Mencermati peluang bisnis, mentoring pemasaran, dan pelaporan pajak. Acara Virtual Business Gathering OK OCE yang ke-10 ini menggelorakan semangat untuk maju dan terus berbagi.
Beritaneka.com—OK OCE Indonesia menyelenggarakan Virtual Business Gathering OK OCE yang ke-10 bertema Memaksimalkan Fungsi Sosial Media untuk Bisnis hari ini, Sabtu (21/8/2021). Ratusan peserta acara ini mayoritas adalah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi anggota OK OCE.
Pelatihan ini membahas mengenai peluang bisnis mentoring pemasaran dan pelaporan pajak. Dengan para pembicara Abdul Koni, Managing Partners and Director PajakOnline Consulting Group, Indra Sakti, Funding & Wealth Head Jakarta dan Jatim Regional CIMB Niaga, Muh Faizal Bagas, Managing Galeri 24 Pegadaian, dan Hardyansyah, Founder Chlorine Digital Media.
Baca Juga: Pengen Bikin Bank Digital? Ini Aturan dan Syarat dari OJK, Cek!
Mewakili Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi, Bendahara Umum OK OCE Farid Rifai memberikan sambutan. “Dalam hidup ini ada dua hal yang tidak bisa dihindari, yang pertama adalah kematian dan yang kedua yang masih hidup adalah pajak. Karena pajak menjadi kewajiban. Oleh karena itu, para pelaku usaha dapat mempelajari dan memahami mengenai kewajiban perpajakannya sejak dini,” kata Farid.
Menurut Koni, banyak kasus terjadi ketika pajak tidak dijadikan prioritas para pelaku usaha, maka ketika bisnis sudah berkembang menjadi besar, pelaku usaha malah menjadi takut terhadap pajak.
“Sebab, perencanaan pajaknya tidak dipersiapkan saat membangun usaha. Pajak ini sifatnya memaksa dengan perangkat hukum undang-undang. Kita tidak bisa lari dari pajak ketika kita sudah memenuhi menjadi wajib pajak,” kata Koni mantan auditor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini.
Oleh karena itu, membuat perencanaan dan pelaporan pajak sangat penting bagi para pelaku usaha, agar kewajiban perpajakannya dapat berjalan dengan wajar, semestinya dan tidak merugikan wajib pajak.
Sementara itu, Hardyansyah, Founder Chlorine Digital Media mengatakan, media sosial memiliki peran penting dan strategis dalam mengembangkan dan memajukan usaha.
Baca Juga: HUT Ke-1 IFS Merdeka dari Kelaparan: Terus Bergerak, Terus Berbagi
“Dengan medsos kita bisa langsung berbisnis. Karenanya medsos perlu dirancang dengan strategi untuk meningkatkan traffic dan ketertarikan pada produk, sehingga pada akhirnya dapat kita konversi meningkatkan penjualan. “Kita bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian dapat bertransaksi di komunitas media sosial kita,” kata pria yang akrab disapa Kang Hardy ini.
Untuk menarik perhatian, kita bisa mengadakan promo give away dengan memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Kita juga bisa memberikan diskon, dan quiz serta endorsement dengan influencer. “Perlu perencanaan konten, karena konten yang menarik dapat meningkatkan interaksi audience atau target market kita,” kata Kang Hardy.
Beritaneka.com—Penerapan single identity number (SIN) pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan negara terutama di sektor perpajakan. Bahkan, dapat memberantas korupsi dan mewujudkan kemandirian fiskal Indonesia.
Mantan Presiden Republik Indonesia Ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan, pemanfaatan SIN pajak dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, termasuk mencegah terjadinya kredit macet.
“Secara umum SIN pajak memiliki manfaat yang luas dari penerimaan, karena dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara secara sistemik, mewujudkan proses pemeriksaan yang sistemik, hingga mencegah kredit macet,” kata Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga: Peningkatan Tarif PPN dan Penghapusan PPNBM Akan Memperburuk Kesenjangan Ekonomi
Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memetakan sektor mana yang belum tersentuh pajak atau celah dalam perpajakan dengan menggunakan konsep link and match SIN pajak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus membangun pondasi, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan integrasi data perpajakan dengan melakukan matching dari NIK dengan NPWP.
Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, SIN pajak dapat melakukan tracking dan mengungkap data wajib pajak (WP) yang belum membayar kewajiban perpajakannya. Biasanya uang atau harta, baik dari sumber legal maupun ilegal selalu digunakan dalam tiga sektor, yakni konsumsi, investasi, dan tabungan.
Baca Juga: Mahfud MD: 92 Persen Warga Papua Pro NKRI dan Mendukung Pembangunan di Papua
“Sektor-sektor tersebut dalam SIN pajak wajib memberikan data dan interkoneksi dengan sistem perpajakan. Artinya, uang dari sumber legal maupun ilegal tersebut dapat terekam secara utuh dalam SIN Pajak.WP yang menghitung pajak dan mengirimkan SPT ke DJP dan SIN Pajak akan memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT,” kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group.
Menurut Koni, sudah tidak ada lagi harta yang dapat disembunyikan oleh WP dengan berjalannya sistem integrasi SIN pajak. “Sehingga diharapkan WP akan patuh dan jujur melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak adanya celah penghindaran kewajiban perpajakan,” kata Koni, mantan auditor senior DJP ini.
Oleh karena itu, dengan penerapan SIN pajak tersebut diharapkan dapat menambah penerimaan negara, mencegah terjadinya korupsi, dan menciptakan kemandirian fiskal.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai salah satu langkah untuk melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif.
Rencana ini tertuang dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Musrenbangnas 2021 secara virtual belum lama ini atau pada hari Selasa (4/5/2021).
Dalam paparan menyebutkan, reformasi perpajakan mencakup inovasi penggalian potensi untuk peningkatan rasio pajak, perluasan basis perpajakan di e-commerce, cukai plastik dan menaikkan tarif PPN. Kemudian, reformasi lainnya yaitu sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.
Baca Juga: Nopol Kendaraan dan SKM Kekaisaran Sunda Nusantara, Cari Sensasi?
Pemerintah menyatakan akan terus menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dan berupaya menaikkan rasio pajak (tax ratio). Hingga saat ini, tarif PPN untuk konsumen masih dipatok sebesar 10 persen.
Namun, rencana Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah pandemi dinilai kontraproduktif dan berefek negatif bagi pemulihan ekonomi nasional oleh beragam kalangan. Kenaikan PPN turut memicu naiknya harga barang yang akan membuat daya beli masyarakat makin merosot.
“Naiknya tarif (PPN) ini akan berdampak terhadap melemahnya konsumsi rumah tangga karena harga jual barang di konsumen akhir meningkat,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen: Antara Mimpi dan Ilusi
Menurut Bhima, semestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atau DTP sebagai bagian dari stimulus fiskal untuk meningkatkan konsumsi dan gairah berbelanja masyarakat di sektor retail. Bukannya malah menaikkan tarif PPN.
Menurut Bhima, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi minus -2,23 persen (year-on-year/yoy) di kuartal I/2021. Daya beli masyarakat juga masih rendah, ditunjukkan dari perkembangan sektor retail yang menurun minus 0,24 persen yoy pada periode yang sama. “Bila tarif PPN naik malah bisa bikin blunder ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima.
Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, pemerintah perlu menunda rencana kenaikan PPN.
“Momentumnya belum tepat karena masih resesi di tengah pandemi, di mana daya beli masyarakat melemah. Efeknya kontra bagi perpajakan dan perekonomian nasional,” kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group kepada Beritaneka hari ini.
Koni menyebutkan, Indonesia masih resesi. mengacu pada data BPS perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi atau minus 0,74%. Kontraksi PDB Indonesia terus terjadi selama empat kuartal beruntun. Artinya, Indonesia masih berada dalam kondisi resesi ekonomi.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2021 Minus 0,74%, Indonesia Masih Resesi
Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi minus yang dialami Indonesia sudah terjadi sejak kuartal II-2020 yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 minus 3,49% dan minus 2,19% pada kuartal IV-2020.
Koni yang juga mantan auditor senior Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah sebaiknya intens mengejar para wajib pajak besar (orang-orang kaya raya atau super kaya) yang belum patuh atau taat pajak dan terus mengejar pajak penghasilan (PPh) perusahaan platform digital asing yang telah mengambil keuntungan signifikan di Indonesia, seperti Youtube, Facebook, Google, Zoom, dan lainnya yang potensi pemajakannya mencapai triliunan rupiah. (el)
