Beritaneka.com—Pengendalian pandemi yang efektif terbukti menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi. Pandemi yang terkendali mendorong confidence dan mobilitas penduduk yang kemudian membuat perekonomian Indonesia tetap tumbuh positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditargetkan dapat tumbuh hingga 5,2%. Hal ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Outlook 2022 yang diselenggarakan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bersama Asosiasi Pemerintah Seluruh Kabupaten Indonesia (APKASI) secara virtual pada Selasa (25/01).
“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi akan menentukan pencapaian target tersebut. Oleh karenanya, kerja sama para stakeholder sangat diperlukan dan ini menjadi kunci bagi pemulihan dan mendorong pembangunan ke depan,” tegas Menko Airlangga.
Baca juga: Menko Airlangga, Tokoh Zakat Nasional Penerima BAZNAS Award tahun 2022
Selanjutnya, untuk menghadapi situasi ekonomi global dengan berbagai tantangannya, Menko Airlangga mengajak para pengusaha dan stakeholder untuk merespon situasi tersebut secara fleksibel dan adaptif.
Pemerintah juga melanjutkan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan fokus pada tiga pilar yaitu Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi.
Khusus vaksinasi, Pemerintah akan terus mengakselerasi dan vaksinasi dosis primer diharapkan selesai di Q2-2022. Pemerintah juga telah menjalankan program booster vaksinasi dosis ke-3 yang telah dimulai sejak 12 Januari lalu.
Untuk pemanfaatan PEN tahun 2022, Menko Airlangga menjelaskan bahwa beberapa program akan didorong agar dilaksanakan di depan atau secara front loading di awal tahun. Program-program tersebut antara lain program subsidi bunga KUR sebesar 3% untuk Januari – Juni 2022 dan Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Selain itu, juga terkait insentif fiskal berupa PPN DTP untuk sektor Perumahan, yaitu 50% untuk dibawah Rp2 miliar dan 25% untuk Rp2 milyar hingga Rp5 miliar; dan PPnBM DTP untuk otomotif, terutama otomatif di bawah Rp200 juta ditanggung 3%, 2%, 1% dan 0% setiap kuartalnya, dan antara Rp200 juta hingga Rp250 juta sebesar 50% atau di kuartal pertama 7,5% dan kuartal kedua kembali sebesar 15%.
“Pemerintah juga terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai regulasi sehingga tentunya diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru. Terdapat 246 bidang usaha prioritas yang terbuka bagi penanaman modal dan tentunya diberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Untuk itu, kemudahan investasi tentu juga perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar penciptaan lapangan kerja bisa lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat,” ujar Menko Airlangga.
Sementara itu, terkait dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini, Indonesia memfokuskan pada tiga kegiatan yakni memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan.
Menko Airlangga meyakinkan bahwa kesempatan ini akan mendorong pemulihan dan transformasi ekonomi yang tentunya juga pembangunan di aspek sosial dan politik.
“Salah satu yang juga akan didorong di tahun 2022 adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20 dan tentu Indonesia akan berada di dalam panggung dunia sehingga tentu diharapkan ini akan mengikuti peningkatan perdagangan investasi. Kita mendorong agar pemulihan sifatnya inklusif, kuat, dan berkelanjutan,” tambah Menko Airlangga.
Baca juga: Minim Prestasi, Airlangga Berat Jadi Capres 2024
Selama Presidensi G20 Indonesia, akan digelar lebih dari 150 pertemuan di 19 kota dengan sekitar 18.000 lebih delegasi yang akan hadir, diperkirakan akan medorong tumbuhnya 33.000 lapangan kerja, meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp7,4 triliun, serta akan bermanfaat sekitar 2 kali lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-WB tahun 2018 di Bali.
“Saya mengapresiasi kerja sama semua pihak. Namun tentu kita harus sadar bahwa tantangan masih banyak dan kita terus menjaga koordinasi, sinergi, dan kerja sama Pemerintah Pusat, Daerah, para pengusaha, dan masyarakat agar seluruh stakeholder dapat merasakan manfaat pemulihan perekonomian ini,” pungkas Menko Airlangga
Beritaneka.com—Kemenko Perekonomian salah satu lembaga negara yang selama ini terbukti peduli persoalan zakat. Selain itu, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.
