Beritaneka.com—Pendiri SMRC atau Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani mengungkapkan, Cawapres Mahfud MD adalah figur dengan pengalaman yang lengkap. Sebab, Mahfud memiliki banyak pengalaman di pemerintahan.
“Rekam jejak Mahfud sebagai pelayan publik pernah jadi anggota DPR, pernah menjadi Menteri Pertahanan, sekarang jadi Menko Polhukam, pernah jadi Ketua Mahkamah Konstitusi, jadi pengalamannya lengkap,” kata Saiful Mujani dalam diskusi bertajuk Efek Cawapres terhadap Pasangan di YouTube SMRC TV, Kamis (26/10/2023).
Oleh karena itu, kata dia, Mahfud menjadi seorang yang menonjol dan semacam juru bicara pemerintah untuk menyelesaikan banyak kasus yang belakangan banyak bermunculan. “Akhirnya ada satu opini di masyarakat untuk Mahfud, Mahfud bisa jadi andalan untuk wilayah penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi dan seterusnya,” katanya.
Selanjutnya, figur Mahfud menjadi sebuah harapan di masyarakat. Mahfud memperkuat Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD saat peringatan HUT Ke-78 RI di kantornya, Jakarta, hari ini menyampaikan persatuan tetap menjadi modal terbaik untuk terus menjaga Indonesia dan memajukan bangsa.
Oleh karena itu, dia menilai setiap warga negara harus berkontribusi dalam menjaga persatuan mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku.
“Mari kita syukuri ini 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus mencintai negara dan bangsa ini tanpa pernah lelah. Caranya adalah masing-masing dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama jaga persatuan di dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Itu modal terbaik bagi kita untuk menjaga negara ini, dan menjadi maju sebagai bangsa maupun sebagai manusia secara pribadi-pribadi,” kata Mahfud MD di sela-sela kegiatannya memimpin Upacara 78 Tahun Hari Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Mahfud melanjutkan tanpa ada persatuan maka Indonesia hanya akan menghadapi perpecahan, dan itu merugikan bangsa dan negara.
“Kalau kita tidak bersatu, maka ancaman perpecahan itu akan sangat merugikan kita sebagai bangsa yang tentunya harus kuat karena kebersatuannya,” kata Menkopolhukam RI.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga membagikan hasil refleksinya saat mengikuti malam renungan sehari sebelum peringatan HUT Ke-78 RI.
“Saya merasa kita harus benar-benar bersyukur bahwa kita punya para pahlawan, para pemimpin yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga negara kita ini menjadi gagah di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia dan menjadi anggun di pergaulan internasional,” kata Mahfud MD.
Menkopolhukam RI, sebelum mengikuti rangkaian upacara di Istana Negara, menyempatkan diri memimpin Upacara Hari Kemerdekaan di Kantor Kemenko Polhukam. Upacara itu diikuti oleh pegawai Kemenko Polhukam beserta jajaran pejabat.
Mahfud, selaku Inspektur Upacara, mengenakan pakaian adat dari Mandailing, Sumatera Utara. Pakaian adat yang sama juga Mahfud kenakan saat mengikuti upacara di Istana Negara.
Beritaneka.com, Jakarta—Pengamat politik Eros Djarot mengatakan apabila PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, maka berpotensi besar untuk mengalahkan Koalisi Kebangsaan. Apalagi jika menggandengkan Ganjar dengan sosok yang merepresentasikan sebagai pemberantas korupsi, Mahfud MD.
Menurut Eros, duet Ganjar dan Mahfud akan menjadi pasangan yang sulit dikalahkan. Ganjar menjadi sosok pemimpin tertinggi yang diidamkan masyarakat lewat terobosan dan sifat merakyatnya. Sementara Mahfud bisa menjadi pelengkap untuk mewujudkan pemerintahan yang tegas dan bersih.
“Saat ini Indonesia memerlukan sosok pemimpin seperti itu. Mau berhadapan dengan Koalisi Kebangsaan maupun koalisi sebesar apapun, pasangan ini saya yakin akan jadi pemenang. Track record keduanya jelas kok. Clear,” kata Eros, kepada awak media, dikutip hari ini.
Jika track record Ganjar bisa dilihat dari kepuasan masyarakat lewat lembaga-lembaga survei, maka Mahfud MD kata Eros memiliki riwayat sangat tegas dalam pemberantasan korupsi. Eros kemudian mengisahkan keberanian Mahfud MD membuka skandal di Kementerian Keuangan.
