Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi budaya masyarakat Indonesia yang saling menghormati, tolong-menolong, dan bergotong-royong sehingga Indonesia dapat melewati masa pandemi Covid-19 dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri puncak Perayaan Imlek Nasional Tahun 2023, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/1/2023).
“Itulah negara kita Indonesia, negara Pancasila. Itulah yang menyelamatkan kita, saling membantu, saling menolong, bergotong-royong,” kata Jokowi.
Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan bekerja keras mengejar segala ketertinggalan yang terjadi akibat pandemi. Menurut Jokowi, situasi Indonesia saat ini sudah normal meskipun masih dalam masa transisi pascapandemi.
Baca Juga:
- Pemerintah Bakal Lelang 30 Proyek IKN Rp23,7 Triliun Tahun Ini
- APBD Tidak Terserap, Pemda Bisa Bangun Dana Abadi
- Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
“Saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimistis untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan rasa syukurnya terhadap perekonomian nasional yang berhasil tumbuh dengan sangat baik, bahkan mengungguli negara-negara G20. Presiden pun meminta semua pihak untuk terus meningkatkan kemitraan dan saling membantu seperti pada masa pandemi COVID-19.
“Ini yang harus ditingkatkan terus, dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan. Yang gede, yang besar gandeng yang kecil, yang tengah, yang tengah gandeng yang kecil, yang gede gandeng yang kecil, semuanya bermitra, kemitraan bergandengan,” ucap Presiden.
“Kalau saat pandemi bisa, saat normal pun juga harus diteruskan saling membantu, saling menolong sehingga semuanya akan terangkat naik,” lanjutnya.
Presiden menyebut keberhasilan tersebut tidak dicapai dengan mudah, mengingat pemerintah harus mengendalikan gas dan rem antara ekonomi dan kesehatan secara bersamaan. Tidak hanya itu, Presiden juga bersyukur Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown sehingga perekomomian Indonesia tidak jatuh seperti negara-negara di Eropa.
“Saya putuskan tidak lockdown meskipun tekanannya lockdown, dan ternyata tidak salah. Itu kalau diputuskan lockdown bisa kita di minus 17 (persen) saat itu, ekonomi kita minus 17 dan mengembalikannya ke normal itu yang sangat sulit karena minus-nya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa,” ujar Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2574 kepada para tamu undangan yang hadir serta seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya. “Selamat Tahun Baru Imlek 2574. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya,” tutup Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Beritaneka.com, Jakarta —Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengungkapkan, pabrik-pabrik sepatu di Indonesia telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 25.700 karyawan.
Dia menyebutkan kemungkinan jumlahnya bisa terus bertambah. “Sekarang yang sudah kena PHK itu 10 persen, kira-kira sekitar 25.700 karyawan pabrik sepatu. Angka ini bisa terus bertambah,” kata Eddy dalam konferensi pers, Rabu (16/11/2022).
Eddy mengatakan, PHK itu terjadi karena pemesan ekspor sepatu terbesar dari Indonesia, seperti Nike, Reebok, dan Adidas menurunkan pesanan hingga 50 persen. Dia pun mengaku telah menemui pihak Nike, Reebok, dan Adidas.
Baca Juga:
- Pemilik Kendaraan Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Akhir Tahun Ini
- Presiden Jokowi dan Presiden MBZ Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo
- Faktor Penyebab Ekonomi Indonesia Bisa Melesat Pasca Pandemi
- Presiden Jokowi Terima Penghargaan Global Citizen Award 2022
- Sekeluarga yang Tewas di Kalideres Diduga Akibat Kelaparan
- KPK Bongkar Modus Korupsi Pejabat Daerah, Berikan Izin hingga Tentukan Pemenang Tender
Dari pertemuan itu diketahui, mereka menurunkan pesanan hingga setengahnya karena sedang dalam masa tersulit. Sebab, selama 30 tahun mereka berbisnis belum pernah mengalami kesulitan penjualan seperti saat ini.
