Beritaneka.com—Dalam kunjungan kerja di Paris, Prancis, Kamis (1/7), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menerima kunjungan pejabat senior dari The Agence Française de Développement (AFD) dan pejabat senior dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan (French Treasury) di KBRI Paris didampingi Duta Besar RI untuk Prancis Arrmanatha Nasir.
Dalam kedua pertemuan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas menekankan penguatan kerjasama Indonesia-Perancis dalam pembangunan rendah karbon, green and blue economy, hingga kerja sama pembiayaan pembangunan proyek-proyek pemerintah.
Dalam pertemuan dengan Pejabat Senior AFD, terdapat kesepahaman untuk memperkuat kerjasama pembangunan rendah karbon atau green economy dengan fokus pada energy transition, waste management, green industry termasuk green tourism. Beberapa proyek potensial untuk dikembangkan adalah wasteto energy project. AFD juga akan mendukung penuh langkah Indonesia dalam mengusung pilot project pencanangan Bali sebagai blue island.
“Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan strategi transformasi ekonomi. Kerjasama AFD dengan Kementerian PPN/Bappenas adalah salah satunya bentuk usaha untuk pelaksanaan strategi transformasi ekonomi Indonesia, khususnya green economy,” ujar Menteri Suharso.
Baca juga: Transformasi Digital, Bappenas Paparkan SDI dan Pusat Data Nasional
Dalam kesempatan tersebut, pihak AFD menyampaikan bahwa dengan semakin eratnya kerjasama AFD dengan Indonesia serta banyaknya proyek-proyek kerjasama serta dalam rangka meningkatkan fleksibilitas operasional, ke depannya operasional kantor perwakilan AFD di Indonesia akan beroperasi sebagai institusi yang terpisah dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas menyatakan mendukung langkah tersebut dan bersedia menjadi main partner perwakilan AFD di Indonesia.
Kerja sama pembiayaan pembangunan kedua negara melalui fasilitas pembiayaan French Treasurry sudah terjalin sejak lama. Dalam pertemuan dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan (French Treasury), pihak Perancis menyatakan dalam beberapa tahun terakhir fasilitas pinjaman French Treasury telah diimplementasikan untuk pembiayaan pembangunan pemancar televisi dan pembangunan Sistem Meteorologi di Indonesia. Pemerintah Indonesia ke depan juga masih mempertimbangkan pembiayaan dari Pemerintah Perancis untuk beberapa proyek pemerintah.
“Beberapa potensi proyek-proyek Pemerintah Indonesia untuk dibiayai FrenchTreasury antara lain Pusat Data Nasional dan Digitalizationof BroadcastingSystem. Proyek Pusat Data Nasional akan segera diimplementasikan dalam waktu dekat,” ujar Menteri Suharso.
Menteri Suharso mendorong agar pembiayaan Prancis untuk pendanaan proyek-proyek Pemerintah Indonesia dapat berlangsung lebih kompetitif dibandingkan sumber pembiayaan lain dan juga membantu kesiapan teknis serta capacity building bagi penerima kegiatan tersebut.
Baca juga: Bappenas Paparkan Konsep Besar Pengembangan UMKM
Pemerintah Prancis merespons positif terutama dalam hal pemanfaatan teknologi Perancis seperti Teknologi Informasi Komunikasi antara lain satelit dan radar. Pemerintah Perancis juga menawarkan bantuan teknis penyiapan proyek dengan menggunakan teknologi Perancis.
Terkait dengan skema pembiayaan, French Treassury akan berusaha bernegosiasi dengan pihak sindikasi perbankan agar pembiayaannya lebih kompetitif. Selain kedua pertemuan bilateral ini, Menteri Suharso juga melakukan diskusi dengan Badan Antariksa Prancis, Centre National d’études Spatiales, Collecte Localisation Satellites, dan perusahaan inovasi Hemeria untuk membahas potensi pengembangan kerja sama teknologi inovasi Indonesia-Prancis.
Beritaneka.com—Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertemu dengan President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties), Alok Sharma, Selasa (1/6). Dalam pertemuan tersebut juga hadir Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins dan Duta Besar COP26 untuk wilayah Asia Pasifik dan Asia Selatan, Ken O’Flaherty.