Peran zakat sendiri merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun.
Kemenko Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga telah aktif bersinergi dengan BAZNAS dan berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Pengumpulan dan penyaluran zakat melalui layanan keuangan digital, serta penggunaan rekening lembaga keuangan formal merupakan salah satu bentuk implementasi keuangan inklusif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Nah, dukungan Kemenko Perekonomian dalam pemberdayaan zakat tersebut mendapatkan apresiasi dalam BAZNAS Award tahun 2022 di Jakarta, Senin (17/01). Kemenko Perekonomian dianugerahi sebagai salah satu dari 6 lembaga negara pendukung gerakan zakat Indonesia dengan koordinasi yang sinergis dan optimal dalam pengelolaan zakat.
“Dalam rangka percepatan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian akan senantiasa berperan aktif mengkoordinasikan stakeholder untuk mendukung program BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara sinergis dan berkesinambungan pada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Minim Prestasi, Airlangga Berat Jadi Capres 2024
Peningkatan inklusi keuangan melalui zakat menjadi agenda pembahasan saat audiensi pimpinan BAZNAS dengan Menko Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada November 2021 lalu. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan UPZ pada berbagai entitas di Indonesia.
Dalam ajang BAZNAS Award 2022 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjadi penerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.
Penghargaan tersebut diberikan dengan memperhatikan dukungan yang senantiasa diberikan oleh Menko Airlangga dalam koordinasi pengelolaan zakat yang merupakan salah satu bentuk perluasan implementasi keuangan syariah.
Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua DNKI.
Baca juga: Alokasikan Anggaran Besar Pengembangan UMKM, Upaya Pemerintah Agar Berdaya Saing Tinggi
Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan akun/rekening.
“Apresiasi sebesar-sebesarnya kepada Kemenko Perekonomian yang telah menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN untuk mendorong tata kelola zakat secara kelembagaan melalui pembentukan UPZ, mendukung keuangan syariah secara terintegrasi,” ujar Ketua Umum BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, seperti dilansir dari web resmi Kemenko Perekonomian, Kamis (20/1).
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, penerima BAZNAS Award 2022, serta perwakilan dari para tokoh, lembaga negara, dan organisasi masyarakat Islam.
Beritaneka.com—Kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 ditutup dengan pencapaian positif pada neraca perdagangan. Terlihat di Desember 2021, Indonesia kembali mengalami surplus sebesar US$1,02 miliar. Hal ini membawa tren surplus kembali dapat dipertahankan sejak Mei 2020 atau selama 20 bulan berturut-turut.
Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$35,34 miliar. Nilai surplus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir atau sejak 2006, di mana pada tahun tersebut nilai surplus mencapai US$39,37 miliar.
“Di tengah berbagai ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu mencatatkan performa impresif pada neraca perdagangan. Kinerja ini akan meningkatkan resiliensi sektor eksternal Indonesia, sehingga semakin kuat menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan masih berlanjut di tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (18/01).
Baca juga: Tinjau Sarhunta Lombok, Jokowi: MotoGP Mandalika 2022 Bisa Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Kinerja surplus sepanjang 2021 ditopang dari nilai ekspor yang mencapai US$231,54 miliar atau tumbuh double digit sebesar 41,88% (yoy). Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk CPO, berhasil mendorong performa ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 mencapai US$32,83 miliar atau meningkat sebesar 58,48% (yoy).
Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mampu tumbuh sebesar 58,89% (yoy) menjadi sebesar US$1,28 miliar.
Lebih lanjut, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak dan abu (HS 26) mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 96,32% (yoy) menjadi sebesar US$6,35 miliar. Diikuti oleh ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan mencapai 92,88% (yoy) menjadi senilai US$20,95 miliar.
“Pencapaian ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Tercermin pula dari meningkatnya penciptaan nilai tambah pada sektor manufaktur. Terbukti secara kumulatif, ekspor non migas hasil industri pengolahan Januari – Desember 2021 naik 35,11% (yoy) menjadi sebesar US$177,11 miliar,” kata Menko Airlangga.
