Oleh Dr. Rino A. Sa’danoer
Beritaneka.com—Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah cabang produksi yang diperlukan oleh “semua” rakyat Indonesia. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak di antaranya adalah air, energi, sumber daya alam dan pangan.

Menurut amanat pasal 33 ayat 2 UUD 1945, “Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Dalam implementasinya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk mengelola cabang produksi yang menguasasi hajat hidup orang banyak tersebut.
Melalui BUMN, negara menjalankan amanat UUD 1945. Contoh BUMN yang ditugaskan untuk menjalankan amanat ini di antaranya adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Aneka Tambang dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, status BUMN berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Salah satu perubahan yang signifikan yang ditetapkan dalam undang-undang ini adalah perubahan terhadap tujuan yang dimandatkan kepada BUMN.
Perubahan status ini memberikan peluang kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di BUMN. Dengan demikian BUMN sekarang menjadi entitas usaha yang tugasnya mencari keuntungan atau Profit. Keuntungan BUMN digunakan sebagai sumber untuk menambah pemasukan negara. Perubahan ini tentu akan berdampak pula kepada misi BUMN yang semula, yaitu untuk memenuhi “hajat hidup orang banyak”. Sekarang BUMN diamanatkan untuk mencari keuntungan. Apakah mandat untuk mencari keuntungan bisa sejalan dengan misi untuk memenuhi “hajat hidup orang banyak”?
Pemahaman kita mengenai “hajat hidup orang banyak” yang disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945 itu adalah hajat hidup “seluruh” rakyat Indonesia. Artinya, jelas misi negara adalah untuk “melayani” seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk mencari “keuntungan” “dari” seluruh rakyat Indonesia. Jika BUMN yang ditugaskan untuk memenuhi hajat hidup “seluruh” rakyat Indonesia ditugaskan untuk mencari “keuntungan”, apa dampaknya terhadap fungsi pelayanan BUMN?
Untuk melayani hajat hidup orang banyak, BUMN menerapkan tarif yang dibayar oleh masyarakat guna mendapatkan pelayanan tersebut. Karena misinya adalah “melayani”, maka tarif yang dibayar oleh masyarakat adalah tarif yang memang “terjangkau” oleh masyarakat. Alasannya, supaya BUMN dapat melayani sebanyak mungkin masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pemerintah memberikan subsidi untuk menekan tarif. Dengan tarif rendah masyarakat akan mudah dilayani, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Jika BUMN dibebankan untuk mengejar profit, maka tarif yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akan lebih tinggi, karena ada komponen profit yang ditambahkan ke dalam struktur tarif tersebut. Salah satu mandat penting BUMN sekarang adalah menjadi sumber pendapatan negara, maka tidak masuk akal bila pemerintah mensubsidi tarif, karena subsidi itu akan mengikis kembali pendapatan negara.
Sebagai akibatnya, tarif yang merupakan imbalan pelayanan BUMN akan menjadi lebih tinggi, sehingga hanya kelompok masyarakat yang mampu yang bisa menikmati pelayanan BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN yang tadinya merupakan “alat” pemerintah untuk mengemban tugas yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 sudah tidak pada tempatnya lagi. Dalam hal ini barang dan jasa yang diproduksi oleh BUMN akan dibatasi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Bagaimana sebaiknya supaya cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya ada pada KOPERASI. Mengapa Koperasi? Karena hanya badan usaha koperasi satu-satunya badan usaha, di mana pemilik dan pengguna barang dan jasa koperasi merupakan orang yang sama, yaitu anggotanya.
Konsep ini dikenal dengan istilah “identitas ganda” koperasi. Artinya, koperasi yang menguasai cabang produksi yang bermanfaat untuk orang banyak, maka “orang banyak” yang menjadi anggota koperasi itu adalah juga pemilik cabang produksi tersebut. Jika pemilik koperasi sekaligus pengguna barang dan jasa yang dihasilkan oleh koperasi (layaknya BUMN tadi), maka tidak mungkin komponen “profit” akan ditambahkan kedalam struktur “tarif” barang dan jasa koperasi. Karena tidak mungkin pemilik usaha akan membebankan keuntungan kepada dirinya sendiri. Sehingga koperasi akan beroperasi “at cost” dalam mengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut. Dengan demikian, tarif yang akan ditetapkan untuk anggota akan menjadi lebih rendah.
