Oleh: M. Jamiluddin Ritonga, Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul.
Beritaneka.com—Politik gentong babi kembali mencuat setelah ada indikasi banyak menteri yang potensial nyapres. Para menteri tersebut dikhawatirkan akan menggunakan dana publik untuk mempengaruhi masyarakat memilihnya pada pilpres 2024.
Peluang ke arah itu memang sangat terbuka, terutama menteri yang tugas dan fungsinya (tupoksinya) bersentuhan langsung dengan masyarakat. Para menteri itu bisa saja mengkonversi beberapa program untuk digunakan kampanye secara indirect. Menteri membawa program ke masyarakat tidak untuk kepentingan kementerian yang dipimpinnya, tapi diarahkan untuk kepentingan nyapres.
Kampanye indirect (terselubung) menggunakan dana negara memang berpeluang mempengaruhi masyarakat. Apalagi saat ini sebagian masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelompok masyarakat seperti ini tentu potensial dipengaruhi politik gentong babi.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Hanya saja besar kecil pengaruhnya sangat ditentukan oleh nilai jual dari menteri yang melakukan politik gentong babi. Bagi menteri yang nilai jualnya tinggi (terlihat dari elektabilitasnya), tentu pengaruh politik gentong babi akan sangat besar kepada masyarakat. Politik gentoong babi justeru akan menimbulkan efek penguatan bagi masyarakat untuk memilih sang menteri.
Sebaliknya, menteri yang nilai jualnya rendah, tentu pengaruh politik gentong babi terhadap masyarakat memang ada. Hanya saja pengaruhnya tidak akan meningkatkan elektabilitasnya secara signifikan.
Jadi, yang sangat dikhawatirkan bila menteri itu punya nilai jual tinggi dan tupoksinya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menteri seperti ini akan berpeluang memanfaatkan politik gentong babi untuk makin meningkatkan elektabilitasnya. Politik gentong babi akan sangat efektif dimanfaatkan untuk menambah lumbung suara.
Peluang itu semakin besar mengingat di Indonesia lebih dominan pemilih emosional. Mereka memilih bukan karena kapasitas dan kompetensi calon, tapi kerap masih atas pertimbangan perut. Mereka inilah yang berpeluang besar terpengaruh oleh politik gentong babi.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: MKD dan Golkar Harus Cepat Tangani Kasus Azis Syamsudin
Peluang seperti itu tentu tak dimiliki calon yang tidak memiliki jabatan publik. Mereka tidak dapat melakukan politik gentong babi, karena mereka memang tidak mempunyai akses untuk itu.
Calon yang bukan pejabat publik tentu akan menggunakan dana pribadi atau dana sponsor untuk mempengaruhi masyarakat pemilihnya. Penggunaan dana tersebut untuk mempengaruhi rakyat tidak dapat dikatakan politik gentong babi.
Namun penggunaan dana dari mana pun sumbernya dapat disebut politik uang. Hal ini tentu tidak dibenarkan dan melanggar perundang-undangan pemilu. Pelakunya dapat dikenakan pidana.
Justeru yang mengerikan bila pejabat publik, termasuk menteri, melakukan politik gentong babi yang dikombinasikan dengan dana sponsor. Mereka ini akan dapat melakukan apa saja untuk mempengaruhi masyarakat guna memilihnya.
Bahkan para pejabat publik ini bisa tidak melakukan kampanye secara langsung. Dia menggunakan para relawan untuk mengkampanyekan dirikan, termasuk membagi aneka sembako.
Pejabat publik seperti ini menggunakan anggaran publik dan dana sponsor bisa saja dengan memanfaatkan para relawan. Dia seolah tidak tahu menahu aktifitas para relawan dengan tetap melaksanakan tupoksinya. Padahal, dia yang menjadi otak semua gerak langkah para relawan dalam mempengaruhi masyarakat.
