Beritaneka.com—Indonesia kini resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/11/2023).
“Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, alhamdulillah, Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force (FATF),” kata Jokowi.
FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Presiden menekankan, keanggotaan FATF ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan sekaligus keyakinan dan kepercayaan terhadap iklim investasi di Tanah Air.
“Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi,” katanya.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pemangku kepentingan kunci lainnya atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud.
“Kita harapkan ini akan menjadi langkah awal menuju tata kelola rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Indonesia yang lebih baik,” katanya.
Dalam menyampaikan pernyataan pers, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Beritaneka.com, Jakarta—Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, semakin memanasnya konflik geopolitik dan resesi ekonomi yang melanda banyak negara di dunia juga berimbas pada Indonesia. Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Inflasi yang berada di kisaran 4-5% mengakibatkan suku bunga naik. Merosotnya daya beli masyarakat, terutama kalangan rakyat menengah bawah akan meningkatkan kemiskinan.
“Indonesia amat membutuhkan dan memerlukan figur kepemimpinan yang mencintai rakyatnya, wong cilik, mencintai dan memerhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia membutuhkan dan memerlukan figur kepemimpinan yang konsisten, istiqomah, berani karena benar dengan itikad dan tekad yang kuat untuk memberantas korupsi menuju Indonesia yang kuat, makmur, negara yang maju, negara besar dan sejahtera,” kata Deklarator Gerakan Ganjar Mahfud (G2M) Boy Iskandar dan Eka L Prasetya dalam pernyataannya, Selasa (27/6/2023).
“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, bersama ini mendeklarasikan Gerakan Ganjar-Mahfud,” kata Boy Iskandar.
Menurut Deklarator G2M, Ganjar Pranowo merepresentasikan karakter pemimpin yang mencintai rakyat kecil, dekat dan memiliki perhatian besar kepada masyarakat kelas bawah. Mahfud MD dikenal amat berani karena benar dalam upayanya melakukan pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum. Duet Ganjar-Mahfud dinilai mampu membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, maju dan sejahtera.
“Gerakan Ganjar Mahfud kami deklarasikan untuk memperjuangkan Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta. Indonesia adalah kita semua,” pungkas Deklarator G2M.
Beritaneka.com, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tiba di Istana Maryinsky, Kyiv disambut oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy di pintu masuk Istana pada Rabu (29/06/2022) sore sekitar pukul 15.00 waktu setempat.
Setelah penyambutan, kedua pemimpin negara tersebut masuk ke dalam Istana untuk melakukan sesi foto bersama dan dilanjutkan pertemuan empat mata.
Turut mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.
Dalam keterangan pers sebelum keberangkatan kunjungan luar negeri, Minggu (26/06/2022) pagi, di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa lawatannya ke Ukraina dan Rusia untuk bertemu pemimpin kedua negara membawa misi perdamaian.
“Misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelenskyy untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian, untuk membangun perdamaian, karena perang memang harus dihentikan, dan juga yang berkaitan dengan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali,” kata Presiden Jokowi, dilansir Setkab.
Usai dari Ukraina, Presiden diagendakan akan melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Dari Ukraina saya akan menuju ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Sekali lagi, dengan misi yang sama saya akan mengajak Presiden Putin untuk membuka ruang dialog dan sesegera mungkin untuk melakukan gencatan senjata dan menghentikan perang,” kata Presiden Jokowi.
Beritaneka.com — Jakarta, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju. Indikatornya adalah lahirnya para pengusaha-pengusaha baru.
“Syarat untuk menjadi negara maju itu adalah kita harus menambah jumlah pengusaha,” kata Teten, di Jakarta, dikutip Kamis (12/5/2022).
Menurut Teten, Indonesia diproyeksikan menjadi negara nomor 4 dunia pada 2045. Namun demikian perlu menambah lagi pengusaha-pengusaha baru.
Baca Juga:
Hari Ini 5 Pj Gubernur Dilantik, Berikut Daftar Kekayaannya
“Sekarang negara maju kan rata-rata antara 12-14% jadi pengusaha,” jelasnya.
Menkop Teten selaku Ketua Pelaksana Perpres Kewirausahaan juga menyebutkan saat ini fokus pemerintah menciptakan 1 juta pengusaha baru tersebar di seluruh Indonesia.
