Beritaneka.com, Jakarta —Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi bagi para pelaku industri manufaktur nasional maupun global. Ini tercermin dari realisasi penanaman modal sektor industri manufaktur pada periode Januari—September 2022 yang mencapai Rp365,2 triliun.
“Capaian tersebut meningkat 54 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp236,8 triliun,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman resmi Kemenperin, hari ini.
Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, pada yang sama sektor industri manufaktur memberikan kontribusi sebesar 40,9 persen terhadap total investasi yang mencapai Rp892,4 triliun. Secara kumulatif, investasi di Indonesia tumbuh 35,3 persen (year-on-year) dan selama sembilan bulan ini telah berhasil mencapai 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun pada tahun 2022.
Di sisi penanaman modal dalam negeri (PMDN), realisasi di sektor industri manufaktur sebesar Rp104,9 triliun. Subsektor yang memberikan andil paling besar adalah industri makanan senilai Rp38 triliun atau menyumbang 9,2 persen dari total realisasi PMDN yang mencapai Rp413,1 triliun.
Baca Juga:
- Menkes: Obat Gagal Ginjal Akut Dibagikan Gratis ke Pasien
- Sebanyak 156 Obat Sirup Boleh Diresepkan
- Setoran Pajak Kripto Capai Rp159,12 Miliar hingga September 2022
- Indonesia Komitmen Dukung Terus Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Sementara untuk penanaman modal asing (PMA), realisasi di sektor industri manufaktur menembus Rp260,3 triliun. Subsektor yang menyokong paling besar adalah industri logam dasar, barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya dengan investasi menyentuh 8,5 miliar Dolar Amerika Serikat (AS) atau berkontribusi 25,3 persen dari seluruh realisasi PMA yang berada di angka Rp479,3 triliun.
Agus mengungkapkan, di tengah situasi dunia saat ini yang dilanda krisis pangan, energi, hingga finansial, semua negara berlomba-lomba berebut investasi karena investasi dapat mendorong peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan devisa.
“Kepercayaan diri para investor di sektor industri ini harus tetap dijaga, yang didukung dengan berbagai kebijakan strategis,” tandasnya.
Menperin menekankan, tak hanya investasi pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri yang berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.
“Seperti yang Bapak Presiden sering kali sampaikan, hilirisasi industri menjadi prioritas nomor satu. Sebagai gambaran, saat masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, kontribusi komoditas nikel nilainya sekitar Rp15 triliun dalam setahun. Setelah masuk ke industrialisasi, nilainya melompat tajam menjadi 20,9 miliar Dolar AS atau setara Rp360 triliun,” ujarnya.
Menperin meyakini, peningkatan investasi di sektor manufaktur memiliki kolerasi dengan kebijakan pemerintah dalam memacu hilirisasi industri, khususnya sektor pertambangan.
“Artinya, pemerintah sangat konsisten sekali bahwa realisasi investasi tidak hanya didorong oleh sektor jasa, tetapi sudah membangun industri hilirnya sehingga memperdalam struktur manufaktur kita agar bisa lebih berdaya saing,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Toyota akan menginvestasikan tambahan dana sebesar Rp27 triliun di Indonesia hingga 2027 untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik (EV). Toyota tampaknya bersiap untuk ekspansi signifikan ke kendaraan elektrifikasi di kawasan ASEAN.
Janji tersebut disampaikan Shigeru Hayakawa, Wakil Ketua Dewan Direksi Toyota Motor Corporation, ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto di Tokyo, Selasa 26 Juli 2022.
Investasi terbaru itu merupakan lanjutan dari rencana Toyota yang sudah dilakukan sejak 2019 dengan menginvestasikan sebesar Rp14 triliun.
Baca Juga:
- Indonesia Buka Lagi Penempatan PMI di Malaysia Mulai 1 Agustus 2022
- Bursa Kripto Ditargetkan Beroperasi Tahun Ini
- Belanja Negara Bertambah Guna Tahan Kenaikan BBM, Listrik dan Gas Capai Rp350 Triliun
- Hingga Juni 2022, Transaksi Aset Kripto Capai Rp212 Triliun
- ACT Hilang Kepercayaan Masyarakat, Wapres Minta Lembaga Sosial Lebih Transparan
- NIK Jadi NPWP, Begini Cara Pakainya
“Kami berharap dengan peningkatan investasi di Indonesia ini, pemerintah Indonesia dapat memahami keseriusan kami terhadap elektrifikasi kendaraan bermotor,” kata Hayakawa dikutip dari laman paultan.org, hari ini.
