Beritaneka.com—Petugas gabungan mulai menutup lima gerbang tol di Kota Bandung. Penutupan kelima gerbang tol tersebut berlaku mulai Jumat (10/2/2022) hari ini pukul 14.00 WIB.
Penutupan pintu tol tersebut untuk menekan mobilitas warga masyarakat sekaligus penyebaran varian Omicron di Kota Bandung, dan sekitarnya.
Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Ariek Indra Sentanu menjelaskan, penutupan dilakukan melalui sistem ganjil genap. Artinya, jika tanggal genap, Kota Bandung tertutup untuk kendaraan berpelat nomor akhir genap. Begitupun sebaliknya. Penerapan ganjil genap juga dilakukan seiring penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Bandung yang kini sudah berstatus level 3.
“Ganjil genap hanya diberlakukan pada akhir pekan, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu,” kata Ariek. Kebijakan ini diberlakukan di lima gerbang tol di Kota Bandung, yakni Gerbang Tol Pasteur, GT Pasirkoja, Kopo, Muhammad Toha, dan Buahbatu.
Baca Juga: Jakarta PPKM Level 3, Kapasitas Transportasi Umum 70%
Khusus hari Jumat kebijakan tersebut pukul 14.00-20.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu-Minggu berlaku pukul 07.00-20.00 WIB.
“Pembagian personel yang bertugas dibagi dua shift untuk Sabtu dan Minggu. Shift pertama jam 07.00-14.00 WIB, shift kedua pukul 14.00-20.00 WIB,” katanya.
Pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah perlengkapan mulai dari water barrier, traffic cone, hingga tenda sebagai pos penjagaan untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Dalam pelaksanaan ganjil-genap, personel yang dilibatkan mulai dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri,” katanya.
Ariek menambahkan, selain penerapan ganjil genap, pihaknya juga akan menutup total tiga ruas jalan di Kota Bandung, yakni Jalan Lengkong Kecil, Dipatiukur, dan sebagian Jalan Asia Afrika. Penutupan jalan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu pukul 18.00-24.00 WIB. “Penutupan jalan dimulai besok,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan skema penutupan lima gerbang tol tersebut pada pihak kepolisian.
“Itu saya serahkan skema sepenuhnya pada kepolisian yang mengatur karena jalur naiknya Omicron di Jabar itu Kota Bandung, Ibu Kota Jawa Barat. Jalurnya dari Cipularang,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan resminya, kami kutip hari ini.
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan banyak wisatawan memilih berwisata ke Bandung karena tak perlu menggunakan pesawat terbang. Oleh karenanya, pengelola hotel di Bandung harus melakukan pengetesan yang ketat secara random kepada karyawannya demi memastikan wisatawan yang datang dalam kondisi sehat.
Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, angka kasus aktif Covid kini sudah mencapai angka 3.372 kasus. Dalam sepekan terakhir, angka pertambahan kasus setiap harinya mencapai 200-700 orang.
Beritaneka.com—Kasus omicron semakin meningkat. Pemerintah menilai perlu diambil langkah strategis sebagai solusinya. Menko Marves Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan bahwa strategi dalam penanganan pandemi Covid-19 varian Omicron perlu dilakukan penyesuaian. Salah satunya mengubah syarat indikator penetapan tingkat level 1 dan level 2 untuk Kabupaten/ Kota.
“Pemerintah mengubah syarat indikator untuk masuk level 1 dan 2, yakni yang tadinya vaksinasi dosis pertama menjadi vaksinasi lengkap. Hal ini juga dilakukan untuk mengakselerasi vaksinasi dosis 2 di kabupaten kota yang masih tertinggal. Ketentuan berlaku mulai minggu ini, tetapi kami akan memberikan waktu transisi selama 2 minggu untuk kabupaten kota dapat mencapai target tersebut,” kata Menko, seperti dilansir dari laman resmi Kemenko Maritim, Rabu (02/02).
Baca juga: WHO: Kekebalan Global, Omicron Fase Akhir Pandemi Covid-19
Menko Luhut memaparkan, saat ini masih terdapat 22 Kabupaten/Kota dengan capaian vaksinasi dosis kedua umum di bawah 50 persen dan 29 Kabupaten/Kota dengan dosis kedua lansia yang masih di bawah 40 persen. Oleh sebab itu, dengan menggunakan asesmen terbaru ini, perubahan level kabupaten kota dapat dilihat secara rinci pada inmendagri Jawa Bali yang akan diterbitkan hari ini.
