Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah memprioritaskan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri dalam program vaksinasi nasional. Saat ini, terdapat dua jenis vaksin produksi dalam negeri yaitu Vaksin IndoVac serta Vaksin AWCorna.
“Sekarang konsentrasinya beli vaksin dalam negeri yang salah satunya punyanya Biofarma dan kemungkinan nanti dari Universitas Airlangga. Kita ada backup sedikit vaksin impor di bulan Oktober,” kata Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Selasa (18/10/2022).
Selain itu, untuk menjamin ketersediaan vaksin di semua wilayah pemerintah akan merelokasi stok vaksin dari wilayah dengan stok vaksin lebih banyak ke wilayah yang kekurangan vaksin.
Baca Juga:
- Ini Kriteria Cawapres untuk Dampingi Anies di Pilpres 2024
- FAO Sebut 1 Juta Orang Terancam Kelaparan, IFS: Semua Negara Harus Peduli
- BMKG: Potensi Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan
“Sekarang kita merelokasi vaksin Covid-19 dari provinsi yang paling banyak stok vaksinnya itu dipindahkan dahulu stoknya ke provinsi yang laju penyuntikannya cepat. Dalam 1-2 minggu ke depan keterbatasan stok vaksin ini akan berangsur tersedia kembali,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.
Stok vaksin Covid-19 saat ini berjumlah sekitar 1,2 juta dosis, dengan rincian 200 ribu dosis vaksin teralokasi di pusat dan 1 juta dosis teralokasi di daerah.
Vaksin IndoVac adalah vaksin yang dikembangkan oleh PT Biofarma bekerja sama dengan Baylor College of Medicine, Amerika Serikat. Vaksin ini telah memiliki izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin ini sudah siap digunakan untuk vaksin primer bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin Covid-19.
Sementara itu, Vaksin AWcorna merupakan vaksin yang diproduksi oleh PT Etana Biotechnologies Indonesia. Vaksin ini juga telah mendapatkan EUA dari BPOM dan dapat menjadi alternatif vaksin yang dapat digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 untuk dewasa usia 18 tahun ke atas.
Beritaneka.com, Jakarta —Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram yakni Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hukum Vaksin Covid-19 atas Produksi Cansino Biologics Inc China. Putusan fatwa ini ditandatangani Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda pada 7 Februari 2022 lalu. “Vaksin Covid-19 produk Cansino hukumnya haram,”bunyi fatwa yang dikutip dalam laman resmi MUI, Senin (4/7/2022).
MUI menyampaikan alasan pemberian fatwa haram pada vaksin yang juga dikenal dengan nama Convidecia ini.
Menurut MUI, berdasarkan pendapat, saran dan masukan dalam sidang pleno komisi fatwa tanggal 7 Februari 2022 lalu menyimpulkan proses produksi vaksin produk Cansino manfaatkan bagian tubuh manusia yang berasal dari embrio bayi.
Baca Juga:
Hari Ini Uji Coba Rekayasa Lalin di Bundaran HI
Walaupun dalam proses produksi vaksin produk Cansino juga ditemukan tidak adanya pemanfaatan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Serta menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19.
“Hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (jus’ minal insa), yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia,” ujar dia.
Sebelumnya, MUI menetapkan vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt bernama Covovaxmirnaty haram. Sebab dalam tahapan produksinya ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi.
“Vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt hukumnya adalah haram karena dalam tahapan proses produksinya ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi,”bunyi fatwa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19 Produksi Serum Institute of India Pvt yang juga ditetapkan pada 07 Februari 2022.
Beritaneka.com—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sudah ada lima merek vaksin booster yang mengantongi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu, percepatan vaksin booster bisa dimulai bulan ini hingga Maret 2022.
“Pemerintah sudah mempersiapkan vaksin booster, beberapa yang sudah mendapatkan EUA (izin penggunaan darurat atau emergency use) dari BPOM adalah SinoVac CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax terkait dengan program suntikan ketiga,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/1/2022).
