Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Pengarah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengungkap peran pengusaha berinisial SB dalam kasus dugaan tindak pidana terkait transaksi mencurigakan Rp189 triliun. Kasus ini disebut melibatkan tiga entitas yang terafiliasi perusahaan SB, PT LM.
“SB ini inisial, orang yang bekerja sama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang hilangnya pungutan PPh sesuai pasal 22 atas emas batangan eks impor seberat 3,5 ton,” kata Mahfud dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (1/11/2023).
Saat ini, kasus tersebut telah naik ke tingkat penyidikan dan diusut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mahfud menyebut modus kejahatan yang dilakukan SB ialah mengkondisikan emas batangan impor menjadi perhiasan yang telah diekspor.
“Padahal, berdasarkan data yang diperoleh, emas batangan seberat 3,5 ton diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Dengan demikian, grup SB telah menyalahgunakan Surat Ketetapan Bebas PPh Pasal 22,” katanya.
Penyidik DJP kemudian memperoleh dokumen perjanjian tentang pengolahan anoda logam dari salah satu BUMN (PT ATM) ke grup SB (PT LM) pada 2017. Perjanjian ini diduga menjadi kedok grup SB untuk melakukan ekspor barang yang tidak benar.
“Saat ini masih ditelusuri jumlah pengiriman anoda logam dari PT ATM ke PT LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT LM ke PT ATM, untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya,” katanya.
DJP kemudian memperoleh data grup SB melaporkan SPT secara tidak benar sehingga DJP menerbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan per 14 Juni 2023 terhadap empat wajib pajak grup SB. Berdasarkan data sementara yang diperoleh, terdapat pajak kurang bayar beserta denda yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
“Selama menjalankan bisnisnya, SB memanfaatkan orang-orang yang bekerja kepadanya sebagai instrumen untuk melakukan pidana kepabeanan dan tindak pidana pencucian uang,” katanya.
“PPATK telah menyerahkan data tambahan transaksi keuangan mencurigakan dari puluhan rekening grup SB kepada Dirjen Pajak untuk dilakukan analisis kebenaran pelaporan pajaknya,” katanya.
Skala Prioritas
Untuk diketahui, kasus TPPU impor emas batangan ilegal ini termasuk dalam 10 skala prioritas dari Satgas TPPU.
Kasus ini merupakan bagian dari dugaan TPPU senilai Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berasal dari Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK) 2009-2023. Keseluruhan LHA mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat sebesar Rp349 triliun.
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD saat peringatan HUT Ke-78 RI di kantornya, Jakarta, hari ini menyampaikan persatuan tetap menjadi modal terbaik untuk terus menjaga Indonesia dan memajukan bangsa.
Oleh karena itu, dia menilai setiap warga negara harus berkontribusi dalam menjaga persatuan mengingat Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri atas beragam suku.
“Mari kita syukuri ini 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan terus mencintai negara dan bangsa ini tanpa pernah lelah. Caranya adalah masing-masing dari kita berkontribusi untuk kebaikan bangsa dan negara, terutama jaga persatuan di dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Itu modal terbaik bagi kita untuk menjaga negara ini, dan menjadi maju sebagai bangsa maupun sebagai manusia secara pribadi-pribadi,” kata Mahfud MD di sela-sela kegiatannya memimpin Upacara 78 Tahun Hari Kemerdekaan RI di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (17/8/2023).
Mahfud melanjutkan tanpa ada persatuan maka Indonesia hanya akan menghadapi perpecahan, dan itu merugikan bangsa dan negara.
“Kalau kita tidak bersatu, maka ancaman perpecahan itu akan sangat merugikan kita sebagai bangsa yang tentunya harus kuat karena kebersatuannya,” kata Menkopolhukam RI.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga membagikan hasil refleksinya saat mengikuti malam renungan sehari sebelum peringatan HUT Ke-78 RI.
“Saya merasa kita harus benar-benar bersyukur bahwa kita punya para pahlawan, para pemimpin yang berhasil memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga negara kita ini menjadi gagah di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia dan menjadi anggun di pergaulan internasional,” kata Mahfud MD.
Menkopolhukam RI, sebelum mengikuti rangkaian upacara di Istana Negara, menyempatkan diri memimpin Upacara Hari Kemerdekaan di Kantor Kemenko Polhukam. Upacara itu diikuti oleh pegawai Kemenko Polhukam beserta jajaran pejabat.