Bahkan, dia juga menyebut ketegasan Mahfud MD saat berhadapan dengan anggota legislatif. “Karakter seperti itulah yang cocok mendampingi Ganjar.
Jika Ganjar mampu mewujudkan clean government maka kekuatan itu perlu ditambah dengan keberanian pemberantasan korupsi,” katanya. Meski selama ini elektabilitas Mahfud MD masih rendah, Eros tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, konsistensi yang ditunjukkan Mahfud itu akan dengan sendirinya mendongkrak elektabilitasnya. Apalagi setelah dideklarasikan.
“Ditambah keduanya tidak memiliki beban sejarah apapun. Sosok seperti itulah yang tepat untuk menata Indonesia ke depan, katanya.
Eros mengatakan Ganjar dan Mahfud MD membawa optimisme di masa mendatang. Ada dua alasan yang disebut oleh Eros. Pertama lewat clean government, dan yang kedua pemberantasan korupsi. “Jika PDI Perjuangan mau kembali tampil sebagai pemenang Pilpres, maka pasangan Ganjar-Mahfud yang harus diusung,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditangani hingga proses hukum.
“Harus ditangani karena itu lembaga-lembaga. Sekarang sudah ditangani kan, sudah diselidiki dan siap diambil tindakan hukum,” kata Mahfud di sela-sela acara Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).
Mahfud menyebutkan, pungli dalam lemaga antirasuah itu merupakan sebuah ironi. Hal semacam ini tak hanya terjadi di KPK, tetapi juga di pengadilan. “Ironi. kan bukan hanya di KPK, pengadilan (juga),” kata Mahfud.
Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Berdasarkan data sementara yang dikantongi Dewas, nilainya ditaksir mencapai Rp4 miliar. Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah.
“Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara, mungkin akan berkembang lagi,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada awak media.
Albertina menjelaskan, pungli ini dilakukan terhadap para tahanan di Rutan KPK. Dia menyebut, pungutan tersebut salah satunya dalam bentuk setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga.
Beritaneka.com, Jakarta—Menko Polhukam Mahfud MD optimistis Pemilu tahun depan akan berjalan aman tanpa gejolak yang berarti. Mahfud membandingkan dengan Pemilu 2019. Mahfud menilai pemilu kali ini bakal lebih kondusif. Dia melihat pada Pemilu 2019 situasi mulai memanas bahkan tiga tahun sebelum pesta demokrasi itu digelar.
Fakta itu menurutnya berbeda dengan situasi saat ini. Meskipun pemilu tinggal delapan bulan lagi, namun situasi kondusif masih tetap terjaga. Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan pengarahan dalam acara Gerakan Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).
Mahfud menceritakan ulang kondisi jelang Pemilu 2019. “Pemilu tahun 2019 yang begitu panas itu, itu panasnya sudah dimulai tahun 2016. Tanggal 4 November 2016 yang mengepung Istana kemudian disusul dengan gelombang-gelombang berikutnya dengan konflik pesan SARA, perang SARA, rasis, politik identitas, dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu, Mahfud menegaskan ketertiban dan keamanan jelang pemilu ini harus terus dijaga guna meminimalisasi adanya gejolak. Menurutnya sudah menjadi tugas TNI – Polri untuk melakukannya, terutama dalam menjaga lalu lintas digital yang banyak memprovokasi di tengah-tengah masyarakat.
“Pesan khusus untuk Bapak-Bapak TNI, peran penting TNI di dalam pemilu. Kami titip Pemilu 2024 sudah di depan mata karena ya bulan Februari sudah ada Presiden baru meski nanti serah terimanya masih Oktober, tapi 14 Februari 2024 itu waktu yang pendek, tinggal 8 bulan dari sekarang,” kata Mahfud.
“Diharapkan di sini agar netralitas prajurit TNI dan keluarga besar TNI yang terdiri atas istri, anak, suami, dan para purnawirawan untuk menjadi fondasi utama bagi TNI dalam menjalankan peran penting melancarkan proses pemilu. Kemudian memastikan bahwa pemilu itu aman bagi pemilih,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Lhokseumawe—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, korupsi itu penyakit berbahaya. Sebagian besar koruptor di Indonesia merupakan sarjana. Data tersebut diungkapkan Mahfud dalam sambutan kunci acara Dies Natalies Ke-54 Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh, pada Senin (12/6/2023).
“Jumlah koruptornya itu 1.200 (orang), dari 87 persen, artinya 1.044 koruptor itu adalah sarjana,” kata Mahfud dalam siaran Youtube Kemenko Polhukam.
