Beritaneka.com—Konservasi ternak lokal sangat erat hubungannya dengan budaya setempat yang sudah mengakar selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Prof Ronny Rachman Noor, Guru Besar Pemuliaan dan Genetika, Fakultas Peternakan IPB University mencontohkan keberadaan kerbau belang di Tana Toraja sangat penting bagi masyarakat setempat. Ini karena terkait dengan budaya dan kepercayaan setempat yang diwariskan secara turun menurun.
Menurut Prof Ronny, terkonsentrasinya populasi kerbau belang di Tana Toraja dalam jumlah yang cukup banyak memang sangat unik dan tidak ditemui di belahan dunia manapun.
“Bagi masyarakat Toraja, kerbau tidak saja melambangkan kesejahteraan pemiliknya namun juga merupakan bagian penting dalam upacara Rambu Solo. Ritual acara pemakaman yang telah mengakar di budaya masyarakat Toraja,” ujarnya.
Baca juga: IPB Kembangkan Krimer Sawit, Masak Rendang Cukup Satu Jam
Dalam ritual ini, lanjutnya, kerbau dipercaya merupakan kekuatan dan wahana arwah untuk mencapai nirwana. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan dalam ritual pemakaman ini maka dipercaya akan semakin baik kehidupan mendiang di alam baka.
“Oleh sebab itu harga seekor kerbau belang berkisar antara ratusan juta sampai 1 miliar rupiah dan sangat tergantung pada pola warna kerbau belang ini,” ujarnya.
Menurut Prof Ronny, kerbau belang yang ada di Tana Toraja memiliki pola warna yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki nama sendiri. Salah satu pola warna yang paling penting dan berharga adalah yang dinamakan Tedong Bonga Saleko.
“Kerbau belang yang masuk kategori Tedong Bonga Saleko memiliki warna dasar hitam dengan corak warna putih dengan ciri khas pola tertentu. Jarangnya kemunculan kerbau belang dengan pola warna ini membuat harga seekor Tedong Bonga Saleko dapat mencapai 1 milyar rupiah,” ujarnya.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Menurutnya, misteri munculnya pola warna yang sangat khas pada kerbau belang ini memang sudah lama menarik perhatian ilmuwan untuk menguak rahasia ini. Namun salah satu faktor yang membuat penelitian ini tidak dapat dilakukan dengan secara mendalam adalah karena pemilik kerbau belang ini umumnya tidak memperbolehkan kerbaunya menjadi objek penelitian.
“Bagi pemiliknya, kerbau belang ini memang diperlakukan dengan sangat istimewa dan tidak boleh sembarang orang menyentuh kerbaunya,” ujar Prof Ronny.
Dalam rangka melestarikan keberadaan sumberdaya genetik ternak lokal yang sangat unik ini tim peneliti gabungan dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan IPB University, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Swedish Agriculture University (Swedia) dan Uppsala University (Swedia) telah melakukan upaya untuk menguak rahasia di balik uniknya pola warna kerbau belang ini.
Baca juga: Kampus Pertama di Indonesia, IPB Terima Sertifikat SafeGuard Label SIBV
Menurut Prof Ronny, penelitian ini dinilai sangat strategis dan penting, mengingat di lapangan keberadaan kerbau belang ini terancam punah karena tingkat mortalitas embrio dan anak yang tinggi, tingkat kesuburannya juga rendah dan belum diketahuinya mekanisme penyebab munculnya pola belang dan pola pewarisannya.
“Setelah melakukan kesepakatan dengan tetua dan masyarakat adat, tim peneliti ini diijinkan untuk mengambil sperma kerbau belang yang telah dikorbankan dalam upacara dan diambil dari saluran epididymis. Walaupun kerbau sudah mati, sperma masih dapat hidup dan bertahan di saluran epididymis selama beberapa saat,” ujar Prof Ronny.
Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengambil materi genetiknya untuk selanjutnya dianalisa runutan basa gennya untuk mengetahui basis genetik apa sebenarnya yang menyebabkan kerbau ini memiliki pola warna yang sangat khas.
Dalam penjelasannya Prof Ronny mengatakan, “Sperma ini selanjutnya dibekukan dengan menggunakan nitrogen cair sebelum dianalisa lebih lanjut. Disamping itu, karena jumlah sperma kerbau belang ini relatif sedikit maka tim peneliti juga mengembangkan dan menggunakan teknik Intra Cytoplasmic Sperm Injection. Sehingga jumlah sperma yang sangat sedikit ini dapat digunakan dengan baik untuk melakukan inseminasi buatan,” ujarnya.
