Beritaneka.com—Wakil Presiden Republik Indonesia 2019-2024 KH. Ma’ruf Amin menitipkan harapan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rangka terselenggaranya Rakernas PKS tahun 2022.
“Saya harapkan PKS terus mempromosikan Islam yang damai, moderat, dan wasathiyah. Sehingga menjadi benteng pertahanan dari paham-paham radikal terorisme,” pesan KH. Ma’ruf.
KH. Ma’ruf meminta PKS untuk bisa mengoptimalkan segenap kontribusinya dalam menghadapi tantangan kondisi Indonesia saat ini.
“Saat ini bangsa kita tengah menghadapi tantangan berat yang membutuhkan kerja sama untuk menanganinya. Sebagaimana tema Rakernas PKS, Semangat Transformasi dan Kolaborasi, saya minta PKS mengoptimalkan segenap kontribusinya,” ujar KH. Ma’ruf.
Baca juga: Pindah Ibu Kota, PKS: Memperbanyak Kasus ‘Layangan Putus’
KH. Ma’ruf mengatakan kontribusi tersebut dapat berperan dalam memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19 dan menjaga keutuhan NKRI.
“Dengan berperan aktif melahirkan gagasan-gagasan inovatif dan terus berkolaborasi dengan elemen bangsa lainnya, baik untuk memulihkan Indonesia dari Covid-19 maupun untuk menjaga keutuhan NKRI,” ucap KH. Ma’ruf.
Dalam videonya KH. Ma’ruf juga mengucapkan kontribusi PKS dalam membangun demokrasi Indonesia.
“Terimakasih atas kontribusi PKS dalam membangun demokrasi indonesia selama ini. Sebagai partai yang memiliki kader yang solid hingga ke akar rumput saya harapkan mampu menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi dan kesehatan rakyat,” ungkap dia.
Baca juga: Fokus Garap Perekonomian, PKS Minta Pemerintah Sejahterakan Rakyat
KH. Ma’ruf memberikan ucapan untuk PKS dan berharap lewat Rakernas dapat menghasilkan kontribusi positif.
“Akhir kata saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejhatera 2022. Semoga Rakernas ini mampu menghasilkan kontribusi positif dalam transformasi Partai Keadilan Rakyat sebagai Partai Pelayan Rakyat,” kata KH. Ma’ruf.
Baca juga: PKS: Aturan Mendagri Terkait Aplikasi PeduliLindungi Kontraproduktif
Beritaneka.com—Peningkatan penyebaran Varian Omicron Covid-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta terus terjadi. Untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih masif lagi, diperlukan antisipasi dari seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya Banten, dimana beberapa kabupaten dan kotanya terhubung dengan wilayah Jabodetabek.
“Karena Omicron itu sudah mulai meningkat khususnya di daerah Jabodetabek, dan Banten ini beberapa kabupaten/kotanya tersambung terutama Tangerang Raya, maka saya minta antisipasi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dilansir dari laman resmi Setwapres, Jumat (21/1).
Baca juga: Wapres Tekankan Penguatan Tata Kelola Dana Sosial Syariah
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi.
“Selain penerapan protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi, termasuk sudah mulai booster dan juga penerapan Peduli Lindungi di daerah-daerah dimana terjadi mobilitas,” imbuh Wapres.
Terkait kebijakan Pertemuan Tatap Muka (PTM) 100 persen di sekolah-sekolah, Wapres mengungkapkan bahwa hal tersebut memiliki fleksibilitas dan akan disesuaikan sesuai dengan kondisi terkini yang dihadapi.
“Semua itu kan sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Kalau terjadi [kasus)] meninggi ya tentu akan kita perketat. Kalau sudah turun baru kita longgarkan termasuk PTM,” jelas Wapres.
Baca juga: Wapres: Berbasis Riset, UMKM Bisa Tumbuh Besar
“Jadi sampai hari ini memang belum diubah peraturannya, tapi kalau ada sesuatu maka kemudian kita akan segera sesuaikan,” tambahnya.
Sehingga, lanjut Wapres, terdapat kemungkinan adanya perbedaan kebijakan di daerah-daerah seperti halnya kebijakan tentang PPKM, menyesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.
“Kita akan terus sesuaikan dengan kondisi. Apabila situasi masih terkendali, tidak apa 100 persen. Tapi daerah-daerah tertentu mungkin ya itu akan kita sesuaikan nanti,” ungkap Wapres.
