Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dana desa yang telah mengalir sejak 7 tahun lalu telah mencapai Rp500 triliun, berdampak pada 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Jadi, setiap desa setiap tahun menerima hampir Rp1 miliar.
“Itu membuat ekonomi resilient di desa. Jadi di desa itu kegiatan ekonominya ada,” kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit 2022 secara virtual di Bali, Kamis (10/11/2022).
Luhut mengatakan, Dana Desa langsung dialirkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak melalui kementerian atau lembaga lain. Luhut mengatakan, dana tersebut terbukti bermanfaat mendorong perekonomian, membuat ekonomi berputar mulai dari level desa.
Baca Juga:
Koperasi dan Kesenjangan Ekonomi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: UMKM Setia Jaga Perekonomian Nasional
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambung Luhut, terus meningkat menembus 5% sejak kuartal IV 2021. Performa Indonesia juga solid dibandingkan dengan peer countries. “Meskipun gejolak global terjadi, ekonomi makro Indonesia tetap terjaga dengan baik,” kata dia.
Di sisi lain, Luhut menyebutkan, upaya pemerintah menjaga inflasi. Pemerintah terus menjaga distribusi hingga pemberian subsidi. Hal itu terbukti ampuh meredam inflasi. “Jadi harga di sini sama di sini. Ya benar turun sekarang inflasi kita,” kata Luhut.
Beritaneka.com—Belanja pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada bulan Januari 2022 telah mencapai Rp54,92 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dibandingkan tahun lalu realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 6,8% dengan kenaikan terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kenaikan terutama ada dua yaitu DAU dan DBH. Untuk DAU dan DBH tadi telah disalurkan Rp50,43 triliun, lebih tinggi dibanding sebelumnya Rp46,8 triliun dan untuk DBH disalurkan sebesar Rp4,16 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp3,52 triliun. Jadi DBH mengalami kenaikan 18 persen, DAU naik 7,7%,” kata Menkeu Sri Mulyani kami kutip dari laman Kemenkeu, hari ini.
Baca Juga: Serangan Rusia ke Ukraina Tak Patut Jadi Bahan Meme dan Candaan
Menkeu mengungkapkan, realisasi DAU dan DBH yang lebih tinggi pada tahun ini. Pertama, tahun 2022 DBH dialokasikan lebih tinggi sehingga bisa dibagikan lebih awal. Sedangkan DAU karena daerah telah memenuhi syarat penyaluran secara lebih baik, termasuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya yang tepat waktu dan ini kita harapkan akan terus membaik.
“Dana Desa mengalami sedikit penurunan. Hanya disalurkan Rp0,34 triliun dibandingkan sebelumnya Rp0,75 triliun” ungkapnya. Sebutnya realisasi Dana Desa yang lebih rendah ini terjadi karena belum semua daerah mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa. Selanjutnya, untuk belanja APBD mengalami penurunan sebesar minus 4,8%.
Daerah sudah membelanjakan Rp19,60 triliun, tapi di tahun ini daerah membelanjakan Rp18,66 triliun. Ini terjadi terutama karena realisasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, belanja di bidang ekonomi mengalami kenaikan yaitu dari Rp0,78 triliun ke Rp0,99 triliun. “Ini tentu perlu untuk kita lihat karena belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah. Akselerasi dari belanja di daerah kita harapkan bisa terjadi,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak para mahasiswa Indonesia untuk mengabdi desa. Dia menegaskan jika desa adalah masa depan Indonesia.
Hal itu disampaikan Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-saat memberikan orasi ilmiah dalam wisuda Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu (7/11/2021). Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengajak 496 wisudawan dan wisudawati Universitas Yudharta Pasuruan untuk terlibat dalam percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia.
“Bahwa hari ini, adik-adik wisudawan, desa-desa kita di Indonesia itu betul-betul menunggu kehadiran adik-adik semua. Kenapa? Karena banyak potensi yang sudah siap di desa yang ketika dikelola oleh kader-kader potensial semacam adik-adik ini akan terjadi percepatan pembangunan yang luar biasa,” ujar Gus Halim.