Selain penetapan vaksin, strategi penanganan pandemi yang juga dilakukan penyesuaian adalah yang tadinya fokus pada menekan laju penularan menjadi fokus pada menekan jumlah pasien rawat inap RS dan tingkat kematian.
“Untuk itu, strategi level PPKM juga perlu diubah. Pemerintah tetap akan menggunakan 6 indikator yang menjadi standar dari WHO, tetapi akan memberikan bobot lebih besar dalam penentuan level kepada indikator rawat inap di RS,” ujarnya.
Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Wapres Minta Jabodetabek Antisipasi Penyebaran
Langkah ini dilakukan salah satunya sebagai insentif kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong pasien yang tidak bergejala atau OTG dan bergejala ringan tidak masuk ke dalam rumah sakit, sehingga asesmen Level-nya juga berada di kondisi yang cukup baik.
“Selain itu, langkah ini juga akan menjaga upaya pemulihan ekonomi, dengan tetap memastikan kapasitas kesehatan kita tetap dalam kondisi yang aman,” ujarnya.
Pintu Masuk Internasional Akan Dibuka
Dalam kesempatan ini, Menko Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membuka kembali pintu masuk Internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksudkan untuk kembali menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini.
“Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri non-PMI (Pekerja Migran Indonesia),” beber Menko Luhut yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali.
Selain peraturan karantina, tambahnya, ketentuan pembukaan pintu masuk Bali juga akan tetap mengikuti Surat Edaran Satgas Covid-19 yang berlaku.
“Saat ini Bali juga menyediakan dua opsi tambahan untuk karantina PPLN, yakni Karantina Bubble dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar & 6 Kapal Live on Board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf,” jelas Menko Luhut detil.
Dalam pembukaan kembali ini, pemerintah juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk berhasil menahan laju masuknya Omicron ke Indonesia. Namun, perlu ada perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal. Untuk itu Pemerintah mengubah aturan karantina 7 (tujuh) hari menjadi 5 (lima) hari dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksinasi lengkap.
“Bagi WNI yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama tetap harus menjalani masa karantina 7 (tujuh) hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagai besar varian PPLN adalah Omicron dan berbagai riset telah menunjukkan masa inkubasi varian ini berada di kisaran 3 hari,” ungkap Menko Luhut.
Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Legislator DPR Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Lebih jauh, dia menyebutkan, langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. “Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan dipersiapkan untuk isolasi terpusat (isoter) seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan,” pungkas Menko Luhut.
Diketahui saat ini positivity rate sudah berada di atas standar WHO yakni 5 persen, hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR Test yang telah mencapai 24 persen. Jumlah orang yang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan dibanding beberapa waktu lalu.
Untuk itu Pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk segera melakukan pemeriksaan test antigen maupun PCR apabila merasakan gejala flu dan batuk. Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien, melakukan perawatan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Menambahkan Menko Luhut, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kasus covid-19 di beberapa kabupaten dan kota menurun.
“Diketahui level 1 ada 164 kab/kota, level 2 ada 219 kab/kota, level PPKM 3 ada 3 kab/kota di Jayawijaya, Yapen, dan Jayapura,” ujarnya.
Untuk meningkatkan penurunan kasus tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam preskon mengungkapkan bahwa kita harus terus menaati protokol kesehatan yang ada.
“Kami minta tolong tetap waspada, tolong tetap hati-hati, kalau tidak perlu sekali berkerumunan/ mobilitas, lebih baik kita hindari. Karena nanti dampaknya akan mudah tertular dan menularkan orang lain,” pungkas Menteri Budi.
Baca juga: Jangan Panik! Hadapi Omicron dengan Prokes dan Vaksinasi
Beritaneka.com—Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hasil Rapat Terbatas terkait penanganan Pandemi Covid 19 khususnya varian Omicron pada Senin, (24-01-2022).
Menko Luhut mengatakan data dari berbagai negara hari ini, semakin menunjukkan bahwa varian Omicron ini memberikan resiko perawatan dan juga tingkat kematian yang lebih rendah dari varian delta.
Menko Luhut menuturkan bahwa kasus yang disebabkan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri sudah berada di bawah 10 persen dari total kasus nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Namun, Menko Luhut tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada.
