Beritaneka.com—Bahas komitmen Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas menggelar SDGs Annual Conference 2021 bertema “Recovery and Resilience: Inclusive Financing towards the Attainmentof the 2030 Agenda” pada 23-24 November 2021.
TPB/SDGs merupakan komitmen global yang memandu capaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini sembari menyiapkan hak generasi masa depan. Membuka SDGs Annual Conference 2021, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan pentingnya pendanaan inklusif untuk mewujudkan TPB/SDGs.
Percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.
Baca juga: Bersama Pelaku Bisnis, Bappenas Petakan Potensi Kolaborasi Indonesia-Swedia
Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan. Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang.
“Untuk itu, masing-masing pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” ujar Wapres RI Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).
Untuk itu, pencapaian TPB/SDGs harus melibatkan semua pihak, melalui paradigma co-creation, termasuk pendanaan melalui mekanisme co-financing.“Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun disrupsi pencapaian target SDGs dipengaruhi akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Rehabilitasi Ekosistem, Bappenas Beri Mandat IPB Kelola Pesisir Raja Ampat
Komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak business as usual. Salah satu tantangan yang besar di antaranya adalah pembiayaan untuk SDGs,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfaselaku Koordinator Pelaksana Nasional Pencapaian SDGs.
Berdasarkan Peta Jalan SDGs menuju 2030, kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67.000 triliun, dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14.000 triliun. Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan harus dicapai, agar collectiveactionbisa terlaksana.
“Hasil konferensi ini diharapkan memberi masukan konkret bagi percepatan pencapaian target SDGs. Selain itu, kami harap acara ini juga dapat mengajak seluruh platform partisipatif, termasuk kalangan pemuda, secara kolektif berpikir dan bertindak bersama dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia,” tegas Menteri Suharso.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Sebagai konferensi tahunan keempat, SDGs Annual Conference 2021 dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan dihadiri Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commissionsfor Asia andthe Pacific Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BKASP DPR RI Fadli Zon, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Juliand tersebut menjadi ajang softlaunching Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs2021-2024.
RAN tersebut menghimpun ribuan rencana kegiatan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, serta perguruan tinggi, hingga menampilkan SDGs Dashboard 2.0 yang memuat capaian indikator SDGs, sertaSDGs Investment Platform yang menampilkan pemetaan potensi dan peluang investasi berkelanjutan.
Beritaneka.com—Lembaga legislatif seperti DPR RI memiliki peran penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Baik pada tingkat nasional dan juga di tingkat lokal, dalam rangka mengakselerasi pembangunan berkelanjutan khususnya pada sektor pariwisata.
“Bali sebagai destinasi wisata utama Indonesia dan Kabupaten Jembrana secara spesifik memiliki keunggulan sektor pariwisata yang bisa dijadikan sektor penggerak pencapaian SDGs dan pemulihan ekonomi,” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, saat berkunjung ke Jembrana, Bali, Rabu (01/08/2021)
Putu menyampaikan, secara geografis letak Kabupaten Jembrana sangat strategis. Jembrana menjadi pintu gerbang utama di Bali bagian barat yang menghubungkan dengan Pulau Jawa, di mana para wisatawan baik domestik maupun mancanegara banyak melakukan transit di Jembrana.
“Oleh karena itu, kami berkunjung ke Jembrana guna menyuarakan program-program yang ada di pusat, yang mungkin saja bisa disalurkan ke daerah. Jembrana memiliki potensi yang begitu luar biasa, bukan hanya pada bidang seni budaya saja seperti makepung, jegog dan kulinernya, tetapi saya baru tahu juga potensi tenunnya yang luar biasa,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga sampaikan bahwa Jembrana juga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang dapat menjadi kekuatan utama untuk bersinergi dengan kekuatan perekonomian sebagai destinasi pariwisata.
“Jembrana juga memiliki sekolah di bidang kesehatan sehingga dapat mencetak banyak tenaga untuk program-program penanganan Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan yang nampaknya akan terus wajib untuk dilaksanakan,” ujar Putu.