Baca Juga:
- 5 Kopi Termahal di Dunia, Nomor 4 dari Indonesia
- Ini Pendapat Muhammadiyah Soal Fenomena Boneka Arwah
- Pemerintah Tetapkan Harga Minyak Goreng Rp14.000,00 per Liter di Seluruh Indonesia
Disinggung mengenai vaksin buatan Indonesia, menurut Airlangga, vaksin Merah Putih sudah masuk dalam tahap uji coba seperti kerja sama UNAIR dengan Biotis, dan juga terkait dengan vaksin BUMN dengan Baylor yang akan masuk ke tahap uji coba. “Terkait perkembangan vaksin Nusantara, ini tentunya akan terus didorong dan ini diterapkan di rumah sakit, dan treatmentnya akan sedikit berbeda karena ini immunotherapy dan dalam bentuk alat-alat kesehatan,” kata Airlangga.
Beritaneka.com—Pemerintah akan memberikan vaksin booster mulai 12 Januari 2022. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
“Vaksinasi booster ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO,” kata Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers Senin siang, (3/1/2022).
Menkes menjelaskan vaksin untuk vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria, yakni 70 persen vaksinasi ke-1 dan 60 persen untuk suntik vaksin ke-2.
Baca Juga:
- Haedar Nashir: Hadirnya Muhammadiyah Australia College Anugerah Allah SWT
- PKS: Aturan Mendagri Terkait Aplikasi PeduliLindungi Kontraproduktif
“Jadi, sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” katanya.
Vaksinasi COVID booster diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan setelah dosis ke-2.
“Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujarnya.
Dan, jenis boosternya akan ditentukan nanti. Ada yang homolog (jenis yang sama) dan ada yang heterolog (jenis vaksin berbeda)
“Yang mudah-mudahan dapat segera diputuskan tanggal 10 setelah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM,” kata Menkes Budi Gunadi.
Beritaneka.com—Syukur alhamdulillah sekitar satu jam lalu, tepatnya pukul dua tiga puluh siang ini, saya sudah ikut vaksin Pfizer pertama. Bertempat di kompleks pertokoan Crown Street Mall, sebuah pusat perbelanjaan termegah di Kota Wollongong, NSW, Australia.
Untuk ikut vaksin ini, saya harus mendaftar beberapa bulan lalu. Jadwal sebenarnya adalah akhir bulan ini. Namun ada pesan lewat email kepada saya, bahwa jika ingin lebih cepat, maka harus selalu mengecek portal departemen kesehatan.
Jika ada waktu yang kosong, bisa langsung isi. Jadi sekitar dua minggu lalu, saya coba cek beberapa kali, dan dapat jadwal yang lebih cepat. Bahkan dua puluh hari lebih awal dari jadwal semula.
Baca juga: Belajar Jujur dari Orang Mandar
Vaksin di sini adalah gratis dengan pelayanan yang sangat memuaskan, ramah dan bermartabat. Boleh memilih jenis vaksin yang diinginkan. Setelah vaksin pertama ini, akan dilanjutkan vaksin kedua beberapa minggu ke depan.
Sebelum tiba di lokasi vaksinasi, saya sudah pesan kepada nyonyaku, agar jika memungkinkan saya disuntik oleh petugas lelaki. Kecuali memang jika tidak ada petugas lelaki maka saya bersedia divaksin petugas perempuan. Sebab di sini, pilihan tersebut adalah hak bagi setiap pasien. Dan petugas akan menghormati hak tersebut.
Di pintu masuk Mass Vaccination Center Wollongong, kami diminta meng-scan QR codes untuk COVID – 19 safe check in. Dengan meng-scan, data kami akan terdaftar ke departemen kesehatan. Hal ini penting untuk kegiatan tracing pengunjung.
Baca juga: Pengalaman Pertama diperiksa Polisi Australia
Artinya, jika ada pengunjung yang kedapatan kena COVID pada jam yang sama dengan saya di gedung itu, maka semua pengunjung pada jam itu akan dihubungi okeh departemen kesehatan untuk segera tes COVID dan isolasi diri.
Setelah mendaftar ulang, nyonyaku berpesan kepada concierge, atau staf pada bagian penjemput, bahwa saya ingin divaksin oleh petugas lelaki, jika ada. Concierge ini, seorang ibu yang sudah berumur. Beliau mengatakan akan koordinasikan dengan pimpinannya.