“Kita ingin menaikan jumlah wirausaha, kita ingin nambah sekitar 1 juta wirausaha. Ada yang di bawah kementerian itu 400.000,” kata dia. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju.
Beritaneka.com—Kinerja ekspor dan impor Indonesia tahun 2021 ditutup dengan pencapaian positif pada neraca perdagangan. Terlihat di Desember 2021, Indonesia kembali mengalami surplus sebesar US$1,02 miliar. Hal ini membawa tren surplus kembali dapat dipertahankan sejak Mei 2020 atau selama 20 bulan berturut-turut.
Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$35,34 miliar. Nilai surplus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir atau sejak 2006, di mana pada tahun tersebut nilai surplus mencapai US$39,37 miliar.
“Di tengah berbagai ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu mencatatkan performa impresif pada neraca perdagangan. Kinerja ini akan meningkatkan resiliensi sektor eksternal Indonesia, sehingga semakin kuat menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan masih berlanjut di tahun ini,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilansir dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (18/01).
Baca juga: Tinjau Sarhunta Lombok, Jokowi: MotoGP Mandalika 2022 Bisa Tingkatkan Ekonomi Masyarakat
Kinerja surplus sepanjang 2021 ditopang dari nilai ekspor yang mencapai US$231,54 miliar atau tumbuh double digit sebesar 41,88% (yoy). Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk CPO, berhasil mendorong performa ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 mencapai US$32,83 miliar atau meningkat sebesar 58,48% (yoy).
Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mampu tumbuh sebesar 58,89% (yoy) menjadi sebesar US$1,28 miliar.
Lebih lanjut, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak dan abu (HS 26) mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 96,32% (yoy) menjadi sebesar US$6,35 miliar. Diikuti oleh ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan mencapai 92,88% (yoy) menjadi senilai US$20,95 miliar.
“Pencapaian ini mengindikasikan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Tercermin pula dari meningkatnya penciptaan nilai tambah pada sektor manufaktur. Terbukti secara kumulatif, ekspor non migas hasil industri pengolahan Januari – Desember 2021 naik 35,11% (yoy) menjadi sebesar US$177,11 miliar,” kata Menko Airlangga.
Baca juga: Fokus Garap Perekonomian, PKS Minta Pemerintah Sejahterakan Rakyat
Selain itu, level Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga terus berada pada zona ekspansif yakni 53,5 pada Desember 2021, melanjutkan level ekspansi yang sudah terjadi selama empat bulan berturut-turut. Level PMI Indonesia Desember 2021 itu bahkan lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia (52,8), Vietnam (52,5), Filipina (51,8), Thailand (49,5), dan Myanmar (49,0).
Penurunan kasus Covid-19 yang terjadi secara konsisten dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 membuat Pemerintah dapat memberlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Kondisi ini memberikan kelancaran aktivitas ekonomi sehingga mendorong kenaikan pada aggregate demand.
Alhasil, sektor manufaktur juga terstimulasi untuk meningkatkan output produksinya. Meski demikian, Pemerintah tetap mewaspadai fenomena meningkatnya kasus varian Omicron yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir Januari atau awal Februari 2022 ini.
“Dengan semakin efektifnya pengendalian Covid-19 dan antisipasi yang baik terhadap penyebaran varian Omicron, serta diiringi dengan terjaganya tingkat kedisiplinan protokol kesehatan, maka penurunan kasus Covid-19 diharapkan dapat terus terjadi, sehingga mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Surplus perdagangan yang terus terjaga sepanjang 2021 juga disebabkan dari kinerja ekspor komoditas andalan Indonesia yang tetap solid,” jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Tahun 2022 Adalah Tahun Pemulihan Ekonomi
Sejalan dengan peningkatan ekspor, sisi impor Indonesia pada 2021 juga meningkat menjadi sebesar US$196,20 miliar atau tumbuh 38,59% (yoy). Struktur impor Indonesia di 2021 didominasi impor golongan bahan baku dan penolong senilai US$147,38 miliar (75,12% dari total impor), diikuti barang modal US$28,63 miliar (14,59% dari total impor), dan barang konsumsi US$20,18 miliar (10,29% dari total impor).
Struktur tersebut mengindikasikan perekonomian Indonesia yang produktif melalui penciptaan nilai tambah yang lebih besar, baik untuk kebutuhan domestik maupun untuk diekspor kembali.