“Dengan berbagai perkembangan tersebut, kami mengimbau masyarakat juga untuk lebih waspada. Protokol kesehatan jangan ditinggalkan, selalu kenakan masker, kurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu, dan selalu gunakan PeduliLindungi ketika beraktivitas di tempat umum” ujar Menko Luhut.
Baca juga: WHO: Kekebalan Global, Omicron Fase Akhir Pandemi Covid-19
Pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron walaupun terjadi peningkatan kasus. “Jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta,” tambah Menko Luhut.
Bercermin dari kasus di Afrika Selatan, Pemerintah memperkirakan jumlah kasus akan terus meningkat. Namun jika dibandingkan dengan pola yang terjadi di Afrika Selatan, tingkat kematian yang terjadi di DKI hingga saat ini masih lebih rendah. Tingkat vaksinasi yang lebih tinggi di Indonesia menjadi faktor pembeda.
Dengan begitu Menko Luhut mengimbau agar vaksinasi umum dan lansia khususnya di Jawa Bali terus ditingkatkan.
Dari data yang diperoleh tingkat vaksinasi Jawa Bali berada di posisi yang tinggi, mencapai 91 persen untuk dosis 1 umum dan 75 persen untuk dosis 1 lansia. Selain itu, vaksinasi Dosis 1 dan Dosis 2 anak di Jawa Bali juga meningkat dengan cepat. Tingkat vaksinasi dosis 1 anak di Jawa Bali telah mencapai 69 persen dan dosis 2 juga sudah mulai meningkat.
Menko Luhut juga mengatakan bahwa dari data Google Mobility, mulai terdapat tren penurunan mobilitas di Jawa Bali. Hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian Omicron. Dengan begitu pemerintah sangat mengapresiasi Langkah masyarakat yang telah mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan.
Dari sisi level PPKM, terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk ke level 1. Pandemi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi Provinsi tersebut masuk ke dalam Level 3. Namun dalam melakukan asesmen level PPKM, Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai satu kesatuan wilayah Aglomerasi Jabodetabek.
Secara aglomerasi, Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang akan terbit dalam waktu dekat.
Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Wapres Minta Jabodetabek Antisipasi Penyebaran
Menko Luhut juga menyinggung soal vaksin lanjutan atau vaksin Booster sebagai Langkah-langkah mitigasi untuk mencegah peningkatan kasus. Pemerintah meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar dapat melakukan suntikan di gerai-gerai yang telah disediakan.
Selain itu, Pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi.
“Saya memohon khusus kepada seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan Wilayah di daerah-daerah yang dosis 2 umum dan Lansia masih di bawah rata-rata Pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian Omicron ini. Sehingga hal-hal yang dikhawatirkan akan lebih dapat dimitigasi,” tegas Menko Luhut.
Pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan asesmen Level sebagai basis pengetatan masyarakat.
Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Legislator DPR Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Sampai dengan saat ini, pemerintah belum berencana untuk melakukan pemberlakuan PPKM Darurat kembali atau melakukan Lockdown. Pemerintah meminta kepada setiap Kepala Daerah dan Forkompimda setempat agar kembali taat kepada aturan Asesmen Level yang dikeluarkan Pemerintah untuk mencegah terjadinya dampak buruk dikemudian hari.
“Perlu saya tegaskan kembali, bahwa Pemerintah memastikan sistem kesehatan Indonesia hari ini sudah cukup siap dalam menghadapi Omicron ini. Namun, langkah-langkah bijak dari segenap masyarakat yang menaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang terjadi,” tegas Menko Luhut.
Beritaneka.com—Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi pandemi Covid-19 berakhir dengan selesainya fase penyebaran Omicron, terutama di Eropa.
Direktur WHO Eropa Hans Kluge menyebutkan, Omicron diprediksi jadi babak akhir pandemi Covid-19. “Setelah gelombang Omicron yang melanda Eropa saat ini mereda, akan ada beberapa minggu dan bulan kekebalan global, baik karena vaksinasi atau infeksi alami,” kata Kluge, Senin (24/1/2022).
Setelah masa tenang tersebut, sambung Kugle, para ahli memprediksi bahwa pandemi Covid-19 belum tentu kembali.
Ilmuwan Amerika Serikat Anthony Fauci menyatakan optimisme serupa belum lama ini. Prediksinya berdasarkan kasus Covid-19 yang menurun drastis di sejumlah negara di dunia.
