Beritaneka.com, Jakarta—Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pemerintah akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang akan digelar pada Agustus 2023. Rangkaian kegiatan tersebut mengusung tema “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Sesmensetneg) Setya Utama, dalam Keterangan Pers Bulan Kemerdekaan Tahun 2023, di Jakarta, Senin (31/07/2023).
“Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia maju,” ujar Setya.
Rangkaian kegiatan tersebut, kata Setya, tak hanya berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan tetapi juga di sejumlah tempat lainnya.
“Alhamdulillah setelah kita mengalami masa pandemi, saat ini kita bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk merayakan bulan kemerdekaan ini dengan lebih semarak,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan diawali dengan dzikir dan doa kebangsaan yang akan digelar di halaman depan Istana Merdeka.
“Seperti sebagaimana biasa, agenda bulan kemerdekaan di Istana akan diawali dengan dzikir dan doa kebangsaan pada tanggal 1 Agustus,” ujar Setya.
Agenda selanjutnya adalah Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus dilanjutkan dengan Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 15 Agustus.
Kemudian pada 16 Agustus akan ada rangkaian acara kenegaraan yang setiap tahun dilaksanakan, yaitu Pidato Kenegaraan dan Pidato Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Rangkaian acara ini akan bertempat di Gedung MPR/DPR/DPD RI.
Kemudian pada 17 Agustus dini hari akan dilaksanakan Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dilanjutkan dengan acara inti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di sore hari.
“Untuk Upacara Detik-Detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera di Istana akan dilaksanakan sepenuhnya secara luring atau fisik. Jadi ini kembali sebagaimana sebelum pandemi,” ujar Setya.
Setya menambahkan, pihaknya juga akan kembali memberikan kesempatan bagi segenap masyarakat untuk mengikuti upacara tersebut secara langsung.
“Masyarakat diharapkan dapat hadir untuk mengikuti upacara tersebut secara luring dan dipersilakan untuk mendaftarkan diri melalui sistem aplikasi Pandang Istana,” tandasnya.
Terkait acara pendukung, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan akan ada tiga side events yang dirancang untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan kebanggaan atas tradisi dan budaya Indonesia.
Gelaran pertama adalah pemecahan rekor dunia atau Guinness World of Records (GWR) Angklung Tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada 5 Agustus. Acara ini akan melibatkan lebih dari 15 ribu pemain angklung yang dipandu oleh Saung Angklung Udjo untuk memainkan lagu nasional Berkibarlah Benderaku dan lagu internasional Wind of Change.
“Diinisiasi oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) dengan tujuan untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap budaya Indonesia yang direpresentasikan melalui pergelaran angklung terbesar di dunia,” ujar Angela.
Acara kedua peragaan busana kebaya yang bertajuk Istana Berkebaya yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan bertujuan untuk mengangkat nasionalisme melalui budaya berkebaya. Dalam kegiatan yang diselenggarakan pada 6 Agustus tersebut sebanyak 401 peserta akan berjalan di catwalk sepanjang 200 meter yang ditempatkan di area luar depan Istana Merdeka.
“Nanti akan dikenakan oleh tokoh-tokoh wanita inspiratif Indonesia serta harapannya masyarakat luas bisa berpartisipasi di sini,” kata Angela.
Acara ketiga adalah Gemilang Silang Monas yang akan diisi oleh pertunjukan video mapping. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas) pada 17 Agustus.
“Tentunya nanti akan ada tarian ada bazar dan ada persembahan musik juga dan yang mungkin ditunggu-tunggu adalah ada kembang api. Jadi ini kita mengundang masyarakat untuk turut memeriahkan HUT RI yang ke-78 di Monas,” tandas Angela.
Turut hadir dalam keterangan pers tersebut Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
Beritaneka.com, Jakarta—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka penerima suap dalam kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Henri diduga menerima suap Rp88,3 miliar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi pada Selasa (25/7/2023). Setelah dilakukan penyidikan, KPK menetapkan lima orang tersangka. Salah satunya adalah Henri yang merupakan perwira tinggi bintang tiga TNI Angkatan Udara.
Adapun penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan pemeriksaan dan gelar perkara bersama Pusat Polisi Militer (POM) TNI. “KPK kemudian menemukan kecukupan alat bukti mengenai adanya dugaan perbuatan pidana lain dan ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Alex dalam Konferensi Pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
KPK menyatakan akan berkoordinasi dengan Puspom Mabes TNI dalam penanganan kasus tersebut. “Sebagaimana pasal 42 UU KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Militer dan peradilan umum juncto Pasal 89 KUHP,” kata Alex.
“Terhadap dua orang tersangka, yaitu HA dan ABC, yang diduga sebagai penerima suap, maka penegakan hukumnya diserahkan kepada Puspom Mabes TNI untuk proses hukum lebih lanjut,” katanya.