Mahfud mengungkapkan, korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya. “Penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit korupsi,” ujar Mahfud.
Mahfud menyebut, jumlah tersebut menjadi salah satu bukti nyata. Itu sebabnya, dia sering berbicara soal korupsi. “Kadang kala orang mengatakan, ‘Kenapa kok Pak Menko Polhukam selalu berbicara di Indonesia kok banyak korupsi?’. Berapa jumlah koruptor di Indonesia? 1.200 orang, ya. Jadi banyak kejahatan,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, persentase tersebut bukan berarti Indonesia gagal mencetak sarjana yang baik, mengingat lulusan perguruan tinggi yang mencapai 17,6 juta lebih dan jika dikalkulasikan yakni hanya 0,00001 persen lulusan perguruan tinggi yang tersangkut kasus korupsi.
“Artinya, jumlah tersebut sangat sedikit dengan jumlah lulusan dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan perguruan tinggi pada umumnya sudah berhasil mencetak kader bangsa dan membangun peradaban di Indonesia hingga menjadikan negara ini maju dari berbagai sektor,” katanya.
Kondisi saat ini, sambung Mahfud, Indonesia sedang dilanda penyakit sangat berbahaya yakni penyakit korupsi. Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk lebih memperkuat nilai-nilai kepancasilaan dan mengajarkan bahwa korupsi tersebut bertentangan dengan Pancasila.
“Dengan adanya perguruan tinggi, maka saya berharap agar dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi yaitu menjaga keutuhan NKRI dan memajukan peradaban bangsa,” pungkas Mahfud.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Hal ini disampaikannya usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (22/5/2023). Mahfud mengatakan, dirinya telah menerima Surat Keputusan (SK) terkait tugas barunya untuk menggantikan Johnny G Plate yang menjadi tersangka kasus BTS BAKTI Kominfo.
“Saya hari ini baru menghadap Presiden untuk tugas saya sebagai Plt Menkominfo, SK itu sudah saya terima pada Jumat kemarin dan sejak Sabtu hingga Minggu saya terus melakukan pendalaman-pendalaman terhadap tugas pokok di Kemenkominfo,” kata Mahfud kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (22/5/2023).
Mahfud mengungkapkan, terdapat salah satu amanat dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menganalisa kasus korupsi menara pemancar seluler atau Base transceiver station (BST) Kemkomifo. “Dan tugas khusus terkait dengan munculnya kasus BTS, saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo. “(Penggantinya) Pak Menkopolhukam. Plt. nya Pak Menkopolhukam,” kata Presiden Jokowi.
Beritaneka.com, Jakarta—Menko Polhukam Mahfud MD bakal menggelar rapat membahas pembentukan Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada hari ini, Jumat (28/4/2023). Satgas ini dibentuk untuk menindaklanjuti kasus transaksi janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu.
“Satgas TPPU ya, untuk kasus pencucian uang, besok (hari ini) akan dirapatkan karena itu adalah hasil RPD dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (27/4/2023).
Kemungkinan satgas khusus untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu bakal terbentuk usai rapat. Mahfud menjelaskan pihaknya juga akan membahas soal data-data yang telah terungkap ke publik, terutama mengenai jumlah uang yang diduga merupakan TPPU.
“Akan ditindaklanjuti sesuai data. Data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR, hari Jumat (hari ini) pagi akan dirapatkan,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud MD memang menyatakan akan membentuk satgas khusus guna membongkar aliran transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat menggelar jumpa pers di gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta Pusat.
“Komite akan segera membentuk tim gabungan/satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349 triliun dengan melakukan case building (membangun kasus dari awal),” kata Mahfud pada waktu itu hari Senin (10/4/2023).
Mahfud menyebutkan tim satgas tersebut terdiri atas berbagai instansi pemerintah. Mulai dari PPATK, DJP, DJBC, Bareskrim Polri, Pidsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kemenkopolhukam.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat dengan anggota Komisi III DPR di Senayan pada Rabu (29/3/2023) telah mengungkapkan kepada publik mengenai asal usul adanya transaksi mencurigakan atau janggal sebesar Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatakan, nominal tersebut merupakan data agregat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Salah satu topik penting adalah berkaitan dugaan pencucian uang penyelundup emas senilai Rp189 triliun. Sehingga total dugaan TPPU ini mencapai Rp349 triliun termasuk kasus impor emas Rp189 triliun di dalamnya.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pembentukan Pansus sangat mendesak untuk mengusut tuntas skandal Rp349 triliun tersebut.