Baca Juga: KPK Wujudkan Komitmen Berantas Korupsi dengan Strategi Penindakan
“Segalanya terlihat membaik,” kata Fauci. Meski begitu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak terlalu percaya diri dan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah baik sejauh ini.
“Setelah semua ini, saya cukup yakin Anda akan mulai melihat perubahan yang baik di seluruh negeri,” terangnya. Afrika pun melaporkan hal serupa. Kantor WHO Afrika mencatat bahwa kasus Covid-19 di wilayah tersebut telah turun drastis dan kematian pun angkanya sangat kecil untuk pertama kalinya sejak gelombang keempat yang didominasi Omicron.
Beritaneka.com—Kasus virus omicron semakin meningkat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung kebijakan pemerintah yang membuat aturan ketat terkait proses kembalinya Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri seperti tes PCR atau karantina.
Sahroni menilai, hal yang terpenting saat ini adalah dengan memperketat aturan terkait proses masuknya para WNI usai bepergian dari negara lain. Menurutnya, jika pengetatan protokol kesehatan saat para WNI kembali ke tanah air dapat diterapkan dengan baik, maka transmisi lokal dapat ditekan.
“Saat ini memang kasus Omicron di Indonesia terus meningkat, ya ini terjadi seiring dengan bertambahnya WNI yang bepergian ke luar negeri. Tapi saya setuju bahwa kita tidak bisa serta merta secara absolut melarang mereka bepergian, karena kan ada juga yang melakukan perjalanan esensial,” ujar politisi Partai NasDem itu, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Rabu (12/1/2021).
Baca juga: DPR Minta Operasi Pasar Tepat Sasaran
Selain itu, legislator dapil DKI Jakarta III ini menambahkan bahwa pemerintah bisa berfokus untuk terus memperketat aturan dan pelaksanaan bagi mereka yang kembali ke tanah air. “Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah memperketat aturan terkait karantina. Selain pembuatan aturannya, perlu diingat dalam pelaksanaannya juga harus kita awasi secara benar,” imbuh Sahroni.
Untuk itu, Sahroni mengingatkan, agar jangan sampai terjadi lagi kasus ketidakpatuhan terhadap aturan karantina yang menyebabkan varian Omicron bisa lolos di masyarakat. Sebab, menurutnya, siapapun yang kabur dari proses karantina, bisa dianggap sebagai musuh negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mengimbau masyarakat agar tidak bepergian ke luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
Baca juga: Kasus Omicron Meningkat, Legislator DPR Imbau Masyarakat Tetap Waspada
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR mengimbau masyarakat untuk kembali meningkatkan kewaspadaan, di tengah penularan varian baru Covid-19, Omicron yang terus meluas, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), disebutkan Omicron memiliki tingkat penularan lebih cepat dibanding varian sebelumnya.
Khusus di Indonesia, mayoritas penambahan kasus ada di DKI Jakarta. “Belum saatnya kita mengurangi kewaspadaan, tetap waspada utamanya dengan kembali menggalakkan penggunaan masker dan disiplin protokol kesehatan lainnya,” ujar Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani Christina, seperti dilansir dari laman resmi DPR (11/1/2021).
Baca juga: Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari, DPR Minta Diberikan Gratis untuk Rakyat Kecil
Karena itu, politisi Partai Golkar tersebut menilai kewaspadaan saat ini sangat penting. Sebab, laporan penelitian beberapa universitas di luar negeri menemukan bahwa Omicron menginfeksi bronkus dan bereplikasi 70 kali lebih cepat dibanding Delta dan SARS-Co-V2 dan sanggup menghindari antibodi yang terbentuk dari vaksinasi atau infeksi sebelumnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Jakarta II itu mengingatkan, vaksinasi bukan jaminan seseorang terhindar dari infeksi virus Covid-19.
“Jangan sampai ada asumsi bahwa karena sudah vaksin maka otomatis aman. Ini tidak boleh ada. Meski sudah divaksin disiplin prokes (protokol kesehatan) harus tetap kita jaga,” tegas Christina.
Diketahui, penambahan kasus Covid-19 di Jakarta ini berbanding lurus dengan temuan kasus Omicron. Hingga saat ini, tercatat total kasus per 9 Januari 2022 adalah 407 kasus, terdiri dari 350 kasus impor yang didominasi berasal dari Turki dan Arab Saudi.
