Beritaneka.com, Jakarta—Pengamat politik Eros Djarot mengatakan apabila PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka berpotensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD.
Menurut Eros, duet Ganjar dan Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.
“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear,” kata Eros, kepada awak media, dikutip hari ini.
Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD kata Eros memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan.
Bahkan, dia juga menyebut ketegasan Mahfud MD saat berhadapan dengan anggota legislatif. “Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar.
Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi,” katanya. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi setelah dideklarasikan.
“Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan, katanya.
Eros mengatakan Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebut oleh Eros. Pertama lewat clean government, dan yang kedua pemberantasan korupsi. “Jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, semakin memanasnya konflik geopolitik dan resesi ekonomi yang melanda banyak negara di dunia juga berimbas pada Indonesia. Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Inflasi yang berada di kisaran 4-5% mengakibatkan suku bunga naik. Merosotnya daya beli masyarakat, terutama kalangan rakyat menengah bawah akan meningkatkan kemiskinan.
“Indonesia amat membutuhkan dan memerlukan figur kepemimpinan yang mencintai rakyatnya, wong cilik, mencintai dan memerhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia membutuhkan dan memerlukan figur kepemimpinan yang konsisten, istiqomah, berani karena benar dengan itikad dan tekad yang kuat untuk memberantas korupsi menuju Indonesia yang kuat, makmur, negara yang maju, negara besar dan sejahtera,” kata Deklarator Gerakan Ganjar Mahfud (G2M) Boy Iskandar dan Eka L Prasetya dalam pernyataannya, Selasa (27/6/2023).
“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, bersama ini mendeklarasikan Gerakan Ganjar-Mahfud,” kata Boy Iskandar.
Menurut Deklarator G2M, Ganjar Pranowo merepresentasikan karakter pemimpin yang mencintai rakyat kecil, dekat dan memiliki perhatian besar kepada masyarakat kelas bawah. Mahfud MD dikenal amat berani karena benar dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Duet Ganjar-Mahfud dinilai mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, maju dan sejahtera.
“Gerakan Ganjar Mahfud kami deklarasikan untuk memperjuangkan Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah kita semua,” pungkas Deklarator G2M.
Beritaneka.com, Jakarta—Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana mengungkapkan, bursa capres dan cawapres kian menarik karena ada rotasi dalam urutan dan juga dinamika nama-nama yang muncul ke level tiga besar bursa capres dan cawapres.
Aditya menyatakan pada survei nasional yang dilakukan ALGORITMA bulan Juni 2023 ini tiga nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres adalah Ganjar Pranowo (29,3%), Prabowo Subianto (24,6%) dan Anies Baswedan (16,9%).
“Jika dibandingkan dengan Survei ALGORITMA yang dilakukan 6 bulan lalu yaitu Desember 2022 ada rotasi pilihan capres yang saat itu angkanya Ganjar Pranowo (25,1%), Anies Baswedan (18,7%) serta Prabowo Subianto (16,6 %),” terang Aditya.
Aditya menambahkan bahwa dukungan pemilih terhadap bakal calon presiden juga masih sangat volatil, menggambarkan masih terbukanya pemilih untuk beralih pilihan. Hanya sekitar sepertiga yaitu 33,9% pemilih yang menyatakan bahwa pilihan capresnya sudah final dan tak akan berubah pilihan.
“Dengan pemilih yang sebagian besar masih mungkin berubah pilihan capresnya ini tentu pertarungan akan menjadi sangat dinamis. Sejalan dengan itu bursa untuk cawapres pun akan kian dinamis untuk menarik keyakinan calon pemilih,” buka Aditya.
Aditya memberikan sorotan khusus justru pada bursa calon wakil presiden yang cenderung lebih dinamis. Menurutnya dalam survei terbaru yang dilakukan ALGORITMA ini ada dua nama yang meningkat pesat posisi elektoralnya di mata publik yaitu Sandiaga Salahudin Uno dan Mahfud MD.
Pada survei ini urutan untuk level elektoral cawapres adalah Sandiaga Salahudin Uno 11,3%, Erick Thohir 10,3% dan Mahfud MD 8,8%. Angka ini sangat dinamis karena jika dibandingkan dengan Desember 2022 urutannya adalah Ridwan Kamil (11,8%), Sandiaga Uno (7,4%), dan Erick Thohir (6%).
