Beritaneka.com—Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan, kelayakan uji emisi kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 akan menjadi syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 nanti.
“Uji emisi itu menjadi salah satu persyaratan pembayaran pajak kendaraan di 2023,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, belum lama ini.
Sambodo menyebutkan, PP Nomor 22 tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 akan diberlakukan pada 2023, karena peraturan pemerintah baru akan berlaku dua tahun setelah ditetapkan.
Baca Juga: DJBC: Kawasan Industri Rokok Akan Dibangun di Garut dan Malang
“PP itu berlaku dua tahun sejak tanggal ditetapkan,” kata Sambodo. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sepakat menunda penerapan tilang emisi kendaraan bermotor di Ibu Kota.
Sambodo mengungkapkan, ada beberapa alasan penundaan kebijakan tersebut, salah satunya adalah kesiapan fasilitas untuk uji emisi kendaraan bermotor.
Pemeriksaan emisi kendaraan bermotor rencananya akan diberlakukan untuk kendaraan yang berusia di atas tiga tahun dan menurut data Polda Metro Jaya ada 14 juta motor dan 4,5 juta mobil di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun.
“Dibutuhkan sekitar 500 lebih bengkel uji emisi untuk roda empat dan sekitar 1.400 uji emisi untuk roda dua untuk bisa ‘cover’ seluruh kendaraan di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun,” ujar Sambodo.
Meski penerapan tilang ditunda pihak kepolisian akan tetap menggelar pemeriksaan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Apabila ditemukan kendaraan tak lulus uji emisi, maka akan diarahkan untuk melakukan uji emisi gas buang di bengkel-bengkel tersertifikasi.
“Tapi ini sifatnya baru berupa teguran, jadi belum tilang,” kata Sambodo.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta resmi menunda penerapan sanksi denda bagi pengendara yang belum uji emisi atau kendaraannya tidak lulus uji emisi yang sedianya dilakukan pada 13 November 2021.
Jumlah kendaraan bermotor yang sudah melakukan uji emisi baru mencapai sekitar 10-15 persen. Hingga saat ini, baru ada 254 bengkel uji emisi kendaraan roda empat dan 15 untuk roda dua.
Baca Juga: GIIAS 2021, Tahun Ini Penjualan Mobil Ditarget 850.000
Dia menargetkan penambahan bengkel, baik roda empat dan roda dua yang melakukan uji emisi hingga mencapai 500 bengkel/kios uji emisi. Di saat yang bersamaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga akan melakukan koordinasi dengan daerah tetangga mengingat mobilitas yang tinggi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi tilang pada Januari 2022.
Beritaneka.com—Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE, Tangerang dibuka Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Penjualan mobil ditargetkan dapat menembus angka 850.000, setelah tahun lalu anjlok karena tekanan pandemi hingga 530.000.
“Dari segi sektor otomotif dilaporkan tahun kemarin angka total [penjualan] 530 ribu. Tahun penjualan ini bisa mencapai 850.000,” kata Airlangga saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 di ICE, Tangerang.
Kini, industri otomotif kembali bergairah seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan kesehatan.
Airlangga mengatakan, dari jumlah tersebut angka ekspor dapat mencapai 300.000 unit. Pencapaian tersebut tidak lepas dari insentif fiskal berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah yang berlaku hingga Desember 2021.
Baca Juga: DJBC: Kawasan Industri Rokok Akan Dibangun di Garut dan Malang
Anggaran untuk insentif tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp2,27 triliun dengan realisasi sebesar Rp1,37 triliun yang dinikmati oleh enam pabrikan kendaraan bermotor.
Faktor pendukung lain yakni penerapan kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) oleh Kementerian Perindustrian yang dinilai mampu mengerek utilisasi kapasitas produksi meski di tengah pandemi.
Hasilnya tercermin dari pencapaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai angka rekor 57,2 pada Oktober 2021. Dengan sejumlah indikator tersebut, Airlangga optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV dapat menembus 5 persen, sehingga menghasilkan angka kumulatif di atas 4 persen sepanjang tahun ini.
