Beritaneka.com—Gerakan Ganjar Mahfud (G2M) mendukung Polri melalui Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK dalam hal ini Ketua KPK Firli Bahuri (FB). Pemeriksaan FB harus profesional dan transparan karena kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat luas. Nama baik presiden pun dipertaruhkan karena sekarang KPK sudah berada di rumpun eksekutif. Dan bagaimanapun juga kepala eksekutif negara ini adalah presiden RI.
Cawapres Mahfud MD yang diusung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura juga sudah dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap penegak hukum kita, Polri untuk profesional. Mahfud yang juga masih menjabat Menko Polhukam menyatakan penegakkan hukum harus adil, tidak pandang bulu, tidak tebang pilih.
“Masyarakat mengapresiasi, mendorong dan mendukung penuh kinerja Polri dalam upaya penegakkan hukum, mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di negeri ini,” kata Ketua Umum Gerakan Ganjar Mahfud (G2M) Boy Iskandar dalam keterangannya kepada Beritaneka hari ini.
Dalam kasus dugaan korupsi di Kementan, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah menjadi tersangka KPK. Namun, beredar luas foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri (FB) dengan SYL yang saat itu masih menjabat sebagai menteri pertanian (Mentan). Polisi kemudian menyidiknya dan juga menggeledah rumah FB.
Firli Bahuri sempat mangkir dari pemeriksaan polisi dan Dewan Pengawas KPK. Menurut Boy Iskandar, hal ini menjadi preseden buruk, karena FB tidak mematuhi surat pemanggilan pemeriksaan polisi dan juga segera memenuhi pemeriksaan Dewas KPK. Ketua KPK seharusnya saat itu memprioritaskan panggilan tersebut, mengingat FB adalah pimpinan tertinggi, sudah seharusnya patuh hukum dan jadi teladan bukan memperlihatkan sikap yang menghambat upaya penyidikan kasus korupsi.
Padahal, di sisi lain, KPK sudah memanggil tersangka mantan Mentan SYL untuk pemeriksaan, bahkan melakukan penjemputan paksa, penangkapan dan kini sudah menahan SYL.
“Jangan sampai ada persepsi di mata publik ada beking kekuasaan yang dapat mengatur-atur aparat penegak hukum kita dan mengkondisikan kasus ini. Dampaknya bisa fatal karena masyarakat akan semakin kecewa dengan penegakkan hukum yang dinilai masih tebang pilih untuk kepentingan tertentu. Apalagi sekarang sudah musim Pilpres,” kata Boy Iskandar.
Sementara itu, Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, Kepolisian Daerah Metro Jaya harus menyiapkan surat perintah penangkapan terhadap Firli Bahuri apabila tidak hadir pada pemeriksaan yang dijadwalkan ulang. Hal itu, kata dia, menimbang absennya FB pada pemeriksaan pertama.
Praswad menyebutkan, Polda Metro Jaya penting mengambil sikap atas tindakan Firli Bahuri yang dinilai tak kooperatif. Praswad mengatakan, sudah saatnya kepolisian menindaklanjuti di tahapan selanjutnya dengan berbagai bukti yang ada. Kepolisian, kata dia, sudah memadai untuk menerbitkan surat penangkapan sebagai tindakan Pro Justisia atau upaya paksa. Praswad meyakini publik akan melihat upaya kepolisian tersebut sebagai penegakan keadilan di mata hukum.
Beritaneka.com, Jakarta —Polda Metro Jaya membongkar empat modus baru yang dilakukan sindikat pelaku mafia tanah di Jakarta dan Bekasi. Empat modus baru tersebut ditemukan dalam penyelidikan dan penyidikan 10 kasus mafia tanah beberapa waktu terakhir.
“Perlu kami sampaikan dalam pengungkapan ini kami menemukan empat modus baru yang dilakukan oleh mafia tanah,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, Senin (18/7/2022).
