Beritaneka.com, Jakarta —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1444 H/2023 M jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Hal ini tertuang dalam edaran yang ditandatangani Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Faturohman beserta Sekretarisnya, Mohammad Mas’udi pada 23 Desember 2022 di Yogyakarta tentang hasil hisab Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.
“Umur bulan Syakban 1444 H 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023 M,” bunyi dokumen hasil hisab dikutip Selasa (31/1/2023). Muhammadiyah melaporkan 29 Syakban 1444 H bertepatan dengan 21 Maret 2023. Sehingga ijtimak jelang Ramadhan 1444 H belum terjadi pada hari itu.
Baca Juga:
Itjimak terjadi esok harinya yaitu Rabu Pahing tanggal 30 Syakban 1444 H bertepatan dengan 22 Maret 2023 pada pukul 00.25 WB. Selain itu, PP Muhammadiyah juga menetapkan awal bulan Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah. Tanggal 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April 2023. Kemudian 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi tanggal 19 Juni 2023 M.
Sementara itu, Hari Arafah (9 Zulhijah) jatuh pada 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada 28 Juni 2023 mendatang.
Berikut hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni sebagai berikut:
- 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023.
- 1 Syawal 1444 H atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023.
- 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023.
- Hari Arafah (9 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 27 Juni 2023
- Idul Adha (10 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/1/2023). Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan undangan Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar pada 21-24 Februari 2023 mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Jawaban Bapak Presiden insyaallah hadir dan kami mengucapkan terima kasih atas rencana kehadiran beliau semoga tidak ada halangan,” kata Sunanto usai pertemuan.
Sunanto juga menjelaskan bahwa Kota Balikpapan dipilih sebagai lokasi Muktamar karena PP Pemuda Muhammadiyah ingin agar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilihat langsung oleh para tamu undangan yang hadir. Selain itu, melalui pemilihan lokasi tersebut PP Pemuda Muhammadiyah juga ingin menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap pembangunan IKN.
Baca Juga:
“Ingin menujukkan bahwa ini adalah harapan dan ini adalah cita-cita yang harus didukung tidak hanya karena Pak Presiden yang memberikan kebijakannya tapi karena ada harapan yang sangat besar,” ungkap Sunanto.
Menurut Sunanto, PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan akan terus mendorong dan mendukung pembangunan IKN. Meski demikian, PP Pemuda Muhammadiyah berharap pembangunan IKN dapat terus berkelanjutan.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa pembangunan ini tidak hanya cita-cita Pak Presiden tapi memang cita-cita anak bangsa yang sudah lama dicita-citakan. Saya hanya mewujudkan dan mungkin bisa jadi tidak hanya saat ini harus selesai tapi harus berkelanjutan,” tutur Sunanto.
Sunanto pun berharap kehadiran Presiden Jokowi dalam Muktamar yang mengambil tema utama “Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Bangsa” tersebut dapat menambah motivasi dan harmoni bagi para kader Pemuda Muhammadiyah.
“Jadi, kalau sudah menjadi Pemuda Negarawan maka dengan kehadiran Bapak Presiden menjadi lengkap sudah harmoni kebangsaan kita,” ucap Sunanto.
Dalam kesempatan tersebut, Sunanto juga menjelaskan sejumlah agenda muktamar yang dimulai dari tanwir, pembukaan, laporan pertanggungjawaban, gala dinner, pemilihan pimpinan, hingga pameran usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Bahkan, acara gala dinner yang akan digelar di IKN direncanakan akan mendapatkan rekor dari MURI.
“Gala dinner itu yang rencana kami akan insyaallah menjadi salah satu pemecah rekor MURI pertama di Indonesia karena memang kami harapkan tidak hanya jumlah tapi waktu yang pas untuk pertama kali kita menyelenggarakan itu,” ujar Sunanto.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Beritaneka.com, Solo —Haedar Nashir kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2022-2027 dalam Sidang Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo, Jawa Tengah. “Diserahkan kepada pimpinan baru yang kami sebutkan tadi Prof Haedar dan Prof Abdul Mu’ti,” kata panitia Muktamar PP Muhammadiyah A Dahlan Rais dalam siaran YouTube tvMU Channel, Minggu (20/11/2022). Sekretaris Umum PP Muhammadiyah dijabat Abdul Mu’ti.