Baca juga: Gernas BBI Go Borneo Kemendes, Pertamina Siap Dorong Transformasi Digital
Menurutnya, dari pengalamannya berkeliling hampir seluruh provinsi di Indonesia, ia menemukan fakta bahwa desa yang sangat maju memiliki dua hal. Pertama, kepala desanya masih muda. Yang kedua, kepala desanya memiliki gelar akademik, baik strata 1, magister maupun bergelar doktor.
“Ketika desa itu maju, pasti ada dua hal. Yang pertama kepala desanya muda. Yang kedua, kepala desanya sarjana. Bukan hanya S1, ada juga kepala desa yang S2, bahkan ada kepala desa yang bergelar doktor. Dan betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan desa,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Gus Halim kemudian mengajak kepada wisudawan dan wisudawati agar tidak silau dengan kehidupan kota. Menurutnya, saat ini lahan pengabdian di desa sudah sangat luar biasa.
“Hari ini Rp72 Triliun anggaran dana desa dikucurkan ke desa dari APBN, belum yang dari APBD Provinsi, dari APBD Kabupaten. Total dana yang tersalur ke desa hari ini se-Indonesia itu sudah mencapai angka 200 Triliun dengan segala varian sumbernya,” ungkapnya.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
“Nah, ini artinya membutuhkan penanganan yang serius. Kalau kemudian dana yang bergulir di desa tidak ditangani oleh SDM yang profesional, siapa yang paling dirugikan? Tentu adalah warga masyarakat desa,” sambung Gus Halim.
Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab yang cukup berat. Tapi ia meyakini bahwa hal tersebut sangat bisa dikelola dengan SDM yang tepat. Dalam kesempatan itu juga, Gus Menteri memberikan pantun sebagai hadiah untuk wisudawan dan wisudawati Universitas Yudharta.
Bu Mamat punya kawan yang baik hati
Namanya Si Manda, Tutut dan Marisa
Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati
Saatnya Anda ikut aktif membangun desa_
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Nyai Lilik Umi Nasriyah melaksanakan kunjungan kerja untuk meninjau Pertashop, kerjasama PT Pertamina dengan Bumdes Sukses Makmur Desa Jemirahan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (3/9/2021).
Tinjauan ini merupakan tindak lanjut atas upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional di level desa yang dilaksanakan oleh Kemendes PDTT bersama Kementerian BUMN.
Halim Iskandar menjelaskan bahwa Bumdes saat ini sedang diupayakan untuk menjadi agen Pertamina di tingkat desa.
Baca juga: Gernas BBI Go Borneo Kemendes, Pertamina Siap Dorong Transformasi Digital
Adanya kerjasama ini tidak boleh sampai mengganggu usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat di desa. Hal ini sebagaimana prinsip tegas Bumdes sebagai upaya untuk kesejahteraan masyarakat di desa.
“Selalu saya tekankan unit usaha yang dikembangkan oleh Bumdes jangan mengganggu dan merugikan usaha-usaha yang sudah dijalankan oleh warga masyarakat,” papar Halim Iskandar.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
Pertashop di desa Jemirahan telah berjalan selama tiga bulan dengan pendapatan kotor per hari sebesar 1.800.000 dan pendapatan bersih per hari sebesar 170.000 dengan dua tenaga kerja.
Dalam kunjungannya ke Pertashop desa Jemirahan, Gus Menteri juga melayani pengisian BBM ke sejumlah warga. Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Harlina Sulistyorini dan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali.
Beritaneka.com—Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhammad Fachri jadi narasumber dalam acara Ngobrol Pintar pada Selasa (10/8/2021).
Dalam acara yang dipandu oleh Badriyanto itu, Muhammad Fachri menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan lahan di Indonesia.