Baca juga: Malam Puncak Gebyar Nusantara 2021, Wakil Rektor IPB University: Keberagaman Budaya Pengikat Bangsa
Menurutnya, dengan menggunakan teknologi ini hanya diperlukan satu sperma yang viable untuk membuahi sel telur sehingga dapat menghasilkan embrio. Selanjutnya dengan menggunakan teknik embrio transfer, embrio ini ditanamkan pada dinding uterus kerbau betina lain.
Prof Ronny menjelaskan bahwa penggunaan teknik ini memungkinkan kerbau belang dapat diperbanyak populasi dan juga dijaga kelestariannya. Disamping itu, embrio kerbau belang beku ini dapat disimpan dalam waktu cukup lama sebelum digunakan untuk embrio transfer.
“Selanjutnya kami melakukan analisis DNA untuk mengetahui mekanisme genetik pemunculan pola belang ini. Analisis DNA yang dilakukan difokuskan pada gen microphthalmia-associated transcription factor (MITF) yang secara umum mengatur kemunculan warna totol totol (spotted) pada kerbau rawa Asia (Bubalus bubalis carabanensis),” ujar Prof Ronny.
Dalam mendeteksi terjadinya mutasi di gen ini, imbuhnya, semua ekson MITF serta daerah intron serta pengapitnya diteliti dengan seksama. Disamping itu, dianalisa juga MITF cDNA mewakili jaringan kulit dan iris kerbau belang, kerbau biasa (normal) dan kerbau albino dirunut DNA-nya untuk mendeteksi mutasi dan membandingkannya.
Menurut Prof Ronny, hasil penelurusan DNA kerbau belang ini menunjukkan bahwa kemunculan pola belang ini disebabkan karena adanya mutasi DNA di gen MITF. “Ada dua mutasi independen yang dinamakan loss-of-function mutations yang terjadi yaitu premature stop codon (c.328C>T, p.Arg110*) dan donor splice-site mutation (c.840+2T>A, p.Glu281_Leu282Ins8). Kedua mutasi DNA inilah yang menyebabkan kerbau Toraja memiliki pola warna belang,” ujar Prof Ronny.
Keberhasilan tim peneliti mengidentifikasi dan menguak rahasia di balik munculnya pola belang pada kerbau Toraja ini tentunya sangat penting dalam upaya melestarikan keberadaan kerbau belang yang dianggap sakral dan sudah mengakar pada budaya masyarakat setempat.
“Ke depan, embrio kerbau belang yang memiliki mutasi sangat spesifik ini dapat dikembangkan untuk memperbanyak populasi kerbau belang jika pada suatu saat nanti kerbau belang Toraja statusnya langka dan hampir punah,” ujar Prof Ronny.
Menurut Prof Ronny, dengan diketahuinya penyebab dan mekanisme kemunculan warna belang pada kerbau Toraja ini maka keberadaan kerbau belang yang merupakan salah satu plasma nutfah khas Indonesia ini dapat dilestarikan dengan menggunakan pendekatan budaya dan teknologi modern.
Beritaneka.com—Kemenko Perekonomian salah satu lembaga negara yang selama ini terbukti peduli persoalan zakat. Selain itu, Menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.
Peran zakat sendiri merupakan salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang memiliki peranan penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun.
Kemenko Perekonomian melalui perannya dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga telah aktif bersinergi dengan BAZNAS dan berbagai Kementerian/Lembaga untuk mendorong peningkatan indeks keuangan inklusif melalui pemberdayaan zakat.
Baca juga: Jamiluddin Ritonga: Duet Airlangga – Ganjar Akan Layu Sebelum Berkembang
Pengumpulan dan penyaluran zakat melalui layanan keuangan digital, serta penggunaan rekening lembaga keuangan formal merupakan salah satu bentuk implementasi keuangan inklusif yang mendukung pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Nah, dukungan Kemenko Perekonomian dalam pemberdayaan zakat tersebut mendapatkan apresiasi dalam BAZNAS Award tahun 2022 di Jakarta, Senin (17/01). Kemenko Perekonomian dianugerahi sebagai salah satu dari 6 lembaga negara pendukung gerakan zakat Indonesia dengan koordinasi yang sinergis dan optimal dalam pengelolaan zakat.
