Beritaneka.com, Jakarta —Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Sejumlah Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pati) mendapat jabatan dan tugas baru.
Berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia No Kep/700/VII/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia disebutkan total ada 113 perwira yang di mutasi.
Di antaranya, Danpusterad Letjen TNI Teguh Arief Indratmoko yang dimutasi menjadi Danjen Akademi TNI menggantikan Letjen TNI Bakti Agus Fadjari yang dimutasi menjadi Pati Mabes TNI AD dalam rangka pensiun.
Baca Juga:
- PPKM Diperpanjang Sampai 15 Agustus 2022, Jawa-Bali Level 1
- Polri Bakal Hapus Data STNK Mati Pajak 2 Tahun
- Cara Menurunkan Kolesterol Jahat Tanpa Obat
- Perbanyak Produksi Kendaraan Listrik, Toyota Tambah Investasi Rp27 Triliun di Indonesia
- SWI Bongkar 10 Investasi Bodong dan 100 Pinjol Ilegal
- Indonesia Buka Lagi Penempatan PMI di Malaysia Mulai 1 Agustus 2022
Posisi Danpusterad yang kosong selanjutnya diisi oleh Mayjen TNI Teguh Muji Angkasa yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih.
Tidak hanya itu, Panglima TNI juga memutasi Brigjen TNI Tatang Subarna, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) dimutasi menjadi Danrem 064/MY Serang, Kodam III/Siliwangi.
Jabatan Kadispenad diisi oleh Kolonel Arh Hamim Tohari yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris (Ses) Dispenad. Dengan promosi jabatan baru ini, maka Kolonel Arh Hamim Tohari akan mendapat kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya menjadi Brigjen TNI.
Beritaneka.com — Penting diketahui agar warga masyarakat jangan sampai tertipu oleh modus pelaku kejahatan berpura-pura sebagai anggota TNI. Kita perlu mengetahui bagaimana cara membedakannya, mana prajurit yang asli, mana yang palsu.
Anggota TNI gadungan cukup marak akhir-akhir ini. Mereka mengaku sebagai tentara untuk menipu atau mendapatkan keuntungan pribadi. Tak tanggung-tanggung, ada di antara Anggota TNI gadungan yang menjalankan perannya selama 12 tahun.
Seperti terungkap pada Agustus 2020 silam. Seorang pria berusia 50 tahun berinisial M dibekuk anggota Babinsa Koramil 0201-05/Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, Serka H Purba, karena mengaku sebagai tentara.
Aksi M yang sudah 12 tahun mengaku sebagai anggota TNI akhirnya terbongkar karena seragam Pakaian Dinas Lapangan (PDL) yang dipakai tidak sesuai aturan berlaku. Kecurigaan Serka Purba menguat setelah M tidak bisa menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Nomor Registrasi Pusat (NRP).
Akhirnya M mengaku bahwa ia adalah Anggota TNI gadungan. Dalam menjalankan aksinya M melengkapi diri dengan seragam PDL NKRI berpangkat Peltu, sepatu, baret, sangkur, dan sebuah pistol jenis airsoft gun.
Penggunaan identitas TNI untuk memudahkan aksinya dalam mem-backing kegiatan-kegiatan proyek, seperti pengemasan tabung elpiji dan kegiatan pemasangan kabel bawah tanah milik PLN. Selain itu, juga untuk mempermudah pengurusan kredit sepeda motor, melamar kerja, dan masuk perguruan tinggi untuk dua anaknya.
Contoh lain juga terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada Januari 2021. Seorang pemuda bernama Randi Yovana mengaku seorang perwira marinir TNI AL berpangkat kolonel. Bermodalkan seragam loreng palsu, Randi Yovana menipu dua gadis belia di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi.
Tersangka dibekuk Tim Gabungan Pos TNI AL Pelabuhan Ratu, menjelang dihelatnya pesta lamaran. Melihat kejadian-kejadian tersebut, maka sudah seharusnya masyarakat mengetahui ciri TNI gadungan dan asli.
Sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
Tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Karena itu, jika ada orang yang mengaku sebagai anggota TNI tapi bertindak di luar tugas pokoknya, maka perlu ditanyakan lebih lanjut, apakah dia seorang TNI gadungan atau memang benar asli.
Berikut ini cara membedakan TNI gadungan dan asli yang kami kutip dari media sosial akun Youtube Amy & Mom Channel, Kamis (9/6/2022).
Kanal YouTube ini dikelola oleh seorang istri tentara, anggota Persit Kartika Chandra Kirana. Menurutnya, para anggota TNI gadungan ini banyak yang mengawali aksinya melalui media sosial dengan target korban adalah perempuan. Karena itu perlu diketahui ciri-ciri akun tentara palsu.
- Biasanya pasang foto TNI/Polisi ganteng atau foto sendiri dengan seragam tapi pangkat dan seragamnya tidak sesuai aturan.
- Biasanya mengaku jomblo alias belum punya pasangan. Modusnya mengajak kenalan.