“[Penyebaran] Omicron yang tinggi kan tidak semua daerah. Nah, mungkin kita akan lihat beberapa waktu ini terutama memasuki Februari yang diduga akan terjadi lonjakan. Akan kita sesuaikan terus,” pungkasnya.
Beritaneka.com—Ekonomi dan keuangan syariah diyakini menjadi salah satu pilar dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Permasalahan sosial ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 pun dilakukan dengan dana sosial syariah.
Untuk itu, diperlukan penguatan tata kelola dana sosial syariah sebagai upaya kolaboratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dibutuhkan tata kelola yang baik, yang tidak terlepas dari peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat dan dana sosial syariah nasional lainnya sesuai amanat undang-undang,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dilansir dari laman resmi Setrtariat Wapres, Rabu (19/01/).
Baca juga: Wapres: Berbasis Riset, UMKM Bisa Tumbuh Besar
Menurut Wapres, berbagai permasalahan kemisikinan, terutama kemiskinan ekstrem dan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat diatasi melalui dana filantropi syariah.
“Dana filantropi syariah nasional memiliki potensi yang sangat besar. Dana sosial dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial-ekonomi nasional,” tutur Wapres.
Menutup sambutannya, Wapres mengharapkan agar pelayanan aktivitas zakat kepada masyarakat menjadi semakin efektif dan efisien, serta peranan BAZNAS dapat semakin luas.
“Saya juga berharap agar peran BAZNAS semakin luas, dan layanan kepada masyarakat pemberi dan penerima zakat menjadi semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Baca juga: Wapres: Khittah NU Permanen untuk Perbaikan Umat
Sebelumnya, Ketua BAZNAS Noor Achmad menyampaikan akan menjalankan program BAZNAS dengan konsisten sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kepercayaan para muzakki dan mustahik, dan akan kami laksanakan program kami dengan konsisten dan konsekuen,” tegas Noor.
Sebagai informasi, zakat kembali dikuatkan di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, regulasi zakat dikuatkan melalui lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 yang merupakan langkah awal pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian, sebagai implementasi undang-undang tersebut maka dibentuklah BAZNAS dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 di masa pmerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh yang berperan pada bidang zakat, diberikan penghargaan dengan kategori Penerima Award Life Time Achievement Zakat Indonesia kepada Presiden Peletak Zakat Indonesia B. J. Habibie yang diwakili oleh Ilham Habibie, sedangkan Alissa Wahid dan Yenny Wahid mewakili Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sekaligus sebagai Bapak Amil Zakat Indonesia.
Baca juga: MUI Dibubarkan? Wapres: Tuntutan Tidak Rasional
Adapun Kategori Tokoh Pendukung Gerakan Zakat Indonesia diberikan kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Mahfud MD, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Pratikno, Yaqut, Tito Karnavian, Sandiaga Uno, Bambang Brodjonegoro, Erick Thohir.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, beserta jajaran pengurus BAZNAS.
Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Ahli Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.
Beritaneka.com—PT Paragon Technology and Innovation saat ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur komestik terbesar di Indonesia.
Perusahaan yang menaungi merek produk kecantikan Wardah ini bermula dari sebuah bisnis rumahan, kini ia tumbuh menjadi perusahaan besar karena usahanya bukan hanya berbasis pasar tetapi juga riset.
“PT Paragon Technology and Innovation yang sangat besar ini, merupakan industri yang saya lihat memang berbasis riset (penelitian), bukan hanya berbasis pasar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, seperti dilansir dari laman resmi Setwapres, Jumat( 31/12).
Baca juga: Wapres: Produk Pasar Modal Syariah Tumbuh di Tengah Pandemi
Lebih lanjut, Wapres bercerita bahwa dirinya mengetahui perkembangan Paragon yang semula masuk kategori UMKM hingga saat ini menjadi korporasi besar.
“Saya tahu ketika pada awal-awal, perusahaan ini bergerak sekitar 1999 masih di rumah, tapi setelah 22 tahun sudah menjadi perusahaan yang besar,” tuturnya.
Untuk itu, Wapres berharap model bisnis Paragon yang dikenal dengan produk Wardah-nya ini bisa menjadi contoh bagi UMKM-UMKM di tanah air. Khususnya dilihat bagaimana Paragon terus berinovasi dalam usahanya.
“UMKM itu bisa menjadi besar asal dia betul-betul terus melakukan inovasi dan dengan tekun melakukan upaya-upaya, tidak hanya berorientasi pada pasar tapi juga pada riset,” tegasnya lagi.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
Hingga kini, sambung Wapres, Paragon terus melakukan riset untuk menghasilkan produk-produk kecantikan yang berkualitas dan memperluas jangkauan pasarnya hingga ke luar negeri.
