Beritaneka.com—Ketua DPR RI Puan Maharani mengeluarkan pernyataan, DPR RI telah sepakat tidak merevisi UU Pemilu. Sikap putri Megawati Soekarnoputri itu dimata M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, mencerminkan sosok yang tidak aspiratif.

Pernyataan Puan itu dengan sendirinya telah menutup peluang untuk merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Padahal, berbagai elemen masyarakat sedang mewacanakan presidential threshold (PT) 20 persen yang diatur dalam UU tersebut.

“Celakanya, Puan justeru meminta masyarakat untuk menghormati kesepakatan DPR RI tersebut. Disini jelas Puan seolah-olah tidak memahami dari mana asalnya serta apa tugas dan fungsi DPR RI,” ujar Jamiluddin.

Baca juga: Duet Pasangan Anies-Puan Sulit Menang

Menurut Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini, Puan seharusnya paham, DPR RI bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menyampaikan aspirasi terkait PT 20 persen, seharusnya Puan menyerapnya dengan sungguh-sungguh untuk kemungkinan diimplementasi ke fungsi pengawasan dan fungsi legislasi.

“Namun Puan tidak melakukan hal itu, tapi justeru menampik wacana di masyarakat, khususnya terkait PT. Disini Puan terkesan sudah mengabaikan tugas dan fungsi yang seharusnya dilakukan DPR RI,” tegasnya.

Padahal, DPD sudah dengan intensifnya meminta agar PT menjadi nol persen. Bahkan beberapa elemen masyarakat sudah menggugat PT ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Data Pribadi Bocor, Ketua DPR: Aplikasi Pemerintah Harus Lindungi Data Warga

Survei yang dilakukan Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) pada akhir Oktober hingga awal November 2021 menunjukkan, 80,4 persen masyarakat Jawa Timur menghendaki PT 20 persen menjadi nol persen. Hasil survei ini jelas aspirasi rakyat yang sejalan dengan DPR dan bernagai elemen masyarakat lainnya.

“Semua itu diabaikan begitu saja oleh Puan. Disini Puan terkesan sosok yang sangat tidak aspiratif. Sikap seperti itu sangat tidak pantas datang dari seorang Ketua DPR RI,” ungkapnya.