Dalam empat modus baru tersebut, para pelaku merampas hak atas kepemilikan tanah milik korban pada tahapan penerbitan sertifikat. Hal itu pun tentunya melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya di tingkat kantor wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.
Baca Juga:
Menteri ATR Berkomitmen Berantas Mafia Tanah
“Pada modus baru ini itu pada tataran penerbitan hak, sehingga memang apabila melihat dari pemberitaan, kami melakukan penindakan pada oknum-oknum kantor BPN,” kata Hengki.
Berikut 4 modus baru mafia tanah yang diungkap Polda Metro Jaya:
- Para pelaku bekerja sama dengan pegawai BPN mencari tanah yang sudah bersertifikat. Setelah itu, mereka menerbitkan akta jual beli (AJB) atau akta peralihan palsu atas tanah tersebut. “Ini dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan ke PTUN, untuk membatalkan sertifikat kepemilikan yang sudah ada,” kata Hengki.
- Para mafia tanah bekerja sama dengan oknum pegawai pemerintah daerah mencari tanah-tanah yang belum diurus sertifikatnya. Setelah menemukan target sasaran, para pelaku kan bekerja sama membuat dokumen bukti kepemilikan tanah palsu sebagai pembanding atas dokumen yang dimiliki korban. “Dibuat pembanding dan ini terhadap tanah yang belum bersertifikat. Lalu dibuat girik palsu, akta palsu, akta peralihan, dan diajukan penerbitan sertifikat. Jadi yang terjadi penguasaan lahan secara tidak sah,” ungkap Hengki. Dalam modus kedua tersebut para oknum BPN berperan membuat gambar ukur atau peta bidang palsu atas tanah yang belum bersertifikat tersebut.
- Pra mafia tanah memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sertifikat sebenarnya sudah jadi, tapi seolah-olah sudah diberikan kepada korban. Ada figur peran pengganti. Jadi apabila dicek administrasi sudah diserahkan kepada pemohon,” ucap Hengki. Setelah proses administrasi penyerahan tersebut selesai, para pelaku akan mengubah data identitas kepemilikan dan luas bidang tanah dari sertifikat tersebut. “Dalam modus ini ada dua korban, pemohon PTSL dan pemilik tanah yang lahannya diserobot,” ucap Hengki.
- Para mafia tanah mengakses secara ilegal data kepemilikan tanah yang tercatat di sistem Komputerisasi Kerja Pertanahan (KKP) Kementerian ATR/BPN. “Jadi menggunakan akses ilegal. Mereka dapat melakukan input data, melakukan otentikasi, dan validasi perubahan data lahan,” tutur Hengki. “Ini masih kami selidiki, karena banyak korban yang tidak sadar ternyata tanahnya sudah diambil alih oleh mafia tanah,” katanya.
Beritaneka.com—Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memimpin apel Operasi Zebra Jaya 2021 di lapangan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari ini, Senin (15/11/2021). Sebanyak 3.070 personel gabungan dikerahkan untuk melakukan Operasi Zebra Jaya.
“Polda Metro Jaya menggelar operasi Zebra Jaya 2021 yang dilaksanakan selama dua minggu mulai hari ini Senin 15 November hingga tanggal 28 November 2021 dengan melibatkan 3.070 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dishub,” kata Fadil.
Dia menyebutkan, selain untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, operasi ini juga untuk menjaga protokol kesehatan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Hal itu perlu dilakukan karena untuk melihat budaya suatu negara dapat dilihat dalam berlalu lintas.
Baca Juga: Syarat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Harus Uji Emisi
“Diharapkan dengan adanya Operasi Zebra Jaya 2021 dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Fadil menekankan pada personel yang terlibat Operasi Zebra Jaya untuk melakukan operasi secara persuasif, humanis, edukatif, dan simpati serta penuh rasa tangung jawab.
“Perhatikan anggota di lapangan tetap jaga sopan santun, lakukan tugas secara profesional jangan lagi ada kejadian personel lalu lintas yang tidak bekerja sesuai prosedur,” katanya.