“Produknya berkembang dari semula Wardah, ada make over, emina, kahf dan sekarang sedang dipelajari untuk pasar di negara-negara yang bercuaca ekstrem panas atau pun ekstrem dingin, sehingga produknya nanti tidak bermasalah dan bisa diterima,” papar Wapres.
“Bahkan juga dalam negara-negara yang maju dengan kualitas yang mereka harapkan, juga bisa dilakukan (pengembangan) produk yang terus dilakukan melalui riset,” imbuhnya.
Namun, kata Wapres, dalam perkembangannya saat ini masih terdapat tantangan yang dihadapi tidak hanya oleh Paragon tetapi juga pemerintah, yakni bahan baku produksi yang masih mengandalkan produk impor.
“Tapi ada yang saya sayangkan yaitu bahwa ternyata produk bahan bakunya, hulunya, ini masih impor. Oleh karena itu ini jadi tantangan pemerintah untuk bagaimana mendorong lahirnya industri hulu untuk kosmetik ini,” ujarnya.
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
Untuk itu, Wapres berharap ke depan dapat didorong munculnya industri hulu kosmetik dengan memanfaatkan bahan-bahan baku dari dalam negeri.
“Saya kira bahan-bahan bakunya banyak (di dalam negeri), tetapi bagaimana kita mendorong supaya industri hulunya itu bisa kita siapkan di sini, jadi ini tantangannya ke depan,” pungkasnya.
Beritaneka.com—Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam memiliki khittah untuk dapat menuntun umat kepada kebaikan. Untuk mewujudkan khittah tersebut, diperlukan khutwah berupa langkah-langkah dinamis yang sesuai dengan situasi, lingkungan dan kondisi yang dihadapi. Kedua langkah tersebut, memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.
“Khittah itu permanen, sedangkan khutwah itu perubahan-perubahan yang tidak keluar dari garis khittah. Sasarannya menuju upaya ishlahul ummah, yaitu perbaikan masyarakat,” ucap Wakil Presiden, seperti dilansir dari laman resmi Wapres, Kamis (23/12/21).
Baca juga: MUI Dibubarkan? Wapres: Tuntutan Tidak Rasional
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai khittah NU, diantaranya dakwah, pendidikan, dan peraturan perundang-undangan.
“Maka, keadaan negara kita sebagai negara demokrasi yang kemudian menggunakan lembaga demokrasi sebagai saluran penyampaian aspirasi, salah satunya dapat melalui partai politik,” urai Wapres.
Wapres pun mengungkapkan, NU sebagai sebuah organisasi yang berkomitmen untuk memberikan kemaslahatan pada masyarakat memiliki tanggung jawab dalam mencapai tujuan perubahan masyarakat yang lebih baik dari sisi keagamaan maupun kemasyarakatan.
“Nahdlatul Ulama merupakan organisasi perbaikan, maka Nahdlatul Ulama dapat disebut sebagai gerakan ulama untuk memperbaiki umat, baik aspek keagamaannya maupun aspek kemasyarakat,” ungkap Wapres.
Baca juga: Wapres: Produk Pasar Modal Syariah Tumbuh di Tengah Pandemi
Menutup sambutannya, Wapres berpesan kepada seluruh pengurus NU untuk terus memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara melalui langkah antisipatif terhadap tantangan yang menanti dan penyiapan sumber daya manusia unggul sebagai upaya menghadapi perkembangan informasi dan teknologi yang sifatnya dinamis.
“Jadi, tantangan kita ke depan memang lebih kompleks dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Maka, NU harus menyiapkan langkah antisipasi dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi perubahan tersebut agar menjadi sumber kekuatan agar dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara,” pungkas Wapres.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
Sejalan dengan Wapres, Ketua Yayasan Garuda Bumandhala Taufik R. Abdullah menyampaikan bahwa khittah bagi NU merupakan sebuah pedoman atau acuan di dalam segala aspek kehidupan.
“Khittah NU yang maknanya garis perjuangan NU dan secara normatif didefinisikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan berperilaku bagi warga NU di dalam berkhidmat di segala aspeknya,” jelas Taufik.