Pabrikan mobil ternama asal Jepang ini juga mendorong pengembangan di bidang terkait. Mei lalu, meluncurkan fasilitas xEV Center, yang terletak di Karawang. Pembangunan fasilitas ini dimaksudkan sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat tentang teknologi hijau dan peran transformasi Indonesia menuju elektrifikasi.
Tujuannya agar masyarakat memahami dan mau untuk meminimalkan emisi melalui penggunaan berbagai pilihan kendaraan berlistrik. Sedangkan di Malaysia, Toyota juga bersiap untuk meningkatkan produksi EV-nya.
Sebuah postingan di media sosial Facebook menunjukkan kehadiran pengisi daya cepat DC baru di kantor pusat UMW Toyota di Shah Alam, dalam persiapan untuk terjun ke elektrifikasi. Dijadwalkan untuk tahun depan Toyota bZ4X akan membuat debut lokalnya.
Beritaneka.com, Jakarta —Industri pengolahan semakin bergeliat menggelontorkan dananya untuk meningkatkan kapasitas dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi, dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Hal ini tercermin dari realisasi penanaman modal sektor industri yang mencapai Rp230,8 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 39,5% dari total nilai investasi yang menembus Rp584,6 triliun pada semester I tahun 2022.
“Sektor industri manufaktur nilai investasinya naik dari Rp167,1 triliun pada semester I-2021, menjadi Rp230,8 triliun di semester I-2022 atau naik double digit sebesar 38%,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya dikutip hari ini.
Baca Juga:
Harga BBM Meroket, Indef: Kenaikan Harusnya Tidak Lebih 5 Persen
- Kabar Gembira! Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Lagi
- Mengukur Kebijakan “Spekulatif” BI Pertahankan Suku Bunga
- Wagub DKI Batasi Waktu Citayam Fashion Week sampai Jam 10 Malam
- Semester I-2022, Realisasi Investasi Capai Rp584,6 Triliun
- Integrasi KTP Jadi NPWP Resmi Berjalan
Menperin menjelaskan, selama ini peningkatan investasi di sektor industri selalu memberikan multiplier effect yang luas bagi perekonomian nasional.
Selain menambah devisa dan penyerapan tenaga kerja, juga akan memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga industri di Indonesia bisa lebih berdaya saing hingga kancah global.
“Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi, karena didukung dengan potensi pasar yang besar dan kebijakan pemerintah yang probisnis kepada para pelaku usaha, termasuk upaya mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19,” paparnya.
Agus menegaskan, pemerintah bertekad untuk konsisten meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Melalui upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang maksimal, capaian realisasi investasi akan terus meningkat.
Merujuk data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-Juni 2022, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sektor industri sebesar Rp65,2 triliun atau berkontribusi 23,8% dari total PMDN yang mencapai Rp274,2 triliun.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) sektor industri menembus Rp165,6 triliun atau menyumbang paling tinggi sebesar 53,4% dari total PMA yang mencapai Rp310,4 triliun.
“Investor saat ini lebih banyak mengincar sektor produktif seperti industri manufaktur dibanding sektor lainnya. Oleh karena itu, selain mendorong sektor industri padat modal untuk transfer teknologi, kami juga memacu sektor industri padat karya sebagai upaya meningkatkan serapan tenaga kerja di dalam negeri,” tutur Menperin.
Dijelaskannya, sepanjang semester I -2022, sektor manufaktur yang memberikan sumbangsih paling besar terhadap capaian PMDN adalah industri makanan dengan nilai mencapai Rp24,2 triliun atau naik 8,8% secara tahunan.
Selanjutnya, untuk capaian PMA, kontribusi paling besar dari sektor manufaktur adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang mencapai USD5,7 miliar atau naik 26,3% serta industri kimia dan farmasi sebesar USD1,8 miliar atau naik 8,1%.