Selain itu, koperasi juga mempunyai prinsip “open membership” yang artinya keanggotaan koperasi bisa bertambah terus jumlahnya. Dengan penambahan jumlah, maka akan terbentuk “economic of scale”, yang akan meningkatkan efisiensi koperasi. Dengan alasan efisiensi ini, koperasi akan terus mengembangkan jumlah anggotanya. Peningkatan efisiensi akan menguntungkan anggota, karena barang dan jasa yang diproduksi koperasi akan bisa dibayar oleh anggota dengan tarif (atau harga) yang lebih rendah.
Koperasi juga menjalankan prinsip transparansi. Dengan adanya transparansi, penyelewengan bisa ditekan sejauh mungkin. Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi pada koperasi. Tidak mungkin operasi maupun transaksi dalam koperasi tidak dilakukan dan dibuka secara transparan. Karena transparansi koperasi merupakan instrumen bagi RAT untuk mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan anggota.
Dengan menyatunya anggota sebagai “pemilik” cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sekaligus sebagai “pengguna” barang dan jasa sebagai hasil olahan cabang produksi tersebut, maka akan bisa dipastikan bagi masyarakat untuk mempunyai akses kepada hasil produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.
Kekuatan RAT sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi akan mengarahkan kualitas dan kuantitas produksi yang mewakili kepentingan orang banyak tersebut. Skala ekonomi yang dapat diciptakan oleh koperasi akan menurunkan tarif atau harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai untuk mendapatkan mandat dalam mengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
Beritaneka.com, Jakarta—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan menahan RHP, Bupati Mamberamo Tengah atas dugaan tindak pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
RHP diduga menerima uang dari kontraktor terkait proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.
KPK sebelumnya telah menetapkan RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023 sebagai Tersangka bersama tiga orang lainnya yaitu, SP Direktur Utama PT BKR, JPP Direktur PT BAP, serta MT Direktur PT SSM.
Ketiga Tersangka SP, JPP, dan MT saat ini putusan pengadilannya telah berkekuatan hukum tetap dan segera dilakukan eksekusi.
Baca Juga:
“RHP sebelumnya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak kooperatif dalam proses peyidikannya,” kata Juru Bicara KPK Bidang Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri dalam siaran persnya, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya tersangka RHP diduga melarikan diri ke Papua Nugini. Hingga akhirnya pada Minggu, 19 Februari 2023, KPK berhasil menangkapnya di wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.
“KPK melakukan penahanan terhadap Tersangka RHP untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Februari-11 Maret 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih,” katanya.
RHP selama menjadi Bupati Mamberamo Tengah mengerjakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur.
RHP menerima sejumlah uang dugaan suap, Gratifikasi, dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah sekitar Rp200 Miliar.
Tersangka RHP disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999
Sertai junto pasal 3 dan 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Penangkapan dan penahanan DPO ini sebagai komitmen KPK menuntaskan penanganan perkara korupsi,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat beberapa program yang dikebut penyelesaiannya jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 mendatang.
Sri Mulyani mengatakan, program yang diprioritaskan pada tahun ini dan tahun depan antara lain penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0% akan diupayakan pada 2024. Ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas pada tahun ini dan tahun depan,” kata Sri Mulyani, dikutip hari ini.
Baca Juga:
Sejalan dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang ditargetkan turun menjadi 0%, tingkat kemiskinan secara umum juga ditargetkan turun menjadi tinggal 6,5% hingga 7,5%.
Mengenai upaya penurunan stunting, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi belanja kesehatan. “Untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8%, ini perlu effort yang keras dan alokasi anggaran untuk tahun ini dan tahun depan,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Untuk diketahui, seseorang tergolong miskin ekstrem bila pengeluarannya lebih dari USD2,15 purchasing power parity (PPP) per hari. Garis kemiskinan ekstrem tersebut ditetapkan oleh World Bank. Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem adalah senilai USD1,9 PPP per orang per hari.
Mengacu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2023 penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilakukan lewat konvergensi program bansos serta pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Program ini telah dilakukan di 35 wilayah prioritas pada 2021 dan diperluas di 212 wilayah pada 2022.
Beritaneka.com, Jakarta—Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendukung program pemberantasan match fixing atau pengaturan skor yang digaungkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Tak tanggung-tanggung, Kapolri Sigit siapkan 15 Subsatgas Antimafia Bola.
“Saya kira kita sudah punya pengalaman terkait bagaimana mengoperasionalkan Satgas Antimafia Bola,” kata Kapolri melalui humas.polri.go.id, dikutip hari ini.
Kapolri mengatakan, Polri sudah berpengalaman mengoperasionalkan satgas anti mafia bola ini.