Alex mengatakan proses penyidikan kasus tersebut nantinya akan dilanjutkan melalui tim gabungan dari Puspom TNI dan KPK. “Untuk proses hukum lebih lanjut yang akan diselesaikan oleh tim gabungan KPK dan tim penyidik Puspom TNI,” kata Alex.
Selain Henri, KPK juga menetapkan Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letnan Kolonel (Adm) Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. KPK juga menetapkan tiga orang dari pihak swasta atau sipil sebagai tersangka. Mereka adalah MG Komisaris Utama PT MGCS; MR Direktur Utama PT IGK; dan RA Direktur Utama PT KAU. Total ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dua orang dari anggota TNI dan tiga orang dari pihak swasta.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengungkapkan, PUPR telah merampungkan 87 proyek strategis nasional (PSN) dari total 125 yang ditugaskan kepada kementeriannya. “Hingga Juli 2023 kami telah dapat menyelesaikan 87 PSN atau 70 persen dari keseluruhan target yang ditetapkan,” kata Basuki dalam acara Sewindu Project Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Basuki menjelaskan, 87 PSN di antaranya 36 bendungan, 2 irigasi, 27 proyek jalan tol, 4 jalan non-tol, 3 sistem penyediaan air minum (SPAM), 7 proyek perurmahan, 7 pintu lintas batas negara, dan 1 gedung pendidikan. Kemudian, terdapat target 24 PSN yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian PUPR pada tahun ini, di antaranya 15 bendungan, 5 ruas jalan tol, 2 proyek perumahan, 1 proyek irigasi, dan 1 kawasan industri.
Basuki mengatakan, PUPR telah merampungkan PSN jalan tol sepanjang 1.488 km dari 27 proyek jalan tol melalui skema yang berbeda-beda.”Bisa dengan penugasan BUMN, APBN, bisa dengan KPBU, inilah gunanya KPPIP,” katanya. Penyelesaian PSN yang dituntaskan PUPR telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.
Beritaneka.com, Jakarta—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan pejabat Basarnas dan tujuh orang lainnya dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jakarta dan Bekasi, pada Selasa (25/7/2023).
Ketua KPK, Firli Bahuri menyebut OTT terhadap pejabat Basarnas berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan. Oknum pejabat Basarnas itu diduga menerima suap dari pihak swasta terkait pengadaan alat tersebut.
“Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksian korban reruntuhan,” kata Firli kepada awak media Rabu (26/7/2023).
Berdasarkan hasil temuan awal, pejabat Basarnas tersebut menerima fee sebesar 10 persen dari pengadaan alat pendeteksian korban reruntuhan. Saat ini, KPK masih memeriksa pejabat Basarnas dan tujuh pihak lainnya yang terjaring OTT tersebut.
“Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Untuk yang ditangkap 8 orang. Alat bukti yang disita berupa uang tunai, untuk jumlah nominalnya nanti disampaikan saat konferensi pers,” katanya.
KPK turut mengamankan uang tunai senilai miliaran rupiah dalam OTT tersebut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pejabat Basarnas maupun para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK akan menyampaikan perkembangan dari OTT Pejabat Basarnas tersebut.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah 833 orang calon perwira remaja (capaja) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pelantikan dilakukan pada upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri Tahun 2023 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Pelantikan para perwira dari Akademi TNI itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 52/TNI Tahun 2023. Sementara itu, para perwira yang berasal dari Akademi Kepolisian dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 53/Polri Tahun 2023. Para perwira yang dilantik terdiri atas 357 perwira dari Akademi Militer (Akmil), 94 perwira dari Akademi Angkatan Laut (AAL), 114 perwira dari Akademi Angkatan Udara (AAU), dan 268 perwira dari Akademi Kepolisian (Akpol).
Pada pelantikan tersebut para capaja mengucapkan sumpah perwira. “Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” ujar Presiden mendiktekan sumpah perwira TNI dan Polri.
Mengawali amanatnya, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada seluruh perwira TNI dan Polri yang dilantik.
“Saya bangga melantik Saudara-saudari para perwira muda, para kesatria muda, yang berani, percaya diri, dan optimis, yang selalu siap mendedikasikan diri, yang menjadi pemersatu bangsa, serta bekerja dan mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara,” ujar Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan TNI dan Polri serta para pendidik, pelatih, dan pengasuh jajaran akademi TNI dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri atas dedikasinya dalam mendidik para perwira TNI-Polri yang perkasa, pemberani, dan berkarakter.