Mahfud, selaku Inspektur Upacara, mengenakan pakaian adat dari Mandailing, Sumatera Utara. Pakaian adat yang sama juga Mahfud kenakan saat mengikuti upacara di Istana Negara.
Beritaneka.com, Jakarta—Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang mencabut gugatan perdata Rp5 triliun kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
“Iya dicabut, kemarin kita sudah cabut,” kata kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendy kepada awak media, kemarin.
Hendra mengatakan kliennya memerintahkan untuk mencabut gugatan ini karena menilai Mahfud sudah memiliki itikad baik. Selain itu, Panji Gumilang dan Mahfud sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
“Alasan pencabutan menurut klien kami, Pak Mahfud sudah baik, sudah objektif, Pak Mahfud dan klien kami satu almamater di HMI,” katanya.
Sebelumnya, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD secara perdata ke PN Jakarta Pusat yang terdaftar dengan nomor perkara 445/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Panji menggugat sebesar Rp5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisi fitnah.
Gugatan tersebut dikonfirmasi Pejabat Humas PN Jakarta Pusat Zulkifli Atjo. Zulkifli menjelaskan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan tersebut terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat pada Senin, 17 Juli 2023 lalu.
Sementara itu, Mahfud MD merespons santai soal gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang, terhadap dirinya ke PN Jakarta Pusat.
“Saya juga belum baca dan tidak ingin baca apa isi gugatannya. Nanti saja kalau sudah kurang 10 menit (sebelum sidang dimulai), itu nanti saya baca. Itu kan urusan enteng aja,” kata Mahfud MD melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (22/7/2023).
Mahfud menyebut gugatan tersebut merupakan hal biasa saja. “Kalau saya ditanya apakah saya siap untuk menghadapi gugatan itu, saya siap, tapi tidak perlu persiapan,” kata dia.
Mahfud MD mengatakan, hukum itu ada logikanya dan hakim akan memberikan penilaian atas gugatan Panji tersebut. “Oleh sebab itu, nanti kita ketemu di pengadilan aja,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Setelah berbicara soal gugatan tersebut, Mahfud menegaskan penindakan perkara dugaan tindak pidana terhadap Panji Gumilang akan terus berlanjut.
“Tapi jangan lupa urusan tindak pidana yang didugakan kepada Pak Panji Gumilang harus diteruskan dan akan kita kawal,” kata Menko Polhukam Mahfud MD. Bareskrim Polri kini sedang memproses perkara dugaan penistaan agama dan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
Beritaneka.com, Jakarta—Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, kiai dan santri memiliki peran dan kontribusi besar terhadap negara Indonesia, mulai dari perjuangannya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menyusun ideologi hingga mengisi kemerdekaan.
“Peranan pesantren begitu sangat besar terhadap NKRI, mulai awal berdirinya negara, menyusun ideologi yang menjadi pedoman hidup bersama dalam bernegara, merebut dan mempertahankan Indonesia dari penjajah, serta mengisi kemerdekaan,” kata Mahfud MD di Lamongan, Jawa Timur, Rabu, dikutip dari Antara.
Mahfud mengemukakan, ulama dari berbagai ormas Islam dan pesantren ikut masuk dalam menentukan masa depan negara saat itu, termasuk memberikan warna dalam penyusunan ideologi.
Bagaimana ulama pada saat itu telah melewati perdebatan panjang melalui retorika, dalil-dalil dan istikhoroh dalam merumuskan Pancasila.
Besarnya peran ulama dan santri ini dilakukan sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang, seperti saat Indonesia dijajah Jepang, pembentukan BPUPKI, hingga waktu Belanda kembali masuk saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
Belanda sebagai bagian dari kelompok sekutu yang memenangkan perang dunia II, ingin kembali menjajah dan menguasai Indonesia. Sebab, sekutu merasa punya tanggung jawab atas wilayah-wilayah jajahan Jepang, termasuk Indonesia.
“Akibatnya, pemerintah Indonesia sempat kewalahan hingga hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1946, kira – kira 6 bulan sesudah kemerdekaan. Nah di situ, pondok pesantren punya peran yang sangat besar, salah satunya melalui Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy’ari,” ujarnya.
Mahfud MD menegaskan, kala itu Kiai Hasyim Asyari juga menginisiasi munculnya keputusan penting, yakni pertama, umat Islam akan membentuk Hizbullah, tenaga-tenaga tentara dari kalangan Islam. Kedua mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI).