Hadir pada acara launching buku diantaranya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, Ketua Yayasan Garuda Bumandhala Taufiq R. Abdullah, Penulis buku Historiografi Khittah dan Politik Nahdlatul Ulam Ahmad Baso, Penulis Kitab Tuhfatul Qoshi Waddani Biografi Syekh Nawawi Al Bantani Zulfa Mustofa dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad.
Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, serta Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub, Asrori K., dan Yusro Santoso.
Beritaneka.com—Beberapa hari belakangan terdapat tuntutan di masyarakat untuk pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) akibat dugaan terorisme. Hal ini berawal dari adanya penangkapan tiga orang terduga teroris yang disinyalir menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Salah seorang dari kegita tersangka adalah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak rasional.
“Akhir-akhir ini itu banyak atau ada sekelompok yang menginginkan supaya MUI itu dibubarkan. Seperti banyak jawaban yang diberikan oleh para tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan negara, tuntutan itu memang sangat tidak rasional. Saya sependapat itu dengan pendapat para tokoh itu,” ungkap Wapres dalam keterangan persnya, dikutif JUmat(26/11).
Baca juga: Wapres: Produk Pasar Modal Syariah Tumbuh di Tengah Pandemi
Wapres menilai, apabila ada masalah di dalam sebuah organisasi, maka yang harus segera dibenahi adalah masalahnya, bukan pembubaran organisasi.
“Jangan karena satu orang, namanya penyusupan di mana-mana ada penyusupan itu. Jadi, bukan rumahnya yang dibakar tapi ya tikusnya itulah,” tegas Wapres.
Lebih lanjut Wapres pun menguraikan beberapa wujud nyata komitmen MUI dalam pemberantasan terorisme, mulai dari pembuatan fatwa hingga menginisiasi dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
“Dalam kaitan dengan soal terorisme, saya kira MUI pagi-pagi sudah membuat fatwa tentang terorisme sebagai Tindakan yang haram dan tidak termasuk jihad. Fatwa inilah kemudian yang dijadikan sebagai rujukan, referensi dari berbagai upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme. Dan MUI tidak hanya membuat fatwa, tapi juga membuat lembaga yang menanggulanginya, namanya Tim Penanggulangan Terorisme (TPT), yang ketuanya juga saya sendiri. Saya sendiri yang mengetuai itu,” urai Wapres.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
“Ketika itu penanggulangan terorisme negara masih dalam bentuk desk terorisme di Menkopolhukam. TPT ini bersama dengan desk terorisme itu terus melakukan upaya-upaya sosialisasi dalam rangka menangkal terorisme, menangkal radikalisme, bahkan MUI bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya, bersama dengan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam, menginisiasi lahirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” tambahnya.
Menutup keterangan persnya, kembali Wapres menegaskan bahwa ia mendukung dilakukannya penegakkan hukum yang adil dan sesuai ketentuan terhadap siapapun yang melakukan tindak kejahatan, termasuk terorisme.
“MUI mendukung supaya penanggulangan atau penindakan terhadap mereka yang terlibat terorisme. Siapapun dia. Walaupun itu misalnya anggota pengurus MUI, kalau dia teroris ya harus [dihukum],” pungkas Wapres.
Beritaneka.com—Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, keuangan syariah memiliki potensi dan ruang tumbuh yang besar di Indonesia. Seperti halnya pasar modal syariah yang tetap mencatatkan pertumbuhan secara konsisten di tengah pandemi Covid-19.
“Saya mendapat laporan bahwa meskipun di tengah pandemi Covid-19, produk pasar modal syariah terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, seperti pada sukuk negara dan reksa dana syariah,” ujar Wapres, seperti dilansir dari laman resmi Setwapres, Senin (15/11).
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: SDM Unggul Kunci Menangkan Persaingan Global
Menurut Wapres, salah satu keunggulan dari pasar modal syariah ini, adalah proses transaksi saham yang secara end to end telah memenuhi prinsip syariah.
“Hal ini harus terus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal syariah Indonesia semakin kuat,” pesannya.
Wapres mengapresiasi berbagai pihak terkait atas segala inovasi dan upaya yang telah dilakukan dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di tanah air.
“Upaya-upaya tersebut antara lain berupa penerbitan 11 peraturan OJK, dan 25 fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah, serta penerbitan Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024 oleh OJK,” urai Wapres.
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
“Kesemuanya itu merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, agar berbagai upaya pengembangan pasar modal syariah dapat terlaksana dengan lebih terarah,” imbuhnya.
Selain itu, Wapres juga berharap berbagai produk filantropi Islam yang terintegrasi dengan efek syariah di pasar modal syariah Indonesia, seperti sukuk wakaf, zakat saham, dan wakaf saham, dapat terus lebih dikembangkan.