“Secara kumulatif, untuk PMDN dan PMA pada semester I-2022, investasi sektor manufaktur yang paling dominan adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp87,9 triliun atau naik 15%, disusul industri makanan sebesar Rp42 triliun atau naik 7,2%,” sebut Agus.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang konsisten menerapkan hilirisasi industri dan menyetop ekspor bahan mentah, dinilai menjadi potensi peningkatan investasi khususnya di industri peleburan dan pemurnian (smelter).
“Pabrik smelter mulai tumbuh di sejumlah wilayah luar Jawa. Artinya, akan mendorong pemerataan ekonomi atau sejalan dengan pembangunan Indonesia sentris,” pungkas Agus.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah melalui Kementerian Investasi (Kemenves)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi triwulan II-2022 (April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun atau meningkat sebesar 7 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dengan demikian, secara kumulatif, realisasi investasi semester I-2022 (Januari-Juni) telah mencapai Rp584,6 triliun atau meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, capaian ini menandakan pulihnya kinerja investasi sejak pandemi melanda sepanjang dua tahun (2020-2021). Melihat realisasi yang mencapai Rp584,6 triliun hingga triwulan II-2022, dia optimistis target investasi sebesar Rp1.200 triliun dapat tercapai.
“Sejak pandemi, para pelaku usaha melakukan penyesuaian, baik berupa penundaan maupun penghentian produksi sementara waktu. Di saat bersamaan, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu para pelaku usaha agar tetap bertahan, dan hasilnya dirasakan saat ini,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II-2022, yang diselenggarakan di Kantor Kemenves/BKPM, Rabu (20/7/2022).
Baca Juga:
- Mendagri Dorong Kepala Daerah Dukung UMKM
- Habib Rizieq Shihab Bebas Bersyarat, Langsung Kumpul Keluarga
- Presiden Jokowi Sambut Kunjungan Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta di Istana Bogor
- Potensi Pajak Kendaraan Capai Rp100 Triliun
- Pelajar Indonesia Raih Medali Emas Olimpiade Biologi Internasional
- Biaya Melahirkan Ibu Hamil Ditanggung Negara
Menurutnya, peningkatan angka realisasi investasi pada triwulan II-2022 sebesar 7 persen itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan mencapai lebih dari 5 persen, atau melampaui triwulan I-2022.
“Kita bersyukur, kondisi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah dalam pemberian vaksin booster kepada masyarakat dan melonggarkan mobilitas dan aktivitas masyarakat,” kata Bahlil.
Bahlil memaparkan, persebaran realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada triwulan II-2022 kembali lebih unggul dari Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 157,1 triliun atau 52 persen dari total investasi, meningkat 38 persen dari periode yang sama di 2021.
Di Pulau Jawa, daerah yang paling tinggi nilai investasinya adalah Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, dan Jawa Timur. Sementara, investasi di luar Pulau Jawa mendapat kontribusi yang besar dari Sulawesi Tengah dan Riau.
“Capaian realisasi pada triwulan ini menyerap tenaga kerja sebesar 320.534 orang, sedangkan selama periode Januari sampai dengan Juni 2022 adalah sebanyak 639.547 orang,” ungkap Bahlil.
Berdasarkan sektor usaha, pada triwulan II-2022, realisasi investasi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, terutama sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang berkontribusi 42,1 persen dari total investasi.
Sektor lainnya sebagai penyumbang terbesar, terdiri dari sektor pertambangan, perumahan, kawasan industri dan perkantoran, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, dan industri makanan.
“Kontribusi sektor industri yang memberikan nilai tambah, khususnya industri pengolahan terkait hilirisasi tambang, industri makanan, industri kimia dan farmasi yang cukup signifikan terhadap angka realisasi investasi dalam beberapa kuartal terakhir merefleksikan transformasi ekonomi di Indonesia terus berlangsung. Kondisi ini sekaligus menunjukkan proses industrialisasi juga tumbuh,” kata Bahlil.
Berdasarkan sumbernya, kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada triwulan II-2022 mencapai Rp 163,2 triliun atau 54 persen dari total investasi, meningkat 39,7 persen dibanding periode yang sama di tahun 2021. Kontribusi PMA ini adalah tertinggi dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya. Sedangkan realisasi investasi dari PMA semester I-2022 sebesar Rp310,4 triliun atau 53,1 persen.