Beritaneka.com—Diretorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menambah pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu untuk menekan peredaran rokok ilegal. Saat ini, KIHT baru ada di Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Kudus, Jawa Tengah.
Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai Tubagus Firman Hermansjah menjelaskan, KIHT terpadu akan menjadi wadah bagi produsen rokok menjadi legal. Rencananya, KIHT terpadu itu akan dibangun di Garut, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur.
“KIHT ini menyediakan berbagai kemudahan, baik di bidang perizinan, kegiatan berusaha, dan lain sebagainya sehingga perlu dilakukan komunikasi dengan pengusaha rokok ilegal sehingga dapat bergabung ke dalam KIHT,” kata Firman, seperti kami kutip hari ini.
Baca Juga: DPR Dukung Kerjasama Internasional untuk Ketahanan Ekonomi
Firman mengatakan, DJBC memiliki sejumlah kriteria dalam memiliki lokasi pembentukan KIHT terpadu. Garut dipilih karena menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar dan terbaik di Jawa Barat.
Menurutnya, tembakau Garut saat ini menjadi komoditas yang menarik bagi para perusahaan rokok, baik yang perusahaan rokok besar maupun rokok kecil.
Sementara itu, Malang dipilih karena terdapat beberapa perwakilan pengusaha rokok di wilayah tersebut. Jika terdapat KIHT, DJBC akan dapat mendorong semua pengusaha rokok berproduksi secara legal sehingga rokok ilegal akan menghilang.
Pembentukan KIHT terpadu diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/2020. Pada KIHT terpadu, DJBC akan hadir memberikan pelayanan, pembinaan industri, serta mengawasi produksi dan peredaran hasil tembakaunya.
KIHT terpadu juga akan menjadi kawasan tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang produksi. DJBC juga dapat memberikan fasilitas cukai untuk produsen rokok, misalnya penundaan pelunasan pita cukai.”Diharapkan KIHT memiliki manfaat ekonomi yang besar dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Firman.
Baca Juga: Perlu Kepastian, DPR Himbau SE Penghapusan PCR Bagi Penumpang Pesawat Diterbitkan
Hingga September 2021, DJBC telah melakukan 10.866 kali penindakan terhadap barang kena cukai ilegal. Penindakan terhadap rokok ilegal menempati posisi tertinggi, diikuti barang lain seperti minuman keras dan narkotika.
Beritaneka.com—Ijtima Ulama MUI meminta kepada Pemerintah mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Pemerintah harus mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Baca juga: Bantu Masyarakat, Gernas MUI Buka Layanan Kosultasi Agama Terkait Covid-19
MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan kontroversi.
“ Karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” ujar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.
Baca juga: Pasca MoU dengan MUI, ACT Ajak MUI Resmikan Pabrik Air Minum
MUI menilai, ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman.
Beritaneka.com—Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu hadir dalam acara Dialog Kebangsaan dengan tema Bela Negara Tanggung Jawab Bersama yang diadakan di aula DPP PKS, Kamis (10/11/2021)
Ryamizard hadir tidak lama setelah kedatangan Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri yang hadir lebih dulu di MD Building DPP PKS.
“Bela negara sebagai pondasi kekuatan bangsa yang menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri,” ujar Ryamizard, seperti dilansir dari laman resmi PKS, Kamis (11/11).
Baca juga: Masuki Era ‘Living with Covid-19’, PKS: Pemerintah Perlu Restorasi Hak Rakyat
Ia menuturkan, bela negara menjadi bagian dari karakter jati diri bangsa untuk membangun daya tangkal menghadapi berbagai ancaman yang mengancam bangsa.
“Bela negara merupakan tekad sikap merupakan perilaku bela negara yang menjadi bagian dari karakter jati diri bangsa, kesadaran bela negara penting menjadi landasan sikap dan perilaku bangsa Indonesia untuk membangun daya tangkal bangsa untuk menghadapi ancaman,” tutur Ryamizard.
Baca juga: Kenaikan Tarif PNBP Perikanan, PKS Nilai Beratkan Nelayan
Mantan kepala Staf Angkatan Darat itu juga menjelaskan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia selain ancaman fisik juga ancaman non fisik, Ryamizard menegaskan ideologi komunisme masih terus diwaspadai kebangkitannya.