Hizbullah itu menjadi cikal bakal tentara di Indonesia. Kemudian STI diresmikan pada tanggal 8 Juli di Gondangdia, Jakarta, dengan membuka 2 fakultas, yakni agama dan sosiologi. Bahkan saat pemerintah hijrah tahun 1946, STI di Jakarta juga ikut pindah ke Yogyakarta.
“STI ini lalu berubah jadi Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Itu adalah kreasi Kiai Hasyim Asy’ari dan ulama dari kalangan pesantren. Sumbangan dan perannya terhadap bangsa ini sangat besar,” ucapnya.
Meski begitu, lanjut Mahfud, pascakemerdekaan banyak pejuang dari kalangan pesantren yang terpinggirkan. Hal itu lantaran imbas dari politik pendidikan yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif.
“Pejuang, anak-anak muda, dan tokoh Islam banyak yang tidak tertampung dalam tugas-tugas di pemerintahan negara baru. Kemudian banyak kalangan Islam yang memutuskan untuk kembali ke pesantren dan fokus dalam mendidik santrinya. Tapi ada juga yang marah karena tidak tertampung,” kata dia.
Di hadapan 500 ulama dalam halaqah, Mahfud mengajak agar bersama-sama mengelola negara dan memajukan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Sebab, berkat peran dan partisipasi ulama dalam bernegara, kini Indonesia telah mengalami peningkatan moralitas yang signifikan.
“Sistem pengajaran nasional kita memberikan tempat bagi pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang, pendidikan diselenggarakan berdasarkan iman, taqwa dan akhlak. Ini hasil perdebatan dan perjuangan para santri. Mari kita teruskan perjuangan itu,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kasus pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditangani hingga proses hukum.
“Harus ditangani karena itu lembaga-lembaga. Sekarang sudah ditangani kan, sudah diselidiki dan siap diambil tindakan hukum,” kata Mahfud di sela-sela acara Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (25/6/2023).
Mahfud menyebutkan, pungli dalam lemaga antirasuah itu merupakan sebuah ironi. Hal semacam ini tak hanya terjadi di KPK, tetapi juga di pengadilan. “Ironi. kan bukan hanya di KPK, pengadilan (juga),” kata Mahfud.
Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK. Berdasarkan data sementara yang dikantongi Dewas, nilainya ditaksir mencapai Rp4 miliar. Namun, jumlah tersebut masih dapat bertambah.
“Periodenya Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 itu sejumlah Rp 4 miliar, jumlah sementara, mungkin akan berkembang lagi,” kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kepada awak media.
Albertina menjelaskan, pungli ini dilakukan terhadap para tahanan di Rutan KPK. Dia menyebut, pungutan tersebut salah satunya dalam bentuk setoran tunai menggunakan rekening pihak ketiga.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menindak tegas para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya membongkar sindikat TPPO. “Sekarang mulai dari sindikatnya dulu, kita habisi dulu. Dan tidak ada yang menjadi beking. Kan kemarin keluhannya banyak yang ‘Pak ada tentara, ada polisi, ada pejabat pemda, ada ini, kata presiden tidak ada, ditindak semua apa pun pangkatnya dan apa pun kedudukannya,” kata Mahfud, kemarin.
Dalam pertemuan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, beberapa waktu lalu, para pimpinan negara sepakat untuk bekerja sama menindak para pelaku TPPO. “Karena itu melawan kemanusiaan dari bangsa mana pun dan dari negara mana pun,” kata Mahfud.
Satuan Tugas (Satgas) TPPO Mabes Polri telah menetapkan 457 tersangka terkait tindak pidana TPPO dan kejahatan perlindungan pekerja migran di seluruh Indonesia. Penetapan terhadap para tersangka dilakukan berdasarkan 385 laporan polisi yang masuk periode 5-17 Juni 2023.
“Laporan polisi sebanyak 385 orang, korbannya 1.476 orang tindak pidana perdagangan orang itu baru. Antara 5 sampai 17 Juni ditetapkan tersangka tidak sedikit 457 orang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Mahfud.
Mahfud mengatakan, modus terbanyak yakni korban diming-imingi menjadi pembantu rumah tangga (PRT), pekerja seks komersial (PSK), eksploitasi anak hingga menjadi anak buah kapal (ABK). Lebih lanjut, Mahfud menyebut, saat ini masih ada 356 terduga pelaku lagi yang sedang diburu. Ratusan terduga pelaku itu diduga dilindungi para sindikat.