Baca Juga:
Satgas ini sudah bergerak sejak 2018 hingga 2020 lalu. Dia menyebut sudah sebanyak 18 tersangka dijerat terkait kasus match fixing dalam rentang waktu tersebut.
“Di periode 2018 sampai 2020 saat itu kurang lebih sudah ada 18 tersangka yang kita proses baik dari organisasinya, manajemennya, perangkat pertandingan termasuk pemain dan perantara,” ujarnya.
Kapolri menegaskan, pihaknya juga akan mendukung program-program Erick sebagai Ketum PSSI yang baru dengan penguatan Satgas yang berada di beberapa wilayah di Indonesia
“Saat ini ada 15 subsatgas yang sudah kita sebar di seluruh wilayah dan tentunya akan kita sesuaikan dengan apa yang menjadi program dari Bapak Ketua Umum PSSI,” jelasnya.
“Prinsipnya Polri siap mendukung dan membabat habis pelaku mafia bola,” pungkas Kapolri.
Beritaneka.com, Jakarta—Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) akan memasukkan materi manasik khusus jemaah haji lanjut usia (lansia) di pelaksanaan bimbingan manasik reguler ini.
Pada musim haji 1444 H/2023 H, diperkirakan ada sekitar 64ribu jemaah lansia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Jumlah ini cukup banyak setelah dua tahun (2020 dan 2021) tidak ada keberangkatan jemaah haji.
Ditambah lagi pada 2022 ada pembatasan usia bagi jemaah yang diperkenankan menunaikan ibadah haji.
Direktur Bina Haji Kemenag Arsad Hidayat mengatakan, penguatan materi ini sejalan dengan semangat Haji Ramah Lansia pada tahun ini.
Baca Juga:
“Pentingnya memasukkan materi manasik haji ramah lansia menyesuaikan dengan kebijakan haji tahun tahun 2023 ini sebagai Haji ramah lansia,” kata Arsad dalam pembukaan kegiatan Penyusunan Pedoman Bimbingan Manasik (Bimsik) Haji Intensif (Kabupaten/Kota) dan Modulnya di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Selain materi bimbingan mansik, lanjut Arsad, manasik haji lansia mencakup info materi penggunaan fasilitas, alat dan sarana prasarana selama dalam pesawat dan akomodasi di Arab Saudi, baik secara manual ataupun dalam bentuk video.
Ada juga materi kesehatan jemaah haji.
“Selain memasukkan materi khusus jemaah lansia, pemberian materi manasik penggunaan fasilitas, alat dan sarana prasarana selama dalam pesawat dan akomodasi jemaah haji di Arab Saudi juga perlu dimasukkan,” pintanya
Pihaknya akan melibatkan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam memberikan materi bimbingan manasik intensif ini.
Arsad juga menyampaikan bagi jemaah yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai swasta akan diberikan surat pemberitahuan atau undangan tertulis dari Panitia Bimsik.
Tujuannya, agar mendapatkan izin dari pimpinannya untuk melaksanakan bimsik yang dilaksanakan di hari kerja.
“Dan untuk memaksimalkan peran serta dalam kegiatan manasik haji ini juga perlu melibatkan KBIHU,” tegasnya.
“Kami juga meminta kepada Kemenag Kabupaten/ Kota agar selalu aktif salam memonitor bimsik di wilayahnya masing-masing,” sambung Arsad.
Sementara itu, Kasubdit Bimbingan Jemaah Haji, Khalilurrahman, menyampaikan kegiatan ini bertujuan menyempurnakan pedoman bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
Sekaligus memetakan hal-hal yang menjadi fokus kajian dalam melaksanakan bimbingan manasik yang akan menjadi kebijakan bimbingan manasik haji tahun ini untuk disampaikan ke seluruh provinsi.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menyelesaikan pedoman bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan kecamatan yang akan dijadikan standar pedoman bimbingan manasik haji oleh pejabat Kementerian Agama di seluruh provinsi,” kata Khalil sapaan akrabnya.
Acara yang digelar selama dua hari, 20-21 Februari 2023 ini mengundang seluruh stakeholder perhajian seperti FK KBIHU Pusat, BRIN, Bidang PHU Kanwil DKI Jakarta, serta peneliti dari LP3I Universitas Indonesia.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan fokus pada program-program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin, oleh karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya,” kata Menkeu Sri Mulyani usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2024).
Menkeu menjabarkan fokus jangka pendek untuk tahun 2024 yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem atau 0 persen dan penurunan angka stunting menuju 3 persen.