“Kami melihat Sandiaga Uno momentumnya menguat signifikan, Ridwan Kamil mulai kehilangan akselerasinya yang sempat luar biasa, dan Mahfud MD muncul memikat publik bahkan sampai membuat Ridwan Kamil terpental dari tiga besar,” ungkap Aditya.
Aditya juga menjelaskan dalam survei ini ALGORITMA mencari tahu jika tiga besar nama capres yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies jika tidak maju pilpres, maka siapa yang akan dipilih publik. Maka urutan yang muncul adalah Sandiaga Uno 9,3%, Ridwan Kamil 9,3% dan Mahfud MD 8,2%.
“Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Mahfud MD adalah sosok yang oleh masyarakat dianggap paling layak dipilih untuk menjadi presiden jika tiga nama teratas yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies karena satu dan lain hal tidak jadi maju pilpres,” terang Aditya.
Aditya Perdana mengatakan, polarisasi masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama tidaklah seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
“Dalam survei nasional tatap muka yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 ini ALGORITMA mendapatkan temuan bahwa yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pembelahan pilihan politik, bukan polarisasi masyarakat,” terang Aditya.
Aditya menjelaskan bahwa untuk mencari tahu mengenai polarisasi ini, ALGORITMA mencoba mengukur pandangan masyarakat dari beberapa isu sosial, politik, agama dan beberapa isu lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa polarisasi yang dikhawatirkan tersebut tidak nampak.
Bahkan Aditya mengatakan bahwa dalam banyak isu masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang pilihan politik baik partai ataupun calon presiden memiliki penyikapan terhadap beberapa isu pada spektrum yang relatif sama.
“Polarisasi tentu akan terus menjadi ancaman yang laten bagi bangsa ini, kita tak boleh lengah. Namun kalau ada pihak yang terus-menerus menggembar-gemborkan adanya polarisasi masyarakat, padahal pada kenyataanya tidak demikian, tentu jadi tugas kita semua termasuk kami di lembaga survei yang memotret dan merekam untuk mengingatkannya,” ujar Aditya.
Aditya mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik dalam gelaran politik rutin lima tahunan baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah hal yang wajar. Bahkan menurutnya perbedaan politik itu salah satu indikator demokrasi prosedural maupun substansial yang berjalan dengan baik di Indonesia.
“Perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah keniscayaan, dan itu bukan polarisasi. Justru dalam survei kami ini nampak sekali apapun pilihan politiknya, bangsa ini punya perhatian besar yang sama yaitu pada isu pentingnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Aditya.
Volatilitas Tingkat Elektoral Partai
Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset dan Program ALGORITMA Research and Consulting Fajar Nursahid menyampaikan bahwa ada volatilitas yang sangat kentara juga di proyeksi bursa elektoral partai politik peserta Pemilu 2024.
PDIP masih memuncaki kompetisi elektoral dengan raihan sebesar 22,7%, diikuti oleh Partai Gerindra (13,0%), dan yang mengejutkan adalah PKB yang naik ke posisi ketiga untuk tingkat elektabilitasnya (11,1%). Pada umumnya partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen seperti Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS dan PPP diperkirakan akan lolos ambang batas parlemen karena mendapat raihan suara di atas 4%. Namun PAN berpotensi rawan tidak lolos ke parlemen. Sementara itu, peluang partai-partai baru dalam kompetisi elektoral masih perlu berusaha keras untuk meyakinkan calon pemilih agar bisa menembus batas parliamentary threshold (PT) 4%.
Berikut ini adalah level elektoral partai dari yang terbesar yaitu; PDIP (22,7%), Gerindra (13%), PKB (11,1%), Golkar (6,4%), Nasdem (6,3%), Demokrat (4,8 %), PKS (4,1%), PPP (4%), PAN (2,9%), Perindo (1,5%), PSI (0,6%), Hanura (0,6%), Gelora (0,3%), PBB (0,2%), Partai Buruh (0,2%), Partai Ummat (0,1%) serta PKN (0%). Di luar itu hanya 0,3% responden menyatakan tidak akan memilih (golput), 6,1% merahasiakan pilihannya, 10,5% tidak tahu dan 4,2% tidak menjawab.