Kontribusi investasi terbesar PMA semester I-2022 berasal dari negara Singapura (6,7 miliar dollar AS), Republik Rakyat Tiongkok (3,6 miliar dollar AS), Hongkong RRT (2,9 miliar dollar AS), Jepang (1,7 miliar dollar AS), dan Amerika Serikat/AS (1,4 miliar dollar AS).
“Jadi yang menarik ini AS karena dia konsisten masuk lima besar terus. Ini juga terkait industri mereka di peleburan seperti Freeport, juga Air Products yang sudah mulai jalan di Kalimantan dan Riau,” kata Bahlil.
Sementara itu, kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) di triwulan II-2022 realisasinya mencapai Rp 274,2 triliun atau mencapai 28 persen dari realisasi periode sama tahun sebelumnya. Sementara, realisasi PMDN semester I-2022 sebesar Rp 274,2 triliun atau 46,9 persen.
Bahlil menilai, situasi perekonomian global saat ini masih diselimuti ketidakpastian akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan pengetatan suku bunga oleh bank sentral AS menjadi tantangan berat bagi iklim investasi di Indonesia. Kendati demikian, ia tetap optimistis target realisasi investasi yang diarahkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.200 triliun dapat dicapai berkat sinergi bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para investor.
Secara simultan, Kemenves/BKPM juga berupaya mendorong investor untuk menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Beritaneka.com, Nusa Dua — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/KaBaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno meminta
Investor diminta untuk berinvestasi di sektor kuliner karena sudah semakin banyak pelaku kuliner yang potensial, termasuk mereka yang turut serta di ajang FoodStartUp Indonesia (FSI) 2022. Permintaan tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga saat menjadi super mentor di FSI 2022, di The Westin Nusa Dua, Bali, Selasa (21/6/2022).
Contohnya, kata Sandiaga, salah satu pelaku usaha kuliner saat pitching yaitu Jonathan Lurniadi dari Lean Lab. Lean Lab memiliki produk selai kacang bubuk rasa cokelat pertama di Indonesia. Dibuat menggunakan kacang pilihan, salah satu produknya yaitu 1/3PB yang telah dipisahkan kandungan minyaknya dan menjadi selai rendah kalori dengan kandungan 50 kalori, 6 gram dan 1 gram lemak, yang ideal untuk gaya hidup sehat yang saat ini tengah digandrungi masyarakat pascapandemi.
“Saya salut Jonathan masih muda, namun punya visi misi produknya luar biasa,” ujarnya.
Baca Juga:
- Dokumen Digital Kependudukan Pakai Tanda Tangan Elektronik, Tidak Perlu Legalisir
- Kapolri Kerja Sama Dewan Pers Cegah Potensi Perpecahan Masyarakat saat Pemilu 2024
- Hari Ini Presiden Jokowi Ulang Tahun Ke-61
- Mardani Maming Dicekal ke Luar Negeri, Ditjen Imigrasi: Berstatus Tersangka
- BMKG: Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Terjang Kawasan Pesisir Indonesia
- Naik Peringkat, Bandara Soekarno-Hatta 10 Besar Terbaik di Asia
Menparekraf juga menjelaskan, salah satu makanan favorit dirinya setiap pagi adalah roti menggunakan selai kacang dan meses. Namun, banyak masyarakat yang khawatir dengan kandungan selai kacang yang tinggi kandungan lemak.
“Jadi banyak kekhawatiran peanut butter bikin gendut. Nah, problem statement makan peanut butter jadi gendut ini sudah dipatahkan oleh produk Lean Lab. Jonathan sudah membuktikannya ini juga mematahkan bawah peanut butter tidak perlu merk luar negeri,” ujarnya.
Sandiaga juga tertarik berinvestasi di produk Lean Lab, lantaran pasarnya besar akan selai kacang yang rendah kalori ini, karena masyarakat di dunia sudah menerapkannya. Produknya juga dijual dan harganya terjangkau. Hanya Rp85.000 dengan kualitasnya bagus. Lean Lab sendiri menargetkan investasi sebesar Rp1 miliar dan ekuitas 10 persen sehingga valuasi perusahaan senilai Rp10 miliar.