Personel juga diminta tidak ragu untuk menindak para pelanggar lalu lintas terutama penggunaan kenalpot bising, penggunaan rotator, dan sirene.
“Kemudian tanda nomor kendaraan bermotor TNKB yang tidak dipasang pada tempat yang sudah disediakan oleh pabrikan,” katanya.
Baca Juga: GIIAS 2021, Tahun Ini Penjualan Mobil Ditarget 850.000
Upacara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, Panglima Kodam Jaya Jayakarta Mayor Jenderal Mulyo Aji, Danpom TNI AL Lantamal 3, Danpom TNI AU, pejabat utama Polda metro Jaya, Kapolres jajaran, dan Dirut PT Jasa Marga DKI Jakarta.
Beritaneka.com—Bulan Ramadhan telah tiba, seluruh masyarakat menyambut antusias dengan tradisi untuk saling berbagi kepada siapapun yang membutuhkan agar mendapatkan keberkahan. Semangat berbagi ini sesuai dengan tagline JNE yaitu “Connecting Happiness” merupakan representasi dari setiap kegiatan bisnis JNE berorientasi pada mengantarkan kebahagiaan hingga ke pelosok negeri, tidak hanya sekedar pengantar paket namun juga mengemban amanah untuk turut peduli dan menyejahterakan serta bermanfaat bagi sesama maupun lingkungan.
Pada Ramadhan 2021, JNE turut berbagi keberkahan melalui pemberian bantuan berupa alat pelindung diri kesehatan yaitu 10.000 Pcs Hand Sanitizer, 10.000 Pcs Hand Gel dan 10.000 Box Masker untuk anggota Kepolisian Polda Metro Jaya. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan tugas pengamanan keamanan di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama Ramadhan dan menjelang Lebaran 2021.
Bantuan tersebut diserahkan pada Sabtu (24/4/2021) di Markas Polda Metro Jaya oleh Yance Arvan perwakilan dari JNE dan diterima Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P.
Presiden Direktur JNE Mohamad Feriadi mengatakan, upaya memerangi Covid-19 harus dilakukan dengan kerja sama dan gotong royong.
“Setelah sebelumnya JNE melakukan beragam langkah pencegahan dengan diawali dari diri sendiri atau internal perusahaan yang sampai saat ini masih terus berjalan, selanjutnya adalah langkah yang bermanfaat juga untuk pihak eksternal, salah satunya bantuan untuk anggota Kepolisian di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya,” kata pria yang akrab disapa Feri ini.
Baca juga: JNE Berikan Promo Berlimpah di Ramadhan 2021
Dalam menghadapi situasi pandemi ini, JNE pun melakukan berbagai persiapan untuk mencegah penyebaran Covid-19 agar kebutuhan pengiriman paket masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi saat ini. Langkah pencegahan dimulai dengan pengetatan dalam penerapan menjaga kebersihan oleh karyawan dan peningkatan peralatan kesehatan serta kebersihan di area kerja.
Feri mengimbau kepada seluruh pelanggan setia JNE agar mencuci atau membersihkan paket sebelum digunakan.
“Dengan meningkatkan kualitas kebersihan oleh setiap orang, diharapkan dapat mencegah penyebaran Covid-19. Langkah ini juga diharapkan dapat membantu aktivitas dari para anggota kepolisian, dan semua pihak yang terlibat langsung dalam upaya menanggulangi Covid-19,” pungkasnya. (ZS)
Beritaneka.com—Belum tuntas kasus anggota TNI tewas ditembak oknum polisi di sebuah kafe di Cengkareng Jakarta Barat, kemarin kembali terjadi keributan, yang menyebabkan anggota polisi tewas ditusuk dan anggota TNI luka luka di dekat MY Bar Jakarta Selatan.
Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Polda Metro Jaya segera mengungkapkan secara transparan kasus tersebut.
“Apa sebenarnya yang terjadi agar kasus ini tidak menjadi teror baru bagi warga Jakarta,” ujar Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch kepada Beritaneka.