“Peta elektoral masih bersifat volatil ditunjukkan oleh lebih dari separuh pemilih (54,5%) yang masih mungkin berubah pilihan politiknya. Hanya sekitar sepertiga dari total pemilih yaitu 35,6% yang sudah yakin dengan pilihannya sehingga tidak akan mengalihkan pilihan ke partai politik lain,” beber Fajar.
Fajar juga menjelaskan volatilitas pilihan tersebut berkorelasi dengan figur calon presiden yang akan didukung oleh suatu partai politik. Hampir dua pertiga pemilih yaitu 63,6% menyatakan bahwa akan mempertimbangkan calon presiden yang diusung partai politik tersebut yang sesuai dengan sosok calon presiden yang didukungnya.
Negara Bergerak ke Arah yang Benar
Hasil survei menunjukkan, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut tergambarkan dengan 76,7% responden yang menyatakan bahwa negara saat ini bergerak ke arah yang benar. Angka tersebut berbanding jauh dengan hanya 9,8% yang merasa bahwa negara ini bergerak ke arah yang tidak benar, sementara 6,3% ragu-ragu dan 7,3% tidak tahu.
“Pandangan mengenai arah gerak negara ini menunjukkan siapapun pilihan capresnya, mayoritas cukup puas dengan perkembangan arah gerak negara ini. Hal ini juga yang memperkuat keyakinan kami bahwa mungkin kekhawatiran kita mengenai polarisasi itu berlebihan. Karena jika bangsa ini terpolarisasi sedemikian rupa, maka pandangan mengenai arah pergerakan negara ini akan sangat terbelah,” terang Fajar.
Sebangun dengan pergerakan arah negara, approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan saat ini ada di angka yang tinggi yaitu total 83,2 persen pemilih ada di katagori puas (sangat puas 8,7%, puas 43,4%, cukup puas 31,1%). Hanya 12,4% responden yang tidak puas serta 3% tidak tahu dan 1,4% tidak menjawab.
Kepuasan tersebut juga tergambar dengan penilaian salah satu unit ekonomi terkecil yaitu level ekonomi rumah tangga. Hanya 18,9% responden yang mengatakan kehidupan ekonomi keluarga lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. 38,2% bahkan mengatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik dan 40,1% mengatakan sama saja.
Dukungan Presiden Jokowi
Fajar juga menjelaskan ALGORITMA mendapatkan temuan menarik sejalan dengan approval rating pemerintahan yang tinggi, publik masih terbelah sekalipun menjunjukkan tren melentur menyikapi perdebatan mengenai dukungan Presiden Jokowi terhadap salah satu calon presiden yang akan bertarung.
41,8% responden setuju jika Presiden Jokowi menyebutkan pilihan politiknya di Pemilu 2024 nanti dengan mendukung salah satu nama tokoh menjadi calon presiden sementara 37% bersikap sebaliknya tidak setuju.
“Jika dibandingkan dengan hasil survei kami Desember 2022 ada tren pergeseran karena saat itu hanya 35,2% yang setuju dan 45% tidak setuju,” tutur Fajar.
Namun dukungan Presiden Jokowi tidak berarti masyarakat akan langsung mengikuti pilihannya, karena hanya 41,8% persen responden tetap mempertimbangkan tokoh yang akan dipilih dan hanya 19,6% yang akan mengikuti siapapun yang dipilih Presiden Jokowi. Bahkan ada 17,7% yang tidak akan mengikuti siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi.
“Yang menarik, ketika kami menanyakan siapa sosok yang diyakini akan didukung Presiden Jokowi menjadi calon presiden, maka 39,9% responden meyakini Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, 20% Prabowo Subianto, 9,2% Anies Baswedan, 24% tidak tahu dan 6,9% tidak menjawab,” ungkap Fajar.
Momentum Pembangunan Ekonomi
Direktur Eksekutif ALGORITMA Aditya Perdana melengkapi pemaparannya dengan menyampaikan bahwa harapan yang tinggi dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres maupun cawapres.
Menurutnya jika ada capres yang menawarkan keberlanjutan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dibuat jelas seperti apa narasi besarnya hingga ke level operasional kerangka kebijakannya. Situasi ini menciptakan momentum yang langka ketika masyarakat merasa puas dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan dan menginginkan agar bisa lebih berakselerasi.
“Para capres dan partai politik perlu untuk menangkap tren tersebut dengan program-program pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus memberikan harapan ke masyarakat,” tambah Aditya
Aditya juga menekankan situasi ini bisa menjadi momentum bagi capres atau cawapres yang memiliki konsep maupun rekam jejak di bidang ekonomi yang kuat untuk menarik hati masyarakat.