Fachri mengatakan, ada beberapa masalah yang melibatkan banyak lembaga terkait dalam penyelesaiannya. Diantaranya adalah persoalan lahan, modal untuk memanfaatkan lahan, jaminan keberhasilan dalam memanfaatkan lahan, pendampingan produksi, dan pasar sebagai ruang penjualan barang-barang komoditas yang diproduksi.
“Permasalahan-permasalahan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya luar Jawa namun juga di desa-desa yang ada di Pulau Jawa,” kata Fachri.
Baca juga: Kemendes Petakan Potensi BUMdes Dukung Indonesia Spice Up
Sejumlah pihak terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini, yaitu Kemendes PDTT dan pihak terkait Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, juga masyarakat desa itu sendiri.
Saat ini Kemendes PDTT tengah melakukan advokasi agar masyarakat desa dapat memanfaatkan lahan-lahan non produktif sehingga memberikan pemasukan di desa.
“Status lahan di desa kan macam-macam. Ada bengkok, ada kawasan hutan bahkan milik pribadi. Misal orang Jakarta punya lahan 10 hektar selama puluhan tahun tidak diapa-apakan. Ini bisa dimanfaatkan tergantung komunikasi. Kita dorong desa untuk membuat konsensi untuk memiliki lahan-lahan agar bisa dikelola sehingga bisa produktif untuk dimanfaatkan masyarakat tapi tidak untuk dimiliki. Ini yang sedang kita advokasi ke lapangan,” jelas Muhammad Fachri.
Lebih lanjut Muhammad Fachri menjelaskan, Kemendes PDTT sedang serius melakukan identifikasi semua masalah di lapangan yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan sampai ke tahap penjualan komoditas yang diproduksi.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Harapannya hasil produksi pemanfaatan lahan tidak hanya terjual di dalam negeri tapi juga bisa diekspor ke negara-negara lain.
“Tahun ini kita melakukan identifikasi sampai kita buatkan panduan fasilitasinya. Akhir tahun atau tahun depan kita sudah mulai fasilitasi ke desa-desa yang memiliki potensi lahan yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan dengan baik,” paparnya.
“Ini dengan skema kolaboratif mengajak berbagai pihak. Kami juga berharap desa bisa membuka diri untuk dilakukan pendampingan-pendampingan aktif seperti bagaimana cara menanam, komoditas apa yang tepat untuk di struktur tanah tersebut. Kemudian mengarahkan bagaimana menjadikan komoditas-komoditas itu layak pasar atau bahkan layak ekspor. Impian kita kesana,” tutup Fachri.
Beritaneka.com—Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memaparkan pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kebangkitan ekonomi baru pasca Covid 19.
Prinsip pengembangan desa wisata berkelanjutan, kata Sugito, harus memberi nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, selain itu masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata dan tetap menjaga nilai-nilai, norma, keseharian dan budaya yang berlaku dimasyarakat setempat.
“Pengembangan desa wisata memiliki manfaat dalam meningkatkan hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari karena terciptanya lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan,” kata Sugito.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Manfaat lainnya, lanjut Sugito, bermanfaat bagi perekonomian masyarakat perdesaan, pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menimbulkan dampak dalam perekononian bagi masyarakat perdesaan.
“Juga dapat meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah dalam hal ini manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memnafaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya serta bermanfaat sebagai sarana promosi produk lokal,” katanya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kata Sugito berpeluang dalam peningkatan ekonomi desa karena dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.
“BUMDes sebagai pengelola desa wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencama kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa,” katanya.
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Di masa pandemi covid 19, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan desa wisata dimasa pandemi covid 19 menjadi sebuah langkah dalam mengatasi permasalahan sektor pariwisata.
Dalam pengelolan desa wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Kita punya harapan besar mudah-mudahan pandemi Ini segera berakhir dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan, sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun masyarakat bisa pulih kembali. Serta sebuah harapan dan doa mudah-mudahan kita semua terhindar dari covid 19,” katanya.