“Disamping ancaman fisik kita juga menhadapi ancaman non fisik, khususnya kepada ideologi Pancasila yang mengancam keutuhan nasional, ancaman berupa serangan ideologis, diantaranya liberal, komunis, soailis dan radikal agama,” kata dia.
“Memang PKI sudah bubar, tapi ancaman itu harus diwaspadai, paling tidak mewapsadai balas dendam, saya ketika jadi Menhan terus mewaspadai itu, ancaman ideologis ini yang saya sebut sebagai perang modern,” pungkas Ryamizard.
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR mendukung penguatan kerja sama internasional untuk ketahanan ekonomi yang lebih besar dan pemulihan ekonomi yang inklusif serta percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas.
“Masalah ekonomi dan perdagangan global menjadi perhatian utama untuk memastikan rebound positifnya setelah hampir dua tahun lesu karena pandemi. Kami harus mengubah krisis ekonomi global yang berlangsung menjadi peluang sempurna untuk bersatu dengan kerja sama yang lebih kuat dari sebelumnya,” ujar Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Yohanis Fransikus Lema.
Anggota Komisi IV DPR RI ini juga mengucapkan terima kasih karena APPF telah mengakomodasi dua rancangan resolusi DPR RI tentang penguatan kerjasama internasional untuk ketahanan ekonomi yang lebih besar dan pemulihan ekonomi yang inklusif serta percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas.
Baca juga: Dasar Hukum tidak Jelas, Legislator DPR Kritisi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021
Politisi PDI-Perjuangan itu menekankan dampak negatif pandemi terhadap ekonomi global seperti meningkatnya permintaan dan gangguan rantai pasokan, aktivitas investasi yang lesu, utang yang membengkak, kontraksi perdagangan dan pariwisata.
“DPR RI juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk memperkuat multilateralisme, solidaritas dan kerja sama global dalam menangani pandemi dan dampaknya. Serta mendorong sepenuhnya untuk mengambil langkah-langkah ekonomi hijau untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan, pembangunan yang lebih cepat, dan masyarakat manusia yang lebih inklusif,” imbuh Ansy Lema.
Baca juga: Solusi Efektif, Pimpinan DPR Setuju Bentuk Pansus Masalah Garuda Indonesia
Sementara itu, Anggota BKSAP DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyadari peran penting digitalisasi, inovasi, dan teknologi dalam mendorong ketahanan UMKM, khususnya di masa pandemi. Mengubah pandemi menjadi percepatan inovasi dan digitalisasi kolaboratif. “Pentingnya memastikan keamanan siber dan perlindungan data pribadi serta hal-hal terkait,” tukas politisi Partai NasDem itu.
Berdasarkan penekanan tersebut, DPR RI menurut Ratih menekankan rancangan untuk mendesak negara-negara Anggota APPF untuk memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan yang meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan UMKM; juga mengambil tindakan untuk percepatan konektivitas digital di wilayah.
“Kami mendorong kerja sama yang lebih luas di kawasan untuk mengadvokasi kesadaran tentang manfaat masyarakat digital serta pendidikan dan inklusi digital untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital,” pungkas Anggota Komisi XI DPR RI itu
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengajak para mahasiswa Indonesia untuk mengabdi desa. Dia menegaskan jika desa adalah masa depan Indonesia.
Hal itu disampaikan Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar-saat memberikan orasi ilmiah dalam wisuda Universitas Yudharta Pasuruan, Jawa Timur pada Minggu (7/11/2021). Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengajak 496 wisudawan dan wisudawati Universitas Yudharta Pasuruan untuk terlibat dalam percepatan pembangunan desa-desa di Indonesia.
“Bahwa hari ini, adik-adik wisudawan, desa-desa kita di Indonesia itu betul-betul menunggu kehadiran adik-adik semua. Kenapa? Karena banyak potensi yang sudah siap di desa yang ketika dikelola oleh kader-kader potensial semacam adik-adik ini akan terjadi percepatan pembangunan yang luar biasa,” ujar Gus Halim.