“Untuk itu saya mau investasi namun harus, target profit harusnya jelas dan menggunakan kanal distribusi baru yaitu health, digital, sustainability,” ujarnya.
Menparekraf juga sempat mengunjungi 69 brand kuliner yang merupakan finalis ajang FoodStartUp Indonesia (FSI) 2022. Di sana juga para finalis dipertemukan dengan sejumlah investor dan mereka mempresentasikan rencana bisnisnya guna meraih permodalan dalam kegiatan Demoday FSI 2022.
FoodStartUp Indonesia sendiri merupakan agenda tahunan Kemenparekraf/Baparekraf yang diselenggarakan sejak tahun 2016 yang berupaya mempertemukan pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner dengan akses permodalan/pembiayaan, sehingga diharapkan terjadi peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi kreatif kuliner dan terbukanya lapangan kerja di Indonesia.
Beberapa investor yang hadir dalam Demoday FSI tahun ini berasal dari kategori fintech, dan venture capital. Penilaian pemenang sendiri berdasarkan kesiapan produk, keamanan, inovasi, kesiapan pasar, risiko investasi, partnership, dan strategi investasi.
Sandiaga mengatakan, FoodStartUp Indonesia terbukti telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan subsektor kuliner.
“FSI telah memberikan kontribusi bagi subsektor kuliner. Tercatat sekitar 25.000 pelaku ekonomi kreatif kuliner terlibat, 3.200-an pitchdeck usaha dibangun, dan Rp65 miliar dana investasi bergulir,” kata dia.
FSI tidak hanya fokus pada aspek kompetisi atau memperoleh kesempatan permodalan. Namun juga meningkatkan kapasitas dan kompetensi para peserta yang dilakukan bersama (kolaboratif) dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders.
Beritaneka.com—Influencer ramai mempromosikan investasi, tujuannya memengaruhi pengikutnya. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai, maraknya influencer di media sosial yang mengajak para investor pemula untuk berinvestasi tanpa edukasi dan literasi yang memadai cukup meresahkan.
Sebab, tidak sedikit investor yang justru terperangkap dalam mengambil keputusan investasinya berdasarkan rekomendasi influencer.
Merespons hal ini, Direktur BEI Laksono Widodo mengatakan, BEI terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat dengan berinovasi, bersinergi, serta berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk menyediakan edukasi yang mudah dijangkau sekaligus mudah dipahami.
Baca Juga:
Pemerintah Perpanjang PPKM Level 3 Jawa-Bali, Ini Daftar Daerah Selengkapnya
BEI sebagai otoritas bursa pun tengah menggalakan 3P, yakni paham, punya, pantau. Kampanye ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, sehingga menjadi investor yang cerdas.
“Dalam hal berinvestasi, investor sendirilah yang bertanggung jawab atas keputusan investasinya. Sehingga, kami menganjurkan agar kalian menjadi investor yang cerdas dengan dengan 3P: Paham, Punya, Pantau,” kata Laksono dalam keterangan kepada wartawan, hari ini Selasa (1/3/2022).
Untuk aspek pertama, investor harus memahami berbagai aspek dalam berinvestasi. Mulai dari penggunaan dana lebih atau excess fund dalam berinvestasi, paham kesesuaian profil risiko produk investasi dengan risk appetite masing-masing investor, dan paham tujuan investasi yang ingin dicapai.
“Investor juga perlu mencari informasi sebanyak mungkin agar paham dengan baik, sebelum mengambil keputusan investasi,” katanya.
Investor perlu memilih mitra investasi tepat, baik itu sekuritas maupun manajer investasi. Pembukaan rekening investasi saat ini dinilai sudah sangat mudah, tapi perlu diingat bahwa investor harus punya serta menjaga akses dan kerahasiaan rekening investasinya.
“Punya atau miliki produk investasi yang sudah dipahami kinerjanya. Do not put your eggs in one basket, Investor sebaiknya punya beberapa produk investasi agar portofolio dapat terjaga kestabilan pertumbuhannya,” katanya.
Selanjutnya, investor perlu memantau secara berkala, baik dari sisi pergerakan harganya di bursa, maupun dari sisi kinerja perusahaannya. Sebab, investasi adalah sebuah kegiatan dengan orientasi jangka panjang, sehingga perlu pantau berita dan informasi terkini karena akan sangat berguna untuk memperkaya analisis. “Praktikan juga analisis fundamental dan teknikal dalam mengambil berbagai keputusan investasi untuk mempertahankan kinerja return investasi,” kata Laksono.