Baca juga: Jika Premium Dihapus, DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga Pertalite
Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Pemerintah Indonesia pun telah menutup sementara pintu masuk Warga Negara Asing (WNA) dari 14 negara sebagai upaya pencegahan Omicron. Terkait hal ini, Christina mengapresiasi pemerintah langkah yang diambil pemerintah.
Menurutnya, sistem buka tutup akses masuk Indonesia perlu dilakukan sesuai dengan perkembangan kasus Omicron di luar negeri.
Sementara, untuk Turki dan Arab Saudi yang menjadi salah satu penyumbang kasus terbanyak Omicron terbanyak di RI, Christina berpandangan pemerintah perlu mengkaji kembali durasi masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri, seiring dengan peningkatan kasus di negara tersebut.
“Untuk Turki yang menjadi hub lalu lintas pelancong dari berbagai negara, ada baiknya dikaji lagi apa penyesuaian masa karantina juga perlu diberlakukan,” tandas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.
Baca juga: ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Beritaneka.com—Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memprediksi terjadi gelombang Omicron dalam waktu dekat ini. Mengingat sebanyak 414 kasus Omicron sudah terdeteksi di Indonesia.
“Kita akan menghadapi gelombang dari Omicron ini,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers hari ini Senin, (10/1/2022).
Namun, Budi meminta agar masyarakat tidak panik karena pemerintah sudah menyiapkan penanganannya dengan baik.
Baca Juga:
Gara-Gara Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Omicron Masuk Indonesia
“Tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik,” katanya.
Budi yakin meski gelombang Omicron naik dengan cepat, namun akan turun dengan cepat pula. Selain itu, pemerintah sudah mempelajari pola penularan Omicron berdasarkan kondisi di sejumlah negara.
Untuk menghadapi kasus ini, Menkes mengimbau masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan segera vaksin bagi yang belum.
“Paling penting percepat vaksinasi keluarga kita, rekan-rekan kita yang belum mendapatkan vaksinasi,” katanya.
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kasus positif Omicron di Indonesia didominasi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Oleh sebab itu, kedua menko tersebut meminta kepada masyarakat untuk menahan diri bepergian ke luar negeri.
Luhut mengatakan, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) menjadi penyebab utama lonjakan kasus harian Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
“Hari ini saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus harian Covid-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri,” kata Luhut dalam jumpa pers evaluasi PPKM secara virtual, Jakarta, Senin (10/1/2022).
Berdasarkan hasil temuan lonjakan kasus harian Covid-19 di wilayah Jawa-Bali yang sampai saat ini didominasi oleh pelaku perjalanan luar negeri.
Baca Juga:
- Harga Minyak Goreng Selangit, Operasi Pasar Terus Dilakukan
- Lagi Trend di Tengah Pandemi: Hotel, Villa, Resort Punya Camping Ground
- Vaksinasi Booster Dimulai 12 Januari, DPR Minta Diberikan Gratis untuk Rakyat Kecil
“Pada 9 Januari lalu, misalnya di Jakarta dari 393 kasus yang terjadi hampir 300 kasus disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri,” katanya memberi contoh.
Luhut mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menunda terlebih dulu rencana perjalanan ke luar negeri. Mengingat, tingginya potensi terjangkit virus Covid-19.
“Jadi, sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri dulu untuk berpegian ke luar negeri, kecuali sangat-sangat penting,” katanya.
Beritaneka.com—Kalangan DPR meminta pemerintah lebih waspada dan segera mengambil sikap tegas serta cepat menyikapi kondisi kekinian usai ditemukan varian Omicron di Indonesia yang telah terdeteksi sebanyak 3 orang di tanah air.
Pemerintah jangan sampai kecolongan dan harus meningkatkan kewaspadaan, supaya varian Omicron tidak menyebar dengan cepat.
“Mestinya, kita kan sudah siap. Tidak seperti persiapan kita ketika menghadapi varian Delta. Kita harapkan satgas mampu mengkanalisasi kasus Omicron ini sehingga tidak meluas. Pemerintah diharapkan segera mengubah kebijakan dengan melakukan pengetatan aturan arus orang dalam menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru,” ujar Guspardi, yang dilansir dari laman resmi DPR Rabu (22/12).