“Dalam rangka percepatan inklusi keuangan, Kemenko Perekonomian akan senantiasa berperan aktif mengkoordinasikan stakeholder untuk mendukung program BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) secara sinergis dan berkesinambungan pada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, hingga korporasi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir yang dalam kesempatan tersebut menerima penghargaan mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca juga: Minim Prestasi, Airlangga Berat Jadi Capres 2024
Peningkatan inklusi keuangan melalui zakat menjadi agenda pembahasan saat audiensi pimpinan BAZNAS dengan Menko Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) pada November 2021 lalu. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan UPZ pada berbagai entitas di Indonesia.
Dalam ajang BAZNAS Award 2022 tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut menjadi penerima penghargaan sebagai salah satu tokoh penggerak zakat nasional.
Penghargaan tersebut diberikan dengan memperhatikan dukungan yang senantiasa diberikan oleh Menko Airlangga dalam koordinasi pengelolaan zakat yang merupakan salah satu bentuk perluasan implementasi keuangan syariah.
Sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, zakat merupakan instrumen yang strategis dan esensial untuk mendukung capaian target indeks keuangan inklusif sebesar 90% pada tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden selaku Ketua DNKI.
Baca juga: Alokasikan Anggaran Besar Pengembangan UMKM, Upaya Pemerintah Agar Berdaya Saing Tinggi
Berdasarkan survei DNKI tahun 2020, indeks keuangan inklusif meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 81,4% pada tahun 2020 untuk aspek penggunaan akun/rekening.
“Apresiasi sebesar-sebesarnya kepada Kemenko Perekonomian yang telah menyampaikan surat kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta BUMN untuk mendorong tata kelola zakat secara kelembagaan melalui pembentukan UPZ, mendukung keuangan syariah secara terintegrasi,” ujar Ketua Umum BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, seperti dilansir dari web resmi Kemenko Perekonomian, Kamis (20/1).
Turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1998-1999, Perwakilan Keluarga Presiden RI Periode 1999-2021, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Gubernur/Bupati/Walikota dari berbagai wilayah di Indonesia, Pimpinan BAZNAS se-Indonesia, penerima BAZNAS Award 2022, serta perwakilan dari para tokoh, lembaga negara, dan organisasi masyarakat Islam.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mematok minyak goreng satu harga yakni Rp14.000,- per liter yang berlaku sejak Rabu (19/1/2022) kemarin.
Sejumlah kalangan pengusaha menyambut positif penetapan harga tersebut.
Para pengusaha yang bernaung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang mulai memberlakukan minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000 per liter.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/1/2022) mengatakan, Pemerintah memberikan konsumen harga minyak goreng yang terjangkau, karena sekarang sangat mendesak. Jadi GIMNI mendukung penuh program tersebut dengan harga Rp14 ribu,” kata Sahat.
Baca juga berita sebelumnya: Harga Minyak Goreng Selangit, Operasi Pasar Terus Dilakukan
Langkah yang dilakukan Pemerintah sangat tepat karena saat ini memang terjadi kenaikan harga kelapa sawit yang signifikan di pasar global. “Harga (sawit) memang naik tak terbendung,” katanya.
Sahat menjelaskan, kenaikan harga komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memang sudah melonjak tajam mulai dari Mei 2020. Pada tahun 2020 harga CPO masih dikisaran Rp7.000 per kg. Namun kemudian di tahun 2021 dan awal 2022 terjadi peningkatan harga sebesar 100 persen, yakni menjadi Rp14.000 per kg. Kenaikan ini berdampak baik untuk ekspor, lantaran devisa negara menjadi bertambah.
Tapi imbasnya harga minyak goreng di pasaran menjadi mahal, khususnya di dalam negeri. Keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat berpenghasilan rendah menurun. Inilah yang harus menjadi perhatian Pemerintah.
Mengenai minyak goreng, menurut Sahat, sejak tahun 2017 ke 2022 animo masyarakat sudah bergeser dari produk yang curah meningkat ke produk kemasan. Kalau dulu kemasan curah itu 41 persen dari total penjualan domestik, sekarang tinggal 32 persen.
“Dengan demikian masyarakat kita sudah sadar dengan packingnya minyak goreng akan terjamin supplynya dan juga tidak akan berasal dari minyak recycle atau jelantah yang diolah kembali. Demikian tingkat kesehatan di Indonesia bisa membaik. Saya kira ini sebetulnya menjadi perhatian,” kata Sahat.
Sementara itu, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni turut menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan harga minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter. Sebab, harga minyak goreng sebelumnya terlampau mahal bagi pengusaha makanan/minuman sekelas warteg.