Baca juga: Fokus Garap Perekonomian, PKS Minta Pemerintah Sejahterakan Rakyat
Selain itu, level Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga terus berada pada zona ekspansif yakni 53,5 pada Desember 2021, melanjutkan level ekspansi yang sudah terjadi selama empat bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia Desember 2021 itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (52,8), Vietnam (52,5), Filipina (51,8), Thailand (49,5), dan Myanmar (49,0).
Penurunan kasus Covid-19 yang terjadi secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 membuat Pemerintah dapat memberlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Kondisi ini memberikan kelancaran aktivitas ekonomi sehingga mendorong kenaikan pada aggregate demand.
Alhasil, sektor manufaktur juga terstimulasi untuk meningkatkan output produksinya. Meski demikian, Pemerintah tetap mewaspadai fenomena meningkatnya kasus varian Omicron yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari 2022 ini.
“Dengan semakin efektifnya pengendalian Covid-19 dan antisipasi yang baik terhadap penyebaran varian Omicron, serta diiringi dengan terjaganya tingkat kedisiplinan protokol kesehatan, maka penurunan kasus Covid-19 diharapkan dapat terus terjadi, sehingga mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Surplus perdagangan yang terus terjaga sepanjang 2021 juga disebabkan dari kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia yang tetap solid,” jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Tahun 2022 Adalah Tahun Pemulihan Ekonomi
Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia pada 2021 juga meningkat menjadi sebesar US$196,20 miliar atau tumbuh 38,59% (yoy). Struktur impor Indonesia di 2021 didominasi impor golongan bahan baku dan penolong senilai US$147,38 miliar (75,12% dari total impor), diikuti barang modal US$28,63 miliar (14,59% dari total impor), dan barang konsumsi US$20,18 miliar (10,29% dari total impor).
Struktur tersebut mengindikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambah yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali.
“Kinerja positif di 2021 ini akan terus dipertahankan Pemerintah dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan, terutama dalam mendorong semakin banyaknya ekspor komoditas bernilai tambah,” pungkas Menko Airlangga.
Beritaneka.com—Pemerintah kembali melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali untuk periode dua minggu ke depan atau mulai tanggal 4 hingga 17 Januari 2022 mendatang. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan dalam seminggu terakhir ini setelah masa liburan Nataru usai.
Perkembangan Kasus Aktif per 2 Januari 2022 adalah sebesar 4.382 kasus atau 0,1% dari total kasus, di bawah rata-rata Global yang sebesar 10,53%. Apabila dibandingkan kondisi puncak di 24 Juli 2021, persentasenya sudah turun -99,23%.
Baca juga: Pemerintah Tidak Terapkan PPKM level 3 Nataru pada Semua Wilayah
Proporsi Kasus Aktif untuk Jawa-Bali sebesar 54,9% dari nasional dan Luar Jawa Bali 45,1%. Sementara, kasus Konfirmasi Harian per 2 Januari sebanyak 174 kasus, atau sudah turun -99,69% dari puncaknya di 15 Juli 2021.
“Angka Reproduksi Kasus Efektif (Rt) Indonesia yakni 0,98, dan angka Rt semua pulau berada di bawah 1 (laju penularan terkendali). Namun, perlu diwaspadai sedikit kenaikan laju reproduksi di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, seperti dilansir dari laman resmi Menko Perekonomian, Senin (3/1)
Perkembangan Level Asesmen Wilayah Luar Jawa-Bali
Level Asesmen Situasi Covid-19 dari 27 Provinsi di Luar Jawa-Bali (per 1 Januari 2022) terlihat bahwa seluruh Provinsi memiliki “Transmisi Komunitas” sangat baik yaitu pada Level 1, namun kondisi berbeda terjadi pada “Kapasitas Respon” di mana ada beberapa Provinsi dengan kapasitas Terbatas.