Beritaneka.com—Presiden Jokowi telah menetapkan pengintegrasian data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Keputusan Presiden Jokowi itu disambut baik IPB Unversity. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), IPB Unversity menggelar Merdesa Talk Seri Dua, Sabtu (24/7). Acara ini menghadirkan penggagas Data Desa Presisi (DDP) IPB University, Dr Sofyan Sjaf, Inspirator Pengembangan DDP, Jenal dan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.
Dalam sambutannya, Rektor IPB University Prof Arif Satria mengatakan akurasi data desa sebagai unit terkecil itu sangat menentukan.
“Karena akurasi data desa sangat berpengaruh pada akurasi data kecamatan, akurasi data kabupaten, data provinsi dan terakhir pada data nasional. Jadi kalau data desanya tidak akurat, maka dapat dipastikan data nasionalnya juga tidak akurat. Kalau perencanaan pembangunan berbasis pada data yang tak akurat, maka perencanaan itu bisa berbahaya,” ujar Arief Satria.
Baca juga: IPB Gandeng University of Nottingham Kembangkan Biomaterial Terjangkau untuk Implan Tulang
Arief menegaskan, gagasan dan capaian DDP inovasi Dr Sofyan Sjaf ini sangat luar biasa. Menurut Prof Arif, DDP sudah direspons Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, dan ia sendiri juga sudah menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.
“Melihat capaian DDP ini, beliau (Presiden Jokowi) sangat antusias sekali. Karena ini merupakan cara mendapatkan data secara akurat, secara spasial ataupun numerik,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, penggagas DDP, Dr Sofyan Syaf menjelaskan bahwa DDP terinspirasi dari legacy (warisan) dari 531 tokoh-tokoh se Indonesia yang tergabung dalam Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas memastikan keharusan adanya data sebagai bentuk Democratic Rural Development (DRD) yang mengutamakan partisipasi rakyat secara demokratis.
“DRD ini juga yang menjadi patokan ideologis dan filosofis dalam DDP untuk menghasilkan data akurat,” ujar Wakil Kepala LPPM IPB University bidang Pengabdian kepada Masyarakat ini.
Menurutnya, masalah data yang dihadapi desa ini belum tuntas terselesaikan hingga sekarang. Ia memastikan adanya galat data hingga (hampir) 50 persen. Terutama pada data Potensi Desa (Podes) keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) yang tak sesuai dengan kondisi riil pedesaan.
“Ada lima masalah pendataan desa yang sudah saya paparkan dalam buku Involusi Republik Merdesa (2019). Bengkalai masalah itu yakni warga desa sebagai obyek, kurangnya kreativitas dalam penyusunan data desa, minimnya akses data terutama data desa berbasis spasial, rendahnya Sumberdaya Manusia (SDM) aparat desa, hingga data desa yang masih disusun dan diolah secara manual,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, Rieke Dyah Pitaloka menyebut istilah ‘Intelektual Kolektif’ dari Pierre Bourdieau, yang menurutnya penting dalam pengembangan DDP.
“Kita dulu punya legacy Dewan Perencanaan Nasional (Depernas) yang anggotanya bukan hanya dari semua parpol yang diakui masa itu, tapi juga ada perwakilan dari golongan, suku agama, mazhab pemikiran dan pakar berbagai universitas. “Buku Putih’ Depernas mengutamakan data akurat, bukan sekedar taksiran dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, semua pihak harus sama-sama membangun satu data yang akurat dan presisi. Perguruan tinggi harus dilibatkan secara aktif. Sehingga memastikan perlunya ‘keputusan politik berbasis riset’. Tapi perguruan tinggi harus menghasilkan riset ilmiah yang mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Rektor IPB University: Saatnya Indonesia Pemimpin Industri Halal Dunia
Jenal, Kepala Desa Gelaranyar, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyambung diskusi ini dengan membeberkan semua keunggulan DDP. Jenal berinisiatif menggunakan DDP untuk membangun desanya.
“Tak ada keraguan lagi. DDP ini 99 persen tepat. Namun sayang, ada satu kekurangannya, yakni dari sisi pemerintah. Pemerintah pusat semestinya membuat regulasi nasional penggunaan DDP,” pungkasnya.