Karena sebelumnya harga minyak goreng rata-rata hampir mencapai Rp20.000 per liter. Harga tersebut dinilai memberatkan.
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp786 juta saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Terbit ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Para pihak yang ditangkap beserta barang bukti uang sejumlah Rp786 juta kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/1/2022) dini hari tadi.
Ghufron mengatakan, barang bukti uang tunai yang diamankan saat OTT itu hanya sebagian kecil dari beberapa suap yang diterima Terbit Rencana melalui orang-orang kepercayaannya.
Baca Juga sebelumnya: KPK OTT Pejabat Daerah di Langkat
Selain menetapkan tersangka terhadap Terbit, KPK juga telah menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka. Untuk tersangka pemberi yakni pihak swasta atau kontraktor bernama Muara Perangin-angin (MR). Lalu sebagai penerima, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar (ISK) yang juga merupakan adik kandung Terbit. Dan tiga orang swasta atau kontraktor yakni Marcos Surya Abdi (MSA); Shuhanda Citra (SC) dan Isfi Syahfitra (IS).
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Selasa, 18 Januari 2022. Dalam OTT ini diamankan Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat Sujarno (SJ), Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Langkat Deni Turio (DT); Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Suhardi (SH); dan enam orang lainnya termasuk Bupati Langkat Terbit Rencana.
Akibat perbuatannya, sebagai pemberi Muara Perangin-angin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, Terbit Rencana dan empat tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Beritaneka.com—Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa haram bagi mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai investasi dan alat tukar karena memiliki sifat spekulatif dan gharar yang diharamkan oleh syariat, dan tidak memenuhi nilai dan tolok ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya dua poin ini, yaitu: “Tidak boleh ada gharar (HR. Muslim) dan tidak boleh ada maisir (QS. Al Maidah: 90).”
“Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan, jika ditinjau dari syariat Islam,” kata PP Muhammadiyah kami kutip dari keterangan resminya.
Sifat spekulatifnya karena mata uang kripto sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan (gharar).
Baca Juga:
- Waspada, Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan Kedepan
- Memprihatinkan, IKN Dikebut Ratusan Triliun, Tapi Guru Honorer Diabaikan
- Wapres Tekankan Penguatan Tata Kelola Dana Sosial Syariah
“Bitcoin hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying asset–aset yang menjamin bitcoin, seperti emas dan barang berharga lain,” jelas PP Muhammadiyah.
Sebagai alat tukar, PP Muhammadiyah memandang bahwa hukum asal mata uang kripto adalah boleh (mubah) sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Bahkan, penggunaan mata uang kripto dinilai serupa dengan skema barter, asalkan kedua belah pihak yang terlibat sama-sama rida, tidak merugikan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
“Namun demikian, jika menggunakan dalil sadd adz dzariah (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah,” kata PP Muhammadiyah.
Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral.
Penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, menurut Muhammadiyah, tidak hanya belum disahkan negara–termasuk Indonesia, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya.
Perlindungan terhadap konsumen pengguna Bitcoin atau mata uang kripto lainnya juga masih menjadi pertanyaan.
“Dari hal-hal yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, Fatwa Tarjih yang terdapat di Majalah Suara Muhammadiyah edisi 01 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram baik sebagai alat (instrumen) investasi maupun sebagai alat tukar,” terang PP Muhammadiyah.
Selain Muhammadiyah, sejumlah lembaga otoritas fatwa keagamaan pun menyatakan hukum bermuamalah dengan mata uang kripto adalah haram, seperti Al Azhar lewat Majma’ al Buhuts al Islamiyah dan Dar al Ifta Mesir. Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa senada.
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Beritaneka.com-Partai Politik melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Indonesia berpotensi menjadi negara gagal, membuat Indonesia dikuasai para oligarki, membuat Indonesia menjadi negara tirani. Di mana ekonomi dan hukum dikuasai para penguasa oligarki tirani.
DPR membuat Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berimplikasi Indonesia ‘for Sale’, dengan cara memanipulasi proses pemilihan presiden dan menetapkan Presidential Threshold 20 persen. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah suara minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR.
Dengan demikian, akan terbentuk kartel politik (baca: koalisi) oligarki yang akan menguasai ekonomi Indonesia. Karena kartel politik hanya menyisakan dua calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keduanya adalah pilihan oligarki. Alias Presiden jadi-jadian, atau Presiden boneka.
Baca juga: Kenaikan PPN, Anthony Budiawan: Berdampak Buruk Bagi Masyarakat Bawah
Rakyat muak. Rakyat marah. Karena dijadikan komoditas politik untuk Indonesia ‘for Sale’, untuk kekayaan oligarki.