Baca juga: Omicron Masuk RI, Pimpinan DPR Minta Segera Cegah Penyebarannya
Guspardi menegaskan, jika memungkinkan, larangan mudik menjadi salah satu cara antisipasi agar varian ini tidak cepat menyebar. Karena ada potensi kerumunan yang besar, liburan Natal itu momentum untuk pulang kampung merayakan hari besar keagamaan, itu harus diantisipasi.
Ia mengatakan, Pemerintah juga harus membuat kebijakan khusus yang lebih ketat bagi WNA atau WNI yang keluar masuk dari luar negeri.
“Di samping itu perlu diintensifkan percepatan vaksinasi terutama di daerah-daerah yang belum memenuhi target vaksin. Bahkan masyarakat yang belum vaksin pertama, segerakan dibuka tempat-tempat atau fasilitas kesehatan didaerah untuk vaksin, agar memudahkan masyarakat untuk mengikuti vaksin tahap pertama dan kedua,” ungkapnya.
Baca juga: Waspada Omicron, Depok Nol Kasus Covid-19
Legislator asal Sumatera Barat ini menilai, kebijakan lockdown sementara wisma atlet sudah tepat karena di sinilah pertama kali terdeteksi varian Omricon. Kebijakan yang tepat diambil pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya penularan varian Omicron.
“Meski begitu, selama masa lockdown ini, seluruh penghuni dan pekerja di Wisma Atlet harus dipastikan sehat dan tidak tertular. Jika ditemukan ada yang tertular, perlu ditangani secara baik dan dikarantina di tempat yang lebih aman,” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengingatkan agar masyarakat tetap tenang dan tidak perlu resah apalagi panik tetapi harus tetap waspada. Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan menjalankan protokoler kesehatan.
“Jangan abai dan lengah apalagi menyepelekan, mari saling mengingatkan agar menjalankan dengan disiplin protokoker kesehatan guna menghindari potensi kemungkinan tertularnya virus Covid-19,” imbuhnya.
Beritaneka.com—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengonfirmasi adanya temuan varian virus Omicron sudah masuk ke Indonesia. Seorang pasien berinisial N, terkonfirmasi Omicron pada 15 Desember. Kasus tersebut terjadi pada seorang pekerja di Wisma Atlet dengan hasil tes yang keluar pada Rabu (15/12/2021) kemarin.
GISAID, lembaga independen global yang melaporkan varian- varian virus serta sekuennya pun mengonfirmasi bahwa data sequencing tersebut benar adalah Omicron. Selain itu, terdapat lima kasus probable atau kemungkinan infeksi varian Omicron yang kini tengah diselidiki lebih lanjut.
Baca juga: Pemerintah Abaikan Protes Tiongkok pada Natuna, DPR Berikan Dukungan
Lima kasus probable varian Omicron ditemukan pada dua Warga Negara Indonesia (WNI) dan tiga Warga Negara Asing (WNA). Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa temuan ini menjadi persoalan yang serius sehingga semua pihak harus lebih waspada.
“Kita ingat dulu ketika pertama kali Covid-19 masuk ke Indonesia dengan cepat virus menyebar karena kurangnya kesigapan kita. Begitu pula ketika varian Delta ditemukan, penyebarannya juga begitu cepat. Informasinya varian omicron ini lebih cepat lagi penyebarannya sehingga kita harus lebih sigap lagi,” ujar Gus Muhaimin dalam keterang pers yang diterima Parlementaria, Kamis (16/12/2021).
Baca juga: Didukung DPR, Kejagung Segera Lelang Aset Koruptor Jiwasraya
Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR itu juga menambahkan jangan sampai lambannya pencegahan penyebaran virus dalam kasus-kasus sebelumnya terulang kembali. Dalam kasus pasien N yang telah dikonfirmasi positif Omicron, ia meminta agar benar-benar diperhatikan dengan cara karantina secara ketat.
Selain itu, pesan Gus Muhaimin, deteksi di pintu-pintu masuk ke Indonesia juga harus lebih ketat lagi. Apalagi, data Kemenkes saat ini varian virus Omicron sudah tersebar di sedikitnya 72 negara. Diketahui, Varian Covid-19 Omicron diyakini berkembang 70 kali lebih cepat dari versi asli Corona dan varian Delta dalam 24 jam. Varian Omicron terdeteksi akhir November di Afrika Selatan.
Baca juga: DPR Dukung Kerjasama Internasional untuk Ketahanan Ekonomi