“Dalam pertemuan kita dengan orang Nike, Reebok, dan Adidas, mereka mengatakan 30 tahun mereka bisnis, tidak pernah sekalipun mengalami kesulitan penjualan kecuali tahun ini.
Stok produk mereka di negara tujuan ekspor masih sangat besar sehingga menurunkan pemesanan dari pabrik-pabrik di Indonesia,” katanya.
“Padahal, selama 30 tahun berbisnis merek-merek tersebut tidak pernah menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan setiap tahun, ketiga merek itu menaikan pesanan hingga 10 sampai 30 persen,” kata Eddy.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Penurunan pesanan juga terjadi di negara-negara pengekspor alas kaki lainnya, seperti Vietnam dan China. Bahkan, kedua negara itu mengajukan kepada pemerintahnya untuk mengurangi jam kerja, dari 40 jam menjadi 25-30 jam per minggu.
Dia mengatakan, beberapa perusahaan sebetulnya juga sudah melakukan langkah tersebut. Bahkan, meminta kepada pemerintah di negara masing-masing supaya memberikan kelonggaran kagar bisa hanya menggaji karyawannya berdasarkan prorata jam kerja.
Menurutnya, itu adalah jalan keluar yang tidak bisa dihindari. Karena, karyawan saat ini tidak bekerja dengan penuh, yakni hanya bekerja setengah hari atau 70 persen dari biasanya karena total order yang tidak mencukupi.
Di sisi lain, Eddy mengungkapkan perusahaan pabrik sepatu juga tidak ingin terus menerus melakukan PHK. Karena, jika keadaan mulai pulih dan perusahaan membutuhkan karyawan kembali, perusahaan akan memerlukan upaya lebih besar untuk merekrut karyawan baru.
Beritaneka.com—Pemerintah kembali mengubah kebijakan masa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah mengurangi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri dari 14 hari menjadi 10 hari.
Sementara itu, masa karantina yang awalnya 10 hari dikurangi menjadi 7 hari. Kebijakan ini diputuskan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/1/2022).
“Tadi diputuskan karantina yang 14 Hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers usai rapat, kami saksikan dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/1/2022).
Baca Juga:
- Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka Februari, Begini Cara Daftarnya
- Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi dan Revolusi (Mental)
- Menkop UKM: 2022 Masuk Fase Pemulihan Transformatif
Luhut mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan dispensasi masa karantina bagi masyarakat yang baru kembali dari tanah air. Masa karantina akan mengikuti aturan yang ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri.
“Jadi saya ingin sampaikan mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu pada Instruksi Mendagri yang ada saja,” ujarnya.
Dia mengingatkan masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini, kata Luhut, merupakan kunci agar masyarakat tak terpapar virus corona varian Omicron.
“Kunci kita lihat omicron berkembang di dunia manapun itu adalah masalah disiplin. Disiplim memakai masker, vaksin, disiplin tadi cuci tangan, dan seterusnya. Jadi kata kunci adalah disiplin,” kata Luhut.
Beritaneka.com—Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, keuangan syariah memiliki potensi dan ruang tumbuh yang besar di Indonesia. Seperti halnya pasar modal syariah yang tetap mencatatkan pertumbuhan secara konsisten di tengah pandemi Covid-19.
“Saya mendapat laporan bahwa meskipun di tengah pandemi Covid-19, produk pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, seperti pada sukuk negara dan reksa dana syariah,” ujar Wapres, seperti dilansir dari laman resmi Setwapres, Senin (15/11).
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
Menurut Wapres, salah satu keunggulan dari pasar modal syariah ini, adalah proses transaksi saham yang secara end to end telah memenuhi prinsip syariah.
“Hal ini harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah Indonesia semakin kuat,” pesannya.
Wapres mengapresiasi berbagai pihak terkait atas segala inovasi dan upaya yang telah dilakukan dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di tanah air.
“Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penerbitan 11 peraturan OJK, dan 25 fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah, serta penerbitan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 oleh OJK,” urai Wapres.
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
“Kesemuanya itu merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, agar berbagai upaya pengembangan pasar modal syariah dapat terlaksana dengan lebih terarah,” imbuhnya.
Selain itu, Wapres juga berharap berbagai produk filantropi Islam yang terintegrasi dengan efek syariah di pasar modal syariah Indonesia, seperti sukuk wakaf, zakat saham, dan wakaf saham, dapat terus lebih dikembangkan.
“Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM juga perlu terus dikembangkan, terutama untuk mendorong bangkitnya kembali UMKM pasca pandemi Covid-19,” pungkasnya
Beritaneka.com—Tekanan pandemi membuat model bisnis berubah. Perusahaan atau korporasi pun harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Era digitalisasi pada masa pandemi membuat mayoritas masyarakat menjadi lebih terhubung dan memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap berbagai sarana digital.
Ekonomi berperan besar memperluas dampak teknologi digital, seperti pada produksi dan konsumsi produk digital. Juga layanan dan pengalaman digital yang mencapai 65% produk domestik bruto (PDB). Semua industri akan didorong dan dibentuk oleh perusahaan yang berorientasi pada masa depan (Future Enterprises).
Di Asia Tenggara, pelemahan ekonomi yang terjadi karena pandemi Covid-19 membuat sebagian besar perusahaan melakukan transformasi dan beradaptasi dengan kondisi tersebut. “Pada kuartal II 2020, 60% perusahaan di Asia-Pasifik mulai mengubah mindset mereka untuk menjadi perusahaan yang tangguh dalam menghadapi krisis,” kata Managing Director IDC ASEAN Sudev Bangah dalam keterangan pers yang kami kutip hari ini.
Baca Juga: Wacana PPN Sembako, Bhima Yudistira: Argumentasi Pemerintah Lemah
Berdasarkan data International Data Corporation (IDC), dalam Lintasarta Cloudeka Conference disebutkan, pada Kuartal IV 2020, 31% perusahaan di Asia Tenggara mengalihkan fokus investasi pada model bisnis baru, melakukan ekspansi pasar dan mengubah strategi pendekatan terhadap konsumen.
Di sisi lain, belanja teknologi informasi (TI) secara keseluruhan terkontraksi 1,1%, angka ini sedikit lebih baik dari perkiraan sebelumnya yakni berada di 2% sampai 3%. Sebagian besar pengeluaran teknologi tersebut difokuskan untuk penggunaan cloud, analytics, automasi, aplikasi keamanan, produktivitas dan komunikasi.
Sebelum pandemi Covid-19, perusahaan melakukan investasi untuk mengantisipasi potensi disrupsi pada bisnis. Sebagian besar rencana bisnis tidak memperhitungkan kondisi unik seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahan kesulitan untuk merespons kondisi tersebut di awal pandemi.
Beritaneka.com—Harta kekayaan pejabat di Indonesia malah bertambah di masa pandemi, masa ketika lebih banyak warga masyarakat merasakan kesulitan dan kesusahan ekonomi akibat tekanan pandemi ini. Fakta ini terungkap dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini.
Dari LHKPN tersebut tercatat naiknya jumlah harta kekayaan sejumlah pejabat negara. Ada lima menteri yang kenaikan hartanya paling banyak yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plae, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang belum lama dilantik.
Pengamat hukum dan politik Refly Harun menilai naiknya harta kekayaan para pejabat bukanlah hal baru di Indonesia. Sebab menjadi pejabat di Indonesia memang bukan untuk menjadi miskin, sebaliknya menjadi kaya.
Baca Juga: Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!
Menurutnya, menjadi wajar apabila jumlah harta kekayaan pejabat turun di masa pandemi. Tetapi justru membingungkan kalau harta mereka bertambah. ”Bingung kita, bisnis sedang lesu kok naik,” kata Refly dalam video yang ditayangkan secara Live berjudul Pandemi Bukan Halangan untuk Pejabat Naikkan Harta !!, yang diunggah di akun media sosial Youtube, Selasa (14/9/2021).