Lalu kami diantar ke ruang tunggu. Beberapa saat kemudian, seorang petugas menyapa saya dengan salam. Dia tampaknya keturunan Pakistan. Katanya, dia sering melihat saya di Masjid Omar Wollongong. Mengenal saya dari peci hitam yang kupakai.
Di ruang tunggu, seorang petugas datang minta maaf pada saya. Katanya, mohon jangan tersinggung. Karena ada orang yang duluan divaksin, padahal datang belakangan dari saya. Dia bilang, mereka sedang menunggu petugas lelaki untuk menyuntik saya. Petugas itu berada di ruangan yang berbeda meski masih dalam satu gedung.
Ruangan vaksin cukup luas berukuran 3×3 meter persegi. Terdapat satu bak sampah khusus alat medis, 4 kursi dan satu meja petugas vaksin. Saya perhatikan meja petugas vaksin ada pesawat telepon, sebuah PC dan monitornya.
Di dinding ada beberapa informasi untuk petugas. Di antaranya nomor telepon kepada petugas penerjemah jika pasien tak bisa berbahasa Inggris. Saya baca di dinding tertulis bahwa Health Care Interpreter Service, nama lembaga penerjemah yang bisa dihubungi, menyediakan layanan dalam 15 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sebagai catatan, layanan penerjemah ini juga gratis. Tak perlu dibayar oleh pasien.
Saya bersyukur karena mereka berhasil mendapatkan petugas lelaki. Meskipun saya harus menunggu sekitar setengah jam. Pada saat giliran saya, si petugas lelaki datang memanggil namaku. Lalu dibawa ke ruangan khusus.
Beberapa saat dia menjelaskan beberapa hal dan menanyakan keadaan saya. Dia juga menjelaskan dampak yang bisa terjadi jika sudah divaksin. Apakah kamu setuju, tanyanya. Setuju, jawabku.
Baca juga: Warga Australia Ramaikan Halal bi Halal Diaspora Indonesia di Wollongong
Sepersekian detik saya sudah divaksin lengan kiri. Hampir tidak terasa. Kemudian saya diarahkan ke ruang tunggu lagi. Diminta berada di tempat selama lima belas menit. Untuk memastikan apakah ada reaksi negatif atas vaksin tersebut atau tidak. Setelah itu, kami bisa keluar ruangan sambil diantar oleh petugas concierge lainnya.
Mengapa saya harus meminta disuntik oleh petugas lelaki? Saya teringat dengan pesan guru sekaligus orang tuaku. Almarhum KH. Nasruddin Razak, mantan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan periode 2000-2005.
Beliau juga adalah dosen Agama Islam di Universitas Hasanuddin Makassar, dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulawesi Selatan. Dalam buku sakunya, yang dulu saya diminta mengetiknya, halaman bagian akhir disebut kira-kira begini:
“Dalam konsep Islam, hubungan pasien-dokter yang berlainan jenis. Pasien lelaki harus diperiksa oleh dokter lelaki, dan sebaliknya. Pasien perempuan boleh diperiksa oleh dokter lelaki, jika tidak ada dokter perempuan. Demikian pula sebaliknya. Dalam keadaan darurat atau sama sekali tidak ada alternatif, maka pasien lelaki bisa diperiksa oleh dokter perempuan dan sebaliknya”.
Baca juga: Ramadan di Australia, Polisi Berkuda, Toilet Gratis Full Musik
Saya berusaha mengamalkan itu, karena saya tahu di Australia, permintaan seorang pasien adalah hak yang harus dihormati oleh petugas kesehatan. Dan mereka akan berusaha memenuhinya. Kecuali memang tidak ada sama sekali jalan lain.
Tahun lalu ketika saya diopname di rumah sakit umum Wollongong, selama dua malam. Petugas bertanya kepada saya. Apakah ada permintaanmu, tanyanya. Saya bilang nanti untuk makan malam, sarapan, dan makan siang, siapkan makanan halal saja untuk saya. Tentu saja saya tak sebut kata “halal”, mungkin dia tidak mengerti. Saya hanya berpesan agar cukup menyediakan ikan atau makanan laut dan telur rebus untuk lauk makanannya.