“Kinerja positif di 2021 ini akan terus dipertahankan Pemerintah dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan, terutama dalam mendorong semakin banyaknya ekspor komoditas bernilai tambah,” pungkas Menko Airlangga.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota negara baru. Namanya; Nusantara. Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Suharso mengungkapkan dirinya mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Jumat 14 Januari 2022 lalu bahwa nama Ibu Kota Negara Baru adalah Nusantara.
“Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara,” kata Suharso dalam Rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara di DPR hari ini Senin (17/1/2022).
Alasan memberi nama Ibu Kota Negara Baru dengan Nusantara adalah kata tersebut sudah dikenal sejak dulu dan sangat ikonik di dunia internasional.
Baca Juga:
- Sultan Gustaf Al Ghozali, Iseng Jualan Foto Selfie Laku Miliaran Rupiah
- Aset NFT Meroket! Investasi Masa Depan?
- Cara Jualan Karya Seni Melalui NFT, Gampang Ternyata!
“Selain itu juga menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu,” kata Suharso Monoarfa.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak akan menyajikan gambaran ibu kota baru dalam bentuk maket atau hologram, namun dalam bentuk metaverse.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan metaverse ibu kota negara baru dalam empat bulan ke depan.
“Kami juga sedang siapkan ibu kota negara itu dalam bentuk metaverse. Mudah-mudahan dalam 4 bulan ini,” kata Suharso, pernyataannya kami saksikan dalam tayangan Youtube.
Metaverse adalah sebuah konsep masa depan dalam dunia teknologi. Metaverse mampu menggambarkan seluruh kehidupan virtual yang seolah-olah nyata. Dengan metaverse, gambaran ibu kota baru bisa terlihat nyata. Sehingga dapat memberikan informasi tentang masa depan ibu kota baru.
Beritaneka.com—Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa prioritas utama pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan rakyat. Harga minyak goreng harus terjangkau masyarakat. Karena itu Pemerintah harus memprioritaskan melakukan penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menciptakan stabillisasi harga minyak goreng di dalam negeri.
Arahan Presiden tersebut ditujukan untuk merespon dengan cepat tren kenaikan harga pangan, khususnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tercatat pada minggu ke-5 Desember 2021, harga minyak goreng kemasan mencapai rata-rata Rp18.492,00 per liter atau mengalami peningkatan sebesar 8,31% (MtM).
“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada press briefing kebijakan Pemerintah terkait harga minyak goreng, di Jakarta, Rabu (5/01).
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Minyak goreng kemasan sederhana dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 1,2 miliar liter selama jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, kebutuhan biaya untuk menutup selisih harga, PPN dan biaya Surveyor sebesar Rp3,6 Triliun yang bersumber dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Selisih harga yang dimaksud adalah selisih harga produksi dan distribusi dengan harga eceran/retail.
Kebijakan pembiayaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini sebagai bentuk upaya nyata Pemerintah dalam mendukung penyediaan pangan yang terjangkau untuk masyarakat.
Baca juga: Minim Prestasi, Airlangga Berat Jadi Capres 2024
Pemerintah juga telah menugaskan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPDP KS untuk mempercepat implementasi dari kebijakan ini.
Menteri Perdagangan akan bertugas untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, dan menyiapkan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sementara itu, Kementerian Keuangan akan menyiapkan peraturan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran PPN atas selisih kurang harga minyak goreng oleh BPDP KS dengan mengadopsi Peraturan Dirjen Pajak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN Atas Selisih Kurang Harga BBN Jenis Biodiesel Oleh BPDP KS.
Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka Februari, Begini Cara Daftarnya
Selanjutnya, BPDP KS akan bertugas menyiapkan pendanaan dan pembayaran terhadap selisih harga pasar dengan HET minyak goreng kemasan sederhana selama 6 bulan beserta PPN-nya, menyiapkan pembiayaan dan menetapkan Surveyor independen, dan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Produsen penyalur minyak goreng kemasan, sesuai daftar dari Kementerian Perdagangan.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar. “Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi.
Dalam acara press briefing tersebut, turut hadir juga Direktur Utama BPDP KS Eddy Abdurrachman.
Beritaneka.com—Tahun 2021 menandai satu dasawarsa pelaksanaan Open Government Partnership (OGP).Pada 2011, Indonesia mendirikan OGP bersama dengan tujuh negara lain, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Meksiko, Brasil, Afrika Selatan, dan Filipina.
