enggano – Bengkulu, perairan barat Lampung, Samudra Hindia barat Sumatra, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Timur, Selat Bali – Lombok – Alas bagian selatan, perairan selatan Bali hingga Pulau Sumba, Samudra Hindia selatan Banten hingga Pulau Sumba.
“Sebagian kecil wilayah di Pulau Sumba dan di Kupang, hingga saat ini sudah lebih dari 60 hari mengalami hari tanpa hujan. Untuk itu, perlu diwaspadai potensi kekeringan dan kebakaran lahan,” kata Kepala BMKG.
Dalam menghadapi potensi peningkatan potensi cuaca ekstrem ini, Kepala BMKG merekomendasikan beberapa antisipasi dan mitigasi yang perlu dilakukan baik oleh stakeholder maupun masyarakat, di antaranya:
- Pemerintah daerah wilayah terdampak perlu segera melakukan antisipasi dan mitigasi di area yang rentan terjadi bencana seperti banjir, banjir bandang, hujan es, genangan tinggi, longsor, angin kencang, puting beliung, gelombang tinggi, dan lain sebagainya.
- Memastikan tata saluran air beroperasi lancar tidak terjadi sumbatan-sumbatan, mengoptimalkan tampungan/tandon air ataupun melakukan upaya untuk memanen air hujan secara optimal. Pemangkasan pohon atau ranting/cabang-cabang pohon yang sudah rapuh. Memperkuat tegakan/tiang-tiang/tembok yang mudah tumbang/roboh.
- Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan karena dapat menyumbat saluran air, tidak memotong atau melakukan penggalian lereng sembarangan.
- Menggencarkan/meneruskan penyebar luasan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman, kewaspadaan, dan kesiapan pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait dalam pencegahan/pengurangan risiko bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung, dan gelombang tinggi).
- Lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antarpihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi.
- Segera menghindar dari lokasi rawan banjir atau banjir bandang (di bantaran, lembah dan tubuh sungai ), lokasi rawan longsor pada lereng/tebing atau kaki lereng, ataupun lokasi rawan bencana hidrometeorologi lainnya (dapat dicek dari aplikasi InaRisk), saat peringatan dini disampaikan atau saat cuaca ekstrem terjadi.
“Terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG,” pungkas Kepala BMKG.
Beritaneka.com—Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali menggandeng Pusat Studi Bencana (PSB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University untuk melakukan pembinaan pendampingan ekonomi pada masyarakat terdampak bencana.
Kerjasama pendampingan itu, terutama pada korban bencana alam longsor pada tahun 2018 di Dusun Cimapag, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kegiatan pembinaan pendampingan ekonomi pada tahun anggaran 2021 di Gedung PKSPL Kampus IPB Baranangsiang, beberapa waktu lalu.
Baca juga: Peduli NTT dan NTB, IPB32 Juara Salurkan Bantuan
Menurut Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumberdaya BNPB, Dr Yolak Dalimunthe, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pendampingan ekonomi di tahun sebelumnya.
“Ini adalah upaya kami untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah pascabencana khususnya di Dusun Cimapag, Desa Sirnaresmi. Program tersebut berfokus kepada pengembangan gula aren, kapulaga dan kerajinan tangan yang berasal dari bambu dan limbah kayu,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, Dr Syamsul B Agus, Sekretaris PSB IPB University hadir bersama tim kegiatan. Menurutnya, kegiatan pendampingan ini bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian bencana longsor dalam upaya peningkatan kesejahteraannya.
“Di sisi lain, kegiatan ini bisa dimanfaatkan mahasiswa yang akan melakukan penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau kegiatan pengabdian lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Berbagai Inovasi IPB University Bidang Kehutanan dan Pertanian
Dr Yonvitner, Kepala PKSPL IPB University sekaligus Ketua Tim Pelaksana Kegiatan menambahkan bahwa untuk menjaga kesinambungan kegiatan, perlu untuk tetap bersinergi dengan pihak desa. Khususnya dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga legalisasi kelompok usaha masyarakat binaan.
“Sehingga kegiataan akan berkelanjutan dan masyarakat dapat benar-benar mandiri. Secara garis besar, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelompok usaha masyarakat, jejaring pemasaran dan sinergi antara Pemda Kabupaten Sukabumi terkait serta stakeholder lainnya,” imbuhnya.
Pada penandatangan kontrak ini, hadir Rifki Aldi Ramadhani, Raden Eliasar Prabowo Tjahjono dan Delta Yova Dwi Infrawan dari PSB LPPM IPB University.