Acara kemudian dilanjutkan serah terima jabatan dari pengurus PP Muhammadiyah periode 2017-2022 ke pimpinan periode 2022-2027.
Sebelumnya, Sidang Muktamar Muhammadiyah Ke-48 sudah memilih 13 formatur PP Muhammadiyah. Posisi pertama ditempati Haedar Nashir dengan 2.203 suara, sedangkan posisi kedua adalah Abdul Mu’ti 2.159 suara.
Baca Juga:
- Pemerintah Optimistis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Beroperasi Tahun Depan
- Sebanyak 25.700 Karyawan Pabrik Sepatu Kena PHK
- KTT G20, Presiden Jokowi Serukan Penghentian Perang
- Pemilik Kendaraan Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Akhir Tahun Ini
Berikut daftar 13 formatur PP Muhammadiyah:
- Haedar Nashir 2.203
- Abdul Mu’ti 2.159
- Anwar Abbas 1.820
- M Busyro Muqoddas 1.778
- Hilman Latif 1.675
- Muhadjir Effendy 1.598
- Syamsul Anwar 1.494
- Agung Danarto 1.489
- M Saad Ibrahim 1.333
- Syafiq A Mughni 1.152
- Dadang Kahmad 1.119
- Ahmad Dahlan Rais 1.080
- Irwan Akib 1.001
Haedar Nashir telah menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2022 dan terpilih kembali untuk periode selanjutnya 2022-2027.
Kami kutip dari situs resmi UMY, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Haedar Nashir mengajar sebagai dosen program studi Ilmu Pemerintahan UMY.
Riwayat pendidikan Haedar Nashir dimulai di SD/MI Ciparay Bandung, kemudian Pondok Pesantren Cintawana, Tasikmalaya dan SMA Negeri X Bandung. Haedar kemudian berkuliah di STPMD Yogyakarta.
Setelah menamatkan gelar S1 Ilmu Sosiatri STPMD Yogyakarta, Haedar kembali mengambil kuliah untuk gelar S2 dan S3 yang diraihnya dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) program studi Sosiologi.
Haedar menjadi anggota Muhammadiyah Cabang Ngampilan, Yogyakarta sejak tahun 1983. Kiprah keorganisasian Haedar Nashir di Muhammadiyah yakni sebagai ketua I PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) periode 1983-1986 dan Departemen Kader PP Pemuda Muhammadiyah periode 1985-1990.
Setelah itu, Haedar masuk di Pimpinan Pusat Muhammadiyah mula-mula sebagai Ketua Badan Pendidikan Kader (BPK) dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah (BPK-PAMM) periode 1985-1995 dan 1995-2000.
Haedar lalu duduk sebagai salah seorang ketua PP Muhammadiyah di bawah ketua umum Din Syamsuddin untuk dua periode tahun 2005-2015. Kemudian, berdasarkan hasil rapat 13 anggota tetap PP Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, Haedar Nashir terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020.
Haedar Nashir diketahui tidak pernah duduk di partai politik manapun. Suami dari ketua organisasi perempuan Muhammadiyah Aisyiyah, Dra Siti Noodjannah M.Si, M.M, ini juga dikenal sebagai penulis yang produktif. Sejumlah buku telah ditulis Haedar Nashir, di antaranya; Muhammadiyah Gerakan Pembaruan, Memahami Ideologi Muhammadiyah, Islam Syariat, Muhammadiyah Abad Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan, Proses Integrasi dan Konflik dalam Hubungan Antar Pemeluk Agama.
Beritaneka.com, Jakarta —Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak kaum muslimin menghidupkan kembali jiwa dan semangat berbagi. Inti dari ibadah kurban menurut Haedar adalah ruh untuk rendah hati mendermakan sebagian nikmat yang dimiliki baik berupa ilmu, tenaga, akal pikiran, hingga harta yang semua itu diberikan dengan semangat pencerahan.