Dimulainya inisiasi OGP membuka kesempatan bagi perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, dan lainnya untuk bertukar pengalaman, praktik terbaik, dan kemajuan dalam inisiatif dan implementasi pemerintahan terbuka hingga memberantas korupsi.
Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Open Government Partnership Global Summityang diselenggarakan secara hybrid di Seoul, Korea Selatan, pada 15-17 Desember 2021, Presiden RI Joko Widodo beserta 13 kepala negara lainnya menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan good governance, terutama sebagai langkah strategis dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Bersama Pelaku Bisnis, Bappenas Petakan Potensi Kolaborasi Indonesia-Swedia
Saat ini, 78 negara dan 76 pemerintah daerah dari seluruh dunia bergabung menjadi anggota OGP. Dalam pelaksanaan tingkat nasional, Indonesia didukung Sekretariat Bersama yang diampu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kantor Staf Presiden.
Menyambut 2022 mendatang, Indonesia membidik kenaikan peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh Transparency Internasional. Pasalnya, IPK 2020 mencatat Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Peringkat tersebut harus terus ditingkatkan, mengingat kurangnya transparansi dalam alokasi sumber daya akan melemahkan efektivitas respons penanganan pandemi Covid-19. Good governance berlandaskan transparansi juga akan menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi dalam jangka panjang.
“Semangat open government, transparansi, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan, terutama sebagai bagian dari penanganan Covid-19. Bagi Indonesia, good governance itu penting, tidak hanya di saat krisis. Indonesia selalu menjadi pendukung dalam agenda prioritas OGP,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewakili Indonesia mewakili yang terpilih menjadi anggota Dewan Pengarah Open Government Partnership periode 2019-2022.
Baca juga: Rehabilitasi Ekosistem, Bappenas Beri Mandat IPB Kelola Pesisir Raja Ampat
Upaya kolektif dan sinergi semua pemangku kepentingan diperlukan dalam melawan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang. Sejalan dengan Perjanjian Paris, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi tindakan dalam penanganan dampak perubahan iklim sebagai wujud komitmen dalam mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Sebagai anggota pendiri OGP, Indonesia akan terus mendukung semangat good governance di tingkat global, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. “Presidensi G20 Indonesia akan terus mempromosikan integritas dengan memperkuat sistem dan institusi antikorupsi kita, menggunakan pelajaran dari penanganan pandemi untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi di masa depan,” pungkas Menteri Suharso.
Beritaneka.com—Indonesia dan Seychelles adalah dua negara kepulauan yang memiliki kesamaan ciri. Keduanya memiliki ekosistem laut yang menjadi modal sumberdaya alam terbesar. Dalam konteks tersebut, kedua negara juga memiliki kesamaan platform kebijakan yaitu Ekonomi Biru (Blue Economy).
Dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara di bidang pembangunan Blue Economy, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Diskusi Strategis Kerjasama Blue Economy antara Indonesia dan Seychelles. Diskusi yang mengusung tema Blue Economy: Opportunities for Collaboration and Investment ini digelar di Jakarta, pekan lalu.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Dalam diskusi ini, Dr Luky Adrianto, Dosen Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University hadir sebagai reviewer. Dalam paparannya, Dr Adrianto menyajikan instrumen BEDI (Blue Economy Development Index) sebagai alat untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru. Dr Adrianto yang diberi kepercayaan sebagai Chief Scientist untuk pengembangan BEDI pada Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS) menyajikan BEDI untuk Indonesia dan Seychelles.
“Indeks BEDI Seychelles lebih tinggi daripada Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai momentum untuk memperkuat platform Blue Economy bagi kedua negara agar BEDI dapat meningkat di kemudian hari,” ujar Peneliti Senior Bidang Kebijakan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pesisir dan Laut, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University ini.
Baca juga: Kampus Pertama di Indonesia, IPB Terima Sertifikat SafeGuard Label SIBV
Menurutnya, blue economy yang sangat bertumpu pada kekayaan sumberdaya kelautan menjadi andalan Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk itu peran Indonesia sebagai leading country harus diperkuat, terutama dalam memacu perwujudan ekonomi yang berkelanjutan.