Beritaneka.com—Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengawal investasi. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch menilai perintah itu berpotensi membuat institusi Polri bersikap represif dan melakukan pelanggaran HAM. Arahan presiden tersebut, perlu diatur dalam peraturan kepolisian. Baik itu melalui Peraturan Polri (Perpol) atau Peraturan Kapolri (Perkap).
“Pasalnya, dengan lahirnya Omnibus Law diberikan ruang yang cukup besar bagi investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan dan juga infrastruktur yang membutuhkan lahan yang sangat luas,” ujar Sugeng.
Baca juga: Tagar #PercumaLaporPolisi Viral, IPW: Kapolri harus Sigap
Menurut Sugeng, akibat kebijakan Investasi tidak jarang menggusur rakyat bahkan dengan cara mengkriminalkan. Kendati, UU Cipta Kerja ini diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Kecemasan sugeng tidak berlebihan. Perististiwa yang terbaru, warga yang sedang mempertahankan tanahnya di Desa Suka Mukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian setempat, Kamis (16 Desember 2021) malam.
Bahkan, puluhan warga ditangkap secara sewenang-wenang. Disamping, terjadinya teror dari aparat kepolisian dengan melakukan penembakan terhadap kendaraan warga yang menuju lokasi.
Padahal, 115 warga Desa Suka Mukti itu merupakan peserta transmigrasi SKPC 3 tahun 1981. Namun, Kepala Desa menerbitkan SPH Fiktif dan menyerahkannya kepada PT.Treekreasi Marga Mulya.
Baca juga: Terkait Hibah Bodong Rp2 Triliun, IPW Minta Mahfud MD Tegur Kapolri
Sementara pihak BPN setempat telah menerbitkan tiga sertifikat HGU yang berbeda tapi di atas lahan yang sama dengan punya masyarakat. Anehnya, 36 SHM warga justru dibatalkan tanpa proses apapun.
“Kriminalisasi kepada rakyat oleh investor juga terjadi di Riau. Hilangnya 650 hektar lahan yang dibongkar Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau menjadi penyebab dikriminalisasikannya anggota dan pengurus koperasi oleh Polres Kampar di berbagai kasus,” ungkap pengacara kondang ini.
PT Perkebunan Nusantara V berhasil memenjarakan Kiki Islami Pasha dan Samsul Bahri melalui aporan Polisi bernomor: LP/434/IX/2021/SPKT/POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tertanggal 1 September 2021. Tuduhannya, karena para tersangka telah menggelapkan barang milik PTPN V dan merampas truk milik koperasi.
Baca juga: Aniaya Warga, IPW Desak Polri Berhentikan Polisi Dominggus Dacosta
Sementara Ketua Koperasi Kopsa-M, Anthony Hamzah yang sudah ditersangkakan sebagai otak perusakan perumahan PT. Langgam Harmuni menjadi bidikan Polres Kampar. Anthony Hamzah lah yang berani melawan investor dengan menolak menandatangani surat pengakuan hutang senilai Rp 115 Miliar yang disodorkan PTPN V sebagai bapak angkat dan meminta penjelasan penggunaan uang pinjaman bank oleh PTPN V untuk kepentingan petani sawit. Disamping meminta penjelasan hilangnya 650 hektar lahan petani sawit.
Keberpihakan pihak kepolisian terhadap investor ini tentu sangat memprihatinkan bila perintah presiden tersebut dijalankan Polri tanpa rambu-rambu ke depannya. Yang terjadi, justru rakyat semakin tidak berdaya mempertahankan hak-haknya dan berjuang memperoleh keadilan.
Padahal, tugas pokok Polri sesuai amanah UU 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Disamping, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.
“Oleh sebab itu, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Kapolri memberikan pembatasan, rambu-rambu melalui Perpol atau Perkap kepada anggota Polri untuk melakukan pengawalan investasi dengan humanis,” tegasnya.