“Securities Crowdfunding (SCF) berbasis syariah sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM juga perlu terus dikembangkan, terutama untuk mendorong bangkitnya kembali UMKM pasca pandemi Covid-19,” pungkasnya
Beritaneka.com—Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan bangsa yang bermartabat. Sebab, dengan pendidikan, dapat terbentuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik yang dapat menjadi faktor penentu kemajuan suatu bangsa. Untuk itu pemerintah menempatkan pembangunan SDM unggul melalui pendidikan sebagai prioritas nasional.
“SDM unggul merupakan kunci untuk memenangkan persaingan global,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, seperti lansir dari laman resmi Wapres, Selasa (07/09).
Wapres menjelaskan, SDM unggul harus menjadi tag line nasionalisme para milenial yang akan membawa tongkat estafet kemajuan bangsa Indonesia. Untuk itu, para mahasiswa baru harus dapat mewujudkan semangat nasionalisme tersebut sehingga memiliki keunggulan kompetitif secara global namun tetap berpijak pada jati diri dan kearifan lokal.
“Anda semua dituntut punya kemampuan bersaing pada tingkat global, tetapi hati dan jati diri Anda tetap harus melekat sesuai dengan identitas dan akhlak insan nusantara,” ungkap Wapres.
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
Disisi lain, Wapres pun menguraikan data Angkatan Kerja BPS bulan Februari 2021. Data tersebut mencatat bahwa dari sekitar 137 juta pekerja hanya 13,3 juta orang atau sekitar 10 persen yang lulusan jenjang pendidikan tinggi.
“Hal ini tentu berkorelasi erat dengan kualitas, produktivitas serta daya saing Indonesia,” tegasnya.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Pers Agar Berempati Di Tengah Pandemi
Oleh karena itu, Wapres mengimbau kepada mahasiswa baru agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diperoleh untuk menikmati pendidikan tinggi ini sebagai karunia Allah dengan menunjukkan semangat belajar dan bekerja keras sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dengan hasil memuaskan.
Namun, lanjut Wapres, perlu diingat juga bahwa sebagai intelektual, para mahasiswa harus senantiasa menjunjung tinggi moralitas dan menghargai keragaman sosial.
“Dunia tidak akan menjadi lebih baik hanya karena banyak orang cerdas, tetapi lebih karena terjaganya moralitas dan kohesi sosial yang baik,” pungkasnya.
Beritaneka.com—Pemerintah tengah fokus berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Menurut data BPS ada 4 persen orang miskin ekstrim dari total penduduk Indonesia atau sekitar 10,86 juta jiwa. Pemerintah targetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.
Program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem menyasar penduduk miskin ekstrem di 25 provinsi dan 212 kabupaten/kota di Indonesia. Namun, Presiden meminta Wapres dan para menteri untuk fokus di tujuh provinsi terlebih dahulu, yakni Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
“Jadi kemiskinan ekstrem itu sebenarnya ada di 25 provinsi dan berada di 212 kabupaten/kota, tapi arahan Presiden Jokowi, karena yang bertanggungjawab mengkoordinasi ini adalah Wapres, Presiden meminta kepada Wapres dan Menteri-Menteri untuk fokus di 7 provinsi dulu,” ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, seperti dilansir di web resmi Wapres, Selasa (31/08).
Baca juga: Angka Kemiskinan Ekstrim Masih Besar, Wapres: Perlu Sinergi Semua Pihak
Alasan dipilihnya 7 provinsi tersebut, Masduki menjelaskan bahwa hal ini didasari keterbatasan dana dan ketujuh provinsi tersebut dinilai memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan. Diibaratkan hujan dengan air yang terbatas, kata Masduki, tentu tidak maksimal membasahi seluruh area yang luas, sehingga perlu fokus di daerah tertentu dahulu agar hasilnya optimal.
“Ibarat hujan menyirami, kalau semua tempat dengan air yang terbatas, maka tidak semuanya akan basah. Maka harus dilakukan focusing. Focusing-nya di 7 provinsi itu, dan memang relatif cukup signifikan kemiskinan ekstrem di daerah itu,” jelasnya.
Dari 7 provinsi yang terpilih tersebut, tutur Masduki, nantinya akan diambil 5 kabupaten/kota dari masing-masing provinsi, sehingga secara total fokus penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini akan menyasar 35 kabupaten/kota. Menurutnya pemilihan kabupaten/kota ini didasarkan pada data BPS.