Seorang teman di Melbourne beberapa tahun lalu, saat akan melahirkan. Berpesan kepada petugas, agar yang menangani persalinannya adalah petugas perempuan. Dan ini dilaksanakan dan dihormati. Artinya selagi masih memungkinkan mengamalkan ajaran agama, tentu itu adalah sikap yang sangat baik.
Wassalam
Haidir Fitra Siagian, Kontributor Beritaneka di Australia
Keiraville, 05.10.21
Beritaneka.com—JNE melaksanakan 18.800 vaksin, dari target awal sebanyak 7500 vaksin, diperuntukkan bagi karyawan di Jabodetabek, karyawan di beberapa kota lainnya dan masyarakat umum. Vaksinasi gratis yang sudah berlangsung dari tanggal 8 Juli – 28 Agustus 2021 terselenggara atas kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, RS Muhammadiyah, Asosiasi Dokter Hipertensi Indonesia (INAsh), CEO Forum dan Asperindo.
Selain itu JNE melakukan vaksin bekerjasama dengan pihak terkait di beberapa kantor cabang JNE antara lain, di Bogor, Depok, Bandung, Cirebon, Kupang, Jambi, Padang, Jayapura, Solo dan Jogjakarta.
M. Feriadi Soeprapto, Presiden Direktur JNE, menyampaikan, berbagai langkah yang dilakukan untuk mengatasi Covid-19 selain tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan vaksinasi Covid-19 yang bertujuan agar wabah ini segera berakhir, sehingga kondisi menjadi stabil dan normal seperti sebelumnya.
“Kita optimis dengan bergotong royong, bekerjasama, dan berkolaborasi bersama pemerintah mau pun berbagai pihak lainnya, maka pandemi virus corona ini dapat teratasi”, jelasnya.
Baca juga: JNE Siap Salurkan Suplemen Vitamin dan Obat bagi Pasien Covid – 19 di Jabar
Samsul Djamaludin, selaku VP of Quality Assurance & Facility Management JNE, menambahkan,”Kegiatan vaksinasi ini kami selenggarakan untuk memastikan seluruh karyawan JNE, khususnya para petugas garda terdepan seperti: kurir, sales counter officer, customer service, dan bagian lainnya yang banyak berhubungan dengan pelanggan, dapat terlindungi dari virus Covid-19. Hal ini pastinya akan meningkatkan kenyamanan para pelanggan dalam menggunakan layanan JNE. Dan program vaksinasi ini akan dilakukan secara bertahap di seluruh cabang JNE.”
Uus Kuswanto, S.Sos, M. AP, selaku Walikota Jakarta Barat, mengatakan,”Kegiatan vaksinasi ini terselenggara hasil kerjasama yang baik, bertujuan untuk untuk mendukung percepatan program pemerintah dalam mencapai kekebalan komunal atau herd imunnity. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi sudah sangat tinggi shingga dengan pelaksanaan vaksin ini seluruh masyarakat dapat memiliki tubuh yang sehat sehingga dapat beraktifitas secara normal dan perkekonomian dapat pulih dan tumbuh kembali”, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Trisya Suhermanselaku Ketua Yayasan Global CEO Indonesiamenyampaikan, “Bahwa kolaborasi gotong-royong berbagai pihak terutama JNE dalam kegiatan vaksinasi ini, memiliki tujuan agar dapat membantu seluruh masyarakat lebih sehat dan terhindar dari penyebaran virus Covid-19 yang masih menerpa masyarakt dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Baca juga: Kolaborasi untuk Negeri, JNE Jalin Kerjasama dengan Komunitas TDA
Dalam rangka membantu penanganan Covid-19 dan UMKM lokal yang terkena dampak, JNE memberikan donasi antara lain untuk,: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemkot Surabaya, dan Pemprov Jawa Tengah. Membantu pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asy’ari Jombang. Selain itu, di Juni 2021 bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta sebanyak 225 unit tempat tidur fasilitas isolasi dan pasien Covid-19 di Rumah Susun (Rusun) Nagrak, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pengiriman gratis ribuan tabung oksigen keRumah Sakit Darurat Covid di seluruh Indonesia pun JNE lakukan.