Kepala LPPM IPB University, Dr Ernan Rustiadi juga menyampaikan hal serupa. Menurutnya, ini bukan masalah teknologi yang tak bisa dikuasai. Tapi permasalahannya adalah maukah konsep DDP ini diterapkan oleh negara.
“Teknologinya ada, kemampuan kita ada, SDM kita juga mampu. Bahkan proses-proses pengembangan Data Desa Presisi yang dikembangan Unit Desa Presisi dilakukan secara partisipatif dengan masyarakat desa. Jadi masyarakat desa pun sekarang sudah sangat terbiasa dengan gadget, sudah ngerti GPS (Global Positioning System), bahkan ngerti juga analisis-analisis pedesaaan,” ujarnya. Dr Ernan optimis DDP akan menjadi solusi bagi kemajuan dan akselerasi pembangunan pedesaan.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengaku siap membantu pengembangan desa-desa di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara melalui dua pola, yakni melalui program/kegiatan yang dikelola langsung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan melalui dukungan penuh terhadap kementerian lainnya.
Menurut Halim Iskandar, Kabupaten Samosir yang memiliki 45 desa wisata dari 128 desa ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Kabupaten Samosir merupakan salah satu Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Tak hanya itu, Kabupaten Samosir juga masuk sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
“Di Kemendes (Kemendes PDTT) ada program untuk desa wisata, ada juga untuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini kita alokasikan,” ujar Gus Halim sapaan akrabnya saat menerima audiensi Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom di ruang kerjanya, Jakarta (24/6/2021).
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Gus Halim ini mengatakan, BUMDes merupakan salah satu program unggulan Kemendes PDTT saat ini.
Yang mana desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Ia berharap, pengembangan BUMDes dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional di level desa.
“Kalau ngomongin desa itu kan kecil-kecil skalanya, tapi banyak,” ujar Gus Halim.
Di sisi lain, Halim Iskandar juga meminta Bupati Samosir untuk segera menyelesaikan pendataan desa berbasis SDGs Desa. Ia mengatakan, data desa tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan program/kegiatan yang paling tepat untuk desa-desa di daerahnya.
“Kalau pendataan sudah selesai, tunjukkan peta dari 128 desa ini. Kemiskinan di sini basisnya, stunting di sini basisnya, termasuk rekomendasi yang akan dilakukan untuk desa itu. Jadi perencanaan pembangunannya berbasis data,” ujar Halim Iskandar.
Terkait hal tersebut, Vandiko Timotius Gultom mengaku telah mendapatkan sejumlah bantuan dari Kemendes PDTT terkait fasilitas desa wisata dan pengembangan BUMDes untuk beberapa desa di daerahnya. Meski demikian, ia meminta Gus Halim kembali memberikan bantuan pengembangan desa wisata di beberapa desa lainnya.
“Desa wisata di Samosir sudah mulai berkembang. Namun dari 45 desa wisata ini, infrastrukturnya masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Baca juga: Tidak Ada Lagi Penambahan Kawasan Transmigrasi, Kemendes Fokus Revitalisasi Kawasan Eksisting
Soal pendataan desa berbasis SDGs Desa, menurutnya, Kabupaten Samosir telah melakukan penyelesaian di atas 60 persen. Ia optimis proses pendataan tersebut akan selesai dalam waktu dekat.
“Pendataan SDGs Desa sudah berjalan, Sudah di atas 60 persen,” ujar Vandiko.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II secara virtual pada Selasa (22/6/2021).
Halim Iskandar menyampaikan Materi Kebijakan SDGs Desa dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Desa Bersih Narkoba.
Halim Iskandar mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada dirinya bahwa Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia di Desa.
Baca juga: Kemendes Apresiasi Polri Kawal Dana Desa
Olehnya, ini jadi dasar Halim Iskandar kemudian merumuskan SDGs Desa yang melandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Global) ke level desa.
‘SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Halim Iskandar.
SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).
Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.