- Biasanya cenderung agresif dan pintar berkelit.
- Mulai meminjam atau meminta uang.
- Meminta foto bugil calon korban untuk dijadikan bahan memeras korban.
Selanjutnya yang perlu dilakukan untuk memastikan apakah seseorang itu anggota TNI gadungan atau asli adalah:
- Tanya Nomor Registrasi Pusat alias NRP NRP adalah sistem penomoran yang dimiliki oleh TNI untuk tujuan administratif. NRP dibagi berdasarkan status anggota sebagai perwira, bintara, dan tamtama. Bagi perwira, angka NRP bernomor dari 10001 hingga 99999, sedangkan bagi bintara dan tamtama bernomor dari 100001 hingga 999999. Menurut keterangan dalam video itu, tidak ada satu pun tentara yang NRP-nya sama dengan yang anggota lainnya.
- Tanyakan Satuan Tempat Tugas, Pangkat, dan Jabatan Setelah Nomor Registrasi Pusat (NRP), selanjutnya menanyakan tempat dinas, apa pangkatnya, termasuk jabatannya. Hal ini perlu diketahui secara detail untuk memastikan bahwa seseorang adalah anggota TNI asli.
- Tanyakan Kapan Masuk Tentara Hal penting yang perlu ditanyakan adalah masuk tentara tahun berapa, masuk pendidikan tahun berapa, nama angkatannya apa. Sebab, setiap angkatan memiliki nama masing-masing yang tidak mungkin sama dengan tahun sebelum atau sesudahnya.
- Tanyakan tentang lingkungan kehidupannya Yang tak kalah penting adalah juga menanyakan siapa komandannya dan kegiatannya sehari-hari. Setelah itu, informasi yang diterima itu dikroscek ke pihak terkait. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah valid.
- Video Call Jika telah bertukar nomor telepon, maka perlu sesekali melakukan panggilan telepon video (video call). Identifikasi ciri-ciri oranganya dan lingkungan sekitarnya. Sebab, seorang tentara tidak akan jauh-jauh dari tempat bekerja dan tempat tinggalnya. Demikian cara membedakan TNI gadungan dan asli. Semoga bermanfaat.
Beritaneka.com—Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Andika Perkasa. Pertemuan itu membahas penyediaan titik akses internet akses internet di pos pelayanan TNI wilayah 3T (terluar, tertinggal dan terdepan) untuk mengatasi tantangan komunikasi dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.
“Konkretnya Kominfo akan memberikan dukungan terhadap 200 titik pos layanan TNI di wilayah terluar melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit, dan ini akan dilaksanakan di tahun 2022,” ujarnya kepada jurnalis usai pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Ruang Rapat Menteri, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021).
Baca juga: Dorong Transformasi Industri Pertelevisian, Menkominfo: Pemerintah Perkuat Regulasi
Menteri Johnny menyatakan infrastruktur yang paling feasible dan paling cepat untuk mendukung pelayanan TNI di 200 titik berupa VSAT yang dihubungkan langsung dengan satelit. Menurutnya, saat ini Kementerian Kominfo mempunyai kapasitas yang cukup untuk mendukung layanan TNI di wilayah terluar.
“Kalau yang berkaitan dengan secure communication itu betul-betul domain militer. Namun, (dukungan Kominfo) berkaitan dengan komunikasi nonmiliter untuk memberikan layanan pertahanan negara di wilayah 3T,” jelasnya.
Menkominfo menjelaskan pertemuan dengan Panglima TNI merupakan upaya memperkuat memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
“Tadi Pak Panglima menyampaikan apa saja kebutuhan telekomunikasi untuk TNI dan Kominfo juga saya menyampaikan dan menjelaskan kegiatan yang sedang kami tangani, didalamnya termasuk memberikan dukungan telekomunikasi bagi wilayah terluar,” paparnya.
Baca juga: Kominfo Putus Akses 4.873 Konten Fintech Ilegal Sejak Tahun 2018
Menurut Menteri Johnny, di wilayah terluar di Indonesia terdapat aktivitas pertahanan dan keamanan negara, sehingga TNI selalu hadir bersama masyarakat terluar. “Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan memastikan tersedianya infrastruktur TIK yang lebih memadai di titik-titik terluar penyelenggaraan dan keamanan negara,” tegasnya.
Atasi Tantangan Komunikasi
Jenderal Andika Perkasa menyatakan, sejak ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI, langsung melakukan orientasi. Menurutnya, masih banyak titik operasi TNI yang belum terjangkau akses komunikasi,
“Tidak hanya pada wilayah perbatasan seperti di Kalimantan dan Papua tetapi juga di beberapa kepulauan lainnya. Ternyata begitu banyak pos kita yang tidak ada sarana komunikasi. Karena apa? Karena memang sinyalnya tidak ada, sehingga untuk laporan saja harus nyebrang pulau,” jelasnya.