“Mereka yang punya ilmu tidak arogan dengan keilmuannya dan mau berbagi ilmu dalam usaha mencerdasaan dan mencerahkan akal budi umat dan bangsa sehingga ilmu itu menyinari jiwa, akal budi, alam pikiran dan menyinari tindakan,” pesan Haedar Nashir sebagaimana dilansir laman resmi PP Muhammadiyah.
Berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah atau Hari Idul Adha jatuh pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 ini.
Dalam amanat yang Haedar sampaikan pada malam takbiran Idul Adha, Jumat (8/7/2022), Haedar juga berpesan agar siapapun yang memiliki akses dalam kekayaan, kekuasaan dan jabatan publik menggunakan kelebihan yang dimilikinya itu untuk semaksimal mungkin menebar kemaslahatan pada orang banyak.
“Kekuasaan bukan untuk kekuasaan, kekuasaan bukan untuk memupuk oligarki, kekuasaan apalagi jangan sampai disalahgunakan untuk korupsi dan segala bentuk penyimpangan kekuasaan,” kata Haedar.
Kekuasaan itu amanah, untuk berkhidmat baik dalam konteks kita ingin membangun umat terbaik maupun bangsa yang unggul, maka kekuasaan yang mau berkurban adalah kekuasaan yang mampu mensejahterakan, mendamaikan, mempersatukan, memajukan sekaligus menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
“Bagi mereka yang sedang dilanda masalah, musibah dan memerlukan pembelaan, negara harus hadir,” tegasnya. Bagi mereka yang memiliki kelebihan harta baik secara individu, korporasi, ataupun perusahaan, Haedar mengingatkan agar mereka tetap berbagi kepada mereka yang kekurangan.
“Jangan sampai kekayaan itu kemudian membuat kita senjang dengan sesama rakyat dan anak bangsa. Mereka yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi kita harapkan semangat berbaginya untuk membagi kue yang dimilikinya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pesan Haedar.
Beritaneka.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Muhammadiyah berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Muhammadiyah secara aktif terlibat dalam pembangunan bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Mulai dari ide sampai mendirikan negara Indonesia merdeka, Muhammadiyah ini sudah ikut aktif membangun kesadaran masyarakat untuk membangun negara ini,” kata Mahfud melalui kanal YouTube Muhammadiyah, kami kutip hari ini.
“Kemudian mewujudkan negara merdeka melalui lembaga-lembaga resmi di BPUPK dan PPPK bahkan di Piagam Jakarta perannya sangat besar,” lanjut Mahfud.
Baca Juga:
- Mudik Lebaran, Okupansi Kamar Hotel Diproyeksikan Meningkat
- Kasus Binomo Kerugian Capai Rp72,13 Miliar, Korban 118 Orang
- Penerapan Fuel Surcharge Bikin Tiket Pesawat Naik, Ini Kata Garuda
- Presiden Jokowi: Usut Tuntas Pemain Minyak Goreng
- Defend ID Diluncurkan, Presiden Jokowi: Bangun Ekosistemnya Agar Berkembang
- IMF Peringatkan Bahaya Mata Uang Kripto di Negara Berkembang
Setelah Indonesia merdeka, kata Mahfud, Muhammadiyah tidak lantas berhenti. Kiprahnya semakin tinggi, berbagai tokoh mengisi tempat-tempat penting di pemerintahan dan masyarakat.
Mahfud pun menyebutkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang aktif di parlemen, seperti Presiden Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kahar Muzakir. Ia mengatakan, jika tidak ada tokoh dan umat islam yang membuat ide kemerdekaan tersebut, maka Indonesia tidak akan pernah ada.
“Sehingga kalau ada umat Islam yang menolak adanya negara Indonesia, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Tapi justru umat Islam masuk dalam al-ahli atau perjanjian, dan al-mitsaq atau kesepakatan,” katanya.