Feriadi menambahkan, dengan kerjasama strategis ini JNE akan terus mewujudkan semangat “Connecting Happiness” yaitu mengantarkan kebahagiaan hingga ke pelosok negeri dengan berbagi, menyayangi dan menyantuni sesama. “Program kegiatan dan kolaborasi yang kami inisiasi dapat terus mendukung berbagai kegiatan positif. Langkah nyata ini untuk membantu meringankan beban pemerintah serta dapat memajukan perekonomian nasional di masa Pandemi Covid -19 yang belum berakhir”, pungkasnya.
Beritaneka.com—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sudah mencapai 100 juta dosis suntikan per 31 Agustus 2021.
“Perkembangan berita baik bahwa sesuai dengan peta jalan kita, tanggal 31 Agustus kemarin, kita mencapai 100 juta dosis vaksin Covid-19,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers ‘100 Juta Suntikan Vaksin Covid-19’ yang disiarkan melalui YouTube Kementerian Kesehatan RI, hari ini Rabu (1/9/2021).
Nadia memastikan pemerintah terus memberikan suntikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Melalui vaksin tersebut, kekebalan komunitas segera terbentuk sehingga pandemi Covid-19 teratasi.
Baca Juga: Ganjil Genap di Tiga Lokasi Jakarta Berlaku Sanksi Tilang Mulai Hari Ini
“Dengan 100 juta dosis (vaksin Covid-19) yang sudah disuntikkan hari ini, semoga tentunya ini akan terus mencapai target kekebalan kelompok dalam waktu yang telah kita tetapkan,” kata dia.
Nadia mengajak masyarakat mengikuti program vaksinasi Covid-19. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak pilih-pilih jenis vaksin Covid-19.
“Apapun jenis vaksinnya, ingat, tidak usah khawatir karena pasti sudah dijamin keamanan, mutu, dan kualitas serta efektivitasnya. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia saat itu bagi kita,” katanya.
Pemerintah menargetkan 208.265.720 warga Indonesia divaksinasi Covid-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap, target vaksinasi tersebut tercapai pada Januari 2021. Vaksinasi Covid-19 kini berjalan cepat. Hal ini terlihat dari perbandingan capaian suntikan 50 juta vaksin pertama dan kedua.
50 Juta suntikan vaksin pertama tercapai pada 8 Juli 2021. Ini menunjukkan, 50 juta suntikan vaksin pertama rampung dalam waktu 26 pekan. Sementara 50 juta suntikan vaksin kedua tercapai pada 31 Agustus 2021 atau dalam waktu 7 pekan.
“Kita ingin berusaha kalau bisa 50 juta, 50 juta berikutnya syukur-syukur bisa enam minggu, atau syukur-syukur bisa empat minggu. Jadi kalau 50 juta butuhnya 4 minggu, 1 bulan artinya kita nyuntiknya 1,3 juta, 1,4 juta per hari supaya dapat 4 minggu,” kata dia.
Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Melanggar Konstitusi: Wajib Bubar
“Kalau kita bisa dapat 4 minggu 50 juta, sekarangkan 100 juta di Agustus, kita ada September, Oktober, November, Desember. Itu kan ada empat bulan. Kalau 4 bulan itu kita bisa capai rata-rata sebulan 50 juta, kita bisa dapat 200 juta tambahan,” katanya.
Beritaneka.com—Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai persyaratan memasuki pusat peberlanjaan atau mal. Syarat terbaru, pemerintah mengizinkan masyarakat yang belum vaksin bisa masuk mal dengan menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 antigen satu hari dan PCR dua hari.
Demikian disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dengan alasan menekan laju penyebaran Covid-19. Sebab, di ruang tertutup dengan pendingin udara rentan terhadap penyebaran Covid-19.
“Saya tegaskan, pertama ini berlaku bagi teman-teman yang tidak divaksin karena alasan kesehatan. Kedua, mengapa aturan ini dibuat khusus untuk pusat perbelanjaan karena sirkulasi udara di mal dan pusat perbelanjaan dilengkapi pendingin udara. Prioritas utamanya ialah menekan laju penyebaran Covid-19 yang rentan dalam ruang tertutup,” kata Lutfi seperti kami kutip dari akun resmi Instagramnya hari ini Kamis (12/8/2021).