Dalam unggahan konten tersebut, Refly teringat kisah Umar bin Khattab, salah satu khalifah yang memimpin Umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika dilarang untuk berbisnis, para gubernur yang diangkat Umar protes. Mereka mengatakan bahwa mereka berbisnis secara sah, tidak memanfaatkan jabatan. Umar lalu menjawab.
”Kalian memang berbisnis secara sah. Tapi kalau kalian berbisnis, kalian akan lebih banyak memikirkan bisnis ketimbang rakyat. Dan itulah yang terjadi,” kata Refly menirukan perkataan Umar kepada para gubernurnya.
Dalam video ini Refly juga mengatakan bahwa apa yang dituliskan para pejabat dalam LHKPN nilainya kecil dari nilai objek kekayaan sesungguhnya. Misalnya, tanah dan bangunan, yang dilaporkan adalah nilai jual objek pajak (NJOP). Padahal, nilai faktualnya jauh lebih tinggi.
Baca Juga: Bikin Haru, Petugas SPBU Makan Nasi Putih Tanpa Lauk Sambil Nangis
”Ya begitulah. Menjadi pejabat di republik ini tidak menjadikan Anda bertambah miskin. Tetapi justru membuat Anda lebih kaya. Jadi yang namanya mentalitas Umar bin Khattab susah ditiru pejabat di negeri ini,” kata Refly Harun.
Beritaneka.com—Ada hikmah di masa pandemi COVID-19. Orang tua dapat mengasuh anaknya dengan baik sehingga dapat memperkuat kelekatan emosi anak dengan orangtua.
Hal ini disampaikan Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University, Dr Tin Herawati saat membuka Bina Desa: Ngariung Carita Jilid #3, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fema IPB University. Pesertanya adalah warga dari desa Cibanteng Bogor.
Baca juga: Akibat Perubahan Iklim, Pakar IPB: Negara Berkembang Butuh Pangan Dua Kali Lipat
Webinar ini menghadirkan Pakar Pengasuhan Anak dari Departemen IKK IPB University, Alfiasari, SP, MSi. Dalam kesempatan ini, Alfiasari memaparkan materi berjudul “Kelekatan Emosi dan Self-Efficacy Anak: Bagaimana Membuat Anak Yakin dengan Kemampuannya di Masa Pandemi?”
Baca juga: Mahasiswa IPB Ciptakan Cream Soup Instan dengan Kemasan Self-Heating
Menurutnya, ada banyak tantangan dalam pengasuhan anak di masa pandemi. Yakni pendampingan anak belajar dari rumah, risiko penggunaan gadget yang berlebihan, pengelolaan suasana hati orang tua dan anak, serta pengelolaan lingkungan rumah yang nyaman bagi orang tua dan anak.
“Untuk itu, penting untuk membangun self-efficacy agar anak dapat merasa yakin atas kemampuan dirinya masing-masing. Selain itu, kelekatan emosi orang tua dan anak juga penting. Diperlukan strategi untuk menguatkan kelekatan emosi dan self-efficacy anak di masa pandemi,” ujarnya.
Beritaneka.com—Masa pandemi mendorong masyarakat perkotaan lebih kreatif. Termasuk dalam urusan pasokan pangan. Jika selama ini mengandalkan suplai dari daerah sekitar penghasil pangan, kini masyarakat urban yang cenderung terhambat mobilitasnya, beralih pada pertanian hidroponik.
Dr Hermanu Triwidodo, Kepala Tani Center IPB University mengatakan setiap subjek memiliki cara pandang berbeda terkait sasaran target dan peluang dari hidroponik. Terdapat tiga subjek yang menjadi klien Tani Center yakni masyarakat miskin kota, masyarakat kelas menengah dan masyarakat agribisnis.
