Beritaneka.com, Maluku Utara—Pemerintah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dua strategi utama pemerintah dalam mencapai target tersebut.
“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” kata Wapres dalam Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Jumat (12/5/2023) di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen termasuk kategori miskin ekstrem. Wapres pun meminta semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.
“Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” katanya.
Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa agar dapat meningkatkan peranan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Para pendamping desa agar membantu kepala desa dan aparatur dalam menguatkan konvergensi program di kantong-kantong kemiskinan, khususnya wilayah konsentrasi keluarga miskin ekstrem,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, perwujudan nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 saat ini telah dilakukan melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa.
“Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” kata Taufik.
Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.
Beritaneka.com, Jakarta —Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan penghimpun dana sosial lebih transparan. Hal ini merespons hilangnya kepercayaan masyarakat akibat kasus penyelewengan dana yang dilakukan lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).
“Saya kira lembaga sosial Islam yang terpercaya itu banyak, ini ACT kan salah satu saja. Ini tidak boleh kemudian menghilangkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kita mengingatkan kepada lembaga-lembaga lainnya harus lebih transparan ya,” tegas Wapres kepada wartawan di sela-sela agenda Energy Transition Working Group (ETWG) G20 Seminar Series di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
“Dengan transparansi itu orang akan bisa percaya. Jadi nanti laporan-laporan keuangannya agar lebih terbuka sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan (penyelewengan),” tambahnya.
Selain itu, Wapres pun memastikan lembaga-lembaga penghimpun dana sosial seperti wakaf yang dikelola pemerintah terpercaya dan transparan. Sehingga dengan adanya kasus ACT tidak menyurutkan niat baik masyarakat untuk berwakaf. Apalagi, kata Wapres, para nadzir pengelola dana sosial wakaf ini akan dilakukan pelatihan juga sertifikasi.
“Jadi saya pikir (meningkatkan) kepercayaan masyarakat. Apalagi ini dikelola oleh pemerintah. Ini semua akan transparan, terbuka karena dikelola oleh pemerintah,” tegas Wapres.
Beritaneka.com—Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong agar produk-produk Indonesia menguasai pasar halal dunia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hal tersebut.
“Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesia Industrial Moslem Exhibition (II-Motion) 2021, secara virtual, Kamis (3/6/2021).
Wapres mengungkapkan, berdasarkan data OIC Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI, Indonesia masih menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3 persen, di bawah Arab Saudi (14,5 persen), Malaysia (13,3 persen), Uni Emirat Arab (12,3 persen), dan Turki (10,1 persen). Indonesia juga merupakan importir terbesar keempat dengan proporsi 8,4 persen di bawah Uni Emirat Arab (12,2 persen), Turki (12,1 persen), dan Malaysia (11,8 persen).
Baca Juga: PAN Sebut Soetrisno Bachir Jadi Capres 2024
Untuk itu, Wapres berharap agar potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia ke luar negeri khususnya ke negara-negara OKI.
“Indonesia harus lebih gigih berusaha menguasai pasar halal dunia khususnya negara-negara OKI,” ujarnya.
Untuk mewujudkannya, Wapres memaparkan sedikitnya ada empat langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, dengan mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor.
“Yang kedua, dengan mambangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal. Ketiga, dengan membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat halal,” ujarnya.
Terakhir, lanjut Wapres, adalah dengan meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal, baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia (Global Halal Value Chain).
“Melihat berbagai potensi yang kita miliki, ditambah dukungan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, saya optimis Indonesia mampu menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dalam waktu mendatang,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Baca Juga: BI Mau Terapkan Mata Uang Digital, DPR Minta Dikaji Lebih Dalam
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan penyelenggaraan II-Motion 2021 ini diharapkan dapat meningkatkan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia.
“Alhamdulillah, berdasarkan rilis terbaru, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat pada posisi 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April sebelumnya. Hal ini merupakan catatan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia,” kata Menperin.
Menperin Agus Gumiwang juga berharap agar event bertema “Indonesian Halal Industry Today” yang diikuti 138 peserta dari kelompok komoditi makanan dan minuman, mode/feshion, kosmetik, perhiasan dan perlengkapan rumah tangga ini, dapat menjadi jalan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.
“Melalui acara II-Motion 2021 ini diharapkan dapat membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk muslim Indonesia, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah produk muslim, memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia,” kata Menperin Agus Gumiwang.