“Kepada para orang tua yang hadir di sini, saya ikut berbahagia sebagaimana yang Bapak-Ibu semua rasakan. Saya ikut bangga terhadap prestasi putra-putri Bapak-Ibu, mereka bukan hanya kebanggaan Bapak-Ibu sekalian, mereka adalah juga kebanggaan bangsa Indonesia,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan turut membacakan peraih Adhi Makayasa (lulusan terbaik) dari masing-masing akademi. Empat orang peraih Adhi Makayasa tersebut adalah Letnan Dua (Infanteri) Sawung Setiawan dari Akmil, Letnan Dua (Pelaut) Hermawan Burhanudin Tri Putro (AAL), Letnan Dua (Penerbang) Muhammad Galuh Safari Rahmat (AAU), dan Inspektur Polisi Dua Irfan Urane Azis (Akpol).
Turut mendampingi Presiden yaitu Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Mar’uf Amin. Hadir juga, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Beritaneka.com, Jakarta—Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan kejahatan keuangan perlu disikapi dengan serius. “Ketika republik ini digemparkan dengan temuan transaksi janggal Rp349 triliun, Komisi III DPR bersama komite TPPU langsung melakukan pembahasan yang intens terkait isu ini. Tapi, gara-gara Rp349 (triliun) Pak, semua orang jadi takut Pak. Dari atas sampai bawah takut Pak. Terimakasih Pak,” kata Ahmad Sahroni dalam sambutannya saat acara pembukaan GFC FAir 21 Tahun Gerakan Nasional APUPPT yang disiarkan melalui Youtube PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dikutip hari ini.
“Tingginya tingkat kejahatan keuangan perlu disikapi serius terlebih saat ini kita tengah menuju tahun politik 2024. Pemilu sebagai momen sakral demokrasi harus berjalan tanpa adanya intervensi dari dana kejahatan,” kata dia.
Sempat mengemukakan kasus transaksi janggal Rp349 triliun yang pernah dibongkar Menko Polhukam Mahfud MD. Ahmad Sahroni mengatakan semua orang menjadi takut korupsi gara-gara Rp349 triliun itu.
Sahroni turut mengapresiasi kinerja PPATK yang berperan dalam penyelesaian kasus kejahatan keuangan. Menurutnya peran PPATK sangat penting dalam menyelesaikan kasus kejahatan keuangan.
“Komisi III mengapresiasi berbagai capaian dan kinerja PPATK. PPATK telah berhasil mengambil peran penting dalam setiap penyelesaian kasus kejahatan di negeri ini. Mulai dari pelacakan dana teroris, penelusuran dana TPPU, pengembangan dana aliran narkoba, investasi bodong hingga pemblokiran pelaku-pelaku kejahatan,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mencabut gugatan perdata Rp5 triliun kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Iya dicabut, kemarin kita sudah cabut,” kata kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendy kepada awak media, kemarin.
Hendra mengatakan kliennya memerintahkan untuk mencabut gugatan ini karena menilai Mahfud sudah memiliki itikad baik. Selain itu, Panji Gumilang dan Mahfud sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Alasan pencabutan menurut klien kami, Pak Mahfud sudah baik, sudah objektif, Pak Mahfud dan klien kami satu almamater di HMI,” katanya.
Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD secara perdata ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Panji menggugat sebesar Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisi fitnah.
Gugatan tersebut dikonfirmasi Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo. Zulkifli menjelaskan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat pada Senin, 17 Juli 2023 lalu.
Sementara itu, Mahfud MD merespons santai soal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang, terhadap dirinya ke PN Jakarta Pusat.
“Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti saja kalau sudah kurang 10 menit (sebelum sidang dimulai), itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja,” kata Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Mahfud menyebut gugatan tersebut merupakan hal biasa saja. “Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan,” kata dia.
Mahfud MD mengatakan, hukum itu ada logikanya dan hakim akan memberikan penilaian atas gugatan Panji tersebut. “Oleh sebab itu, nanti kita ketemu di pengadilan aja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Setelah berbicara soal gugatan tersebut, Mahfud menegaskan penindakan perkara dugaan tindak pidana terhadap Panji Gumilang akan terus berlanjut.
“Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang didugakan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal,” kata Menko Polhukam Mahfud MD. Bareskrim Polri kini sedang memproses perkara dugaan penistaan agama dan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
Beritaneka.com, Jakarta—Polisi membongkar jaringan kejahatan internasional sindikat jual-beli organ tubuh ginjal. Proses operasi transplantasi ginjal antara pendonor dengan penerima berlangsung di salah satu rumah sakit di Kamboja.
Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Krishna Murti mengungkapkan, kasus jual beli tersebut merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO). TPPO ini selalu berinteraksi dengan dunia internasional. Dia mendeteksi, kejahatan ini terjadi di beberapa negara wilayah Asia Tenggara, Timur Tengah dan sejumlah negara di Eropa.
Krishna mengakui menghadapi tantangan yang sangat rumit dalam memafisilitasi penyidik mengusut kasus jual-beli ginjal sindikat internasional.
Krishna menjelaskan kesulitannya karena belum ada kesepahaman tentang kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) baik di lingkungan internal dalam negeri domestik khususnya kementerian lembaga, termasuk KBRI.