*
Survei ALGORITMA Research and Consulting dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Margin of error diperkirakan +/- 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei s/d 10 Juni 2023, yang dilakukan oleh 109 orang enumerator.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden meyakini kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian Indonesia akan makin kokoh apabila pengawalan tersebut dapat terwujud.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023).
“Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan,” kata Presiden.
Menurut Presiden, pengawalan tersebut perlu dilakukan sejak awal perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga keluaran dari belanja negara betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses, ini yang hati-hati ya,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan adanya sejumlah temuan terkait penggunaan keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Presiden mengatakan bahwa anggaran tersebut dimaksudkan untuk pengembangan daerah, tetapi habis dialokasikan pada kegiatan birokrasi.
“Di beberapa provinsi maupun di kabupaten/kota, juga di pemerintah pusat, saya berikan contoh penyuluhan pertanian APBD provinsi, enggak usah saya sebut provinsi mana, tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM pertanian, total anggaran Rp1,5 miliar, Rp1 miliar (rupiah) untuk perjalanan dinas,” tambahnya.
Untuk itu, Presiden mendorong agar penggunaan anggaran belanja negara berfokus pada program unggulan pemerintah seperti penanganan kekerdilan atau stunting, pengentasan kemiskinan, maupun program-program lainnya. Selain itu, anggaran belanja negara juga dapat dialokasikan untuk belanja produk dalam negeri.
“Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan, membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas,” tutup Presiden.
Beritaneka.com, Jakarta—Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting Aditya Perdana menyampaikan bahwa polarisasi masyarakat yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama tidaklah seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
“Dalam survei nasional tatap muka yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2023 ini ALGORITMA mendapatkan temuan bahwa yang terjadi di masyarakat saat ini adalah pembelahan pilihan politik, bukan polarisasi masyarakat,” terang Aditya.
Aditya menjelaskan bahwa untuk mencari tahu mengenai polarisasi ini, ALGORITMA mencoba mengukur pandangan masyarakat dari beberapa isu sosial, politik, agama dan beberapa isu lainnya. Hasil survei menunjukkan bahwa polarisasi yang dikhawatirkan tersebut tidak nampak.
Bahkan Aditya mengatakan bahwa dalam banyak isu masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang pilihan politik baik partai ataupun calon presiden memiliki penyikapan terhadap beberapa isu pada spektrum yang relatif sama.
“Polarisasi tentu akan terus menjadi ancaman yang laten bagi bangsa ini, kita tak boleh lengah. Namun kalau ada pihak yang terus-menerus menggembar-gemborkan adanya polarisasi masyarakat, padahal pada kenyataanya tidak demikian, tentu jadi tugas kita semua termasuk kami di lembaga survei yang memotret dan merekam untuk mengingatkannya,” ujar Aditya.
Aditya mengingatkan bahwa perbedaan pilihan politik dalam gelaran politik rutin lima tahunan baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah adalah hal yang wajar. Bahkan menurutnya perbedaan politik itu salah satu indikator demokrasi prosedural maupun substansial yang berjalan dengan baik di Indonesia.
“Perbedaan pilihan politik dalam pemilu adalah keniscayaan, dan itu bukan polarisasi. Justru dalam survei kami ini nampak sekali apapun pilihan politiknya, bangsa ini punya perhatian besar yang sama yaitu pada isu pentingnya untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Aditya.
Capres Rotasi, Wapres Dinamis
Aditya juga menjelaskan bahwa menurutnya bursa capres dan cawapres kian menarik karena ada rotasi dalam urutan dan juga dinamika nama-nama yang muncul ke level tiga besar bursa capres dan cawapres.
Aditya menyatakan pada survei nasional yang dilakukan ALGORITMA bulan Juni 2023 ini tiga nama masih konsisten menempati posisi elektoral tertinggi yaitu secara berurutan untuk capres adalah Ganjar Pranowo (29,3%), Prabowo Subianto (24,6%) dan Anies Baswedan (16,9%).
“Jika dibandingkan dengan Survei ALGORITMA yang dilakukan 6 bulan lalu yaitu Desember 2022 ada rotasi pilihan capres yang saat itu angkanya Ganjar Pranowo (25,1%), Anies Baswedan (18,7%) serta Prabowo Subianto (16,6 %),” terang Aditya.