Beritaneka.com — Wakil Ketua Umum (Waketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, unjuk rasa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) pada hari Senin 11 April 2022 kemarin merupakan cermin atau ekspresi dari kekecewaan rakyat terhadap para pemimpinnya.
Kekecewaan itu tidak hanya terhadap pemimpin yang ada di lembaga eksekutif, tetapi juga lembaga legislatif dan yudikatif. Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini menilai, saat ini cukup banyak pemimpin bermental bejat yang tidak lagi dapat dipercaya.
“Kita lihat telah menjadi drakula-drakula dengan teganya menghisap darah bangsanya sendiri melalui praktik KKN dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya tanpa sedikitpun merasa berdosa. Mulut mereka manis karena di mana-mana mereka bicara tentang Pancasila dan UUD 1945,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya yang kami kutip hari ini Selasa, (12/4/2022).
Baca Juga: Hari Ini Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu
Bahkan tidak jarang, kata Anwar mereka dengan mudah menuding orang lain anti Pancasila dan atau anti NKRI. Sementara perbuatan yang mereka lakukan sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh ajaran agama yang dipeluknya dan semangat persatuan dan kesatuan yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini.
“Untuk itu para mahasiswa yang masih punya idealisme dan cita-cita luhur itu tentu jelas tidak akan mau negaranya diperalat oleh segelintir orang yang haus kekuasaan tersebut untuk merengkuh kekayaan yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun kelompoknya,” katanya.
Anwar berharap pemerintah kembali kepada konstitusi yang ada. Di mana pergantian kepemimpinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. “Di mana pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPD serta Presiden harus dilakukan sekali dalam lima tahun dan presiden hanya boleh paling lama dua periode,” kata dia.
Dengan ditegakkannya ketentuan yang ada dalam konstitusi tersebut, Anwar juga berharap Indonesia akan mendapatkan kepemimpinan nasional yang baru dan dapat hidup dengan adil dan sejahtera.
“Diharapkan akan bisa menghantarkan negeri ini kepada keadaan yang lebih baik yaitu menjadi negeri yang maju, rakyatnya hidup dengan sejahtera, adil dan berdaulat, tidak hanya secara politik tapi juga secara budaya dan ekonomi,” katanya.
Beritaneka.com—Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah akan bekerja sama menolak dan mencegah penyebaran paham radikal terorisme di Indonesia.
“Kerja sama yang baik dengan PP Muhammadiyah sangat penting dalam rangka penguatan moderasi beragama,” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar saat bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir, di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta pada Jumat (1/4/2022).
Dalam rangka mencegah paham radikal terorisme, BNPT sangat terbuka dan menerima masukan dari berbagai pihak terutama dari Muhammadiyah. “Tokoh-tokoh agama Muhammadiyah bisa memberikan masukan kepada kami,” katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, moderasi beragama adalah model yang sangat cocok dalam menangkal narasi radikal terorisme.
“Dari iklim saja Indonesia sudah moderat. Dari segi sejarah di mana agama-agama masuk ke Indonesia juga ada bermacam-macam agama dan tidak ada perang. Pendidikan moderasi itu hasilnya long-term. BNPT tidak berjalan sendirian dalam menguatkan moderasi beragama,” katanya.
Haedar mengatakan anak muda yang menjadi target propaganda radikal terorisme harus dilindungi. Pemikiran radikal yang ingin mengganti haluan negera dengan sistem agama adalah kekeliruan yang fatal. Konsep NKRI dengan Pancasila-nya adalah Darul Ahdi Wa Syahadaah, berarti negara kesepakatan dan persaksian.
“Indonesia negara Pancasila itu sejalan dengan Islam. Hasil Ijtihad dari pemuka agama dan para ulama. Maka tidak perlu lagi mencari bentuk negara lain,” katanya. Melanjutkan silaturahmi ini BNPT dan Muhammadiyah akan melakukan perjanjian kerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
Beritaneka.com—Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengumumkan tanggal 1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada 2 April 2022. Hal ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujud hilal.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan melalui maklumat penetapan hasil hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah 1443 Hijriah yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Muhammadiyah Agung Danarto. “1 Ramadhan 1443 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022 Masehi,” katanya.
