Beritaneka.com—Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengarahkan kesiapan penanganan arus mudik Lebaran pada tahun ini karena dapat terjadi peningkatan pesat. “Kalau yang saya tangkep di bawah, ini semuanya mau mudik semua, jadi persiapannya harus ekstra,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya yang kami kutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Presiden meminta agar semua pihak khususnya kementerian lembaga agar berhati-hati. “Hati-hati arus mudik ini bisa di luar perkiraan kita,” kata Presiden Jokowi
Presiden menilai antusiasme masyarakat untuk mudik sangat tinggi. Oleh karena itu, Presiden mengarahkan semua pihak agar membuat persiapan ekstra terkait mudik. Maka dari itu, Jokowi meminta TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan juga kementrian serta lembaga lain agar saling berkoordinasi untuk mempersiapkan arus mudik.
Baca Juga:
- Pilkada 2022 Wajib Dilaksanakan: Penundaan Pilkada Langgar Konstitusi
- Pemprov Jatim Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan
- Cara Tarik Tunai GoPay via ATM BCA, BRI, dan Bank Lainnya
- BNPT-Muhammadiyah Cegah Paham Radikal Terorisme
- PPN Naik Jadi 11%, Inflasi Pasti Terjadi
“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik dan bisa meminimalisir kemacetan dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nantinya,” kata Presiden Jokowi.
Beritaneka.com—Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memprediksi sebanyak 2 juta pemudik akan kembali saat arus balik Lebaran tahun ini. Kondisi ini harus dikelola dengan baik.
“Jadi mungkin kita ini akan berhadapan dengan magnitude sekitar, mungkin 2 jutaan orang yang akan kembali. Nah inilah yang harus kita manage kondisinya,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito dalam rapat koordinasi secara virtual, Jumat (14/5/2021).
Baca Juga: Pemudik Mendadak Kesurupan Saat Diminta Putar Balik Polisi
Wiku mengatakan diperkirakan pemudik paling banyak yang kembali yakni dari Jawa Tengah. Pemudik terbanyak dari Jawa Tengah yakni sebanyak 660.000 orang.
“Jadi secara keseluruhan kita sudah bisa memperkirakan sebenarnya jumlah orang yang tujuan utama mudik ini kan sebenarnya adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah 660.000, yang kedua kan Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian mungkin Lampung dan seterusnya,” katanya.
Oleh karena itu, Wiku menegaskan pemerintah akan melakukan random tes di sejumlah titik penyekatan. “Jadi memang perlu adanya random tes Covid-19 dari arus balik dari berbagai provinsi di Jawa menuju Jakarta, baik jalan tol maupun jalan nasional,” kata Wiku.
Baca Juga: Puspoll: Sebanyak 20,3 Persen Masyarakat Nekat Mudik
Kemudian, kata Wiku, juga akan dilakukan tes untuk arus balik di wilayah pulau Sumatera melalui penyeberangan Bakauheni-Merak. “Beberapa hal di sini juga kita perlu menjadi catatan dalam konteksnya mungkin mandatory checking daripada mandatory tes. Karena kalau mandatory tes, pertama dari Sumatera jumlah orang yang akan datang ke Jawa itu jumlahnya cukup besar tentunya,” katanya.
Selain dari Sumatera, Wiku mengatakan akan ada random tes dari berbagai provinsi di Pulau Jawa termasuk juga dari Banten menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Beritaneka.com—Viral pilihan redaksi hari ini adalah sebuah video yang beredar luas di media sosial yang menayangkan, Satgas Penyekatan Exit Tol Ngawi memberhentikan mobil jenis minibus yang mengangkut uang Rp2,1 miliar di bagasi belakang.
Dari video amatir yang direkam dan beredar luas di media sosial, pengemudi mengaku hanya sebagai pengantar uang tersebut ke Magetan, Jawa Timur.
Baca Juga: Nangis Gara-gara Kehabisan Mau Beli Tahu
Tampak dalam video tumpukan uang beberapa satuan pecahan mulai dari Rp5 ribuan hingga Rp100 ribuan, dibungkus plastik dan hanya ditutupi terpal warna biru menumpuk di bagasi belakang.
Dari tanya jawab dengan pengemudi, uang tersebut dibawa dari Bandung untuk diantarkan ke Magetan.
“Setelah didalami berikut pelacakan yang dilakukan Polres Ngawi dipastikan uang tersebut tidak mengindikasikan adanya unsur pidana,” ungkap Kapolres Ngawi AKBP I Wayan Winaya.
Baca Juga: Naik Motor Pakai Papan Butuh Kerjaan, Ditolong di Jalan
Setelah ada kejelasan identitas dari uang Rp2,1 miliar tersebut, polisi kemudian melakukan pengawalan ke tujuan pengiriman.