Aditya menambahkan bahwa dukungan pemilih terhadap bakal calon presiden juga masih sangat volatil, menggambarkan masih terbukanya pemilih untuk beralih pilihan. Hanya sekitar sepertiga yaitu 33,9% pemilih yang menyatakan bahwa pilihan capresnya sudah final dan tak akan berubah pilihan.
“Dengan pemilih yang sebagian besar masih mungkin berubah pilihan capresnya ini tentu pertarungan akan menjadi sangat dinamis. Sejalan dengan itu bursa untuk cawapres pun akan kian dinamis untuk menarik keyakinan calon pemilih,” buka Aditya.
Aditya memberikan sorotan khusus justru pada bursa calon wakil presiden yang cenderung lebih dinamis. Menurutnya dalam survei terbaru yang dilakukan ALGORITMA ini ada dua nama yang meningkat pesat posisi elektoralnya di mata publik yaitu Sandiaga Salahudin Uno dan Mahfud MD.
Pada survei ini urutan untuk level elektoral cawapres adalah Sandiaga Salahudin Uno 11,3%, Erick Thohir 10,3% dan Mahfud MD 8,8%. Angka ini sangat dinamis karena jika dibandingkan dengan Desember 2022 urutannya adalah Ridwan Kamil (11,8%), Sandiaga Uno (7,4%), dan Erick Thohir (6%).
“Kami melihat Sandiaga Uno momentumnya menguat signifikan, Ridwan Kamil mulai kehilangan akselerasinya yang sempat luar biasa, dan Mahfud MD muncul memikat publik bahkan sampai membuat Ridwan Kamil terpental dari tiga besar,” ungkap Aditya.
Aditya juga menjelaskan dalam survei ini ALGORITMA mencari tahu jika tiga besar nama capres yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies jika tidak maju pilpres, maka siapa yang akan dipilih publik. Maka urutan yang muncul adalah Sandiaga Uno 9,3%, Ridwan Kamil 9,3% dan Mahfud MD 8,2%.
“Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan Mahfud MD adalah sosok yang oleh masyarakat dianggap paling layak dipilih untuk menjadi presiden jika tiga nama teratas yaitu Ganjar, Prabowo dan Anies karena satu dan lain hal tidak jadi maju pilpres,” terang Aditya.
Volatilitas Tingkat Elektoral Partai
Pada kesempatan yang sama, Direktur Riset dan Program ALGORITMA Research and Consulting Fajar Nursahid menyampaikan bahwa ada volatilitas yang sangat kentara juga di proyeksi bursa elektoral partai politik peserta Pemilu 2024.
PDIP masih memuncaki kompetisi elektoral dengan raihan sebesar 22,7%, diikuti oleh Partai Gerindra (13,0%), dan yang mengejutkan adalah PKB yang naik ke posisi ketiga untuk tingkat elektabilitasnya (11,1%). Pada umumnya partai-partai yang saat ini memiliki kursi di parlemen seperti Golkar, Nasdem, Demokrat, PKS dan PPP diperkirakan akan lolos ambang batas parlemen karena mendapat raihan suara di atas 4%. Namun PAN berpotensi rawan tidak lolos ke parlemen. Sementara itu, peluang partai-partai baru dalam kompetisi elektoral masih perlu berusaha keras untuk meyakinkan calon pemilih agar bisa menembus batas parliamentary threshold (PT) 4%.
Berikut ini adalah level elektoral partai dari yang terbesar yaitu; PDIP (22,7%), Gerindra (13%), PKB (11,1%), Golkar (6,4%), Nasdem (6,3%), Demokrat (4,8 %), PKS (4,1%), PPP (4%), PAN (2,9%), Perindo (1,5%), PSI (0,6%), Hanura (0,6%), Gelora (0,3%), PBB (0,2%), Partai Buruh (0,2%), Partai Ummat (0,1%) serta PKN (0%). Di luar itu hanya 0,3% responden menyatakan tidak akan memilih (golput), 6,1% merahasiakan pilihannya, 10,5% tidak tahu dan 4,2% tidak menjawab.