Untuk maksimalkan pelaksanaan SDGs Desa maka Kemendes PDTT kemudian menggiatkan lakukan pemutakhiran Data Desa yang nantinya data ini menjadi panduan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Data yang telah dimutakhirkan ini nantikan akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
“Pemutakhiran data ini dilakukan oleh warga desa dekhan melibatkan Relawan sebanyak 1.142.342 orang,” kata Halim Iskandar.
Hingga 20 Juni, sebanyak 41.923 Desa yang telah menyelesaikan pendataan yang setara dengan 56 persen dari total 74.961 desa.
Jumlah rukun tetangga sebanyak 450.008 dan jumlah keluarga sebanyak 28.071.975 atau 91 persen dari 31 juta keluarga.
Data warga desa yang telah terdata dan masuk ke Sistem Informasi Desa sebanyak 82.676.273 jiwa atau setara 70 persen dari 118 juta warga desa.
“Desa Bersih Narkoba masuk dalam SDGs Desa point ketiga yaitu Desa Sehat, Sejahtera dan Bebas Narkoba,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca juga: Kemendes Petakan Produk Unggulan Desa
Prevalensi narkoba di desa mencapai 2,28 persen yaitu 957 desa ada kasus narkoba, dari 41.923 desa yang sudah
mengumpulkan data SDGs.
“Kasus penyalahgunakan narkoba yang selesai ditangani mencapai 92,28 persen dari 1.775 kasus yang selesai ditangani 1.638 kasus,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
Gus Menteri menegaskan arah kebijakan desa bersih narkoba diwujudkan dengan cara mengaktifkan pos jaga gerbang desa dan melaporkan kegiatan mencurigakan berkaitan narkoba kepada Ketua RT.
“Selain itu menguatkan Posyandu dan jika dibutuhkan melakukan tes narkoba pada golongan rentan terjebak narkoba,” kata Gus Menteri.
Beritaneka.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Banga Buatan Indonesia yang bertajuk Kilau Digital Permata Flobamora, Jumat (18/6/2021) secara virtual.
Kementerian Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai movement manager dalam acara yang digelar di Puncak Waringin, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan dihadiri secara langsung oleh sejumlah pejabat negara seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkominfo Johnny G Plate dan Gubernur NTT Victor B Laiskodat.
Baca juga: Kemendes Apresiasi Polri Kawal Dana Desa
Halim Iskandar memberi apresiasi atas penyelanggaraan Gernas BBI ini dan ucapkan selamat atas peluncuran Kilau Digital Permata Flobamora NTT.
“Semoga melalui Gernas BBI ini, gairah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terus meningkat hingga percepat kebangkitan ekonomi nasional dalam Pandemi Covid-19 ini,” kata Halim Iskandar.
Olehnya karena itu, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berbadan hukum sebagai imbas lahirnya UU Cipta Kerja akan terus digenjot
“Peran ini akan dioptimalisasi untuk mengkonsolidasi berbagai usaha yang dilakukan warga masyarakat,” kata Halim Iskandar
Pasalnya, syarat berdirinya BUMDesa atau BUMDesa Bersama adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga unit usaha yang dijalankan tidak boleh sama dengan usaha yang telah dilakukan oleh warga desa.
Justru tugasnya untuk konsolidasi usaha dari hulu hingga hilir, utamanya terkait dengan distrubusi barang dan upaya pencarian pasar produk desa.
“Oleh karenanya sebuah keniscayaan bagi BUMDesa untuk terus ditingkatkan kemampuan digitalisasinya,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
Baca juga: Kemendes Petakan Produk Unggulan Desa
Soal pemanfaatan Dana Desa, Gus Menteri mengatakan Dana Desa bisa digunakan untuk pelatihan digitalisasi.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Dana Desa bisa dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Sumber Daya Manusia.
“Ketika digunakan untuk dua hal itu maka Dana Desa digunakan, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Turut memberi apresiasi adalah Mendagri Tito Karnavian, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur BI Perrry Warjiyo.