Hati-hati bawa uang terlalu banyak, sebaiknya meminta pengawalan petugas kepolisian.
Bukan sekadar viral, kejadian ini bisa kita ambil hikmahnya.
Beritaneka.com—Pandemi Covid-19 masih belum berakhir, Pemerintah selalu berupaya untuk mendorong masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun secara berkala.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak lengah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan tidak mudik.
“Saat ini terdapat sejumlah negara yang sedang menghadapi gelombang kedua (second wave) dan bahkan gelombang ketiga (third wave) maraknya kasus penularan Covid-19. Negara-negara tersebut mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa. Untuk itu, kita jangan lengah dan berupaya agar kejadian tersebut tidak terjadi di Indonesia!” tegasnya dalam sambutan ketika menerima kedatangan tahap ke-10 vaksin Covid-19 di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (30/4/2021).
Baca juga: Bangun BTS 4G di Desa 3T, Menkominfo: Internet Dorong Produktivitas Masyarakat
Menjadi lengah dengan abai protokol kesehatan ataupun euforia setelah divaksinasi, dinilai Menteri Johnny dapat mengakibatkan bahaya bagi masyarakat. “Meskipun vaksinasi telah dilakukan, kita tidak boleh lengah. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak boleh lengah! Kita harus tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan untuk keselamatan diri, keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia,” tandasnya.
Menkominfo memaparkan upaya pemerintah dalam menekan tingkat penularan Covid-19. Salah satunya melalui Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, Pemerintah telah menetapkan peniadaan mudik Hari Raya Idulfitri tahun 1442 Hijriah dari tanggal 6 s.d. 17 Mei 2021. Di samping itu, Pemerintah memperketat persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang diterapkan sejak dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April s.d. 5 Mei 2021 dan 18 s.d. 24 Mei 2021.
Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Aspek Geostrategis Lokasi Pusat Data Nasional
“Kita harapkan dengan adanya regulasi Pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran tahun ini serta pengetatan persyaratan perjalanan dalam negeri, tidak hanya dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, namun juga mampu mengantisipasi potensi peningkatan penularan kasus antardaerah,” ungkapnya.
Beritaneka.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan kebijakan Peniadaan Mudik Idul Fitri 1442 Hijriya secara virtual pada Senin (19/4/2021).
Rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto itu dihadiri oleh sejumlah Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju seperti Menkopulhukam Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam negeri Tito Karnavian dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dalam Rapat itu, Gus Menteri, sapaan akrab Menteri Desa melaporkan, sejumlah langkah yang dilakukan oleh Kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan PPKM Mikro untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di desa.
“Kami melaporkan soal Dana Desa yang telah disalurkan, utamanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PPKM Mikro,” kata Gus Menteri.
Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) juga melakukan sosialisasi terkait dengan berbagai kebijakan yang diterbitkan Pemerintah, utamanya yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait pelarangan Mudik Idul Fitri 1442 H.
“Sosialisasi ini bertujuan agar dipahami secara utuh oleh warga dan kemudian memberikan dukungan agar ikut memberikan arahan kepada keluarga yang di rantau untuk tidak Mudik bagi kepentingan kesehatan bersama,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Kemendes PDTT juga, kata Gus Menteri, menyosialisasikan kebijakan Kementerian/Lembaga lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 dan pencegahannya. Gus Mencontohkan, kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan agar diterapkan di desa.
“Harapan kita, kebijakan terkait Larangan Mudik, pembatasan Masa Tarwih, Buka Bersama, termasuk saat Idul Fitri bisa dilaksanakan dengan maksimal di desa-desa,” kata Gus Menter.
Sebelumnya, Gus Menteri mengimbau warga desa yang saat ini berada di tanah rantau untuk kembali menunda mudik. Ia menyarankan, uang yang telah dipersiapkan untuk mudik tahun ini diberikan saja kepada keluarga di desa.
Uang yang ditransfer oleh perantau kepada keluarganya di desa akan membantu meningkatkan perputaran ekonomi dalam suasana hari raya Idul Fitri di tengah pandemi ini. Seperti diketahui, pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun lalu ini memberikan dampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara nasional.
Di samping itu, Gus Menteri mengajak warga desa untuk mengisi kegiatan di Bulan Ramadan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ia berharap, pandemi covid 19 yang masih dialami di Bulan Ramadan ini, tidak menjadi penghalang bagi produktifitas ekonomi dan produktifitas sosial masyarakat di desa.
Kebijakan larangan mudik menjadi upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka penyebaran covid 19. Meski demikian, lanjutnya, upaya-upaya pemerintah tetap dijalankan agar perputaran ekonomi di hari raya dapat tetap berjalan.(zs)