“Peta elektoral masih bersifat volatil ditunjukkan oleh lebih dari separuh pemilih (54,5%) yang masih mungkin berubah pilihan politiknya. Hanya sekitar sepertiga dari total pemilih yaitu 35,6% yang sudah yakin dengan pilihannya sehingga tidak akan mengalihkan pilihan ke partai politik lain,” beber Fajar.
Fajar juga menjelaskan volatilitas pilihan tersebut berkorelasi dengan figur calon presiden yang akan didukung oleh suatu partai politik. Hampir dua pertiga pemilih yaitu 63,6% menyatakan bahwa akan mempertimbangkan calon presiden yang diusung partai politik tersebut yang sesuai dengan sosok calon presiden yang didukungnya.
Negara Bergerak ke Arah yang Benar
Hasil survei menunjukkan, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hal tersebut tergambarkan dengan 76,7% responden yang menyatakan bahwa negara saat ini bergerak ke arah yang benar. Angka tersebut berbanding jauh dengan hanya 9,8% yang merasa bahwa negara ini bergerak ke arah yang tidak benar, sementara 6,3% ragu-ragu dan 7,3% tidak tahu.
“Pandangan mengenai arah gerak negara ini menunjukkan siapapun pilihan capresnya, mayoritas cukup puas dengan perkembangan arah gerak negara ini. Hal ini juga yang memperkuat keyakinan kami bahwa mungkin kekhawatiran kita mengenai polarisasi itu berlebihan. Karena jika bangsa ini terpolarisasi sedemikian rupa, maka pandangan mengenai arah pergerakan negara ini akan sangat terbelah,” terang Fajar.
Sebangun dengan pergerakan arah negara, approval rating atau tingkat kepuasan terhadap pemerintahan saat ini ada di angka yang tinggi yaitu total 83,2 persen pemilih ada di katagori puas (sangat puas 8,7%, puas 43,4%, cukup puas 31,1%). Hanya 12,4% responden yang tidak puas serta 3% tidak tahu dan 1,4% tidak menjawab.
Kepuasan tersebut juga tergambar dengan penilaian salah satu unit ekonomi terkecil yaitu level ekonomi rumah tangga. Hanya 18,9% responden yang mengatakan kehidupan ekonomi keluarga lebih buruk jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. 38,2% bahkan mengatakan kondisi ekonomi keluarganya lebih baik dan 40,1% mengatakan sama saja.
Dukungan Presiden Jokowi
Fajar juga menjelaskan ALGORITMA mendapatkan temuan menarik sejalan dengan approval rating pemerintahan yang tinggi, publik masih terbelah sekalipun menjunjukkan tren melentur menyikapi perdebatan mengenai dukungan Presiden Jokowi terhadap salah satu calon presiden yang akan bertarung.
41,8% responden setuju jika Presiden Jokowi menyebutkan pilihan politiknya di Pemilu 2024 nanti dengan mendukung salah satu nama tokoh menjadi calon presiden sementara 37% bersikap sebaliknya tidak setuju.
“Jika dibandingkan dengan hasil survei kami Desember 2022 ada tren pergeseran karena saat itu hanya 35,2% yang setuju dan 45% tidak setuju,” tutur Fajar.
Namun dukungan Presiden Jokowi tidak berarti masyarakat akan langsung mengikuti pilihannya, karena hanya 41,8% persen responden tetap mempertimbangkan tokoh yang akan dipilih dan hanya 19,6% yang akan mengikuti siapapun yang dipilih Presiden Jokowi. Bahkan ada 17,7% yang tidak akan mengikuti siapapun yang dipilih oleh Presiden Jokowi.
“Yang menarik, ketika kami menanyakan siapa sosok yang diyakini akan didukung Presiden Jokowi menjadi calon presiden, maka 39,9% responden meyakini Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, 20% Prabowo Subianto, 9,2% Anies Baswedan, 24% tidak tahu dan 6,9% tidak menjawab,” ungkap Fajar.
Momentum Pembangunan Ekonomi
Direktur Eksekutif ALGORITMA Aditya Perdana melengkapi pemaparannya dengan menyampaikan bahwa harapan yang tinggi dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi harus dijawab dengan program yang nyata baik dari sisi partai politik maupun capres maupun cawapres.
Menurutnya jika ada capres yang menawarkan keberlanjutan program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu dibuat jelas seperti apa narasi besarnya hingga ke level operasional kerangka kebijakannya. Situasi ini menciptakan momentum yang langka ketika masyarakat merasa puas dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan dan menginginkan agar bisa lebih berakselerasi.