Baca Juga:
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024, dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” jelas Menkeu.
Sedangkan untuk penurunan stunting, Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk menurunkan stunting hingga 3 persen.
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” ungkapnya
Sementara untuk meningkatkan investasi tahun 2023 dan 2024, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan memperkuat dukungan dalam bidang tersebut.
“Dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkeu menambahkan bahwa upaya pemerintah adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri.
“Kita juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday super deduction untuk riset, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” ucap Menkeu.
Lebih jauh, Menkeu menjelaskan pemerintah akan terus fokus pada infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia.
“Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0,” tambahnya
Selain itu, Menkeu juga memastikan akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan agar tetap tumbuh baik seperti tahun 2022 kemarin dengan angka di atas 5 persen.
“Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024,” pungkas Menkeu Sri Mulyani.
Beritaneka.com, Jakarta—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung, di Jalan Inspeksi Ciliwung, Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Dalam keterangan persnya, Presiden menyampaikan setelah terhenti cukup lama, normalisasi Kali Ciliwung akan kembali dilanjutkan. Saat ini, lanjutnya, ada beberapa titik yang pembebasan lahannya sudah dirampungkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dapat segera dimulai pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan, misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya oleh Kementerian PU,” ujarnya.
Baca Juga:
Kepala Negara menjelaskan, sampai saat ini pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung hanya menyisakan 17 kilometer.
“Ya, ini normalisasi Kali Ciliwung ini tinggal 17 kilometer, kira-kira,” ucapnya.
Untuk itu, Presiden Jokowi menargetkan normalisasi ini dapat selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2024.
“Saya berikan target tadi, dalam dua tahun artinya akhir 2024, yang 17 kilometer itu insya Allah selesai sehingga normalisasi sungai Ciliwung betul-betul rampung,” ujarnya.
Presiden berharap, dengan normalisasi Kali Ciliwung dan adanya Bendungan Ciawi serta Bendungan Sukamahi di hulu, akan dapat mengurangi debit banjir yang terjadi di Jakarta.
“Ini akan mengurangi, sangat mengurangi, yang namanya banjir karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi,” ucapnya.
Menutup keterangannya, Kepala Negara mengungkapkan, selain Kali Ciliwung masih terdapat 12 sungai di Jakarta yang perlu dinormalisasi guna mengurangi risiko banjir Jakarta.
“Ini baru Ciliwung, masih ada 12 sungai yang ada di DKI Jakarta, yang juga itu memerlukan normalisasi,” pungkasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Beritaneka.com, Jakarta—Kendaraan listrik (Electric Vehicles) semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, serta teknologi yang semakin baik. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar kendaraan listrik menjadi opsi transportasi yang luas di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah biaya tinggi dari EV dibandingkan dengan kendaraan bertenaga bensin konvensional, kurangnya infrastruktur pengisian
daya, terutama di daerah pedesaan. Meskipun demikian, masa depan transportasi di Indonesia telah mencakup pergeseran menuju kendaraan listrik, sebagai transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi masyarakat Indonesia, serta upaya mengurangi ketergantungan negara pada impor minyak.
Pada pembukaan IIMS 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan dukungannya untuk
mengadopsi kendaraan listrik melalui berbagai insentif dan inisiatif, seperti pembebasan pajak untuk produsen EV dan pengembangan infrastruktur pengisian daya. “Mengenai tren dunia ke depan, semua negara akan mendorong ke penggunaan mobil listrik. Saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah trend yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu, dari combustion digeser sedikit-sedikit ke mobil listrik,” kata Jokowi.
Percepatan pergeseran kendaraan listrik mendapatkan animo yang tinggi dari masyarakat Indonesia, terbukti dari padatnya antrian uji coba kendaraan listrik pada area test drive dan test ride yang berada di garis utama pameran internasional IIMS 2023. Mobil listrik memang memiliki banyak varian mulai dari listrik murni, listrik plug-in hybrid, dan listrik hybrid, beragam brand ternama yang melantai di IIMS mengenalkan inovasi kendaraan listrik terbarunya, seperti BMW iX, DFSK Gelora dan DFSK Mini EV, Hyundai Ioniq 5, Mitsubishi Minicab MiEV, MG 4 EV, Toyota bZ4X serta Importir umum Prestige menghadirkan 4 mobil listrik antara lain Tesla Model S dan Tesla Model 3.
Tidak mau ketinggalan, brand lokal Esemka akhirnya menampilkan mobil listrik andalan mereka.