Beritaneka.com, Jakarta—Menko Polhukam Mahfud MD optimistis Pemilu tahun depan akan berjalan aman tanpa gejolak yang berarti. Mahfud membandingkan dengan Pemilu 2019. Mahfud menilai pemilu kali ini bakal lebih kondusif. Dia melihat pada Pemilu 2019 situasi mulai memanas bahkan tiga tahun sebelum pesta demokrasi itu digelar.
Fakta itu menurutnya berbeda dengan situasi saat ini. Meskipun pemilu tinggal delapan bulan lagi, namun situasi kondusif masih tetap terjaga. Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan pengarahan dalam acara Gerakan Literasi Digital Sektor Pemerintah Kepada TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (13/6/2023).
Mahfud menceritakan ulang kondisi jelang Pemilu 2019. “Pemilu tahun 2019 yang begitu panas itu, itu panasnya sudah dimulai tahun 2016. Tanggal 4 November 2016 yang mengepung Istana kemudian disusul dengan gelombang-gelombang berikutnya dengan konflik pesan SARA, perang SARA, rasis, politik identitas, dan lainnya,” ujarnya.
Untuk itu, Mahfud menegaskan ketertiban dan keamanan jelang pemilu ini harus terus dijaga guna meminimalisasi adanya gejolak. Menurutnya sudah menjadi tugas TNI – Polri untuk melakukannya, terutama dalam menjaga lalu lintas digital yang banyak memprovokasi di tengah-tengah masyarakat.
“Pesan khusus untuk Bapak-Bapak TNI, peran penting TNI di dalam pemilu. Kami titip Pemilu 2024 sudah di depan mata karena ya bulan Februari sudah ada Presiden baru meski nanti serah terimanya masih Oktober, tapi 14 Februari 2024 itu waktu yang pendek, tinggal 8 bulan dari sekarang,” kata Mahfud.
“Diharapkan di sini agar netralitas prajurit TNI dan keluarga besar TNI yang terdiri atas istri, anak, suami, dan para purnawirawan untuk menjadi fondasi utama bagi TNI dalam menjalankan peran penting melancarkan proses pemilu. Kemudian memastikan bahwa pemilu itu aman bagi pemilih,” pungkasnya.
Beritaneka.com, Lhokseumawe—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, korupsi itu penyakit berbahaya. Sebagian besar koruptor di Indonesia merupakan sarjana. Data tersebut diungkapkan Mahfud dalam sambutan kunci acara Dies Natalies Ke-54 Universitas Malikussaleh di Lhokseumawe, Aceh, pada Senin (12/6/2023).
“Jumlah koruptornya itu 1.200 (orang), dari 87 persen, artinya 1.044 koruptor itu adalah sarjana,” kata Mahfud dalam siaran Youtube Kemenko Polhukam.
Mahfud mengungkapkan, korupsi merupakan penyakit yang sangat berbahaya. “Penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit korupsi,” ujar Mahfud.
Mahfud menyebut, jumlah tersebut menjadi salah satu bukti nyata. Itu sebabnya, dia sering berbicara soal korupsi. “Kadang kala orang mengatakan, ‘Kenapa kok Pak Menko Polhukam selalu berbicara di Indonesia kok banyak korupsi?’. Berapa jumlah koruptor di Indonesia? 1.200 orang, ya. Jadi banyak kejahatan,” kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, persentase tersebut bukan berarti Indonesia gagal mencetak sarjana yang baik, mengingat lulusan perguruan tinggi yang mencapai 17,6 juta lebih dan jika dikalkulasikan yakni hanya 0,00001 persen lulusan perguruan tinggi yang tersangkut kasus korupsi.
“Artinya, jumlah tersebut sangat sedikit dengan jumlah lulusan dari semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan perguruan tinggi pada umumnya sudah berhasil mencetak kader bangsa dan membangun peradaban di Indonesia hingga menjadikan negara ini maju dari berbagai sektor,” katanya.
Kondisi saat ini, sambung Mahfud, Indonesia sedang dilanda penyakit sangat berbahaya yakni penyakit korupsi. Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk lebih memperkuat nilai-nilai kepancasilaan dan mengajarkan bahwa korupsi tersebut bertentangan dengan Pancasila.
