Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (25/1/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tadi kami baru saja melakukan mengadakan rapat internal yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden terkait dengan percepatan pembangunan, tepatnya mungkin perawatan jalan-jalan existing di daerah. Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama,” kata Kepala Bappenas.
Baca Juga
- Oligarki, Demokrasi dan Keadilan Sosial
- Pemerintah Bakal Lelang 30 Proyek IKN Rp23,7 Triliun Tahun Ini
- APBD Tidak Terserap, Pemda Bisa Bangun Dana Abadi
- Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
- Menkeu Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Punya Rumah
- Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Tingkatkan Lapangan Kerja
Suharso mengungkapkan, dari sekitar 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang ada saat ini baru sekitar 42 persen yang dalam kondisi mantap atau di bawah target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sebesar 65 persen.
“Dalam RPJMN itu minimal kita ingin mencapai 65 persen dan 65 persen itu tentu tidak hanya menjadi beban daerah tetapi juga menjadi beban kita bersama,” ucapnya.
Suharso menegaskan, percepatan pembangunan jalan daerah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2023 ditargetkan sepanjang sekitar delapan ribu kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp32 triliun.
“Kita ingin mengejar dari 42 ke 65 persen tahun 2024 ini. Nah itulah diputuskan secara bertahap Rp32 triliun untuk 8 ribuan [kilometer] tahun ini, nanti tahun depan lagi mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 65 persen,” tandasnya.
Senada, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di dalam ratas Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Disebutkan Basuki, Presiden menerima banyak laporan terkait jalan-jalan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang masih rusak.
“Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden, supaya kita bisa membantu mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah tadi melalui inpres ini,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, saat ini untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah Rp12 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Di APBD tadi disampaikan oleh Mendagri [Menteri Dalam Negeri], jalan-jalan itu ada Rp64 triliun, it’s okay. Tapi kan masih tetap tadi kinerjanya 42 persen yang mantap. Sisanya tidak mantap, berarti ada yang rusak ringan, rusak berat, gitu ya. Kemudian selain APBD, ada DAK. Tiap tahun DAK ada, tahun 2023 ini ada Rp12 triliun,” kata Basuki.
Lebih lanjut Menteri PUPR menyampaikan, salah satu prioritas dari percepatan pembangunan jalan daerah ini adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung ke kawasan industri dan sentra produksi. Secara rinci, lanjut Menteri PUPR, ruas-ruang jalan tersebut akan dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).
“Itu undang-undang jalan yang baru kalau jalan-jalan daerah dapat jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nanti Mendagri yang akan meng-inmen-kan ruas-ruas mana. Jadi ada inpres jalan untuk anggarannya, ruas-ruas mana nanti Mendagri, bersama bertiga,” kata Menteri PUPR.
Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan terdapat 30 paket pengerjaan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan dilelang pada tahun 2023 ini. Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp23,7 triliun. Basuki menjelaskan, paket pengerjaan tersebut berasal dari APBN untuk pembangunan infrastruktur dasar.
“Semua tahun ini ada Rp23,7 triliun. Itu untuk 30-an paket,” kata Basuki kepada wartawan selepas Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (17/1/2023) kemarin. Basuki mengatakan, nilai tersebut tidak termasuk dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, saat ini tahapannya masih dalam proses pengajuan prakarsa.
Baca Juga:
Sementara itu, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan, terdapat tiga perusahaan baik dalam maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di proyek IKN Nusantara dengan skema KPBU senilai Rp41 triliun. Adapun yang akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PPJK) adalah Kementerian PUPR.
Perusahaan tersebut di antaranya Summarecon Agung, Risjadson Group, dan Korean Land and Housing. Calon investor tersebut akan menggarap perumahan untuk para PNS, akses air minum, kelistrikan, telekomunikasi, pengelolahan limbah, dan transportasi. “Jadi market confident nya sangat baik,” kata Dhony.
Beritaneka.com — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan akan ada 16 ruas jalan tol baru di Indonesia hingga akhir 2022. Hal ini dalam rangka peningkatan konektivitas dengan total jalan tol sepanjang 332 kilometer (km).
Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, hingga akhir 2022 ditargetkan akan ada 16 ruas jalan tol baru yang siap diresmikan sepanjang 332 km. Beberapa sudah siap untuk diresmikan, dan sudah ada yang diresmikan.
“Yang paling dekat adalah ruas Tol Cibitung – Cilincing (24,65 km) seksi 2 dan 3, dengan BUJT PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways. Kedua, yang dalam proses uji laik fungsi adalah Tol Padang-Pekanbaru Seksi Pekanbaru-Bangkinang (31 km),” kata Danang, dalam keterangannya, dikutip Rabu (8/6/2022).