Baca juga: PPKM Diperpanjang, Naik Kereta Api Jarak Jauh Tidak Perlu PCR
Hal ini menjadikan tidak ada Provinsi yang termasuk Level 4 dan Level 3, namun ada 20 Provinsi pada Level 2 (dikarenakan 6 Provinsi dengan kapasitas respon “Sedang” dan 14 Provinsi “Terbatas”). Sementara, terdapat 7 Provinsi yang sudah masuk di Level 1, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Bengkulu, dan Kalimantan Utara.
Sampai dengan saat ini, terdapat 20 Provinsi dengan tingkat capaian Vaksinasi Dosis-1 pada Level “Memadai (>70%)”, 6 Provinsi di level “Sedang (50%-70%)”, dan hanya 1 Provinsi pada level “Terbatas (<50%)” yaitu Provinsi Papua.
Sementara itu, per 1 Januari 2022, sudah tidak ada Kabupaten/Kota Level 4, tetapi masih ada 3 Kabupaten di Level 3 yaitu Sukamara, Sorong, dan Teluk Bintuni. Kemudian, Kabupaten/Kota di Level 2 terus mengalami penurunan menjadi 129 Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten/Kota di Level 1 terus mengalami perbaikan dengan peningkatan jumlahnya menjadi sebanyak 254 Kabupaten/Kota.
Baca juga: Anak-anak Boleh Nonton di Bioskop Kawasan Level PPKM 2 dan 1
Di awal tahun 2022 ini, Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM mulai tanggal 4 hingga 17 Januari 2022. Untuk penentuan Level PPKM di Luar Jawa-Bali tetap mendasarkan pada Level Asesmen Situasi Pandemi, dan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi di setiap Kabupaten/Kota, untuk Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM. Rinciannya adalah sbb:
PPKM Level 1 meningkat dari 191 menjadi 227 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 2 menurun dari 169 menjadi 148 Kabupaten/Kota;
PPKM Level 3 menurun dari 26 menjadi 11 Kabupaten/Kota; dan
PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.
Beritaneka.com—Saat ini, sedang dilakukan proses evaluasi vaksin booster homolog dari 3 produsen (Pfizer, Sinovac, dan Astra Zeneca) di BPOM, namun tidak menutup kemungkinan pada proses evaluasi vaksin heterolog.
Kajian heterologous sedang berproses dan diharapkan segera selesai pada awal Januari 2022. Pemberian booster secara heterologous dilakukan setelah data kajian selesai sebagai dasar pemberian EUA BPOM.
“Arahan dari Bapak Presiden untuk segera disiapkan vaksin booster, kapan tersedianya dan di mana tempat-tempat layanannya,” kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa 14/12.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Menurun, Vaksinasi Dipercepat
Di samping itu, Program Vaksinasi Anak usia 6-11 tahun akan dimulai dari 10 Provinsi yang sudah memenuhi syarat cakupan umum >70% Dosis-1 dan cakupan Lansia >60% Dosis-1. Adapun Provinsi yang sudah memenuhinya antara lain Banten, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Bali. Vaksinasinya akan menggunakan vaksin Sinovac.
Program ini akan dimulai secara bertahap pada 14 Desember 2021 (Program Kick Off di DKI Jakarta dan kemungkinan juga di Banten), kemudian difokuskan di awal Januari s.d. Februari 2022 dan setelah April 2022. Interval pemberian antara vaksin Covid-19 dan vaksin dari imunisasi program pada anak adalah 4 minggu untuk mencegah KIPI di waktu bersamaan.
Baca juga: JNE Vaksinasi 18.800 Karyawan dan Masyarakat Umum
Update Realisasi Anggaran Program PEN
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 10 Desember 2021 mencapai Rp519,69 triliun atau 69,8% dari pagu Rp744,77 triliun, atau meningkat Rp109,71 triliun dari realisasi Kuartal III-2021 yang sebesar Rp409,98 triliun. Jika dilihat per klaster, realisasinya sebagai berikut
• Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp143,29 triliun (66,7%)
• Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp152,18 triliun (81,5%)
• Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp83,64 triliun (70,9%)
• Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp77,73 triliun (47,9%)
• Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp62,86 triliun (100%)
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Capai 100 Juta Dosis
Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp143,29 triliun yang utama adalah untuk Diagnostik (Testing dan Tracing) realisasi sebesar 69,1% atau Rp3,11 triliun, Therapeutic (Insentif dan Santunan Nakes) sebesar Rp16,32 triliun atau 86,2%, dan Vaksinasi (Pengadaan dan Pelaksanaan) sebesar 50,7% atau Rp29,27 triliun.
Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp152,18 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 98,0% atau Rp27,75 triliun dari pagu Rp28,31 triliun, Kartu Sembako sebesar 83,9% atau Rp41,88triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 69,3% atau Rp19,95 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 84,9% atau Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun. (rep)Eruspi Semeru, Total Korban Meninggal Berjumlah 46 Jiwa
Beritaneka.com—Golkar terbuka untuk berkoalisi asalkan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto yang menjadi calon presiden (capres).
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, logika politik Golkar itu masuk akal bila didasarkan perolehan suara pileg 2019. Pada pemilihan umum sebelumnya, Golkar memang memperoleh suara terbanyak ketiga atau kedua dalam perolehan kursi di DPR RI.
“Karena itu, Golkar merasa superior untuk memaksakan Airlangga menjadi capres. Partai politik lainnya, selain PDIP dan Gerindra, seolah harus menerima kadernya sebagai cawapres,” ujar Jamiluddin.
Baca juga: Desak Pecat Sri Mulyani, Jamiluddin Ritonga: Pimpinan MPR Melampaui Kewenangannya
Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 ini menegaskan, logika politik itu akan dapat diterima partai lain bila elektabilitas Airlangga tinggi. Setidaknya elektabilitas Airlangga selalu masuk lima besar dalam hasil survei dari lembaga survei yang kredibel.
“Nyatanya, hasil survei dari beberapa lembaga survei yang kredibel, elektabilitas Airlangga hingga saat ini sangat rendah. Kalau pun ada lembaga survei yang merilis elektabilitas Airlangga diatas 20 persen, sangat layak diragukan hasilnya,” ungkapnya.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Jadi, jelas Jamiluddin, upaya Golkar memaksakan Airlangga menjadi capres dengan elektabilitas rendah tampaknya akan mendapat penolakan dari partai lain. Partai lain tentu akan sulit berkoalisi dengan Golkar yang capresnya peluang menang sangat kecil.
“Jadi, Golkar harus realistis bila ingin berkoalisi dengan partai lain. Pemaksaan Airlangga harus capres hanya realistis bila elektabilitasnya tinggi. Namun bila elektabilitasnya masih seperti saat ini, tentulah partai lain akan tertawa bila Golkar tetap memaksakan Airlangga menjadi capres sebagai syarat koalisi,” tegasnya.
Beritaneka.com—Pemerintah telah menetapkan prioritas dalam pelaksanaan vaksinasi gotong-royong. Di antaranya, sektor padat karya. “Prioritas berbasis zonasi juga berbasis kepada perusahaan-perusahaan yang telah mendaftarkan di Kadin. Dan tentunya berbasis pada jenis industrinya yang diutamakan padat karya,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers hari ini, Senin (3/5/2021).
Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, Kementerian Kesehatan akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait harga vaksin gotong royong. Saat ini jenis vaksin untuk vaksinasi gotong-royong adalah Sinopharm.
Baca Juga: Meluruskan Makna Utang Pemerintah: Terobos Lampu Merah
“Kemudian terkait jenis vaksinnya adalah vaksin Sinopharm yang sudah komit untuk masuk sejumlah sekitar 7 juta. Dan dengan opsi 7 juta. Dan juga 7,5 juta Sinopharm itu yang sudah signing ditargetkan sampai bulan Juli. Opsinya 7,5 (juta) dan ada 5 juta Cansino yang sedang dalam proses,” katanya.
Sebagai informasi, vaksin gotong-royong adalah vaksinasi yang akan dilakukan pada fasilitas kesehatan swasta. Sasarannya adalah para pekerja swasta dengan. Rencananya vaksinasi akan dilaksanakan pada 9 Mei mendatang.