“Para capres dan partai politik perlu untuk menangkap tren tersebut dengan program-program pertumbuhan ekonomi yang kuat sekaligus memberikan harapan ke masyarakat,” tambah Aditya
Aditya juga menekankan situasi ini bisa menjadi momentum bagi capres atau cawapres yang memiliki konsep maupun rekam jejak di bidang ekonomi yang kuat untuk menarik hati masyarakat.
*
Survei ALGORITMA Research and Consulting dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 2.009 responden di seluruh Indonesia terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil survei mewakili penduduk usia dewasa (usia pilih) secara nasional. Margin of error diperkirakan +/- 2,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengumpulan data dilakukan pada 29 Mei s/d 10 Juni 2023, yang dilakukan oleh 109 orang enumerator.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditangani hingga proses hukum.
“Harus ditangani karena itu lembaga-lembaga. Sekarang sudah ditangani kan, sudah diselidiki dan siap diambil tindakan hukum,” kata Mahfud di sela-sela acara Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).
Mahfud menyebutkan, pungli dalam lemaga antirasuah itu merupakan sebuah ironi. Hal semacam ini tak hanya terjadi di KPK, tetapi juga di pengadilan. “Ironi. kan bukan hanya di KPK, pengadilan (juga),” kata Mahfud.
Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Berdasarkan data sementara yang dikantongi Dewas, nilainya ditaksir mencapai Rp4 miliar. Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah.
“Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara, mungkin akan berkembang lagi,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada awak media.
Albertina menjelaskan, pungli ini dilakukan terhadap para tahanan di Rutan KPK. Dia menyebut, pungutan tersebut salah satunya dalam bentuk setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga.
Beritaneka.com, Jakarta—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak hingga Mei 2023 tercatat mencapai Rp830,29 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan pajak ini tumbuh positif walaupun melambat.
“Penerimaan pajak Rp830,29 triliun ini setara 48,33% dari target,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) Edisi Juni 2023 secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023) seperti dilansir PajakOnline.com
Nominal tersebut terdiri dari PPh nonmigas sebesar Rp486,94 triliun atau 55,74% dari target, tumbuh 16,40% dibandingkan tahun lalu (yoy). Kemudian, PPN dan PPnBM Rp300,64 triliun atau 40,47% dari target, tumbuh 21,31% yoy.
“Sementara itu, PPh migas tercatat Rp36,94 triliun atau 60,12% dari target, tumbuh 2,48% yoy. PBB dan pajak lainnya mencapai Rp5,78 triliun atau 14,45% dari target, tumbuh 77,24% yoy,” kata Menkeu.
Pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari-Mei 2023 adalah sebesar 17,7%, dibandingkan periode Januari-Mei 2022 sebesar 53,5%.
Sri Mulyani menambahkan, penerimaan pajak Januari-Mei 2023 masih tumbuh positif double digit terutama didukung baiknya kegiatan ekonomi di triwulan I-2023.
“Hanya saja, kinerja penerimaan dua bulan terakhir melambat ke pertumbuhan single digit yang terutama didorong penurunan harga komoditas dan perlambatan impor,” kata Sri Mulyani. Penerimaan pajak akan termoderasi. “Pada saat yang sama, penerimaan pajak juga akan mengikuti fluktuasi konsumsi, belanja pemerintah, impor, dan harga komoditas,” pungkas Sri.
Beritaneka.com, Jakarta—Dalam rangka peringatan dan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-496 Jakarta, Pemprov DKI menggelar program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor untuk wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut diumumkan dalam situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta yang berlaku mulai tanggal 22 Juni 2023 hingga 29 Desember 2023.
“Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-496 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Mengeluarkan Kebijakan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor,” demikian dikutip dari situs resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, hari ini.
Adapun program pemutihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain:
Memberikan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Penghapusan sanksi administrasi diberikan terhadap bunga atau denda tanpa permohonan wajib pajak melalui penyesuaian sistem pajak daerah
Penghapusan sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak mulai tanggal 22 Juni 2023.
“Pemerintah melalui kebijakan ini menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat khususnya mereka yang terdampak di tahun-tahun pandemi Covid-19,” kata Bapenda DKI Jakarta.