Jadi, semua pihak yang pro demokrasi perlu mencermati perilaku pejabat publik yang kelihatannya akan nyapres. Mereka perlu dipelototi baik dalam penggunaan dana publik maupun dana sponsor dalam setiap aktifitasnya yang bersentuhan dengan masyarakat.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap para relawan yang belakangan bermunculan. Perlu diketahui sumber dana para relawan yang belakangan ini banyak membagikan sembako dan aktifitas lainnya dalam mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan pejabat publik yang ingin nyapres.
Hal itu diperlukan agar politik gentong babi dan dana sponsor yang berlebihan dapat diminimalkan. Dengan begitu politik uang dapat diminimalkan pada pilpres mendatang, sehingga nantinya terpilih capres yang kompeten dan terjaga integritasnya.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak seluruh pihak diberbagai sektor untuk mewujudkan dunia politik yang asyik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahim dengan Ketua Yayasan Universitas Sultan Agung Semarang Habib Hasan Toha dan jajaran pengurus Kampus Unissula pada hari Jumat, minggu kedua Juni 2021.
PKS menyampaikan bahwa persatuan dan kerjasama tiap elemen keumatan menjadi salah satu faktor membangun kestabilan sosial dan iklim Politik yang menyenangkan.
“Membangun Indonesia ini tidak bisa hanya sendiri, Partai Politik sendiri tidak bisa. Butuh peran dari semua Elemen. Apalagi dengan kondisi Politik yang tidak memungkinan. Bisa jadi lewat pergerakan sosial diluar Partai dapat memepengaruhi kebijakan yang kurang tepat. Lewat Mimbar akademik Kampus misalnya, Kita butuh Itu biar Politik ini Asyik,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat Diskusi dengan Habib Hasan Toha dan Rektor Unissula Bedjo Santoso.
Baca juga: KPK Dilemahkan, PKS: Berdampak Buruk Terhadap Investasi
Keterlibatan masyarakat dalam membangun Indonesia, menurut Ahmad Syaikhu bisa dimulai dari terbukanya diri untuk ikut berpolitik. Tidak harus masuk dalam partai politik, tetapi bagaimana menggunakan profesionalitasnya untuk berpolitik. Pada kesempatan itu juga ia mengajak struktur PKS untuk menggandeng akademisi untuk menyusun dan membahas peraturan.
“Tidak perlu masuk partai semua, untuk yang fokus di kesehatan kawal kebijakan tentang kesehatan. Seseorang profesional di bidang akademik, bantu dengan naskah akademik dan riset yang menunjang sebuah kebijakan. Jadi bisa bersinergi membangun Indonesia,” Jelasnya
Silaturahim ini merupakan serangkaian kunjungan kerja dan silaturahim kebangsaan Presiden PKS di Jawa Tengah. Selain bertujuan membuka ruang komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah awal kolaborasi PKS dan Yayasan Unnisula untuk membangun program-program keumatan.
“Kekokohan Iman dalah satunya dari faktor ekonomi ummat. Untuk membangun ekonomi yang baik, maka kestabilan sosial, keamanan harus kita jaga bersama. Mewujudkan kemakmuran harus menjadi visi bersama,” ujar Ahmad Syaikhu.
Baca juga: Silaturahim dengan Sri Sultan dan PP Muhammadiyah, DPP PKS Perkenalkan Pengurus dan Lambang Baru
Pernyataan tersebut disambut baik oleh Ketua Yayasan Universitas Sultan Agung, Habib Hasan Toha, membangun kestabilan ekonomi masyarakat, sangat perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik, khususnya pada sektor penanganan Covid-19. Persatuan ummat menjadi kunci,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Rektor Unnisula, Bedjo Santoso, dalam membangun kemakmuran rakyat, perlu adanya kerjasama tiap elemen. “Buat program yang memang dibutuhkan masyarakat, kita sebagai pilot project. Membangung ekosistem halal, memerlukan kerjasama yang baik, proporsional dan profesional,” tuturnya.