“Awalnya bertanam dengan hidroponik ini hanya sekedar mengisi waktu ketika banyak waktu di rumah di masa-masa pandemi, tapi akhirnya menjadi hobi dan sayurnya tidak beli lagi. Kegiatan ini menjadi tempat pendidikan yang bagus bagi anak-anak dan menimbulkan empati bahwa menghasilkan sayur membutuhkan proses, inilah yang menjadi pendidikan bagi anak-anak,” ungkap Hermanu, dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (2/9).
Baca juga: Presiden Jokowi: IPB Jadi Kampus Pelopor Inovasi Pertanian
Menurut Hermanu, pendirian BRIWork untuk pelayanan Tani Center IPB University yang lebih terpadu, hasil kerjasama antara Bank BRI dan IPB University, dapat meningkatkan peranan pelayanan pertanian. Sehingga pengetahuan pertanian dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Ia memperhatikan bahwa kalangan yang mau terjun ke bisnis hidroponik bukan karena pemalas dan tidak mau kotor, namun memiliki jiwa merdeka petani. Yakni berani mengambil risiko dan membuka peluang bisnis sebagai petani milenial.
Dr Slamet Widodo, ahli hidroponik Plant Factory IPB University bahkan menyebutkan tren hidroponik tersebut telah meningkatkan kreativitas generasi muda untuk mengembangkan perusahaan startup di bidang indoor farming.
Beberapa mahasiswa IPB University juga telah membangun perusahaan startup. Tren ini digemari karena hidroponik dapat memanfaatkan ruang bawah tanah, atap gedung atau ruang khusus untuk pabrik tanaman, bahkan tidak memerlukan lahan sama sekali.
Baca juga: Temukan Alat Deteksi Ayam Halal, Tim Mahasiswa IPB Raih Medali Emas di Jepang
Menurutnya, tanaman akan tumbuh dengan baik selama faktor lingkungannya mendukung. Seperti penyediaan media tanam, air dan cahaya yang baik. Selama pelaku hidroponik memahami prinsip fisiologis tanaman dengan baik, maka produktivitasnya akan memuaskan.
“Kelebihan sistem hidroponik ini bisa dilakukan dimana saja, bahkan di daerah yang mungkin tidak mungkin ditanami. Kalau bisa dikembangkan dan selama kita berikan kebutuhan nutrisi tanaman, air, udaranya bagus, pencahayaannya juga cukup bagus, suhunya mendukung maka akan tetap tumbuh dengan baik,” terangnya.
Selain itu, kerangka kerja yang dibutuhkan lebih sedikit karena tidak ada olah tanah. Nutrisi yang digunakan juga sudah terukur dengan sangat persis dan tidak perlu ada perhitungan khusus. Namun, pilihan jenis instalasi ini penting diperhatikan karena menyesuaikan karakterisitik lingkungan.
Beritaneka.com—Seperti dua sisi mata uang, pandemi tidak hanya memunculkan tantangan tapi juga peluang. Peluang ini ditangkap oleh Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (UMB) dengan menyelenggarakan Konferensi Nasional Komunikasi bertajuk “Membangun Optimisme Komunikasi di Tengah Pandemi Covid-19”.
UMB juga menyelenggarakan kegiatan social volunteering yang berkolaborasi dengan komunitas mahasiswa penerima beasiswa dari berbagai penjuru wilayah Sulawesi Selatan yang tergabung dalam FORMASITA.
Webinar Nasional dengan tema “Literasi untuk Negeri” ini disambut baik oleh Ketua Dewan Pembina FORMASITA Tamsil Linrung yang juga Anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya, Tamsil menyatakan apresiasinya kepada pihak UMB yang telah berkolaborasi dengan FORMASITA.
Tamsil mendorong para pemuda untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena acara tersebut diisi oleh narasumber yang memiliki kompetensi yang kredibel di bidangnya masing-masing.