“Sebenarnya, ini sesuai khitah IPB University bahwa konsep pembangunan nasional ke depan berbasis agromartim. Untuk blue economy adalah bagian dari agromaritime development. Tidak ada pilihan. Indonesia harus belajar mencapai itu dari keberadaan bangsa bahari, melalui blue economy development,” tandasnya.
Diskusi ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara daring. Hadir juga Nico Barito, Special Envoy of the President of Seychelles to ASEAN. Diskusi menampilkan tiga pembicara kunci yaitu James Alix Michelle (Former President of Seychelles), Alain St Ange (President African Tourism Board) dan Suharyanto (Director of Marine Spatial Planning, Kementerian Kelautan dan Perikanan).
Baca juga: Malam Puncak Gebyar Nusantara 2021, Wakil Rektor IPB University: Keberagaman Budaya Pengikat Bangsa
Beritaneka.com—Bahas komitmen Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Kementerian PPN/Bappenas menggelar SDGs Annual Conference 2021 bertema “Recovery and Resilience: Inclusive Financing towards the Attainmentof the 2030 Agenda” pada 23-24 November 2021.
TPB/SDGs merupakan komitmen global yang memandu capaian pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masa kini sembari menyiapkan hak generasi masa depan. Membuka SDGs Annual Conference 2021, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyatakan pentingnya pendanaan inklusif untuk mewujudkan TPB/SDGs.
Percepatan pencapaian SDGs membutuhkan pendanaan yang besar. Sebelum pandemi, celah pembiayaan SDGs sudah cukup lebar. Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen.
Baca juga: Bersama Pelaku Bisnis, Bappenas Petakan Potensi Kolaborasi Indonesia-Swedia
Kenyataan ini menunjukkan pentingnya inovasi pembiayaan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, daerah, hingga tingkat desa untuk menutup celah pembiayaan. Aspek pembiayaan ini menjadi kunci, mengingat kesiapan dan respons setiap negara berbeda, khususnya antara negara maju dan negara berkembang.
“Untuk itu, masing-masing pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilakukan secara terukur dan terarah serta disesuaikan dengan konteks Indonesia,” ujar Wapres RI Ma’ruf Amin selaku Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian SDGs Indonesia, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11).
Untuk itu, pencapaian TPB/SDGs harus melibatkan semua pihak, melalui paradigma co-creation, termasuk pendanaan melalui mekanisme co-financing.“Indonesia senantiasa berkomitmen untuk tidak menurunkan target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian SDGs 2030, meskipun disrupsi pencapaian target SDGs dipengaruhi akibat pandemi Covid-19.
Baca juga: Rehabilitasi Ekosistem, Bappenas Beri Mandat IPB Kelola Pesisir Raja Ampat
Komitmen tersebut memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak business as usual. Salah satu tantangan yang besar di antaranya adalah pembiayaan untuk SDGs,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfaselaku Koordinator Pelaksana Nasional Pencapaian SDGs.
Berdasarkan Peta Jalan SDGs menuju 2030, kebutuhan pendanaan untuk mencapai SDGs sebesar Rp 67.000 triliun, dengan selisih kebutuhan pendanaan sekitar Rp 14.000 triliun. Untuk itu, kolaborasi seluruh pemangku kebijakan untuk mewujudkan transformasi dan trajectory pembangunan berkelanjutan harus dicapai, agar collectiveactionbisa terlaksana.
“Hasil konferensi ini diharapkan memberi masukan konkret bagi percepatan pencapaian target SDGs. Selain itu, kami harap acara ini juga dapat mengajak seluruh platform partisipatif, termasuk kalangan pemuda, secara kolektif berpikir dan bertindak bersama dalam upaya pencapaian SDGs di Indonesia,” tegas Menteri Suharso.
Baca juga: Bappenas Jalankan Tiga Tahapan Pembangunan Energi Terbarukan di NTT
Sebagai konferensi tahunan keempat, SDGs Annual Conference 2021 dibuka Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan dihadiri Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commissionsfor Asia andthe Pacific Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BKASP DPR RI Fadli Zon, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, dan UN Resident Coordinator Indonesia Valerie Juliand tersebut menjadi ajang softlaunching Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs2021-2024.
RAN tersebut menghimpun ribuan rencana kegiatan dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, serta perguruan tinggi, hingga menampilkan SDGs Dashboard 2.0 yang memuat capaian indikator SDGs, sertaSDGs Investment Platform yang menampilkan pemetaan potensi dan peluang investasi berkelanjutan.