Pertemuan membahas sejumlah hal terkait COP26 Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT), termasuk persiapan, kesiapan dan keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi COP26 yang akan digelar di Glasgow, Inggris pada 1-12 November mendatang.
COP26 akan fokus pada upaya percepatan penghapusan penggunaan batu bara, pengurangan deforestasi, percepatan peralihan ke kendaraan listrik dan mendorong investasi dalam energi terbarukan.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen: Antara Mimpi dan Ilusi
Pertemuan ini juga memfinalisasikan Paris Rulebook (aturan rinci untuk implementasi Paris Agreement) dan mempercepat aksi untuk mengatasi krisis iklim melalui kolaborasi antara pemerintah, bisnis, maupun masyarakat sipil. Dalam pertemuan ini, Indonesia akan menjadi co-chair bersama Inggris.
“Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kesuksesan Konferensi COP26 mendatang. Upaya pelestarian lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan harus tetap menjadi fokus, di tengah masa pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan, di antaranya dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC). Melalui NDC, Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% tanpa syarat (dengan usaha sendiri) dan 41% bersyarat (dengan dukungan internasional yang memadai) pada 2030.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), serta mengimplementasikan beberapa praktik keberlanjutan, seperti Timber Legality Assurance System (SVLK) dan Sustainable Natural Rubber Platform (SNARPI).
Menko Airlangga juga mengapresiasi kerja sama Indonesia dan Inggris dalam program Strengthening Palm Oil Sustainability in Indonesia (SPOSI) yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kapasitas pengusaha kecil dan memperbagus penerimaan produk minyak sawit Indonesia di dunia internasional.
Baca juga: Investasi Asing Berbondong-bondong Kabur dari Indonesia: Bagaimana Presiden Jokowi Bertahan?
Pada 15 April 2021, juga telah dilaksanakan COP26 FACT Dialogue Ministerial Roundtable yang dipimpin oleh Lord Zach Goldsmith (Co-chair Inggris). Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Inggris mendorong finalisasi Joint Statement on the Principles for Collaboration yang berisikan prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi pada tingkat tinggi.
Kedua belah pihak komitmen untuk bekerja sama mengembangkan peta rencana aksi kolektif terkait perlindungan hutan, promosi perdagangan, dan pembangunan melalui 4 tema Working Group (WG), yaitu: (1) WG Trade and Markets Development, (2) WG Smallholder Support, (3) WG Traceability and Transparency, dan (4) WG Research, Innovation and Technology.
Saat ini tercatat ada 21 negara yang sudah meng-endorse draft Joint Statement tersebut, yakni antara lain: Belgia, Brazil, Kolombia, Denmark, Perancis, Gabon, Ghana, Jepang, Korea, Liberia, Malaysia, Belanda, Nigeria, Norwegia, Paraguay, Peru, Spanyol, Britania Raya, dan Uruguay.
Beritaneka.com—Industri keuangan syariah tanpa diragukan telah berkembang pesat di Indonesia. Hanya saja, dari sisi supply dan demand terhadap sumberdaya manusia (SDM) ekonomi syariah secara kuantitas masih jauh dari harapan. Faktanya, baru ada 25-30 persen SDM yang memiliki latar belakang kompetensi syariah. Dimana hanya 10 persen yang merupakan lulusan pendidikan ekonomi syariah secara formal.
Hal tersebut disampaikan Prof Arif Satria, Rektor IPB University dalam Studium Generale yang diinisiasi oleh Program Pascasarjana Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, minggu ketiga April.. Menghadapi kenyataan itu, Prof Arif merasa perlu bagi penyelenggara pendidikan keuangan syariah saat ini untuk merumuskan strategi yang tepat.
“Pengetahuan syariah memang penting, tapi soft skill dan mindset juga tak kalah penting. Orang yang memiliki growth mindset selalu optimis terhadap masa depan, yakin bahwa dia mampu. Kepercayaan diri ini yang menjadi modal dalam bekerja,” ujar Prof Arif.
Baca juga: Pakar IPB: Akibat Perubahan Iklim, Suhu Bumi akan Naik 2 Derajat Celcius
Dalam menciptakan keseimbangan antara supply dan demand tenaga kerja di industri ekonomi syariah, lanjut Prof Arif, diperlukan penyelarasan kurikulum dan metode pembelajaran di perguruan tinggi. Yang juga penting, menurutnya adalah menjelaskan persepsi pelaku industri tentang kompetensi lulusan perguruan tinggi dan merumuskan strategi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan SDM.