Sekelompok rakyat sudah beberapa kali mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi kandas. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presidential Threshold …… “adalah konstitusional karena ketentuan ini dibutuhkan untuk memberi kepastian dukungan parlemen terhadap presiden sebagai salah satu syarat stabilitas kinerja presiden. PT berfungsi untuk memperkuat sistem presidensial.”
Sepertinya MK sudah keluar dari wewenangnya sebagai Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pelaksana uji materi UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen terhadap UUD. Alasannya sebagai berikut.
Pertama, MK hanya diminta uji materi apakah Presidential Threshold 20 persen melanggar pasal 6A ayat (2) UUD, yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”
Baca juga: Inflasi Global, Quantitative Easing dan Potensi Resesi 2022
Dalam konteks ini, terkesan Presidential Threshold 20 persen melanggar Pasal 6A ayat 2 UUD tersebut. Tetapi, putusan MK tidak berdasarkan uji materi dengan UUD. Melainkan berdasarkan pendapat dan opini subjektif yang tidak berpatokan pada UUD. Sehingga putusan MK melanggar Konstitusi itu sendiri. seperti dijelaskan berikut ini.
Kedua, MK tidak dimintai pendapatnya bagaimana memperkuat sistem presidensial. Atau, pasal mana di dalam UUD yang mengatakan bahwa Presidential Threshold 20 persen bisa dan wajib untuk memperkuat sistem presidensial?
Kalau tidak ada, maka alasan MK bahwa Presidential Threshold 20 persen adalah konstitusional karena memperkuat sistem presidensial jelas salah kaprah. Karena semua itu di luar wewenang MK, yang tugasnya hanya menguji sebuah UU terhadap UUD. Bukan interpretasi subjektif kebutuhan bangsa ini dalam politik, termasuk sistem presidensial.
Karena itu, jangan salahkan rakyat kalau menganggap putusan MK mengada-ada, sebagai kepanjangan tangan oligarki tirani yang menindas rakyat.
Ketiga, alasan MK tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Baik secara teori maupun fakta empiris. Karena sistem pemerintahan di banyak negara lain bisa stabil meskipun tidak mempunyai Presidential Threshold dalam pencalonan presiden.
Keempat, kalau alasannya stabilitas sistem presidensial, maka Presidential Threshold 20 persen tidak cukup. Sehingga presiden masih harus ‘berdagang sapi’ dengan partai politik lainnya, alias membentuk kartel politik, untuk menguasai parlemen. Saat ini, dukungan kartel politik (baca: koalisi) mungkin mencapai 80 persen dari jumlah kursi di DPR, atau lebih. Sehingga Presidential Threshold 20 persen tidak ada arti sama sekali.
Baca juga: Menihilkan Peran DPD Merupakan Penghinaan dan Pengkhianatan Kepada Daerah
Dengan demikian, Presidential Threshold 20 persen untuk pencalonan presiden tidak ada hubungannya dengan memperkuat sistem presidensial. Sehingga alasan MK sangat mengada-ada, dan di luar wewenang MK.
Rakyat menduga putusan ini diambil demi kepentingan tirani oligarki, yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, sekali lagi, rakyat sangat marah. Rakyat merasa muak dengan permainan kotor oligarki tirani yang menguasai eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Kini, sekali lagi, rakyat dari berbagai latar belakang menggugat Presidential Threshold 20 persen agar dihilangkan. Sesuai mandat UUD di mana Presiden dan Wakil Presiden dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di dalam jejeren penggugat termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Kali ini, MK harus lebih waspada dalam memutuskan perkara ini, harus berdasarkan konstitusi dan berkeadilan. Nasib bangsa Indonesia ada di tangan MK, apakah terus dalam cengkeraman oligarki tirani atau menjadi negara demokrasi yang bersih. Hakim MK harus menjalankan revolusi mental agar kembali ke dalam koridor yudikatif yang independen.
Rekayasa putusan yang tidak adil dapat memicu kemarahan rakyat lebih besar. Dapat mengundang revolusi mental, untuk merebut kembali kedaulatan rakyat dari tangan oligarki tirani.
— 000 —
Beritaneka.com—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) pada Selasa (18/1/2022) kemarin malam. Operasi KPK kali ini berlangsung di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
KPK telah mengamankan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Saat ini, para pihak yang diamankan tersebut sedang diperiksa intensif oleh tim penindakan KPK di daerah Langkat.