Baca juga: Gernas BBI Go Borneo Kemendes, Pertamina Siap Dorong Transformasi Digital
Menurutnya, dari pengalamannya berkeliling hampir seluruh provinsi di Indonesia, ia menemukan fakta bahwa desa yang sangat maju memiliki dua hal. Pertama, kepala desanya masih muda. Yang kedua, kepala desanya memiliki gelar akademik, baik strata 1, magister maupun bergelar doktor.
“Ketika desa itu maju, pasti ada dua hal. Yang pertama kepala desanya muda. Yang kedua, kepala desanya sarjana. Bukan hanya S1, ada juga kepala desa yang S2, bahkan ada kepala desa yang bergelar doktor. Dan betul-betul memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembangunan desa,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Gus Halim kemudian mengajak kepada wisudawan dan wisudawati agar tidak silau dengan kehidupan kota. Menurutnya, saat ini lahan pengabdian di desa sudah sangat luar biasa.
“Hari ini Rp72 Triliun anggaran dana desa dikucurkan ke desa dari APBN, belum yang dari APBD Provinsi, dari APBD Kabupaten. Total dana yang tersalur ke desa hari ini se-Indonesia itu sudah mencapai angka 200 Triliun dengan segala varian sumbernya,” ungkapnya.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
“Nah, ini artinya membutuhkan penanganan yang serius. Kalau kemudian dana yang bergulir di desa tidak ditangani oleh SDM yang profesional, siapa yang paling dirugikan? Tentu adalah warga masyarakat desa,” sambung Gus Halim.
Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab yang cukup berat. Tapi ia meyakini bahwa hal tersebut sangat bisa dikelola dengan SDM yang tepat. Dalam kesempatan itu juga, Gus Menteri memberikan pantun sebagai hadiah untuk wisudawan dan wisudawati Universitas Yudharta.
Bu Mamat punya kawan yang baik hati
Namanya Si Manda, Tutut dan Marisa
Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati
Saatnya Anda ikut aktif membangun desa_
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR melayangkan kritikan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Alasannya, Permen tersebut mengadopsi draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang sebelumnya ditolak masyarakat luas di ranah DPR periode 2014-2019 lalu. Selain itu, dasar hukum dari terbitnya aturan tersebut juga tidak jelas, karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada.
“Padahal Undang-Undang No 12 tahun 2011 pasal 8 ayat 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi,” ujar Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/11/2021).
Baca juga: Perlu Kepastian, DPR Himbau SE Penghapusan PCR Bagi Penumpang Pesawat Diterbitkan
Lanjut Guspardi, Permen tersebut melampaui kewenangan yang ada. Terlebih, Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI saat ini masih membahas tentang RUU TPKS. Artinya, Permen ini melangkahi undang-undang serta tidak memiliki cantolan yuridis yang jelas dan spesifik. “Jadi, apa dasar hukum yang menjadi landasan dikeluarkannya kebijakan tersebut,” imbuh Guspardi.
Anggota Badan Legislasi DPR RI itu menambahkan betapa banyak terjadi hubungan seks di luar nikah yang diawali dengan persetujuan alias suka sama suka. Begitu pula bermunculannya perilaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang kian merebak di masyarakat.
Baca juga: Solusi Efektif, Pimpinan DPR Setuju Bentuk Pansus Masalah Garuda Indonesia
Padahal perilaku seks di luar nikah ataupun LGBT tidaklah dibenarkan dalam norma agama. Tak hanya itu, Permen Nomor 30 Tahun 2021 itu seolah mengesampingkan proses hukum bila terjadi suatu kasus. Pasalnya, cenderung berfokus pada pengadilan internal dengan keberadaan satuan tugas (Satgas) di lingkungan kampus.
“Oleh karena bermasalah dari segi yuridis maupun filosofis, beleid yang ditandatangani Mas Menteri Nadiem pada 31 Agustus 2021 itu sebaiknya dicabut dan dibatalkan karena berpotensi menjadi masalah dan memantik polemik di tengah masyarakat dalam implementasinya kedepan,” pungkas politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI tersebut.