Baca Juga: Jemaah Haji Gagal Berangkat, Pemerintah Diminta Jelaskan Diplomasi Maksimal yang Dilakukan
Sebagai informasi, State Global Islamic Economic Report 2020-2021 melaporkan tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2,02 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media/rekreasi halal. Sebagai contoh, pengeluaran untuk modest fashion mencapai 277 miliar Dolar AS, meningkat 4,2 persen dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan mencapai 311 miliar Dolar AS pada 2024.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, segenap Pengurus OASE Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum dan Pengurus Inti Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), para Pejabat Kementerian dan Lembaga terkait, serta para Peserta Pameran dan Pelaku Usaha yang berpartisipasi dalam II-Motion 2021
Beritaneka.com—Rendahnya literasi masyarakat dalam memahami ekonomi syariah menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mengembangkan wisata halal.
Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha meningkatkan literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah termasuk pentingnya mengembangkan wisata halal.
“Ekonomi syariah itu sesuatu yang baik, yang berkeadilan, yang membawa kebaikan dari berbagai sektor,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin, kami kutip hari ini dari keterangan tertulis.
Baca Juga: TWK KPK Memiliki Dasar Hukum Lemah, Ray Rangkuti Nilai Seluruh Pegawai Otomatis ASN
Misalnya dalam sektor pariwisata, lanjut Wapres, pengembangan wisata halal memiliki potensi yang besar untuk menarik wisatawan. Tetapi menurutnya pengembangan wisata halal di Indonesia, saat ini masih terhambat rendahnya literasi masyarakat, sehingga timbul mispersepsi bahwa wisata halal berarti wisatanya disyariahkan. Akibatnya, beberapa daerah keberatan mengaplikasikan konsep wisata halal ini.
“Tentu kita ingin menghilangkan persepsi yang salah tentang wisata halal atau wisata syariah. Sepertinya ada kesan bahwa wisata syariah itu wisatanya akan disyariahkan. Kemudian, ada daerah-daerah yang keberatan,” ungkapnya.
Padahal, menurut Wapres, yang dimaksud konsep wisata halal adalah penyediaan layanan-layanan syariah di setiap destinasi wisata. “Di situ kita ingin nanti di tempat-tempat wisata itu ada layanan syariah, layanan halal, restoran halal, ada tempat salat,” paparnya.
Dengan demikian, sambung Wapres, hal ini akan memberikan kenyamanan tersendiri kepada para wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Ia pun mencontohkan Kota Beijing di Tiongkok yang telah menerapkan konsep wisata halal ini.
“Saya pernah ke Beijing. Di Beijing itu ada restoran halal, ada tempat salat. Layanannya itu dari (Pemerintah Kota) Beijing, sehingga banyak saya lihat (wisatawan) dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan dari beberapa negara lain itu banjir ke sana dan mereka nyaman,” ungkapnya.
Inilah konsep yang menurut Wapres disebut sebagai wisata halal, yang sebenarnya sangat menguntungkan tempat wisata itu sendiri. Contoh lainnya adalah obyek wisata Nami Island di Korea Selatan.
Baca Juga: Investasi Asing Berbondong-bondong Kabur dari Indonesia: Bagaimana Presiden Jokowi Bertahan?
“Bahkan saya pernah ke Korea Selatan, di sana itu ada Nami Island, di situ ada restoran halal, ada musala, padahal itu tempat orang datang dari seluruh dunia. Nah, itu artinya mereka memang menyiapkan layanan halal seperti itu,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Wapres menegaskan bahwa penyediaan layanan syariah adalah konsep yang dipakai untuk mewujudkan wisata halal, bukan mensyariahkan wisatanya. “Nah, ini yang memang kita kembangkan di daerah-daerah itu,” tegasnya.
Sebagai contoh, kata Wapres, di Lombok, Nusa Tenggara Barat saat ini sudah mulai ada pendidikan pariwisata bagi santri melalui balai latihan kerja (BLK) di pesantren-pesantren yang salah satu tujuannya untuk mencetak para pemandu wisata halal.
Baca Juga: DPR Pertahankan RUU Kontroversial, Formappi: Perburuk Kinerja Bidang Legislasi
“Santri dididik untuk bagaimana dia menjadi pemandu wisata. Nah, ini dalam rangka mengembangkan wisata halal,” ucapnya.
Di samping penyediaan tenaga kerja yang mengerti syariah, menurut Wapres, berbagai fasilitas pelayanan syariah yang mendukung wisata halal juga akan terus dikembangkan.
“Bahkan kita ingin mengembangkan selain travel halal juga semua fasilitas, termasuk spa halal. Itu yang akan kita lakukan dan sudah mulai di beberapa daerah,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