“Jadi nanti setelah tahun ini ada di 7 provinsi, maka berikutnya akan ke provinsi-provinsi yang lain dari 25 provinsi itu, dan itu ditargetkan sampai 2024,” jelasnya.
Konsolidasi Data
Dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem utamanya di 7 provinsi yang menjadi fokus tahun ini, menurut Masduki, Wapres menekankan pentingnya konsolidasi dan pembaharuan data.
“Yang diminta oleh wapres itu sebenarnya ada konsolidasi data, updating data. Karena banyak sekali data ini masih perlu dikonsolidasi, perlu diupdate. Contoh, sekarang akibat pandemi itu banyak juga orang-orang yang miskin baru, orang yang ditinggal mati suami/istri itu akan (bisa) menjadi miskin, anak-anak apalagi, anak-anak yatim juga makin banyak. Nah ini harus dikonsolidasi,” jelasnya.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Pers Agar Berempati Di Tengah Pandemi
Terkait konsolidasi data ini, kata Masduki, Wapres meminta Menteri Sosial (Mensos) untuk menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurutnya, DTKS ini bukan data umum dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) atau lembaga survei penduduk, tetapi data yang benar-benar menyasar rumah tangga.
“Ini diminta ke Mensos agar berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain, salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ungkapnya.
Beritaneka.com—Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta perhatian semua kalangan fokus menangani angka kemiskinan ekstrim yang jumlahnya masih besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa.
Untuk mengatasinya, diperlukan sinergi kementerian dan lembaga terkait di dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mecapai nol persen pada tahun 2024.
“Jadi, yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta jiwa ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem,” ucap Wapres Ma’ruf Amin seperti dimuat di laman resmi wapres, Kamis (26/08).
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin: Pers Agar Berempati Di Tengah Pandemi
Wapres menjelaskan saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga melaksanakan program yang dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga dan kelompok program peningkatan produktivitas masyarakat yang diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Dalam jangka panjang itu 2024, kita harus menyelesaikan seluruhnya. Ini terdiri dari dua program kita dalam penanggulangan kemiskinan, pertama adalah subsidi/bantuan, yang kedua adalah program pemberdayaan,” jelas Wapres.
Wapres mengakui bahwa tidak mudah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem ini, namun Wapres optimis bahwa target tersebut dapat tercapai.
“Ini memang bukan hal yang mudah ya 2024 itu menjadi nol persen pada kemiskinan ekstrem ini. Namun, dalam jangka panjang hingga 2024 itu, kita harus menyelesaikan seluruhnya melalui program pemberdayaan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Wapres.
Menutup arahannya, Wapres menunjuk Menteri Koordinator PMK agar dapat mengoordinasikan pembentukan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk dapat memudahkan dalam memantau dan mengendalikan program yang diupayakan kementerian dan lembaga yang terkait.
“Saya minta kepada Pak Menko PMK untuk dapat mengoordinasikan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Ini penting ya,” tegasnya.
“Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, nol persen untuk kemiskinan di tahun 2024 pasti akan kita capai,” harapnya.
Baca juga: Wapres: Perbaiki Data Penerima dan Percepat Distribusi Bantuan Sosial
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi menuturkan strategi konsolidasi pengurangan beban pengeluaran, seperti pemetaan seluruh bansos yang diintegrasikan menggunakan satu sumber data, menghitung kembali nilai bansos yang diberikan, pemberian kuota alokasi bansos mempertimbangkan tingkat kemiskinan daerah, serta adanya sinergi program pemberdayaan yang ada di kementerian/lembaga terkait dengan sasaran intervensi yang sama.
“Perlunya adanya fokus, bukan hanya tempat, namun bagaimana kementeran/lembaga yang memiliki program diberi tugas untuk wilayah tertentu, tidak harus disebar nasional, sehingga jumlah yang anggaran terbatas di masing-masing kementerian/lembaga dapat memenuhi daya ungkit,” tutur Muhadjir.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya memberikan bantuan saja, namun juga dengan upaya memberdayakan masyarakat untuk dapat berusaha agar mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik
“Kalau kita hanya mengandalkan bantuan, maka kita tidak akan cukup. Bantuan memang harus diberikan pada orang yang memang tidak bisa bergerak, misalkan lansia miskin, janda dengan anak yaitm. Tapi kalau mereka masih bisa diajak kerja, maka mereka harus berusaha. Ini yang coba kami lakukan,” tegas Risma.