“Strategi itu misalnya dengan penguatan program studi ekonomi syariah dengan kurikulum integratif, memperbanyak riset, studi dan penelitian tentang ekonomi syariah. Kemudian memfasilitasi tenaga pengajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan program pengembangan kapasitas,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Prof Arif, saat ini perlu adanya standarisasi kurikulum ekonomi syariah di tingkat nasional. Pasalnya, selama ini kurikulum pendidikan yang dilaksanakan perguruan tinggi memiliki dua fokus yang berbeda.
Pertama, yang berfokus pada hukum ekonomi syariah/bisnis syariah, dimana menitikberatkan aspek hukum islam dari entitas ekonomi. Hasilnya, lulusan akan memiliki konsentrasi hukum islam tanpa pemahaman ekonomi yang kuat.
“Atau sebaliknya, fokus pada ilmu ekonomi, tetapi pemahaman terhadap hukum islamnya rendah. Sehingga ini perlu diintegrasikan antara hukum ekonomi syariah dan ilmu ekonomi syariah dan perlu strandarisasi kurikulum nasional. Ini supaya lulusan kita betul-betul kompatibel terhadap kebutuhan pasar,” tuturnya.
Baca juga: Pakar Gizi IPB University: ASI Ekslusif dan Program Menyusui Dua Tahun dapat Turunkan Angka Stunting
Menjawab tantangan era disrupsi pada revolusi industri 4.0 ini, kata Rektor, IPB University juga telah mendesain kurikulum baru yang disebut sebagai K2020. Dimana tujuan pendidikan pendidikan IPB University 4.0 adalah menghasilkan lulusan pembelajar yang tangguh atau powerful agile learner.
“Karena dunia saat ini tidak hanya membutuhkan ketepatan, namun juga kecepatan. Pada saat yang sama powerful agile learner ini diperkuat dengan tandem antara mindset dan skill set. Dua hal ini kita siapkan melalui integrasi kurikulum antara akademik dengan non akademik,” sebut Prof Arif.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Prof Amany Lubis, Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra dan Prof Euis Amalia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. (ZS)
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keberhasilan pembangunan desa menjadi penopang terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Yang mana saat ini, pembangunan desa-desa di Indonesia ditopang oleh program dana desa.
Hal tersebut ia katakan saat menjadi pembicara Seminar Blueprint Indonesia Emas pada Muktamar Pemikiran Dosen PMII secara virtual, Senin (5/4/2021).
“Pada gilirannya, tahun 2045 Indonesia Emas betul-betul bisa terwujud, yang salah satunya ditopang oleh keberhasilan pembangunan desa yang saat ini berjumlah 74.961 desa. Yang semuanya itu sudah ditopang oleh program dana desa yang sudah dimulai sejak kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pemanfaatan dana desa belakangan ini lebih cenderung pada tepat pemanfaatannya, namun masih banyak yang belum tepat sasaranya.
Ia berharap, arah pembangunan desa yang ia rumuskan dalam SDGs Desa dapat memandu desa untuk dapat menggunakan dana desa dengan lebih tepat sasaran.
“Banyak success story (cerita sukses) dana desa. Misalnya di Maluku Utara, ada sebuah desa yang dalam kurun waktu empat tahun bisa memposisikan desa dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri, dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat pengelolaan,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan dana desa akan tepat sasaran jika didasarkan pada permasalahan dan prioritas kebutuhan desa. Dengan begitu, lanjutnya, hasil pembangunan dari dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
“Maka arahan Pak Presiden, dana desa ini agar pertama, dapat dirasakan kehadirannya oleh semua warga desa utamanya warga miskin. Kedua, dampak penggunaan dana desa harus bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.
Dalam seminar tersebut Gus Menteri mengingatkan pentingnya pembangunan desa bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebab dari sisi kewilayahan saja, sebesar 91 persen kewilayahan Indonesia adalah wilayah desa, dan 43 persen penduduk Indonesia berada di desa.
“Meskipun mikro, tapi kalau diakumulasi sangat berpengaruh pada kebijakan makro. Desa itu meskipun mikro, tapi jumlahnya mencapai 74.961 desa,” ujarnya.