Panitia khusus (Pansus) merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tidak tetap. Pansus sendiri dibentuk berdasarkan kebutuhan guna membahas masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat atau timbulnya kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Dengan kehadiran pansus maka pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan wajib hadir ke DPR termasuk Menkeu, Kepala PPATK, Menkopolhukam. Semua bisa jadi terang benderang dan aparat penegak hukum bisa melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi yang namanya disebut dalam dokumen PPATK dan menyeret ke ranah hukum,” kata Bhima seperti dilansir PajakOnline.com, Rabu (5/4/2023).
Menurut Bhima, kalau masalah ini berlarut-larut khawatir kepercayaan pembayar pajak bisa turun, ada yang malas menyetor pajak ada yang menunda melaporkan SPT misalnya. Ini yang rugi pemerintah sendiri.
Sebelumnya, kata Bhima, beberapa kasus yang memiliki angka kerugian negara yang besar seperti kasus Pelindo dibawa ke Pansus dan berakhir dengan penangkapan berbagai tersangka yang terkait korupsi. Waktu itu, Pansus Pelindo menemukan kerugian negara Rp36 triliun. Apalagi kasus Rp349 triliun harusnya pembentukan Pansus sudah dimulai di DPR.
“Sepertinya dari sikap Pak Mahfud bisa diharapkan masalah ini tuntas sebelum pemilu 2024,” pungkas Bhima.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Indonesia butuh 200 pesawat tempur. Mahfud mengungkapkan, sangat mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang menyatakan investasi pertahanan Indonesia khususnya untuk peralatan perang perlu ditambah.
Menurut dia, jumlah pesawat tempur Indonesia masih jauh dari yang seharusnya. Menhan Prabowo mengatakan Indonesia setidaknya membutuhkan 200 pesawat tempur, tapi saat ini hanya memiliki 17 pesawat tempur.
“Kita baru punya 17 pesawat tempur jenis tertentu. Ini pun, dua sudah dikanibal,” kata Mahfud MD, dalam diskusi bersama Rocky Gerung, di RGTV Channel ID, dikutip hari ini.
Baca Juga:
Kasus Ginjal Akut pada Anak, Kemenkes Larang Sementara Obat Sirup
Menurut dia, investasi pertahanan Indonesia sangat mencemaskan. Hal itu, sesuai dengan kajian Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sehingga mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk menambah investasi pertahanan.
“Kalau kita hanya berpikir soal kemampuan atau kekuatan persenjataan, kita memang sangat sangat mencemaskan. Bukan mencemaskan, tapi sangat mencemaskan,” ujar Mahfud.
Dia mengungkapkan, kondisi yang sama juga terjadi pada senjata dan kapal perang. “Untuk kapal perang dengan senjata yang jarak tembaknya 200.000 km, kita punya berapa? Sementara kebutuhan dengan luasan seperti ini kita sudah menghitung semua,” kata Mahfud MD.
Kemenhan telah mengajukan proposal kepada Presiden Joko Widodo untuk proyeksi kebutuhan senjata di Indonesia. Proposal itu berdasarkan penghitungan ulang yang dilakukan Kemenhan.
“Kemenhan itu sudah mengajukan proposal kepada presiden dan sekarang sedang dihitung ulang agar cermat menghitungnya, sehingga kita nanti akan menyediakan senjata seperti cara orang Jepang menyikapi negara-negara lain,” kata Mahfud MD.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Sampaikan Peluang Investasi di IKN kepada Para Investor
Mahfud mengatakan ada orang-orang yang terlalu optimistis dengan keadaan Indonesia saat ini dan menganggap remeh kemungkinan adanya perang. “Ada juga yang optimis, buat apa sih senjata-senjata gitu. Perang kayak gitu enggak akan ada. Sekarang itu kan perang IT saja sebenarnya. Proxy yang banyak dikhawatirkan proxy sebenarnya bukan perang seperti itu,” kata Mahfud MD.
Namun, pemerintah menilai penting kekuatan persenjataan di Indonesia, juga peningkatan keahlian. Proposal yang diberikan kepada presiden pun sudah memuat proyeksi persenjataan sampai 25 tahun mendatang.
“Pak Prabowo sudah menghitung sampai 25 tahun ke depan. Sudah dihitung semua, pertambahan setiap tahunnya berapa kemudian biayanya dari mana, dapat dari mana, sudah dihitung bersama Kementerian Keuangan,” kata Mahfud MD.
