Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD saat peringatan HUT Ke-78 RI di kantornya, Jakarta, hari ini menyampaikan persatuan tetap menjadi modal terbaik untuk terus menjaga Indonesia dan memajukan bangsa.
Oleh karena itu, dia menilai setiap warga negara harus berkontribusi dalam menjaga persatuan mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku.
“Mari kita syukuri ini 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus mencintai negara dan bangsa ini tanpa pernah lelah. Caranya adalah masing-masing dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama jaga persatuan di dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Itu modal terbaik bagi kita untuk menjaga negara ini, dan menjadi maju sebagai bangsa maupun sebagai manusia secara pribadi-pribadi,” kata Mahfud MD di sela-sela kegiatannya memimpin Upacara 78 Tahun Hari Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Mahfud melanjutkan tanpa ada persatuan maka Indonesia hanya akan menghadapi perpecahan, dan itu merugikan bangsa dan negara.
“Kalau kita tidak bersatu, maka ancaman perpecahan itu akan sangat merugikan kita sebagai bangsa yang tentunya harus kuat karena kebersatuannya,” kata Menkopolhukam RI.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga membagikan hasil refleksinya saat mengikuti malam renungan sehari sebelum peringatan HUT Ke-78 RI.
“Saya merasa kita harus benar-benar bersyukur bahwa kita punya para pahlawan, para pemimpin yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga negara kita ini menjadi gagah di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia dan menjadi anggun di pergaulan internasional,” kata Mahfud MD.
Menkopolhukam RI, sebelum mengikuti rangkaian upacara di Istana Negara, menyempatkan diri memimpin Upacara Hari Kemerdekaan di Kantor Kemenko Polhukam. Upacara itu diikuti oleh pegawai Kemenko Polhukam beserta jajaran pejabat.
Mahfud, selaku Inspektur Upacara, mengenakan pakaian adat dari Mandailing, Sumatera Utara. Pakaian adat yang sama juga Mahfud kenakan saat mengikuti upacara di Istana Negara.
Oleh Anthony Budiawan – Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Beritaneka.com—Jasmerah, judul pidato Presiden Soekarno yang terakhir pada 1966, merupakan singkatan dari “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”.
Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat relevan sampai saat ini. Karena para elit bangsa Indonesia cenderung meninggalkan sejarah. Melupakan sejarah. Apalagi para elit oligarki. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Demi meraup keuntungan tanpa memikirkan nasib puluhan atau ratusan juta rakyat jelata di Daerah yang hidup dalam kemiskinan. Para oligarki ini mungkin juga buta sejarah.
Sepertinya, para elit bangsa memang sedang Meninggalkan Sejarah. Meninggalkan sejarah terbentuknya Indonesia. Meninggalkan sejarah dan fakta bahwa Daerah adalah penyandang dana pembangunan Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan pada masa ekonomi sulit.
Baca juga: Kenaikan PPN, Anthony Budiawan: Berdampak Buruk Bagi Masyarakat Bawah
Meskipun demikian, terkesan Daerah hanya dianggap sebagai pelengkap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Daerah sering dianggap menjadi beban negara. Harus dikasih uang oleh pemerintah pusat. Namanya, dana transfer ke Daerah.
Padahal, Indonesia dibentuk oleh kekuatan Daerah yang terbentang dari Sumatra hingga Papua. Mereka sukarela menyatukan diri membentuk Indonesia. Mendirikan Republik Indonesia. Tanpa kekuatan Daerah, tidak ada Indonesia pada 17 Agustus 1945, hingga sekarang.
Yang ada mungkin kerajaan atau kesultanan. Seperti sebelum kemerdekaan. Di mana Daerah di kepulauan Indonesia diperintah oleh para raja, sultan atau bangsawan.
Ekonomi Indonesia hancur akibat perang dunia kedua, yang berakhir pada Agustus 1945. Dan tambah hancur akibat perang revolusi perjuangan 1945-1949, yaitu perang untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Baca juga: Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan Kepada Daerah
Fasilitas produksi rusak. PDB tahun 1949 lebih rendah dari PDB 1938. Produksi sektor pertanian dan perkebunan tahun 1950 lebih rendah dari 1940.
Ekonomi Indonesia tahun 1950-an tergantung dari sektor perkebunan, khususnya karet. Indonesia saat itu merupakan produsen karet alam terbesar dunia. Ekspor perkebunan, yang didominasi karet, mencapai 60 persen dari total ekspor. Mayoritas sisanya terdiri dari komoditas mineral.
Data ini menunjukkan bahwa Daerahlah yang membiayai negara Indonesia merdeka. Perkebunan karet terbesar ada di Sumatra, bagian selatan dan timur. Ekspor hasil perkebunan dan karet tersebut mengisi sebagian besar dompet devisa dan kas negara.
Harga komoditas, khususnya karet, mengalami tekanan sepanjang dekade 1960-an. Membuat Indonesia bangkrut. Cadangan devisa turun dari 293,75 juta dolar AS pada 1960 menjadi hanya tinggal 2 juta dolar AS pada 1967. Rezim Orde Lama jatuh. Rezim Orde Baru naik.
Ekonomi kemudian bangkit. Cadangan devisa naik dari 2 juta dolar AS pada 1967 menjadi 1.490,5 juta dolar AS pada 1974, dan mencapai 5.014,17 juta dolar AS pada 1981. Luar biasa.
Kebangkitan cadangan devisa ini diperoleh dari hasil ekspor minyak bumi (dan gas alam), yang melesat dari 384 juta dolar AS pada tahun fiskal 1969/1970 menjadi 18.824 juta dolar AS pada tahun fiskal 1981/1982. Atau, mencapai 81,9 persen dari total ekspor.