Menurut Neta, setidaknya ada empat pertanyaan yang muncul dari kasus tewasnya anggota Polri dan lukanya anggota TNI itu. Yakni, benarkah kasus itu berlatarbelakang keributan antar oknum aparatur keamanan. Benarkah lima dari ketujuh pelaku sudah ditangkap dan yang menangkap adalah aparat militer. Benarkah korban tewas adalah supir Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpau.
Benarkah keributan terjadi saat mereka berada di MY Bar dan berlanjut di luar bar. Padahal Kapolri Sigit sudah melarang anggota Polri bergentayangan di tempat hiburan malam pasca ditembaknya anggota TNI oleh oknum polisi di sebuah kafe di Cengkareng.
Informasi yang diperoleh IPW, lima dari tujuh pelaku sudah tertangkap. RMS, PW, MI, MS dan HW. Sedangkan dua lagi masih buron. Polda Metro Jaya perlu menjelaskan, apakah para pelaku bagian dari oknum aparatur keamanan atau bukan. Aksi pengeroyokan itu sendiri sempat viral di media sosial yang diambil dari sebuah rekaman video CCTV. Anggota TNI-AD dan anggota Brimob Kelapa dua itu ditemukan terkapar di dekat MY Bar Jl. Falatehan I No 16, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Peristiwa keributan itu terjadi Minggu 18 April sekitar pukul 05.30 Wib, di MY Bar Jl. Falatehan I. Laporan intelijen yang diperoleh IPW menyebutkan, keributan di Jl Falatehan itu melibatkan oknum anggota TNI-AD dan oknum Brimob Kelapa Dua. Akibat keributan itu Sersan Dua Donatus Boyau, Nrp : 21180183870897 anggota Grup-3 Kopassus menderita luka.
Saat ini yang bersangkutan dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Sedangkan Bharatu Yohanes Samuel Biet personil Rantis Sat Men 3 pelopor Kelapa dua yang juga supir Kabaintelkam Polri tewas saat dibawa ke RSPP Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Dalam peristiwa itu ada dua saksi, yakni DS yang juga PNS Kemen Maritim yang tinggal di Apartemen Kalibata. Saksi lain EM, mahasiswi STPI yang beralamat di Apartement Kalibata. Sejumlah saksi mata menyebutkan, meski keributan terjadi pukul 05.30, tapi kedua saksi menemukan korban Bharatu Yohanes yang terluka pada pukul 07.30 sedang tergeletak di trotoar Jl Faletehan.
Melihat hal ini, saksi lalu membawa korban ke RSPP dengan menggunakan taxi. Setelah sampai di RSPP korban ternyata sudah meninggal dunia. Mendapat laporan peristiwa ini, polisi tiba di TKP untuk memeriksa korban. Hasil pemeriksaan pada tubuh korban ditemukan luka tusuk lengan kanan tembus dan luka robek paha kaki sebelah kanan. Barang bukti yang diambil polisi dari korban adalah celana jeans biru, kemeja kotak2, kaos abu2, kaos warna biru, sepatu Nike, topi Adidas, gasper warna hitam, kaos kaki abu-abu, handsanitiser, uang Rp 10.000 : 4 lembar, dan uang Rp 5.000 : 2 lembar.
IPW mendesak Polda Metro Jaya segera menjelaskan kasus ini secara transparan dan segera mengantisipasi agar kasus serupa tidak terus terulang. Jika kasus ini berawal dari tempat hiburan malam, tentunya jadi pertanyaan kenapa tempat hiburan malam masih saja dibiarkan buka hingga pagi hari.
Padahal pasca penembakan anggota TNI di kafe di Cengkareng, para pejabat di Jakarta sibuk mengecam pembiaran tempat hiburan malam buka hingga pagi hari. Hasilnya, tempat hiburan malam tetap saja buka hingga pagi hari dan aparatur keamanan kembali tewas. (zs)
