Beritaneka.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dengan melantik 2 Menteri dan 3 Wakil Menteri (Wamen) pada hari ini, Rabu (15/6/2022).
Dilansir dari laman Setkab, pelantikan menteri dan wamen dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta. Menteri dan wamen baru ini akan membantu Jokowi dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024.
Pelantikan para menteri negara sisa masa jabatan periode tahun 2019 – 2024 ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. Keppres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.
Baca Juga:
- Tahun 2025 Indonesia Bisa Bersih dari Sampah
- Belanja Terus Produk Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita
- Charta Politika: 63,1% Publik Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet
- Koalisi Semut Merah PKB dan PKS Dapat Banyak Penolakan
- Siap-siap BBM sampai Sabun Cuci Bakal Kena Cukai
- Tukang Becak Naik Haji Bareng Istri, Berkah Nabung Puluhan Tahun
Adapun dua menteri yang dilantik adalah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sementara, para wamen sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022.
Adapun tiga nama wamen yang dilantik yaitu Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/Wakil Kepala BPN.
Usai pembacaan Keppres tersebut Presiden Joko Widodo kemudian memimpin pengucapan sumpah jabatan para menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Turut hadir dalam pelantikan antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.
Hadir juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Beritaneka.com — Rencana reshuffle kabinet di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin ternyata mendapatkan dukungan dari publik. Hal ini tercermin dalam hasil survei yang dikeluarkan Charta Politika.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan, hasil survei terkait reshuffle kabinet, mayoritas publik sebesar 63,1% setuju. Sementara, hanya ada 24,3% yang tidak setuju dan 12,7% tidak tahu atau tidak jawab.
“Kalau kita membaca sekadar dari persepsi publik, di luar penilaian dari Pak Jokowi sebagai bos dari para menteri, memang dukungan atau dorongan publik untuk adanya reshuffle itu sangat besar,” kata Yunarto dalam paparannya secara virtual, Senin (13/6/2022).
Sementara itu, kata dia, dalam survei terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, tingkat kepuasan terhadap mereka ada di angka 53,5% Sementara ada 38,8% yang merasa tidak puas dan 7,7% tidak tahu atau tidak jawab.
“Jadi, bisa dibuat sebuah hipotesa sebetulnya adalah ketika reshuffle dilakukan, ini sebetulnya berpotensi juga satu pendorong atau pendongkrak dan boosting terhadap makin menaiknya tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dengan catatan, reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja,” ujarnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden dari 34 provinsi.
Sedangkan untuk metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.83%) pada tingkat kepercayaan 95%.
Beritaneka.com—Reshuffle kabinet sebaiknya meniadakan semua wakil menteri. Mereka ini praktis tidak terdengar kinerjanya. Kita tidak tahu yang dikerjakan para wakil menteri. Senyap, tanpa pemberitaan sama sekali.
Padahal rakyat berhak mengetahui apa yang dikerjakan para wakil menteri yang cukup banyak di kabinet Jokowi. Sebab, gaji mereka bersumber dari APBN. Wakil Menteri Pariwisata misalnya, kalau pun diberitakan hanya diinformasikan mendampingi Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Kalau tugasnya hanya mendampingi, untuk apa ada posisi wakil menteri.
Lebih baik tugas dan fungsi wakil menteri didistribusikan ke Sekjen dan dirjen. Mereka ini akan lebih mumpuni melaksanakan tugas-tugas yang diembankan kepada wakil menteri. Dengan begitu anggaran untuk wakil menteri dapat ditiadakan. Ini dengan sendirinya dapat mengurangi beban APBN yang memang sudah berat.
Hal itu juga sesuai dengan kondisi Indonesia yang sedang dilanda resesi ekonomi. Indonesia perlu melakukan pengetatan di semua bidang, termasuk meniadakan anggaran untuk wakil menteri. Agar kinerja kementerian tetap maksimal, presiden perlu mengganti menteri yang kinerjanya biasa-biasa saja. Tentu penggantinya harus memang memiliki kemampuan yang tidak biasa.
Masalahnya, apakah Jokowi cukup independen untuk mengganti para menterinya dengan orang-orang terbaik di bidangnya ? Kalau tidak, tentu reshuffle kabinet tidak akan membawa pengaruh signifikan kepada kinerja masing-masing kementerian.
Reshuffle kabinet jangan sampai hanya menjadi ajang bagi elit politik untuk bergantian menikmati kursi menteri. Kalau ini yang terjadi, maka reshuffle kabinet tidak akan meningkatkan kinerja kementerian.
M. Jamiluddin Ritonga
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul.
Penulis buku:
- Tipologi Pesan Persuasif
- Perang Bush Memburu Osama
- Riset Kehumasan
Mengajar:
- Krisis dan Strategi Public Relation
- Metode Penelitian Komunikasi
- Riset Kehumasan
Dekan FIKOM IISIP 1996 – 1999.