“Hal ini tentu sangat dibutuhkan dalam memberdayakan diri di masa pandemi yang bertepatan dengan revolusi Industri 4.0,” ujar Tamsil.
Baca juga: Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMB Gelar Diskusi Publik, Membaca Peta Pilpres 2024
Tamsil mengaku sebagai Anggota DPD dan juga Ketua Pansus Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan melakukan hal yang sama dengan menyelenggarakan lomba menulis untuk guru honorer untuk mendengar aspirasi dari tenaga pendidik tersebut.
“Sebagai Anggota DPD RI, saya ingin menjalin kerjasama yang lebih dengan Universitas Mercu Buana utamanya dalam hal literasi,”ungkapnya.
Dr. Suraya, M. Si selaku pihak yang mewakili Universitas Mercu Buana menyampaikan bahwa kegitan sosial volunteering yang bertajuk “Literasi untuk Negeri” merupakan kegiatan yang diwajibkan oleh pihak akademik kepada mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dalam rangka mengimplementasikan keilmuan yang telah diterimanya kepada bangsa.
Beritaneka.com—Hari ini, 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia kembali merayakan hari kemedekan yang 76 tahun. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai hari bersejarah bagi NKRI ini merupakan refleksi dari merdeka dari pandemi Covid-19. Jika dahulu perjuangan untuk merdeka dari penjajahan, maka saat ini perjuangan untuk merdeka dari pandemi Covid-19.
“Merdeka dari Covid-19 berarti masyarakat terbebas dari ketakutan yang disebabkan pandemi. Ini berarti rakyat harus menerima informasi yang benar tentang wabah ini. Dengan demikian, rakyat akan melaksanakan prokes dengan kesadaran, rakyat akan melakukan vaksinasi karena menganggapnya sebagai kebutuhan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi, dikutif dari laman resmi PKS, Selasa (17/8/2021).
Baca juga: Mendesak, PKS Dorong Pemerintah Siapkan Dana Bagi Korban Efek Samping Vaksin
Menurutnya, rakyat tidak boleh lagi dibebani dengan berbagai prosedur tes yang harganya melangit, seperti harga PCR yang terlampau tinggi.
“Tidaklah masuk akal jika harga sekali tes swab PCR akan menghabiskan gaji seseorang dalam sebulan,” ujar Habib Aboe.
Selain itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS itu juga menambahkan, merdeka dari pandemi juga berarti rakyat memiliki jaminan layanan kesehatan yang mumpuni. Tidak kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit rujukan atau untuk mendapatkan tabung oksigen.
“Merdeka juga berarti masyarakat yang bisa bertahan hidup di tengah pandemi, bisa memberikan nafkah kepada anak isteri, sehingga bisa mendapatkan kehidupan yang layak,” jelas Habib Aboe.
Baca juga: Pesawat Kepresidenan Dicat Merah, Wasekjen PKS: Tak Peka Kondisi Warga
Legislator asal Kalimantan Selatan itu memaparkan, hal tersebut harus dilakukan dengan serius seperti seriusnya para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
“Seriusnya harus seperti para pahlawan kemerdekaan yang bercucuran keringat dan darah. Namun itu semua bisa dilakukan jika ada jiwa kepahlawanan, yaitu jiwa berkorban untuk sesama, semangat berkorban untuk nusa dan bangsa,” tambah Habib Aboe.
Pada setiap perjuangan, masih kata Habib Aboe, memang tak jarang ada pengkhianatan. Demikian pula dalam perjuangan kemerdekaan dari pandemi saat ini. Menurutnya, selalu saja ada pihak yang berkhianat seperti adanya kasus korupsi bantuan untuk pandemi. Hal ini tentu mengkhianati pancasila, terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Oleh karenanya dalam masa pandemi ini kita juga perlu menguatkan nilai-nilai pancasila. Di antaranya menguatkan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai persatuan. Dengan demikian kita sebagai bangsa Indonesia akan bisa bersama-sama merdeka dari Covid-19,” pungkas Habib Aboe.