Polri harus mengedepankan upaya pre-emtif dan preventif sebagai SOP baku sebelum melakukan upaya represif. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan meningkat dan program Polri Presisi berhasil.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelang tutup tahun 2021 optimistis target investasi sebesar Rp900 triliun sepanjang tahun ini dapat tercapai.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini target tersebut sudah terealisasi 73% dan sisanya akan tercapai hingga penutupan kuartal IV.
“Data yang sudah masuk ke kami, tapi tidak bisa kami kasih data itu, tapi kami kasih gambaran, Insha Allah mencapai target,” kata Bahlil dalam diskusi bersama Indikator Politik Indonesia secara virtual kemarin, Minggu (5/12/2021).
Menurut Bahlil, tingkat kepercayaan dari investor luar negeri terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah meningkat dibandingkan sebelumnya. Bahlil menyebutkan, dampak implementasi UU Ciptaker yang memungkinkan perizinan dilakukan melalui satu pintu yaitu dengan sistem OSS (Online Single Submission).
Baca Juga: Cair Sampai Desember 2021, Begini Cara Dapatkan Bansos Akhir Tahun
“Jadi betul-betul melahirkan suatu cara pandang baru bagi dunia global dan domestik untuk melakukan investasi di Indonesia,” kata Bahlil.
Optimisme Bahlil juga didorong dengan pembangunan infrastruktur di daerah yang membuat realisasi investasi di luar Jawa cepat tercapai. “Misal dulu Maluku Utara, siapa yang mau investasi di sana? Jadi (sekarang) sudah mulai merata dan investasinya itu investasi yang hilirisasi, sebagai wujud transformasi ekonomi,” katanya.
Hingga saat ini porsi investasi di Tanah Air bukan hanya didominasi sektor jasa atau pergudangan, namun sudah banyak yang melakukan investasi berupa barang modal. “Jadi, investasi sekarang itu lebih ke sektor produktif manufaktur, membangun industri, ini kita dorong untuk diperbanyak,” katanya.
Baca Juga: Waspada Omicron, Depok Nol Kasus Covid-19
Bahlil mendorong investasi yang masuk untuk berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah-daerah. Dengan begitu, sebaran investasi lebih merata.
Beritaneka.com—Pelumpuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berdampak buruk bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Situasi itu berdampak pada sisi investasi. Kisruh KPK secara langsung akan membentuk cara pandang dunia bisnis internasional. Investor akan melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak atraktif untuk menanam modal dan melakukan bisnis.
“Persoalan pembebastugasan 75 pegawai KPK dengan dasar yang tidak jelas harus disadari bukan sekadar persoalan kepegawaian, tetapi lebih dari itu persoalan yang dapat berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia,” ujar Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).
Baca juga: Memiliki Kesamaan Pandangan, PKS Siap Dukung Tokoh Muhammadiyah Jadi Pahlawan Nasional
Dalam penjelasan alumnus New York University ini, negara dengan iklim koruptif akan diasosiasikan sebagai high cost economy oleh para investor. Hal itu dengan terang menggambarkan bahwa efisiensi investasi di negara tersebut akan tidak optimal.
“Investor tentu ikut menilai peta korupsi di suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar ongkos investasi. Dan negara seperti ini tidak sesuai dengan habitus pebisnis yang mementingkan efisiensi biaya,” katanya.
Farouk menjelaskan, salah satu indikator perlu diperhatikan paling pertama adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun semula 40 menjadi 37 di tahun 2020. Dari segi peringkat, Indonesia (peringkat 102) setara Gambia (102) dan beberapa tingkat lebih buruk dari Ethiopia (92). Ini merupakan penurunan indeks terparah dalam dua dekade terakhir.
“IPK yang jeblok ini menyebabkan apa yang disebut sebagai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia kalah dari negara lain terutama di wilayah ASEAN. ICOR Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 6,8 persen, kalah dari Vietnam yang ada di angka 3,7 persen; Filipina 4,1 persen; dan Malaysia 5,4 persen.” Kata mantan Direktur Bank Muamalat ini.
Umumnya diakui bahwa ICOR yang ideal adalah mendekati atau di kisaran angka 3 persen. ICOR sendiri adalah gambaran seberapa besar investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Makin rendah angka ICOR, maka makin efisien sebuah investasi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, itu berarti investasi tak efisien.