Baca juga: Menkominfo: Lakukan Persiapan Integrasi BTS secara Bertahap
Panglima TNI menyontohkan kondisi Pulau Dana Rote di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, akses komunikasi yang suliti membuat koordinasi menjadi terhambat.
“Pulau Dana Rote ini, Pak Menteri sangat paham wilayah itu, (prajurit) untuk laporan harus nyebrang ke Pulau Rote, baru bisa laporan apa perkembangannya, Kan tidak bisa kita membiarkan pos-pos itu misalnya tanpa komunikasi sama sekali. Kalau ada apa-apa bagaimana?” ungkapnya.
Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ada pula tantangan di daerah perbatasan lain seperti titik pos TNI di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, serta wilayah yang dekat dengan Sulawesi Tenggara.
“Di Taliabu, di Kepulauan Sula itu sangat sulit. Jadi kami selama ini mendapatkan anggaran dari pemerintah dalam hal telekomunikasi ICT itu melalui Telkom, tetapi anggaran itu kan sangat terbatas sehingga kami diskusikan dengan Telkom sebagai mitra yang memang selama ini mendukung ICT TNI dan Kementerian Pertahanan, ternyata jalan buntu untuk 2022 karena memang jumlah anggarannya,” paparnya.
Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Menkominfo Johnny G. Plate, Panglima TNI mengapresiasi program dan kebijakan sektor infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, khususnya untuk wilayah 3T.
“Pagi ini saya menghadap Menteri Kominfo karena kami berharap mungkin ada solusi, dan ternyata benar-benar ada solusi. Jadi kami akan didukung 2022 ini melalui program yang memang juga sudah berjalan dilakukan oleh Kominfo, Nilainya menurut saya cukup sangat membantu untuk menyediakan konektivitas titik-titik (layanan pos TNI),” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif.
PajakOnline.com—Pemerintah segera membayarkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara/pegawai negeri sipil (ASN/PNS), TNI, Polri, dan pensiunan tahun 2021. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pencairan gaji ke-13 tersebut pada minggu pertama bulan Juni 2021 ini.
Pembayaran gaji ke-13 itu mengacu pada PP Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.
Baca Juga: BI Mau Terapkan Uang Mata Digital, DPR Minta Dikaji Lebih Dalam
“Oleh karena itu, maka gaji 13 sudah akan mulai dapat dibayarkan pada minggu 1 bulan Juni 2021,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto kepada wartawan.
Kemenkeu telah melakukan penyesuaian terhadap aplikasi pembayaran gaji yang akan digunakan oleh kementerian lembaga (K/L) untuk mengajukan permintaan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Baca Juga: Peningkatan Tarif PPN dan Penghapusan PPNBM Akan Memperburuk Kesenjangan Ekonomi
“Dalam rangka persiapan permintaan pembayaran tersebut, KL sudah dapat mendownload aplikasi tersebut dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN sebelum mengajukan permintaan pembayaran ke KPPN,” katanya.
Saat ini, KPPN di seluruh Indonesia telah siap untuk menerima permintaan pembayaran dan melakukan pencairan gaji ke-13.
Beritaneka.com—Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membahas tenggelamnya KRI Nanggala 402 dalam rapat kerja bersama bersama Komisi 1 DPR pada hari ini, Kamis (6/5/2021). Tragedi ini adalah bencana besar bagi bangsa Indonesia karena telah menyebabkan 53 prajurit terbaik gugur.
“Bahas tiga agenda, pertama soal Nanggala, kedua kondisi terkini alutsista TNI AL, dan rencana modernisasi alutsista TNI, khususnya kapal selam,” kata Hadi di ruang rapat Komisi I Gedung DPR RI, Jakarta. Ikut mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dan jajaran petinggi TNI.
Baca Juga: Ketahanan Fiskal Makin Rapuh, Waspada Krisis Berlanjut
Hadi menyebutkan, tenggelamnya KRI Naggala 402 di perairan Utara Bali merupakan kehilangan bagi bangsa Indonesia. Menurutnya negara bukan hanya kehilangan alutsista berupa kapal selam, tapi kehilangan 53 prajurit terbaiknya. Karena itu, pemerintah telah memberikan penghargaan dan hak-hak yang layak kepada keluarga awak kapal.
“Inisiden ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua bahwa tugas TNI mengandung risiko tinggi, di samping hadapi musuh juga harus hadapi kondisi alam yang bukan jadi ruang hidupnya sebagaimanya yang dialami awak kapal selam,” katanya.
Baca Juga: Nopol Kendaraan dan SKM Kekaisaran Sunda Nusantara, Cari Sensasi?
Menurutnya, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi alutsista TNI, khususnya kapal selam yang dimiliki Angkatan Laut, termasuk langkah lanjutan dalam rangka modernisasi kapal selam.
Hadi mengatakan, rapat kerja ini menjadi kesempatan yang baik untuk menjelaskan insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402, kondisi Alutsista dan rencana modernisasi alat pertahanan TNI.