Baca juga: Mahkamah Konstitusi Melanggar Konstitusi: Wajib Bubar
Di samping itu, penerimaan kas negara dari Migas juga meningkat. Dari Rp65,8 miliar pada 1969 menjadi Rp8.627,8 miliar pada 1981, atau sekitar 70,6 persen dari total penerimaan negara. Belum termasuk ekspor mineral.
Luar biasa. Begitu besar kontribusi keuangan Daerah kepada Indonesia. Tanpa migas dan mineral dari Daerah, Indonesia sudah bangkrut sejak lama.
Uang dari migas dan mineral ini digunakan untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, bendungan, irigasi, pelabuhan, dan lainnya.
Daerah tampil sebagai hero, menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan Indonesia, dan membiayai pembangunan Indonesia.
Daerah penghasil minyak bumi dan gas alam terbentang dari Sumatra Selatan, Sumatra Timur, Sumatra Utara, Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sampai Maluku dan Papua.
Tetapi, kebanyakan Daerah-Daerah tersebut justru masih miskin, dan sangat miskin. Bahkan Daerah dipandang dengan sebelah mata. Banyak yang mencibir, Daerah hanya menyusahkan Indonesia, karena miskin.
Tetapi, sekali lagi, Jasmerah, Jangan Sekali-kali Meningggalkan Sejarah, bahwa Daerah yang membangun Indonesia pada masa awal kemerdekaan, dan ketika Indonesia bangkrut.
Termasuk pembangunan ekonomi pasca krisis 1998, di mana kekayaan mineral dan batubara serta lahan perkebunan sawit milik Daerah menjadi penyangga ekonomi Indonesia untuk dapat keluar dari krisis.
Ekspor batubara melesat dari 1,3 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 25,5 miliar dolar AS pada 2011. Secara total ekspor batubara mencapai 245 miliar dolar AS selama periode 2000-2019.
Ekspor sawit naik dari 1,1 miliar dolar AS pada 1999 menjadi 17,3 miliar dolar AS pada 2011. Ekspor karet juga naik dari 849,2 juta dolar AS (1999) menjadi 11,8 miliar dolar AS (2011)
Sayangnya, hasil kekayaan alam tersebut dinikmati oleh segelintir pengusaha oligarki.
Ini merupakan pengkhianatan besar kepada Daerah, dan kepada rakyat Daerah. Padalah, Daerah sudah menyerahkan kedaulatannya, serta kekayaan alamnya, untuk membangun Indonesia. Tetapi mayoritas rakyat Daerah masih hidup serba miskin.
Karena itu, sebaiknya pemerintah harus terus mengingat, JASMERAH: Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Bahwa Daerah yang membangun Indonesia.
Beritaneka.com—Hari ini, 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia kembali merayakan hari kemedekan yang 76 tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai hari bersejarah bagi NKRI ini merupakan refleksi dari merdeka dari pandemi Covid-19. Jika dahulu perjuangan untuk merdeka dari penjajahan, maka saat ini perjuangan untuk merdeka dari pandemi Covid-19.
“Merdeka dari Covid-19 berarti masyarakat terbebas dari ketakutan yang disebabkan pandemi. Ini berarti rakyat harus menerima informasi yang benar tentang wabah ini. Dengan demikian, rakyat akan melaksanakan prokes dengan kesadaran, rakyat akan melakukan vaksinasi karena menganggapnya sebagai kebutuhan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dikutif dari laman resmi PKS, Selasa (17/8/2021).
Baca juga: Mendesak, PKS Dorong Pemerintah Siapkan Dana Bagi Korban Efek Samping Vaksin
Menurutnya, rakyat tidak boleh lagi dibebani dengan berbagai prosedur tes yang harganya melangit, seperti harga PCR yang terlampau tinggi.
“Tidaklah masuk akal jika harga sekali tes swab PCR akan menghabiskan gaji seseorang dalam sebulan,” ujar Habib Aboe.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS itu juga menambahkan, merdeka dari pandemi juga berarti rakyat memiliki jaminan layanan kesehatan yang mumpuni. Tidak kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit rujukan atau untuk mendapatkan tabung oksigen.
“Merdeka juga berarti masyarakat yang bisa bertahan hidup di tengah pandemi, bisa memberikan nafkah kepada anak isteri, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang layak,” jelas Habib Aboe.
Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dicat Merah, Wasekjen PKS: Tak Peka Kondisi Warga
Legislator asal Kalimantan Selatan itu memaparkan, hal tersebut harus dilakukan dengan serius seperti seriusnya para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
“Seriusnya harus seperti para pahlawan kemerdekaan yang bercucuran keringat dan darah. Namun itu semua bisa dilakukan jika ada jiwa kepahlawanan, yaitu jiwa berkorban untuk sesama, semangat berkorban untuk nusa dan bangsa,” tambah Habib Aboe.
Pada setiap perjuangan, masih kata Habib Aboe, memang tak jarang ada pengkhianatan. Demikian pula dalam perjuangan kemerdekaan dari pandemi saat ini. Menurutnya, selalu saja ada pihak yang berkhianat seperti adanya kasus korupsi bantuan untuk pandemi. Hal ini tentu mengkhianati pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Oleh karenanya dalam masa pandemi ini kita juga perlu menguatkan nilai-nilai pancasila. Di antaranya menguatkan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Dengan demikian kita sebagai bangsa Indonesia akan bisa bersama-sama merdeka dari Covid-19,” pungkas Habib Aboe.