Dalam maklumat Nomor 01/MLM/1.0/E/2022, penetapan 1 Ramadan itu terjadi ijtimak pada Jumat 1 April pukul 13:27:13 WIB. Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta (-07 48′ LS dan 110 21′ BT) = +04 50′ 25″ (hilal sudah wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk.
Baca Juga: Mulai April 2022, Melebihi Batas Kecepatan di Tol Kena Tilang
Sementara 1 Syawal 1443 Hijriah akan jatuh pada Senin 2 Mei 2022. Pada Sabtu 29 Ramadan atau 30 April 2022, ijtimak jelang Syawal 1443 Hijriah belum terlihat.
“Ijtimak terjadi esok harinya, Minggu 30 Ramadhan 1443 Hijriah, bertepatan dengan 1 Mei 2022 pukul 03:31:02 WIB,” bunyi maklumat tersebut.
Tinggi bulan pada saat matahari terbenam di Yogyakarta (=-70 48′ LS dan = 110 21 BT) = +04 50′ 25″ (hilal sudah terwujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam itu bulan berada di atas ufuk.
Berdasarkan hasil hisab tersebut PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1443 jatuh pada hari Sabtu 2 April 2022, 1 Syawal Senin 2 Mei 2022, 1 Dzulhijah Kamis 30 Juni 2022, hari Arafah Jumat 8 Juli 2022, dan Idul Adha Sabtu 9 Juli 2022.
Beritaneka.com—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan meminta para elite politik bersikap bijaksana serta mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang kami kutip hari ini.
Mu’ti mendesak para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar undang-undang. Para elite justru diminta mampu memahami keadaan dan perasaan masyarakat.
Baca Juga:
KPK: Korupsi di Indonesia Dilakukan secara Berjejaring
Dia menyarankan untuk tidak menjadikan survei sebagai patokan yang mesti dipedomani. Karena bagi dia, bisa saja survei yang dilakukan datanya begitu lemah dan tidak akurat.
“Sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” kata dia.
Beritaneka.com—Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa haram bagi mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai investasi dan alat tukar karena memiliki sifat spekulatif dan gharar yang diharamkan oleh syariat, dan tidak memenuhi nilai dan tolok ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: “Tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90).”
“Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan, jika ditinjau dari syariat Islam,” kata PP Muhammadiyah kami kutip dari keterangan resminya.
Sifat spekulatifnya karena mata uang kripto sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan (gharar).
Baca Juga:
- Waspada, Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan Kedepan
- Memprihatinkan, IKN Dikebut Ratusan Triliun, Tapi Guru Honorer Diabaikan
- Wapres Tekankan Penguatan Tata Kelola Dana Sosial Syariah
“Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying asset–aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain,” jelas PP Muhammadiyah.
Sebagai alat tukar, PP Muhammadiyah memandang bahwa hukum asal mata uang kripto adalah boleh (mubah) sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Bahkan, penggunaan mata uang kripto dinilai serupa dengan skema barter, asalkan kedua belah pihak yang terlibat sama-sama rida, tidak merugikan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
“Namun demikian, jika menggunakan dalil sadd adz dzariah (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah,” kata PP Muhammadiyah.
Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral.
Penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, menurut Muhammadiyah, tidak hanya belum disahkan negara–termasuk Indonesia, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya.
Perlindungan terhadap konsumen pengguna Bitcoin atau mata uang kripto lainnya juga masih menjadi pertanyaan.
“Dari hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat (instrumen) investasi maupun sebagai alat tukar,” terang PP Muhammadiyah.
Selain Muhammadiyah, sejumlah lembaga otoritas fatwa keagamaan pun menyatakan hukum bermuamalah dengan mata uang kripto adalah haram, seperti Al Azhar lewat Majma’ al Buhuts al Islamiyah dan Dar al Ifta Mesir. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa senada.