Baca Juga:
Pura-Pura Mati Tenggelam Demi Klaim Asuransi Rp3 Miliar, Hasilnya Malah Jadi Buronan Polisi
Bikin Konten di Kebun Binatang, Pria Ini Malah Ditarik Orang Utan
Robot Biru Jalin Kerja Sama dengan Hizbul Wathan Kwartir Jawa Timur
Selain itu, dengan BUJT PT Hutama Karya, dan terakhir yang juga sudah uji laik fungsi ruas Lubuk Linggau-Curup- Bengkulu seksi Bengkulu-Taba Penanjung (16,7 km) dengan BUJT PT Hutama Karya.
“Ketiga ruas tersebut yang paling dekat untuk bisa kita tuntaskan dan sudah uji laik fungsi, harapannya bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
Sedangkan sebanyak 13 ruas lainnya ditargetkan penyelesaian tuntas hingga akhir Desember 2022. Berdasarkan data BPJT 13 ruas lainnya, yaitu ruas Serpong-Cinere Seksi 2 Pamulang-Limo (3,6 km) dengan BUJT PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), ruas Cinere-Jagorawi Seksi 3 Limo-Kukusan (5,5 km) dengan BUJT PT Trans Lingkar Kita Jaya (TLKJ).
Ada juga ruas Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1A, 2A dan 2A-Ujung (6,6 km) dengan BUJT PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM), dan ruas Serpong-Balaraja Seksi 1A (5,2 km) dengan BUJT PT Trans Bumi Serbaraja (TBS).
Selanjutnya ruas Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 Kutanegara-Sadang (8,5 Km) dengan BUJT PT Jasamarga Japek Selatan, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan Seksi 2-6 (49,3 km) dengan BUJT PT Citra Karya Jabar Tol, ruas Sigli-Banda Aceh Seksi 1,5,6 (38,2 km) dengan BUJT PT Hutama Karya, ruas Semarang-Demak Seksi 2 Sayung-Demak (16,3 km) dengan BUJT PT PP Semarang – Demak, dan ruas Sp. Indralaya-Prabumulih – (64,7 km) PT Hutama Karya.
Ruas berikutnya yang ditargetkan selesai di pengujung tahun ini, yakni Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Cigombong- Cibadak (11,9 km) dengan BUJT PT Trans Jabar Tol, Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi- Parapat Seksi 1 dan 2 Tebing Tinggi- Kuala Tanjung (38,5 km) dengan BUJT PT Hutama Marga Waskita, Cibitung-Cilincing Seksi 4 Tarumajaya-Cilincing (7,52 km) dengan BUJT PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways, dan Cimanggis-Cibitung Seksi 2 Segmen Jatikarya-Cikeas (3,5 km) dengan BUJT PT Cimanggis Cibitung Tollways.
Beritaneka.com—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) telah merampungkan pembangunan Rest Area Gunung Mas Puncak. Rest Area seluas 7 ha ini dibangun mulai September 2020-Desember 2021 dengan total anggaran sebesar Rp52,9 miliar. Selanjutnya rest area ini siap digunakan untuk 516 pedagang kaki lima (PKL) atau usaha mikro.
“Selain berfungsi untuk tempat singgah pengendara, kehadiran rest area juga didorong untuk dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal melalui penyediaan kios-kios bagi usaha kecil dan menengah untuk mempromosikan produk dan kuliner lokal,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resminya.
Baca Juga:
- Daftar Lengkap 332 Sektor Usaha Tujuan Investasi Peserta PPS, Cek!
- Berlaku Mulai Hari Ini, Penumpang Pesawat Wajib Isi E-HAC Sebelum Terbang
- Gaikindo Siap Gelar Jakarta Auto Week 2022
- Jelang Ramadhan, Badan Pangan Nasional Amankan Stok Daging Sapi
Rest area ini merupakan bagian dari dukungan penataan Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kegiatan agrowisata pasca pandemi Covid-19
Selain itu, pembangunan rest area ini juga merupakan salah satu upaya jangka panjang dalam mengurangi risiko terjadinya longsor pada jalur Puncak akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang, curah hujan tinggi, dan kondisi topografi.
Sebagai informasi, rest area juga dilengkapi sejumlah fasilitas utama, yakni 3 area parkir seluas 1.774 m2 yang mampu menampung sekitar 500 mobil, masjid seluas 576 m2, dan plaza pandang seluas 572,27 m2. Tersedia juga meeting point untuk evakuasi pengunjung jika terjadi bencana, docking station, taman atau ruang terbuka hijau, amphitheater, kolam retensi, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), serta toilet umum.