“Dengan adanya perguruan tinggi, maka saya berharap agar dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan konstitusi yaitu menjaga keutuhan NKRI dan memajukan peradaban bangsa,” pungkas Mahfud.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan pengusaha Jusuf Hamka untuk menagih utang negara atas perusahaannya kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan adanya utang yang belum dibayarkan pemerintah kepada swasta maupun rakyat, termasuk kemungkinan kepada perusahaan milik Jusuf Hamka, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP).
Oleh karena itu, tagihan utang dari Jusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun tersebut kemungkinan memang ada dalam deretan daftar utang yang dianalisis pihaknya. Dia pun mempersilakan Jusuf Hamka untuk menagih utang itu ke Kemenkeu.
“Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan, nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo atau surat yang diperlukan,” kata Mahfud MD dalam keterangannya melalui media sosial Youtube resmi Kemenko Polhukam, dikutip, Senin (12/6/2023).
Mahfud menegaskan Kemenkeu memang wajib membayar utang karena itu adalah kewajiban hukum negara atau pemerintah terhadap rakyatnya dan pihak-pihak swasta, yang melakukan usaha maupun transaksi secara sah.
Selain itu, Mahfud juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pembayaran utang terhadap swasta lewat rapat internal pada 23 Mei 2022. Kemenko Polhukam lantas mengeluarkan Keputusan Menko Polhukam No. 63 Tahun 2022 pada 30 Juni 2022.
Kepmen Polhukam tersebut berisi tentang peninjauan ulang dan penentuan pembayaran terhadap pihak-pihak yang memiliki piutang kepada pemerintah dan pemerintah kepada rakyat yang telah diwajibkan oleh pengadilan.
“Saya sampaikan bahwa benar Presiden (Joko Widodo) telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat,” kata Mahfud.
Tak hanya itu, menurut Mahfud, Presiden Jokowi pun kembali memerintahkan pelunasan utang lewat rapat internal kabinet pada 13 Januari 2023 lalu. Jokowi meminta agar utang kepada swasta dan kepada rakyat yang memiliki kekuatan hukum yang tetap segera dibayarkan.
Kepala Negara menyadari bahwa selama ini pemerintah terus menagih utang-utang yang dimiliki rakyat maupun swasta kepada negara. Maka, jajarannya perlu konsekuen untuk melunasi utang negara kepada rakyat.
Sebelumnya, Jusuf Hamka mengatakan utang pemerintah kepada CMNP yang mencapai Rp800 miliar, bukan berasal dari proyek infrastruktur. Hal ini melainkan terkait deposito yang dimilikinya di Bank Yakin Makmur (Bank Yama) saat krisis 1998.
Krisis keuangan kala itu membuat tak sedikit perbankan mengalami kebangkrutan karena likuiditas yang tersendat. Untuk itu, pemerintah meluncurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna membantu pembayaran kepada para penyimpan deposito atau deposan.
Dalam hal ini pemerintah menganggap CMNP merupakan afiliasi dari salah satu bank milik putri mendiang Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut Soeharto. Tuduhan itu membawa Jusuf Hamka menggugat ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, CMNP memenangkan gugatan pengadilan sehingga pemerintah harus membayar kewajiban beserta bunga utang tersebut.
Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi menjadi pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
Hal ini disampaikannya usai menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (22/5/2023). Mahfud mengatakan, dirinya telah menerima Surat Keputusan (SK) terkait tugas barunya untuk menggantikan Johnny G Plate yang menjadi tersangka kasus BTS BAKTI Kominfo.
“Saya hari ini baru menghadap Presiden untuk tugas saya sebagai Plt Menkominfo, SK itu sudah saya terima pada Jumat kemarin dan sejak Sabtu hingga Minggu saya terus melakukan pendalaman-pendalaman terhadap tugas pokok di Kemenkominfo,” kata Mahfud kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (22/5/2023).
Mahfud mengungkapkan, terdapat salah satu amanat dari orang nomor satu di Indonesia itu untuk menganalisa kasus korupsi menara pemancar seluler atau Base transceiver station (BST) Kemkomifo. “Dan tugas khusus terkait dengan munculnya kasus BTS, saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Plt Menkominfo. “(Penggantinya) Pak Menkopolhukam. Plt. nya Pak Menkopolhukam,” kata Presiden Jokowi.