Baca Juga: PPKM Lanjut Terus, Mal Boleh Buka dan Makan di Tempat dengan Syarat
Bagi yang sudah divaksin dan sudah mengunduh aplikasi peduli lidungi, kata dia, dapat melakukan scan langsung di pusat perbelanjaan dan mal. Pemerintah harus memastikan bahwa pengunjung mal dan pusat perbelanjaan harus dalam keadaan sehat.
Namun aturan ke pasar rakyat berbeda dengan ke pusat perbelanjaan dan mal. Menurutnya, ke pasar rakyat tidak perlu vaksin atau menunjukkan hasil tes Covid-19 karena berada di ruang terbuka. Namun, khusus di DKI Jakarta karena ada pasar rakyat di ruang tertutup dan berfasilitas pendingin atau AC maka diatur melalui Keputusan Gubernur dengan harus menunjukkan bukti vaksin.
“Tentunya pengunjung dan penjual di pasar rakyat harus tetap menerapkan prokes dengan disiplin untuk mencegah penularan sehingga ekonomi rakyat bisa berjalan dan masyarakat tetap dapat menenuhi kebutuhan pokok,” katanya.
Beritaneka.com—Data dari Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) sampai 18 Juni 2021 yang diungkap seorang senator Amerika Serikat bernama Ron Johnson, bersama pihak-pihak yang terkena efek samping vaksin Covid-19, memaparkan akibat vaksin telah menyebabkan korban meninggal 4.812 orang.
Angka itu, hampir mendekati seluruh dampak samping vaksin-vaksin lainnya yang diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 1990 yang berjumlah 5.039 (korban efeks amping 6 bulan penerapan Vaksin Covid-19 hampir sama dengan lebih dari 31 tahun total penerapan vaksin-vaksin lainnya).
Gambaran yang kurang lebih sama juga terjadi untuk efek samping yang menyebabkan kelumpuhan permanen (4,996 orang dalam waktu 6 bulan VS 12,053 dalam waktu 31 tahun).
Baca juga: DPR Minta Pemerintah Perhatikan Ketersediaan Vaksin di Daerah Luar Jawa
Ron Johnson membandingkan bahwa efek samping vaksin flu yang menimbulkan kematian antara tanggal 1 Januari 1996 s/d 31 Maret 2021 (25 tahun lebih) adalah berjumlah 955 jauh dibawah efek samping vaksin Covid-19 yang berjumlah 4.812.
Melihat data itu, Farouk Abdullah Alwyni, Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti bahwa ditengah-tengah upaya gencar pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjalankan program vaksinasi Covid-19 maka sudah selayaknya jika pemerintah juga memberikan perhatian yang optimal terkait persoalan efek samping vaksin.
Farouk menambahkan bahwa paling tidak ada dua kasus berat terbaru sebagai dampak samping vaksin. Pertama kasus Trio Fauqi, pemuda yang meninggal pada tanggal 6 Mei 2021 usai divaksin Astra Zenneca, padahal dari hasil autopsi, tidak ditemukan adanya komorbid, serangan jantung atau gagal paru.
Kedua adalah kasus yang menimpa Amelia Wulandari, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang lumpuh usai menjalan ivaksinasi Covid-19 di Akademi Keperawatan Meulaboh pada tanggal 27 Juli 2021.
“Dua kasus tersebut adalah kasus-kasus yang terungkap ke media masa, kita belum tahu lagi kasus-kasus lain yang tidak pernah terpublikasi di media massa ataupun media sosial, mungkin jauh lebih banyak lagi”, ujar Farouk.
“Satu persoalan yang perlu diperhatikan terkait program vaksinasi adalah efek samping vaksin. Dewasa ini secara internasional, pemberitaan terkait efek samping vaksin Covid-19 selalu ada, mulai dari Astra Zenneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, dan terakhir Johnson & Johnson,” ujar Farouk Alwyni.