Tidak tanggung-tanggung mereka membawa dua inovasi yakni Esemka Bima Van dan Esemka Bima
Blind Van. Kehadiran dua mobil itu sepertinya hendak memaksimalkan segmen komersial yang
memang belum banyak diisi mobil listrik.
“IIMS 2023 ini benar-benar platform yang strategis bagi para brand mobil, motor, maupun sepeda untuk memamerkan model kendaraan listrik terbaru mereka dan menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebijakan pemerintah sebagai transportasi berkelanjutan. Dengan menyoroti manfaat dari mobil listrik dan memamerkan teknologi terbaru mereka, para exhibitor dapat membantu meningkatkan kesadaran dan meningkatkan permintaan untuk kendaraan tersebut,” kata Project Director IIMS 2023 Daswar Marpaung.
Memasuki hari keempat perhelatan IIMS 2023, brand kendaraan listrik roda dua pun menjadi
primadona bagi pengunjung untuk melakukan uji coba dengan munculnya brand kendaraan listrik
seperti Alva, Davigo, Energica, Gelis, Gesits, Ion Mobility, Niu, Ofero, Polytron, Rakata, Selis, Smartby, United dan Yadea. Berbagai kawasan indoor maupun outdoor disediakan arena uji coba yang aman dan nyaman. Pada perhelatan IIMS 2023, Dyandra menghadirkan area khusus kendaraan listrik roda dua yang bernama ‘E-Mobility Powered by PLN’. “Area ini secara khusus dihadirkan untuk mendongkrak transaksi para peserta kendaraan listrik roda dua, juga diperuntukkan sebagai sarana sosialisasi kendaraan listrik secara masif. Pengunjung juga dapat merasakan langsung beragam unit motor listrik yang tersedia di indoor test ride area di Hall ini,” kata Project Manager IIMS 2023 Rudi MF.
Hari ini (19/2), brand otomotif Davigo juga resmi meluncurkan produk motor listrik terbarunya yang diberi nama Davigo Dragon-S pada booth Davigo di area Hall C2. Motor Listrik yang satu ini berkapasitas 2.000 watt serta dibekali baterai 72v35ah. Kecepatannya bisa mencapai 75kpj dan jarak tempuhnya bisa mencapai 120 KM hanya dengan 1 baterai dan pengisian ulangnya pun hanya memerlukan daya 360 watt. Tidak mau ketinggalan momentum kemeriahan IIMS 2023, Smartby juga memperkenalkan produk motor listrik Tromox Mino kepada khalayak.
Pada hari ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir mengunjungi pameran otomotif IIMS 2023. Dalam kunjungannya, Wahyu Trenggono berkeliling area pameran untuk melihat berbagai kendaraan terbaru dan menikmati suguhan acara yang disajikan di IIMS 2023.
Hadirkan Konsep Unik Popchestra di Infinite Live Grup musik komedi asal Bandung yang namanya sangat melegenda di Indonesia, Project Pop akan mewarnai panggung Infinite Live kolaborasi dengan Alvin Witarsa, seorang Composer and Orchestrator pada pukul 19.45 WIB. Tidak hanya itu, Yovie & Nuno dan Dikta Wicaksono mewarnai kemeriahan IIMS 2023 dengan membawakan tembang-tembang bernuansa cinta yang akan menjadi daya tarik akhir pekan ini.
Harga tiket IIMS 2023 dan Infinite Live Tiket masuk IIMS 2023 dibagi ke dalam dua kategori yaitu Weekdays (Senin-Kamis) dibanderol dengan harga Rp50.000 dan Weekends (Jum’at) Rp85.000.
Sedangkan harga tiket masuk menuju pertunjukan musik IIMS Infinie Live yaitu Weekdays Rp200.000 dan Weekend Rp250.000. Harga tiket sudah termasuk tiket masuk pameran IIMS 2023.
Pengunjung bisa mendapatkan promo menarik pembelian tiket IIMS Infinite Live dengan menunjukkan STNK kendaran bermotor dari ragam brand partisipan IIMS 2023. Satu STNK hanya
berlaku untuk pembelian satu tiket, terbatas untuk 500 pengunjung pertama. Selain itu, pengunjung yang membeli tiket IIMS hanya perlu top-up Rp50.0000 untuk mendapatkan tiket masuk IIMS Infinite Live. Promo lain yang tidak kalah menarik adalah paket bundle pembelian tiket IIMS dan IIMS Infinite Life dengan harga Rp100.000 untuk weekdays & weekends Rp135.000.