“Benar, informasi yang kami peroleh, Selasa (18/1/2022) malam tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan hari ini Rabu (19/1/2022).
Baca Juga:
- Aset NFT Meroket! Investasi Masa Depan?
- Cara Jualan Karya Seni Melalui NFT, Gampang Ternyata!
- Ibu Kota Negara Baru Namanya Nusantara
“Saat ini tim KPK segera melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan,” katanya.
KPK belum menjelaskan secara detail siapa saja pihak-pihak yng diamankan dalam giat penindakan di Langkat tersebut. KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
“Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi,” beber Ali. “Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ataukah tidak. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” katanya.
Beritaneka.com—Pemerintah akan melanjutkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM) untuk pembelian mobil harga Rp200 juta hingga Rp250 juta pada tahun ini. Sedangkan diskon PPnBM DTP 100 persen berlaku untuk mobil jenis low cost green car (LCGC).
“Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Bapak Presiden telah menyetujui perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor ini. Namun ada persyaratan local content atau local purchase, yang sedang dibahas nilainya oleh tim teknis,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, seperti dilansir dari laman resmi Kemenperin, Rabu (19/1).
Dalam skemanya, diskon PPnBM 100 persen untuk mobil LCGC akan berlaku sepanjang kuartal I tahun 2022. Pada kuartal II-2022, pemerintah akan mengenakan tarif PPnBM sebesar 1 persen dan 2 persen pada kuartal III-2022. Pada tiga bulan terakhir tahun ini, program mobil murah ini akan dikenakan pajak barang mewah sesuai PP 74/2021, yakni 3 persen.
Baca juga: Trend Pajak 2022, Perluasan Pajak Digital dan Penyelesaian Sengketa Pajak
Berikutnya, skema untuk kendaraan dengan harga Rp200 juta–Rp 250 juta, yang tarif PPnBM-nya sebesar 15 persen, pada Kuartal I ini akan diberikan insentif sebesar 50 persen yang ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat hanya membayar PPnBM sebesar 7,5 persen, dan di kuartal II kembali membayar penuh sebesar 15 persen.
Pada tahun lalu, diskon PPnBM 100 persen diberikan kepada mobil yang memiliki local purchase sebanyak 60 persen. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 120/2021, dengan ketentuan diskon PPnBM 100 persen untuk mobil dengan isi silinder di bawah 1.500 cc, diskon sebesar 50 persen untuk mobil dengan isi silinder 1.501-2.500 cc berpenggerak 4×2, dan potongan 25 persen untuk mobil berkapasitas sama dan berpenggerak 4×4.
Menperin menjelaskan, perpanjangan insentif PPnBM DTP untuk kendaraan LCGC dan mobil di bawah Rp250 juta akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan mobil produksi dalam negeri. Hal ini karena kendaraan penumpang di bawah Rp250 juta merupakan segmen andalan industri otomotif nasional yang perlu terus dikembangkan.
“Produk dengan segmen tersebut mendominasi pangsa pasar atau sesuai dengan daya beli masyarakat, yaitu sebesar lebih dari 60%. Juga memiliki rata-rata kandungan lokal yang tinggi, sehingga berpeluang menjadi basis ekspor untuk negara-negara berkembang,” paparnya.
Baca juga: Terima kasih, Penerimaan Pajak 2021 Lebihi Target
Di samping itu, perpanjangan insentif PPnBM DTP, meskipun tidak sebesar tahun, kemarin akan mampu mengurangi shock penjualan kendaraan penumpang di masyarakat akibat kenaikan harga OTR yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan tarif PPnBM segmen kendaraan penumpang kurang dari 10 orang berdasarkan PP 73/2019 sebesar 15% yang sebelumnya sebesar 10% berdasarkan PP 41/2013.
“Segmen LCGC dan mobil di bawah Rp250 juta sangat sensitif terhadap harga (price sensitive) sehingga sebelum adanya kepastian perpanjangan insentif PPnBM DTP ini masyarakat lebih memilih wait and see yang menyebabkan penurunan purchase order dalam beberapa minggu terakhir,” terangnya.
Naik signfikan
Kemenperin mencatat, kinerja penjualan mobil peserta PPnBM DTP tahun lalu pada periode Maret-Desember 2021 sebanyak 519 ribu unit atau meningkat sebesar 113% (275 ribu unit) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan industri alat angkutan pada triwulan II dan III tahun 2021 masing-masing sebesar 45,2% (yoy) dan 27,8% (yoy).
