Beritaneka.com—Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membawa kesulitan dan keprihatinan bagi masyarakat terdampak, sehingga proses distribusi bantuan sosial di berbagai daerah harus lebih dioptimalkan.
Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mendorong agar proses perbaikan data masyarakat penerima bantuan sosial dapat dipercepat sehingga proses distribusi dapat berjalan lancar.
“Masih rendahnya penyaluran bantuan sosial, memerlukan dukungan pemerintah Jawa Timur untuk melakukan percepatan melalui perbaikan data para penerima manfaat,” ujar Wapres seperti dilansir dari laman www.wapresri.go.id.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Potensi Radikalisme Menurun di Indonesia
Wapres menyadari diperlukan tenaga yang lebih banyak dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
“Saya sangat mengetahui bahwa semua pihak telah bekerja keras dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tapi pandemi Covid-19 ini memang membutuhkan ekstra kerja keras dan kerja sama, bahu membahu antara pusat dan daerah,” tuturnya.
Lebih jauh, langkah ini dilakukan Wapres sebagai upaya untuk mewujudkan sinergi yang lebih ideal antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana lebih baik lagi,” ungkap Wapres.
Menutup arahannya, Wapres berharap agar koordinasi yang terus diupayakan pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan solusi dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang terkait.
“Kita ingin hal-hal yang menjadi hambatan, kita coba cari (solusinya) supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” harap Wapres.
Baca juga: Wapres Dorong Inovasi dan Digitalisasi Zakat
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan perkembangan bantuan sosial kepada masyarakat, yaitu penyaluran dana desa yang sudah tersalurkan lebih dari 50% dan akan terus ditingkatkan lagi penyerapannya
“Dihitung dari 30 kabupaten/kota, maka total penyaluran 50,46%. Jadi, kondisinya sudah lebih dari 50% untuk penyaluran dana desa,” papar Khofifah.
“Pencairan BLT dana desa yang sudah ke rekening kas dana desa total bulan Januari hingga Juli sudah tersalurkan Rp 14,630 miliar, dan akan ditingkatkan lagi penyerapannya,” imbuh Khofifah.
Turut hadir secara virtual Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, serta para anggota Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur.
Sementara itu, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.
Beritaneka.com—Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat Tahun 2021, yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta.
“Dukungan BAZNAS baik pusat maupun daerah dan seluruh LAZ di Indonesia, sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang benar-benar menyejahterakan umat. Saya terus mendorong penguatan, sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga yang menangani zakat, seperti Kementerian Agama. Dengan BUMN, BUMD, maupun pelaku-pelaku usaha di sektor sosial, dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana penyaluran ZIS, DSKL, melalui BAZNAS,” ujar KH. Ma’ruf Amin saat membuka rakornas secara online dari Rumah Dinas Wapres, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2021).
Para peserta secara offline hadir menyaksikan dari lokasi rakornas di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat. Tampak Ketua BAZNAS, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA; Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto; dan Wakil Ketua BAZNAS, Mokhamad Mahdum.
Kemudian, Pimpinan BAZNAS yang juga Sekjen World Zakat Forum (WZF), Dr. Zainulbahar Noor; Pimpinan BAZNAS, Mohamad Nadratuzzaman Hosen, Rizaludin Kurniawan, Saidah Sakwan, Kol. (Purn) Drs. Nur Chamdani; Pimpinan BAZNAS yang juga Ketua Umum Rakornas Zakat 2021, KH. Achmad Sudrajat; Direktur Utama BAZNAS, M. Arifin Purwakananta; Sekretaris Umum Rakornas Zakat 2021 yang juga Sekretaris BAZNAS, Jaja Jaelani; dan Direktur Operasi merangkap Plt. Direktur Pendistribuasin BAZNAS, Wahyu TT Kuncahyo.
Wapres berharap, Rakornas Zakat menjadi forum yang produktif dan transformatif dan diharapkan mampu merumuskan program signifikan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para muzaki, agar terdorong menunaikan zakat.
Dalam arahannya, Wapres mengimbau semua pihak mengerahkan kekuatan sumber daya dan meningkatkan kualitas pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Wapres juga menggarisbawahi rekomendasi Rakornas Zakat Tahun 2020, yang harus diperbaiki implementasinya pada tahun 2021 ini.
Rekomendasi pertama, Wapres mengatakan, penyaluran zakat kepada mustahik harus didukung database yang akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam distribusi bantuan. “Dalam hal ini, BAZNAS harus meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UMKM, untuk memperoleh data rumah tangga miskin dan UMKM,” tutur KH Ma’ruf.
Rekomendasi berikutnya adalah mereplikasi praktik terbaik dalam pengumpulan zakat, khususnya menyangkut layanan muzaki yang belum berzakat melalui BAZNAS maupun LAZ. “Upaya menjangkau mustahik dan muzaki melalui kolaborasi harus terus ditingkatkan agar berhasil secara efektif,” ujar Wapres.
Sedangkan rekomendasi ketiga adalah, pengembangan inovasi dan digitalisasi, terutama untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban dalam berzakat. “Hal ini sejalan dengan peningkatan literasi zakat bagi generasi milenial dan kalangan muda Indonesia, yang masih perlu terus diupayakan. Mengingat indeks literasi zakat nasional pada 2020, masih di tingkat moderat, yaitu 66,78 persen,” kata Wapres.
Menurut Kiai Ma’ruf, literasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), lanjut Wapres, juga telah meningkatkan pengelolaan ekonomi syariah, sebagai salah satu fokus pengembangan ekosistem ekonomi keuangan syariah di Indonesia.
Sementara itu, dalam laporannya, Ketua BAZNAS, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, memaparkan, BAZNAS akan meluncurkan Gerakan Cinta Zakat bersama Presiden RI, Bapak Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Bapak Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin pada Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.
Kiai Noor Achmad menambahkan, pada Selasa (6/4/2021), BAZNAS akan menggelar Tarhib Ramadhan bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum PBNU dan Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Ketua BAZNAS menjelaskan, Rakornas Zakat 2021 yang berlangsung selama tiga hari, Ahad-Selasa (4-6/3/2021), mengusung tema “Pilihan Pertama Pembayar Zakat, Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”.
Prof Noor Achmad, menjelaskan, Rakornas Zakat 2021 dihadiri 25 peserta dari BAZNAS pusat, 130 Pimpinan BAZNAS provinsi se-Indonesia dan para pejabat negara seperti Menko PMK, Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Agama, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur BI, Ketua dan Pimpinan Komisi VIII DPR, mitra BAZNAS dan berbagai pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu.
“Hajatan akbar ini menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan melibatkan Satgas Covid-19 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), layanan tes antigen oleh tim Rumah Sehat BAZNAS (RSB), serta perizinan dari pihak berwenang,” ujar dia. (zs)