Beritaneka.com, Surabaya—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Sabtu (18/2/2023), untuk mengecek harga bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur. Untuk harga beras, menurut Presiden harga di pasaran sudah cukup baik dengan kisaran harga Rp9.000 per kilogram.
“Saya ingin mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Apakah operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, ke pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik, tadi Rp44.000 untuk 5 kilo(gram). Artinya, harga di bawah Rp9.000. Tadi kita lihat semua warung ada semuanya dan melimpah di sini,” kata Presiden seperti dilansir Setkab, kami kutip hari ini.
Presiden melanjutkan, pada akhir bulan Februari dan awal Maret sejumlah daerah sudah memulai panen raya. Dengan panen tersebut, Presiden berharap stok beras makin melimpah yang kemudian dapat berpengaruh terhadap harga beras di pasaran.
“Mungkin secara nasional di Februari mungkin 1 jutaan (hektare), mungkin nanti di bulan Maret 1,9-an (juta hektare). Kira-kira itu, sehingga kalau produksi dari petani, dari panen ada artinya stok melimpah. Kalau stok melimpah permintaan tetap, artinya harga akan secara otomatis akan turun,” tambahnya.
Sementara untuk harga bahan pangan lain seperti minyak goreng, Presiden mengatakan bahwa stok minyak goreng di Pasar Wonokromo cukup banyak dengan harga Rp14.000 per liter. Kemudian untuk telur dan bawang merah, Presiden menyampaikan bahwa harga kedua bahan pangan tersebut juga turun meskipun tidak signifikan.
Kepala Negara pun berharap stabilitas harga pangan di daerah dapat terus dipertahankan, sehingga inflasi baik di daerah maupun nasional secara keseluruhan dapat dikendalikan dengan baik.
“Jangan sampai nanti kayak beras, sebulan yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh Tanah Air, bukan hanya di Jawa Timur saja. Tapi sekarang sejak lima hari yang lalu karena operasi beras dari Bulog sudah mulai turun, meskipun belum semua daerah,” pungkas Presiden Jokowi.
Oleh: Noorca M. Massardi
Beritaneka.com—Dunia milenium ketiga adalah dunia yang telah menyatu. Dunia yang mampu meleburkan ruang dan waktu. Sehingga tak ada lagi jarak. Tak ada lagi batas. Masa lalu, masa kini, dan masa depan jadi makin tersamar. Tanda dan penanda tak mudah dibedakan. Media dan pesan tak lagi terpisahkan. Dunia nyata dan jagad maya terhampar secara bersamaan. Impian dan kenyataan berjalan paralel, berkelindan dan berpadu di depan mata.
Kehidupan telah berubah. Tata nilai, etika, norma, moral, agama, budaya, tinggal sebagai cookies. Hanya disimpan sebagai bookmark. Ibarat pakaian di dalam rak. Bukan untuk dipakai sekaligus sepanjang hari. Tergantung pada klik dan kebutuhan. Tergantung pada sistem dan aplikasi.
Sebagai dampaknya, manusia milenial mengakui, dan merasakan, perkembangan itu mengakibatkan fakta dan dusta menjadi raja dunia. Janji dan bukti hanyalah citra. Setiap insan cuma percaya kepada apa yang ingin dilihatnya, kepada apa yang hendak didengarnya, kepada apa yang dipersembahkan oleh kelompoknya.
Orang hanya percaya pada apa yang tersaji di layar persegi. Di dalam bingkai bujur sangkar atau persegi panjang. Baik citra, suara, angka atau aksara. Di luar itu, di luar layar kaca persegi itu, dianggap bukan kenyataan. Bukan dunia yang sebenarnya.
Makin lama, masyarakat tak lagi peduli pada apa pun yang berada di luar bingkai. Bahkan bila bingkai itu dalam keadaan gelap. Ketika ia menjadi black mirror. Karena itulah, mereka tak ingin yakin, dan tak bisa diyakinkan, bahwa masih ada kehidupan lain di luar (ke)rangka. Bahwa masih ada dunia lain yang tetap berdenyut.
Dunia yang masih bisa diraba, dicium, dipeluk, digeluti, dijalani, direnangi. Dunia yang menyajikan kehidupan yang jauh lebih nyata, lebih besar, lebih lebar, lebih panjang, dan lebih tinggi. Dunia yang jauh lebih luas dari bingkai/layar di hadapannya atau di seputarnya.