Selain itu, dalam proses manufakturnya peserta program PPnBM DTP telah melibatkan sebanyak 319 perusahaan industri komponen Tier 1, dan tentunya hal ini mendorong peningkatan kinerja industri komponen Tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah (IKM).
“Dengan perpanjangan insentif PPnBM DTP tahun 2022 akan menjaga momentum pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus meningkatkan utilisasi dan kinerja sektor industri komponen otomotif termasuk IKM,” tegas Agus.
Baca juga: Sisa 4 Hari Lagi, Penerimaan Pajak Capai Rp1.205,81 Triliun
Apabila merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terjadi peningkatan penjualan mobil secara wholesales (pabrik ke diler) maupun ritel (diler ke konsumen) pada 2021.
Pertumbuhannya mencapai 66,6% (yoy) untuk penjualan wholesales dan 49,2% (yoy) untuk ritel. Jumlah penjualan mobil (wholesales) sepanjang 2021 tercatat mencapai 887.200 unit dan penjualan mobil (ritel) mencapai 863.359 unit.
Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menilai dampak positif dari insentif PPnBM mobil tak bisa dianggap remeh. “Lihat saja dari angka penjualan sebelum dan sesudah Maret 2021, pengaruh PPnBM DTP sangat besar. Kami telah memberikan masukan-masukan kepada pemerintah melalui Kemenperin,” ujarnya.
Gaikindo, lanjutnya, telah menargetkan penjualan mobil pada 2022 mencapai 900 ribu unit. Angka itu sejatinya masih lebih rendah daripada sebelum pandemi yang mencapai 1 juta penjualan per tahun.
Baca juga: JIS Dibiayai Pajak Warga Jakarta
Menurutnya, insentif PPnBM DTP untuk mobil juga akan berdampak pada pencapaian penjualan pada tahun ini. Apalagi, insentif PPnBM sejatinya tak hanya memberi benefit kepada industri otomotif. Industri penunjang kendaraan bermotor, masyarakat, hingga pemerintah dinilai merasakan manisnya pembebasan pajak tersebut.
Beritaneka.com—Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 berasal dari aktivitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di masa pandemi Covid-19 ini, pemulihan UMKM menjadi salah satu program utama Pemerintah dan diwujudkan melalui dukungan kebijakan terhadap UMKM dan korporasi dengan anggaran yang mencapai Rp162,40 triliun dari total anggaran dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 yang mencapai Rp744,77 triliun.
“Berbagai kebijakan Pemerintah untuk memulihkan UMKM antara lain Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) dan tambahan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3%,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dilansir dari web Kemenko Perekonomian, Rabu (19/01).
Baca juga: Wapres: Berbasis Riset, UMKM Bisa Tumbuh Besar
Dengan suku bunga KUR 3% maka pertumbuhan KUR pada tahun 2021 meningkat pesat hingga mencapai 41,9% dengan realisasi penyaluran KUR tahun 2021 yang mencapai Rp281,86 triliun, atau sekitar 98,9% dari perubahan target tahun 2021 sebesar Rp285 triliun, dengan Non Performing Loan (NPL) yang relatif rendah sebesar 0,98%.
Peningkatan yang terjadi tidak hanya pada nominal penyaluran KUR, namun juga pada jumlah UMKM penerima KUR yang meningkat dari sebesar 6,1 juta debitur pada tahun 2020 menjadi 7,4 juta debitur pada tahun 2021.
“Tahun 2022 ini, Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% sehingga suku bunga KUR 3% berlanjut hingga akhir Juni 2022,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Pelaku UMKM Makin Mudah Kembangkan Usaha
Pencapaian yang positif pada program KUR ini tidak terlepas dari kerja sama yang kuat di antara para pihak yang telah mendukung KUR yakni 14 Menteri dan Kepala Lembaga teknis anggota Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seluruh kepala daerah, penyalur dan penjamin KUR.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan beberapa hal untuk pengembangan UMKM pada masa yang akan datang. Pertama, kepada Lembaga Penyalur agar memberikan kemudahan dan memperluas akses pembiayaan kepada UMKM sesuai dengan Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) terkait KUR.
Kedua, Menko Airlangga meminta agar Pemerintah Daerah mengunggah data UMKM yang potensial pada Sistem Informasi Kredit Program. Ketiga, Kementerian/Lembaga diharapkan dapat membuat petunjuk teknis pemberian KUR di sektornya masing-masing yang sejalan dengan Permenko tersebut.