Belajar dari kasus di Amerika Serikat, Farouk meminta bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah harus lebih berhati-hati dalam menjalankan program vaksinasi nasional. “Tolong jangan hanya mengejar target saja, safety first harus diprioritaskan, dan jangan melakukan pemaksaan dengan berbagai cara seperti yang terjadi saat ini,” pinta Farouk.
“Dalam rangka menjalankan program vaksinasi nasional yang lebih prudent dan bertanggung jawab, sudah seharusnya pemerintah menyiapkan dana kompensasi yang transparan untuk masyarakat yang terkena efek samping dari vaksin, khususnya untuk yang berat, baik yang memerlukan kebutuhan pengobatan berkala setelah suntikan vaksin, kelumpuhan, ataupun kematian,” ujarnya.
Baca juga: Kesehatan dan Ekonomi Penting Disinergikan, Produksi Vaksin Nasional Solusi Ledakan Covid 19
Farouk juga mengungkapkan bahwa untuk membantu meningkatkan kepercayaan public terhadap vaksinasi dan menunjukkan bahwa pemerintah bersedia menanggung risiko efek samping, negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menyiapkan dana kompensasi bagi penerima vaksinasi yang menderita efek samping yang serius (termasuk meninggal).
Hal in imengingat bahwa berdasarkan survey yang ada ternyata salah satu alas an keraguan banyak anggota masyarakat terhadap program vaksinasi adalah kekhawatiran terhadap efe ksamping.
Mantan Direktur Bank Muamalat ini merincikan bahwa Singapura menganggarkan ganti rugi senilai SD 451 ribu (sekitar Rp. 4.8 milyar) bagi setiap warga yang terkena efek samping parah dari vaksin COVID-19. Malaysia mengalokasikan dana RM 500 ribu (sekitar Rp. 1.7 milyar) bagi setiap individu yang terdampak cacat permanen atau kematian dan Thailand memberikan kompensasi sebesar THB 400 ribu (sekitar Rp. 180 juta) untuk mereka yang mengalami efek samping parah termasuk kematian.
“Mekanisme kompensasi ini juga telah dibuat WHO untuk 92 negara-negara yang berpendapatan rendah dan menengah bawah yang didalamnya banyak terdapat negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara termasuk Indonesia, pemerintah tinggal menjalankannya secara transparan dan tida kbirokratis,” tutup Farouk.
Beritaneka.com—Kalangan Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan vaksin khususnya di wilayah luar Jawa. Pasalnya, belakangan ini beberapa daerah menyuarakan kekurangan stok vaksin. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah karena kesuksesan program vaksinasi bergantung pada ketersediaan vaksin dan distribusi vaksin ke setiap daerah.
“Kalau ingin menyukseskan vaksinasi secara nasional, ketersediaan dan distribusi vaksin harus merata hingga ke pelosok daerah. Jangan hanya fokus di wilayah tertentu saja,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Kesehatan dan Ekonomi Penting Disinergikan, Produksi Vaksin Nasional Solusi Ledakan Covid 19
Wakil rakyat daerah pemilihan Bengkulu ini memaparkan, saat ini vaksinasi yang dilakukan pemerintah sedang terfokus di daerah-daerah rentan dengan konfirmasi kasus dan kematian akibat Covid-19 yang tinggi. Namun bukan berarti hal tersebut mengurangi konsentrasi dalam pendistribusian vaksin ke daerah-daerah.
“Masyarakat daerah sangat membutuhkan vaksin. Apalagi Menteri Kesehatan sendiri mengumumkan bahwasanya konfirmasi kasus positif Covid-19 luar Jawa dan Bali juga mulai menanjak meskipun tak setinggi Jawa dan Bali,” ungkap Elva. Ia berharap pemerintah segera memenuhi kebutuhan vaksin di daerah.
Baca juga: Presiden Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar
Kepada masyarakat, Elva menyerukan agar mengetatkan protokol kesehatan dimulai dari lingkup terkecil atau dari diri sendiri. Karena sebelum herd immunity atau kekebalan massal terbentuk, prokes adalah cara yang paling ampuh mencegah dari paparan Covid-19.
“Prokes adalah yang senjata yang paling ampuh. Mulai dari rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta mengurangi mobilitas. Ini harus kita mulai dari diri sendiri,” pungkasnya.