Di mata mereka, bingkai sudah diyakini sebagai jendela kenyataan. Satu-satunya jalan keluar masuk dunia. Menjadi windows entry bagi kehidupan. Sehingga apa pun yang ada di depan bingkai itu, apa pun pemandangan di seberang jendela itu, diyakini pasti akan seperti itu pula keadaan yang sebenarnya. Kenyataan yang sesungguhnya. Penampakan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Sesuatu yang tak usah diragukan lagi. Walau sesungguhnya bingkai itu hanya dunia mikro. Mikrokosmos. Dunia dalam kemasan. Dunia yang dimampatkan. Dalam ruang dan waktu yang sangat sempit. Namun dalam tempo yang tak terbatas. Dalam maju dan mundur cantik.
Kita hidup di dalam bingkai yang sudah menjadi ideologi. Menjadi agama. Karena bingkai sudah memberikan keyakinan dan kepercayaan: Bingkai adalah kebenaran. Bingkai adalah kenyataan. Sehingga kita yakin dan percaya, bahkan secara buta, kepada apa pun yang tertayang. Kepada apa pun yang terkemas di dalamnya. Apa pun agamanya. Apa pun keyakinannya. Apa pun ideologinya. Apa pun kepercayaannya. Apa pun partainya. Apa pun komunitasnya. Apa pun sistem operasinya.
Sehingga tak perlu lagi nalar. Tak perlu lagi akal. Yang nyata atau yang hoax. Tak perlu lagi kata hati. Tak ada lagi batas antara yang halal dan yang haram. Tak relevan lagi pahala dan dosa. Tak ada haru dan iba. Dan, semua itu berjalan secara real-time. Seketika. Serentak. Sekarang juga. Sistematis. Terstruktur. Dan, massif.
Dunia kita adalah dunia yang sudah terjaring. Umat manusia semakin terikat dan melekatkan dirinya pada jaringan itu. Dalam web. Dalam kelompok. Dalam grup. Dalam siklus yang semakin cepat. Terjerat sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai mangsa sekaligus pemangsa. Konsumen sekaligus produsen. Korban dan penikmat monetisasi.
Tak ada lagi rahasia. Yang tersembunyi atau yang ingin disembunyikan. Yang dulu maupun yang sekarang. Yang besar maupun yang sebutir zarah. Yang nyata maupun yang bikinan. Yang sejati atau yang hoax.
Masa lalu dan masa depan terpampang dan terpapar sekarang juga. Di hadapan jutaan dan miliaran pasang mata dan telinga. Tergantung pada keharusan dan kebutuhan. Terpulang pada pesan dan pemesan. Sesuai maksud, niat, dan tujuan. Jangka pendek maupun jangka panjang. Menciptakan trend atau sekadar terbawa arus.
Dunia telah demikian transparan. Tak ada lagi ruang yang tertutup. Tak ada lagi lorong dan gua persembunyian. Di bukit atau di lembah. Di gunung atau di lautan. Tak ada lagi sudut bumi yang tak terjangkau. Tak ada lagi peta buta. Semua sudah tertandai. Semua sudah ternamai. Semua sudah terpantau dan terliput. Semua sudah terpindai. Ternumerasi. Tak ada lagi yang tak terhubung. Di darat. Di laut. Di dalam tanah. Di bawah laut.
Semua terkoneksi. Semua terkontaminasi. Semua termanipulasi. Termasuk hewan dan tumbuhan. Termasuk hasil bumi dan yang di dalam perut bumi. Bahkan di angkasa luar. Juga di planet lain. Sekarang dan di sini. Hic et nunc.
Dunia kita telah menjelma menjadi hamparan semesta digital. Dunia biner. Dunia 0 dan 1. Setiap jiwa, setiap nyawa, setiap nama, sudah berenang dan tenggelam di dalam samudera teknologi dan informasi. Hidup atau mati. Sebuah dunia yang terus bergerak, terus merangkak, terus berlipat, dan terus maju.
Dunia yang tak mungkin mundur lagi. Untuk kebaikan atau demi keburukan. Untuk kemakmuran atau kemiskinan. Untuk keuntungan atau kerugian. Untuk kelanggengan atau demi kehancuran. Tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Bahkan tak ada yang harus merasa peduli.
Bagi masyarakat milenial, masa depan adalah tujuan. Bukan sekadar perjalanan ruang dan waktu untuk menyusun bekal. Atau untuk menabung kebaikan menjelang masa berakhir. Sebab, masa depan bagi mereka bukanlah akhir. Ia tidak akan pernah berakhir. Masa depan adalah tantangan dan peluang abadi. Masa depan adalah harapan. Pintu gerbang menuju kemungkinan lain. Kemungkinan baru yang tak terbayangkan. Nyata atau sekadar maya.