Keempat, agar setiap K/L dan Pemda membuat program korporatisasi UMKM antara lain dengan program one village one product dengan pola pengelolaan secara cluster yang basis pembiayaannya menggunakan KUR khusus.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengucapkan selamat kepada para pemenang Penyalur KUR, Penjamin KUR, Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan pendukung Program KUR. Diharapkan melalui pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja dan capaian dalam program KUR sehingga UMKM dapat lebih maju lagi dan berdaya saing tinggi.
Penghargaan yang diserahkan dalam KUR Award 2021 antara lain Penyalur KUR terbaik, Penjamin KUR terbaik, Pemerintah Daerah terbaik, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbaik dalam rangka mendukung program KUR tahun 2021.
Baca juga: KKP Permudah Izin Usaha Ekspor untuk UMKM
Sebagai informasi, untuk kategori Penyalur KUR Terbaik dari Bank Umum diraih oleh Bank Rakyat Indonesia, dari Bank Daerah diraih oleh BPD Bali, dan dari Lembaga Keuangan Non Bank diraih oleh Koperasi Guna Prima Dana. Untuk kategori Penjamin Kredit terbaik diraih oleh Jaminan Kredit Indonesia.
Sementara itu provinsi dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, untuk kabupaten/kota di wilayah Pulau Jawa dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan untuk kabupaten/kota di luar wilayah Pulau Jawa dengan KUR terbaik diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji.
Turut hadir dalam acara ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, para Eselon I dari K/L terkait, Pemerintah Daerah, serta direksi bank penyalur dan penjamin KUR.
Beritaneka.com—Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, BMKG mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan dalam periode sepekan kedepan di sebagian besar wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut dipicu oleh peningkatan aktivitas dinamika atmosfer seperti Cold Surge atau Seruakan Massa Udara Dingin dari Asia menuju wilayah Indonesia, aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin dan Rossby Ekuatorial di beberapa wilayah, pola tekanan tekanan rendah yang memicu terbentuknya pumpunan dan belokan angin yang diperkuat juga dengan adanya pengaruh labilitas udara dalam skala lokal.
“Kondisi tersebut secara signifikan dapat meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam periode sepekan kedepan,” ujar Deputi Bidang Meteorologi Guswanto, M.Si, dalam keterangan tertulis, dikutif Rabu( 19/1).
Baca juga: Hari Ini Cuaca Ekstrem: Hujan Deras Disertai Petir di Jakarta, Bogor dan Depok
Mengamati potensi tersebut, BMKG memberikan peringatan dini terdapat potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang dan gelombang tinggi. Potensi HUJAN SEDANG- LEBAT diprediksi terjadi di wilayah berikut:
1.Sumatra Barat
2.Bengkulu
- Kep. Bangka Belitung
- Sumatra Selatan
- Lampung
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Yogyakarta
11.Jawa Timur
12.Kalimantan Barat
13.Kalimantan Tengah
14.Kalimantan Selatan
15.Kalimantan Utara
16.Kalimantan Timur
17.Sulawesi Tengah
18.Sulawesi Selatan
19.Sulawesi Utara
20.Gorontalo
21.Sulawesi Tenggara
22.Bali
23.Nusa Tenggara Barat
24.Nusa Tenggara Timur
25.Maluku
26.Papua Barat
27.Papua
Sementara itu, waspada potensi tinggi gelombang, dengan tinggi Gelombang 2.5 – 4.0 meter (Rough Sea) pada beberapa perairan di wilayah Indonesia, yaitu:
- Laut Natuna Utara
- Perairan utara Kep.Anambas – Kep.Natuna
- Laut Jawa bagian tengah dan timur
- Perairan selatan Jawa Timur hingga P.Sumba
- Perairan selatan P.Sawu hingga P.Rotte
- Laut Sawu bagian selatan
- Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTT
- Selat Makassar bagian selatan
- Laut Banda
- Laut Arafuru
- Perairan Kep.Sangihe – Kep.Talaud
- Perairan utara Halmahera
- Laut Halmahera
- Samudra Pasifik utara Halmahera hingga Papua
Masyarakat diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi cuaca ekstrem (hujan lebat-sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir, angin kencang, gelombang tinggi, dll) dan dampak terhadap bencana hidrometeorologi yang dapat ditimbulkannya seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, pohon tumbang, dll.
Baca juga: BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Akhir Pekan Ini
Bagi masyarakat yang hendak memperoleh informasi terkini, BMKG membuka layanan informasi cuaca 24 jam, yaitu melalui:
- http://www.bmkg.go.id;
- follow media sosial @infoBMKG;
- aplikasi iOS dan android “Info BMKG”;
- atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.