“Sebagian menganggap ini tidak terjadi tindak pidana, tapi kami yakinkan ini telah terjadi tindak pidana,” kata dia dalam keterangannya, dikutip hari ini.
Selain itu, tindak pidana jual-beli ginjal dilakukan di rumah sakit yang secara otoritas di bawah kendali pemerintahan Kamboja. “Terjadi eksekusi, transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah (di Kamboja),” katanya.
Krishna menerangkan, Div Hubinter berupaya untuk berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi seperti ke staf khusus Perdana Menteri untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO.
“Kami juga berkomunikasi ketat dengan kepolisian Kamboja. Kami juga berkomunikasi ketat dengan interpol kamboja. Alhamdulillah kasus ini bisa terungkap,” katanya.
Polisi tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil menangkap 12 tersangka sindikat jual beli ginjal jaringan internasional tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebutkan, 12 orang tersebut menjual ginjal ke Kamboja. Mereka mempunyai peran masing-masing untuk melancarkan aksinya. “Dari 12 tersangka ini, 10 merupakan bagian daripada sindikat, di mana dari 10 orang, sembilan adalah mantan donor. Kemudian, ini ada koordinator secara keseluruhan, atas nama tersangka H, ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja,” kata Hengki dalam konferensi pers di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (20/7/2023), dikutip SukabumiBerita.com.
Selain itu, aparat juga menangkap pelaku yang mengurus paspor serta akomodasi para korban. Dari 12 orang yang ditangkap, dua di antaranya adalah oknum anggota Polri dan oknum petugas imigrasi. Hengki mengungkapkan, oknum anggota Polri itu berinisial Aipda M, sedangkan oknum petugas imigrasi berinisial HA.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hanya mengikuti putusan pengadilan dalam mencatat pernikahan beda agama. Hal ini disampaikan Tito merespons terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.
“Prinsip utama dari Kemendagri adalah putusan pengadilan, ketika putusan pengadilan mengesahkan maka mau enggak mau harus dilayani, dicantumkan dalam KTP,” kata Tito Karnavian kepada awak media di ICE BSD, Tangerang, Kamis (20/7/2023).
Tito menegaskan, Kemendagri tidak akan mencatatkan pernikahan beda agama apabila permohonan itu ditolak oleh pengadilan.
“Kalau seandainya pengadilan itu menolak, otomatis kita juga enggak bisa mencantumkan,” kata mantan Kapolri tersebut.
MA mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
Dalam SEMA tersebut, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.
“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan,” demikian bunyi SEMA yang ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin, Senin (17/7/2023).
Dalam SEMA ini juga disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal tersebut sesuai Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan,” tulis poin 2 SEMA tersebut.
Beritaneka.com, Jakarta—Neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus sebesar USD19,93 miliar sepanjang semester I Tahun 2023 ini. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto mengungkapkan, capaian surplus tersebut lebih rendah USD5,06 miliar atau 20,24 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Dia mengatakan secara kumulatif total ekspor pada semester I/2023 mencapai USD128,66 miliar turun 8,86 persen jika dibandingkan dengan periode semester I/2022. “Untuk ekspor nonmigas secara kumulatif mencapai USD120,82 miliar atau turun sebesar 9,32 persen, sedangkan ekspor migas mencapai USD7,84 miliar atau turun 1,28 persen,” katanya dalam konferensi pers, Senin (17/7/2023).
Sepanjang semester I/2023, nilai ekspor tertinggi tercatat pada sektor industri pengolahan, yang mencapai USD91,47 miliar, namun turun cukup dalam hingga 10,19 persen dibandingkan dengan periode semester I/2022.
“Penurunan tersebut utamanya didorong oleh penurunan ekspor komoditas besi dan baja, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, minyak kelapa sawit, sepatu olahraga, dan pupuk,” kata Atqo.
Sementara itu, total nilai impor sepanjang semester I/2023 tercatat mencapai USD108,73 miliar atau turun sebesar 6,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Jika dirincikan, nilai impor nonmigas pada periode Januari-Juni 2023 mencapai USD92,09 miliar, turun 4,79 persen, sedangkan impor migas mencapai USD16,64 miliar atau turun 14,51 persen. Berdasarkan penggunaannya, nilai impor tertinggi tercatat pada bahan baku/penolong yang mencapai USD80,06 miliar, namun mengalami penurunan 11,14 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Penurunan ini utamanya didorong oleh komoditas bahan bakar mineral, mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya, serta mesin/peralatan mekanis dan bagiannya. Lebih lanjut, impor barang konsumsi dan barang modal tercatat mengalami kenaikan masing-masing 2,81 persen dan 13,97 persen menjadi USD9,77 miliar dan USD18,89 miliar.