Di dunia seperti ini, identitas hanyalah angka. Jatidiri hanyalah kode. Negara bangsa hanyalah kenangan. Sekali pindai semua segera terbuka dan terpapar. Sidik jari, sidik genoma, sidik kornea, sudah menjadi angka. Numera telah menjadi data dan fakta yang suci. Tak mungkin terbantahkan. Tak lagi termusyawarahkan.
Bahkan gagasan, ucapan, dan tindakan, sudah terekam menjadi kode-kode. Konversi data yang setiap saat bisa dibuka, dipaparkan, dimanfaatkan, sesuai pesan, sesuai tujuan, sesuai pemesan, sesuai kebutuhan, sesuai bayaran. Yang dulu, yang terkini, maupun yang terproyeksi ke depan.
Dunia itulah, dunia yang terburu dan diburu, yang kini ada di depan, di belakang, di atas, di bawah, di sekeliling kita. Dunia yang selalu ada di dalam rumah pribadi. Dunia yang ada di ruang-ruang privat. Dunia yang ada di dalam bingkai. Yang nyata dan yang maya. Yang berada di semua perangkat elektronik. Dunia yang hadir di atas meja. Dunia yang dikemas di dalam laptop. Yang dipaket di dalam telepon cerdas. Yang dipilah dan disusun di semua gadget. Di semua layar monitor digital. Di dalam genggaman. Di ujung-ujung jari. Di setiap sentuhan. Di setiap kedipan mata. Di dalam denyut kepala. Di dalam otak. Di dalam gagasan.
Dunia milenial adalah dunia yang sudah dan selalu terhubung. Dunia yang senantiasa terkoneksi dan terwaspadai di dalam jasad dan jatidiri. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Permanen dan selamanya. Citra dan suara yang dimampatkan, senantiasa terhubung melalui dan berada di dalam jaringan. Semua terpadu dan terurai melalui satelit. Semua terprogram dan terpapar melalui wi-fi. Melalui bluetooth. Melalui inframerah. Melalui pita suara. Melalui pandangan mata. Melalui getaran sinyal dan frekuensi.
Itulah dunia terkini yang merupakan hasil dari pelbagai sentuhan dan rekayasa teknologi informasi. Dunia yang selalu tergantung dan bergantung kepadanya. Yang tergantung pada apa pun keinginannya. Yang tergantung kepada aplikasi rekaannya. Yang tergantung kepada produk rancangannya. Yang tergantung kepada hasil ciptaannya. Yang tergantung kepada rekayasanya. Dan, yang tergantung serta bergantung kepada isi, kepada content yang telah, yang sedang, yang harus, dan yang akan dibuat dalam pelbagai aplikasi baru dan terbarukan. Sesuai komposisi dan algoritmanya. Setiap detik. Setiap digit. Sepanjang waktu. Sampai entah. Tanpa kenal jeda.
Karena jeda adalah bencana. Jeda adalah ancaman. Jeda adalah keruntuhan. 𝙆𝙚𝙚𝙥 𝙞𝙣 𝙩𝙤𝙪𝙘𝙝. 𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙚𝙘𝙩𝙚𝙙. 𝙋𝙞𝙭𝙚𝙡 𝙗𝙮 𝙥𝙞𝙭𝙚𝙡𝙨. 𝘽𝙮𝙩𝙚 𝙗𝙮 𝙗𝙮𝙩𝙚𝙨. 𝙁𝙧𝙖𝙢𝙚 𝙗𝙮 𝙛𝙧𝙖𝙢𝙚. 𝙎𝙚𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙗𝙮 𝙨𝙚𝙦𝙪𝙚𝙣𝙘𝙚. 𝙇𝙤𝙬 𝙖𝙣𝙙 𝙝𝙞𝙙𝙚𝙛𝙞𝙣𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣. 𝙇𝙞𝙫𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙𝙚𝙙. 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙖𝙨𝙩-𝙛𝙤𝙧𝙬𝙖𝙧𝙙𝙚𝙙. 𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙙𝙚𝙖𝙩𝙝. 𝙍𝙚𝙖𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙫𝙞𝙧𝙩𝙪𝙖𝙡. 𝙏𝙧𝙪𝙩𝙝 𝙖𝙣𝙙 𝙥𝙤𝙨𝙩-𝙩𝙧𝙪𝙩𝙝.*
Pengarang novel “𝙎𝙄𝙈𝙑𝙇𝘼𝘾𝙍𝙑𝙈” (bersama Cassandra Massardi)