Lebih lanjut, Farouk menjelaskan bahwa ICOR juga sangat dipengaruhi soal kemudahan dalam berbisnis. Namun praktik yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Banyak investor merasa ada problem struktural yang membuat mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan birokrat korup pemburu rente.
“Dalam perspektif investor asing, mereka tidak banyak pilihan atas sektor riil investasi di Indonesia yang suka tidak suka membuatnya harus berhadapan dengan praktik kartel, monopoli, dan lobi-lobi bisnis yang ongkosnya tidak sedikit,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Secara ringkas, Partai Keadilan Sejahtera menilai kisruh KPK perlu diwaspadai sebagai sinyalemen yang memperburuk berbagai lapis masalah, mula-mula adalah kepastian hukum. Buruknya kepastian hukum akan membuka celah korupsi, di mana hal itu pada gilirannya membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai pasar yang harus dihindari.
“Pekerjaan beratnya adalah bukan hanya investor asing yang perlu diyakinkan. Investor domestik pun perlu ditahan agar tidak menanamkan modalnya ke luar negeri,” katanya.
PKS menyarankan Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan yang menentukan untuk mencegah para bawahannya melakukan pelumpuhan KPK seenaknya sendiri. Farouk mengatakan, faktor kepemimpinan mestinya dapat lebih ditegaskan dalam isu semacam ini.
“PKS menganggap pemecatan 75 pegawai KPK sejatinya adalah bagian dari persoalan pembangunan Indonesia, yakni, apakah kita akan tetap jadi negara dunia ketiga dengan institusi koruptif yang menciptakan high cost economy, atau ingin keluar dari keterbelakangan dan masuk ke jajaran negara maju dengan penerapan tata kelola yang baik. Presiden dalam hal ini harus mampu menunjukkan kepemimpinannya,” tukas Farouk Alwyni.
Oleh : Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Beritaneka.com—Data statistik Bank Indonesia (BI) menggambarkan situasi ekonomi yang dihadapi Pemerintahan Jokowi sangat gawat. Asing berbondong bondong menarik investasinya dari Indonesia. Factor inilah yang menjadi penyebab Indonesia masih berada pada pertumbuhan negative pada kwartal I tahun 2021.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020. Kala itu, ekonomi RI minus 5,32 persen. “Kalau dibandingkan posisi kuartal I-2020, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi 0,74 persen,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (Kompas.com5/5/2021).
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen: Antara Mimpi dan Ilusi
Bagaimana tidak? Investasi kabur dari Indonesia sebagai tanggapan atas situasi politik dan ekonomi yang tidak stabil dan regulasi yang tak pasti. Lebih dari USD 911 juta investasi langsung asal Eropa kabur sepanjang tahun 2020. Dua negara yang paling banyak menarik investasinya adalah Italia dan Inggris masing masing 377 juta dolar dan 493 juta dolar.
Sementara investasi dari USA menurun separuh dibandingkan tahun 2019. Investasi asal jepang menurun 75% dengan penurunan senilai USD 6,24 miliar dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya investasi asal Singapura menurun 27% atau mengalami penurunan senilai USD 1,7 miliar.
Secara keseluruh investasi langsung di Indonesia berdasarkan negara asal menurun senilai USD 5,3 miliar yang merupakan penurunan terendah selama lima tahun terakhir sejak tahun 2015. Negara negara yang merupakan penanam modal langsung terbesar di Indonesia memilih kabur dari negeri ini.
Baca juga: Meluruskan Makna Utang Pemerintah: Terobos Lampu Merah
Meskipun ada peningkatan investasi dari Hongkong senilai USD 2,7 miliar dan Taiwan USD 694 juta, namun namun tidak bisa menggantikan investasi yang kabur. Sementara investasi asal China sepanjang tahun 2020 hanya USD 810 juta dolar, lebih rendah dar tahun lalu dan menurun 76% dibandingkan dengan investasi tahun 2018.
Sulit bagi Indonesia melakukan recovery ekonomi jika semua negara negara yang menjadi andalan pemerintah mendapatkan investasi asing langsung justru kabur dari Indonesia. Akibatnya kwartal I tahun 2021 Indonesia masih berada di Zona resesi. Pertanyaannya siapa yang mau bisnis di negara RESESI?