Sebelumnya, diberitakan sebanyak 13 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam (MOI) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencabut Permen Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini karena dinilai peraturan tersebut telah meresahkan umat Islam.
Beritaneka.com—Ikrom Mustofa, alumnus IPB University dari Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) baru saja menerima penghargaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Award/Mata Garuda Prize bidang Lingkungan Hidup. Penganugerahan award ini dilakukan dalam kegiatan LPDP Week 2021, acara tahunan yang dilakukan oleh lembaga beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI.
Dalam memperebutkan anugerah tersebut, Ikrom membawa inovasi Generasi Cerdas Iklim (GCI). Yakni gerakan sosial lingkungan yang berfokus pada pendidikan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam bidang kebencanaan.
GCI ini ia dirikan tahun 2015 dan saat ini telah berkembang menjadi Yayasan Generasi Cerdas Iklim dengan beberapa lembaga di bawahnya. Antara lain Unit Pengabdian Masyarakat, Unit Pelatihan Kebencanaan dan Beasiswa Bakti GCI.
Baca juga: Donny Kris Puriyono: Pemerintah Perlu Berikan Akses Bantuan dan Izin Usaha
Kemenangan Ikrom dalam LPDP Award 2021 bidang Lingkungan Hidup ini tidak terlepas dari berbagai aktivitas maupun karir yang sudah sekitar 10 tahun ia jalani.
“Generasi Cerdas Iklim adalah salah satu aksi dan praktik baik yang kami jalani bersama orang-orang yang juga peduli terhadap pendidikan iklim dan lingkungan. Berdirinya GCI salah satunya didasari oleh ide saya dalam kompetisi Mahasiswa Berprestasi tingkat Nasional 2015 mewakili IPB University. Saat itu saya berhasil menjadi peringkat 2 Mawapres Nasional 2015,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, kontribusinya pada bidang iklim dan lingkungan, memotivasi Ikrom untuk menempuh pendidikan master di Wageningen University & Research, Belanda, pada jurusan Ilmu Lingkungan, dengan peminatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Studi Bencana Alam.
Baca juga: Kisah Khairul Walad, Mengabdi untuk Para Mustahik Bersama BAZNAS
Ikrom yang saat ini bekerja sebagai Direktur Riset dan Survei, perusahaan konsultan PI AREA dan Kepala Divisi Kebijakan Bencana, Pusat Studi Bencana IPB University, berkesempatan untuk terus memperdalam ilmu dan pengetahuan terutama dalam bidang adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan.
Dalam perjalanannya, berbagai penghargaan khusus juga telah didapatkan oleh Ikrom. Sebagai contoh, di bulan Oktober 2020, ia berkesempatan menjadi pembicara tamu dalam Alumni Open Day Wageningen University. Ia memaparkan aktivitas pasca studi master dalam bidang lingkungan.
Tidak hanya itu, melalui kontribusi dan peran serta seluruh tim dan pengurus Yayasan GCI, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan anugerah GCI sebagai organisasi kepemudaan terbaik tingkat Jawa Barat bidang lingkungan hidup.
“Beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 22 Oktober 2021, saya juga terpilih untuk mewakili pemuda ASEAN membacakan deklarasi anak muda terkait aksi iklim (mitigasi maupun adaptasi) di depan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan seluruh Menteri Lingkungan Hidup tingkat ASEAN,” tuturnya.
Terpilihnya Ikrom menjadi perwakilan pemuda ASEAN tersebut karena keikutsertaannya mewakili Indonesia dalam dialog ASEAN Youth on Climate Change Initiative (ASEANYouCAN) di Brunei Darussalam.
Baca juga: Indra Sugiarto, Pengusaha dan Penulis Inspiratif Jebolan IPB University
Menurut Ikrom, praktik baik cerdas iklim harus terus dilakukan. Terutama oleh generasi muda dalam bidang apapun, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk sebagai upaya pengarusutamaan perubahan iklim menjadi aksi adaptif iklim.