Sementara terkait pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi, Putu berharap segera bisa terealisasi. Seperti diketahui tol ini akan melewati 5 kecamatan di Jembrana sepanjang 54 km, nantinya total keseluruhannya sepanjang 95 km.
“Ini kita akan kawal juga, agar waktu tempuh yang sebelumnya lama bisa dipangkas sehingga lebih cepat, bukan sampai disana saja secara desain juga harus menampung kearifan lokal, agar dijalan itu juga mengakomodir masyarakat lokal untuk bisa menjual produk UMKM-nya, dan perekonomian masyarakat juga di-support. Jadi bukan jalannya saja yang penting, namun lebih kepada memberikan dampak atau sumbangsih yang besar kepada msyarakat dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: Token KLGV Jadi Solusi Investasi Pariwisata Indonesia
“Kami hadir dari ada komis VI, ada Komisi IV, V, IX, XI dan komisi VIII, inilah menjadi bedanya BKSAP karena yang hadir adalah lintas fraksi dan lintas komisi. Jika hanya komisi yang hadir hanya fokus pada satu hal, tapi BKSAP hadir guna menampung berbagai hal,” pesan Putu.
“Kami juga sudah berkomitmen menjadi duta penyuara bagi Kabupaten Jembrana, melihat dari potensi yang luar biasa dimiliki oleh Kabupaten Jembrana dan kita akan kawal itu dengan baik. Nantinya kami sangat setuju Jembrana Kembali Jaya, Jembrana Kembali Bangkit, dan Jembrana Bahagia untuk mewarnai perekonomian di Bali disamping pariwisata yang maju,” pesannya.
Beritaneka.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menekankan SDGs Desa wajib dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali, termasuk para jomblo.
Hal tersebut mengacu pada slogan dari SDGs Desa itu sendiri yakni no one left behind (tidak ada satupun yang terlewatkan).
“Secara spesifik bahwa SDGs Desa membentang ke dalam 18 goals yang semuanya diurusin SDGs Desa, diurusin sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, termasuk para Jomblo,” ujar Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nasrun Annahar pada cara Ngobrol Pintar (Ngopi), Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Desa Wisata Berkesinambungan, Sekjen Kemendes: Bermanfaat Secara Ekonomi Pada Rakyat
Ia juga menyarankan para jomblo untuk mengalihkan rasa patah hati dengan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Para Jomblo, lanjutnya, dapat berkontribusi dengan menjadi mitra pembangunan desa.
“Di dalam SDGs Desa ada tentang kemitraan. Para Jomblo bisa berkontribusi untuk menjadi mitra dalam membangun desa. siapa tahu ketemu jodoh di situ,” ujarnya.
Dalam diskusi yang dipandu Azzam El Dzikri ini, Nasrun menjelaskan, SDGs Desa yang digagas oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ini dibentuk untuk memudahkan proses komunikasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan desa.
Menurutnya, SDGs Desa sangat cocok untuk menjadi pegangan dan kacamata dalam melihat kondisi desa yang sesungguhnya.
“Paradigma SDGs Desa tidak hanya mengedepankan negara sebagai aktor. Tapi masyarakat juga sebagai aktor. Negara dalam hal ini pemerintahan desa. Dalam situasi ini, pemerintahan desa harus merangkul semua masyarakat, termasuk yang jomblo, warga miskin, pendatang mantu (menantu) kah, harus dirangkul,” terangnya.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Untuk diketahui, SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan dan sasaran, yakni: desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan; desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; desa berkesetaraan gender; desa layak air bersih dan sanitasi; desa yang berenergi bersih dan terbarukan; pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; inovasi dan infrastruktur desa.
Selanjutnya desa tanpa kesenjangan; kawasan pemukiman desa berkelanjutan; konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; ekosistem laut desa; ekosistem daratan desa; desa damai dan berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan desa; dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Menurut Nasrun, inti dari 18 tujuan dan sasaran SDGs Desa adalah untuk menciptakan desa surga. Desa surga sendiri, lanjutnya, adalah desa yang semua warganya mendapatkan keindahan, kenyamanan, dan kesejahteraan.
“Jadi SDGs Desa ini adalah ijtihad (usaha) untuk menuju desa surga,” ujarnya.