Dengan demikian, kebijakan keringanan pajak ini diharapkan bisa mendorong pendekatan yang lebih proaktif dalam pembayaran pajak kendaraan dan warga akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
“Diharapkan, kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mampu membentuk kesadaran yang lebih baik dalam membayar pajak di masa depan. Dengan adanya langkah-langkah positif seperti ini, pemilik kendaraan sekarang dapat memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih mudah dan turut berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu lagi! ayo manfaatkan kesempatan ini untuk membayar PKB dan BBNKB tanpa sanksi administrasi,” pungkas Bapenda DKI.
Beritaneka.com, Jakarta—Kasus kredit macet di Bank Mayapada dari nasabahnya Ted Sioeng jangan sampai menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di kalangan perbankan. OJK diminta segara jelaskan duduk persoalannya secara rinci ke publik.
“Perbankan itu bisnis kepercayaan, itu harus dijaga. Jangan lantaran ulah beberapa oknum rusaklah sistem perbankan kita. OJK mengaku sudah mengungkap kasus ini sejak 2017 berdasar temuan pemeriksaan mereka, tapi entah mengapa kasus ini masih mencuat lagi di 2023, ada apa? OJK sebagai otoritas paling berwenang mesti segera menjelaskan ke publik,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andre Vincent Wenas dalam keterangan persnya, dikutip Senin (26/6/2023).
“Dari informasi publik di berbagai media didapat keterangan bahwa debitur atas nama Ted Sioeng mendapat pinjaman kredit dari Bank Mayapada sebesar Rp1,3 triliun pada 2014–2021. Namun Ted Sioeng mengaku memberi kick-back sebesar Rp525 miliar kepada pemilik Bank Mayapada Dato Sri Taher. Singkat cerita kredit itu sekarang macet, debiturnya kabur dan jadi kasus, di pertengahan tahun 2023 ini mencuat ke publik,” lanjutnya.
“Kasus seperti ini harus cepat ditangani, sebelum krisis kepercayaan meluas dan akhirnya merusak sistem perbankan kita. Dimulai dari bank yang relatif kecil seperti Bank Mayapada, tapi bisa merembet ke segala arah. Harus segara dipetakan apa yang sebetulnya terjadi dan siapa saja yang terlibat, jangan ada yang ditutup-tutupi.”
“Apakah ada oknum OJK yang tersangkut? Apakah pihak oknum bank dengan debitur yang sekarang kabur ada kolusi atau konspirasi? Siapa saja yang terkait di situ? Seperti apa skemanya? Semua jadi bertanya-tanya, yang kalau tidak di-clear-kan bisa tereskalasi jadi krisis kepercayaan yang meluas.”
“Ingat sistem perbankan itu tidak berdiri sendiri, ada dana pihak ketiga, ada juga sistem asuransi yang menopangnya, dan lain sebagainya. Jangan gegara nila setitik rusak susu sebelanga,” pungkas Andre Vincent Wenas menutup keterangannya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menindak tegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya membongkar sindikat TPPO. “Sekarang mulai dari sindikatnya dulu, kita habisi dulu. Dan tidak ada yang menjadi beking. Kan kemarin keluhannya banyak yang ‘Pak ada tentara, ada polisi, ada pejabat pemda, ada ini, kata presiden tidak ada, ditindak semua apa pun pangkatnya dan apa pun kedudukannya,” kata Mahfud, kemarin.
Dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu, para pimpinan negara sepakat untuk bekerja sama menindak para pelaku TPPO. “Karena itu melawan kemanusiaan dari bangsa mana pun dan dari negara mana pun,” kata Mahfud.
Satuan Tugas (Satgas) TPPO Mabes Polri telah menetapkan 457 tersangka terkait tindak pidana TPPO dan kejahatan perlindungan pekerja migran di seluruh Indonesia. Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk periode 5-17 Juni 2023.
“Laporan polisi sebanyak 385 orang, korbannya 1.476 orang tindak pidana perdagangan orang itu baru. Antara 5 sampai 17 Juni ditetapkan tersangka tidak sedikit 457 orang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, modus terbanyak yakni korban diming-imingi menjadi pembantu rumah tangga (PRT), pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi anak hingga menjadi anak buah kapal (ABK). Lebih lanjut, Mahfud menyebut, saat ini masih ada 356 terduga pelaku lagi yang sedang diburu. Ratusan terduga pelaku itu diduga dilindungi para sindikat.