“LPDP Week 2021 merupakan rangkaian acara yang melibatkan berbagai peran LPDP baik dari layanan riset, investasi dan beasiswa. Melalui LPDP week para awardee, alumni, periset, stakeholders, dan masyarakat saling berkolaborasi dan berkontribusi untuk mengoptimalkan peran kepada Indonesia,” jelasnya.
Melalui keiatan ini, lanjutnya, LPDP juga ingin memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia untuk bangkit dari era pandemi menuju tatanan baru. Mata Garuda Prize/ LPDP award menjadi satu bagian penting yang ditunggu-tunggu baik oleh para alumni maupun awardee LPDP sebagai upaya untuk mengapresiasi karya dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang
Oleh: Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch
Beritaneka.com—Dalam KTT G20 yang berlangsung di Roma, Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari Ratu Belanda Maxima Zorreguieta Cerruti. Ratu Belanda memuji gojek di Indonesia, dan mengatakan, gojek telah berhasil membantu UMKM dengan memberikan akses terhadap pasar yang lebih luas melalui digitalisasi.
Pujian Ratu Belanda ini merupakan pengakuan terhadap gojek yang ikut berperan secara signifikan dalam perekonomian Indonesia. Saya menilai sistem layanan berbasis digital seperti gojek, grab, dsb memang telah ikut berperan dalam percepatan perputaran barang dan jasa di negara kita.
Tentunya sistem layanan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan para pekerjanya yang menjadi pelaku utama layanan tersebut. Para pengemudi gojek, grab, dsb adalah pelaku ekonomi yang memang telah berkontribusi juga pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca juga: JKN dan Rapor Merah Pak Presiden
Guna mendukung keberlangsungan sistem layanan ini maka adalah tugas Pemerintah untuk memastikan para pengemudi gojek dan pekerja transportasi berbasis digital lainnya mendapat perlindungan nyata, yaitu perlindungan atas pekerjaan, upah, jaminan sosial, dsb, seperti perlindungan yang dinikmati oleh pekerja formal dalam regulasi-regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini.
Selama ini Pemerintah hanya fokus melindungi pekerja formal, namun ABAI pada pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek ini, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb. Seluruh pekerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945, dan oleh karenanya mereka butuh perlindungan juga.
Tidak hanya itu, ketika Pemerintah menggelontorkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Pemerintah hanya memberikannya pada pekerja formal dengan MENGABAIKAN pekerja lainnya. Ketidakadilan seperti ini yang selalu dipertontonkan Pemerintah. Padahal justru pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb adalah pekerja yang sangat terdampak di masa pandemi ini. Pekerja formal yang diberikan BSU masih dapat upah, sementara pekerja-pekerja tersebut belum tentu dapat penghasilan lagi.
Untuk perlindungan jaminan sosial berupa program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb, yang diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013, pun dibiarkan Pemerintah. Tidak ada upaya untuk memastikan dan mewajibkan pekerja-pekerja tersebut terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi hanya ada di atas kertas, tanpa keseriusan Pemerintah di lapangan.
Baca juga: Kebocoran Data
Demikian juga Pasal 8 ayat (2) yang memberikan akses kepada para pekerja tersebut mendapatkan jaminan pensiun, namun sampai saat ini ditutup aksesnya oleh Pemerintah sehingga tidak ada satu pun pekerja informal, pekerja kemitraan berbasis digital seperti pekerja gojek, pekerja rumahan, pekerja rumah tangga, dsb yang terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.
Inpres No. 2 tahun 2021 yang menginstruksikan Kementerian Perhubungan mendorong pekerja transportasi dalam jaringan (online) menjadi peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pun sampai saat ini belum jelas arah regulasinya.
Pemerintah segeralah lindungi seluruh pekerja Indonesia, jangan hanya pekerja formal. Mereka adalah pekerja yang juga berkontribusi secara signifikan untuk pembangunan Indonesia. Mereka berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Semoga pujian Ratu Belanda tidak berhenti di Roma saja, tetapi dilanjutkan dengan kemauan Pemerintah untuk melindungi seluruh pekerja kita. Seluruh pekerja ya Pemerintah, tidak hanya pekerja formal !!!