Beritaneka.com—Pemerintah kembali mengubah kebijakan masa karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri. Pemerintah mengurangi masa karantina pelaku perjalanan luar negeri dari 14 hari menjadi 10 hari.
Sementara itu, masa karantina yang awalnya 10 hari dikurangi menjadi 7 hari. Kebijakan ini diputuskan pemerintah dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/1/2022).
“Tadi diputuskan karantina yang 14 Hari menjadi 10 hari dan yang 10 hari menjadi 7 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers usai rapat, kami saksikan dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (3/1/2022).
Baca Juga:
- Kartu Prakerja Gelombang 23 Dibuka Februari, Begini Cara Daftarnya
- Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi dan Revolusi (Mental)
- Menkop UKM: 2022 Masuk Fase Pemulihan Transformatif
Luhut mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan dispensasi masa karantina bagi masyarakat yang baru kembali dari tanah air. Masa karantina akan mengikuti aturan yang ada di Instruksi Menteri Dalam Negeri.
“Jadi saya ingin sampaikan mohon teman-teman sadar, kita tidak bisa memberikan diskresi-diskresi kebanyakan lagi karena kita hanya mengacu pada Instruksi Mendagri yang ada saja,” ujarnya.
Dia mengingatkan masyarakat tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal ini, kata Luhut, merupakan kunci agar masyarakat tak terpapar virus corona varian Omicron.
“Kunci kita lihat omicron berkembang di dunia manapun itu adalah masalah disiplin. Disiplim memakai masker, vaksin, disiplin tadi cuci tangan, dan seterusnya. Jadi kata kunci adalah disiplin,” kata Luhut.
Beritaneka.com—Pemerintah akan memberikan vaksin booster mulai 12 Januari 2022. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
“Vaksinasi booster ini diberikan ke golongan dewasa di atas 18 tahun sesuai dengan rekomendasi WHO,” kata Menkes Budi Gunadi dalam konferensi pers Senin siang, (3/1/2022).
Menkes menjelaskan vaksin untuk vaksinasi booster akan diberikan kepada kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria, yakni 70 persen vaksinasi ke-1 dan 60 persen untuk suntik vaksin ke-2.
Baca Juga:
- Haedar Nashir: Hadirnya Muhammadiyah Australia College Anugerah Allah SWT
- PKS: Aturan Mendagri Terkait Aplikasi PeduliLindungi Kontraproduktif
“Jadi, sampai sekarang ada 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria tersebut,” katanya.
Vaksinasi COVID booster diberikan dengan jangka waktu di atas enam bulan setelah dosis ke-2.
“Kita identifikasi ada sekitar 21 juta sasaran di bulan Januari yang sudah masuk ke kategori ini,” ujarnya.
Dan, jenis boosternya akan ditentukan nanti. Ada yang homolog (jenis yang sama) dan ada yang heterolog (jenis vaksin berbeda)
“Yang mudah-mudahan dapat segera diputuskan tanggal 10 setelah keluar rekomendasi dari ITAGI dan BPOM,” kata Menkes Budi Gunadi.
Beritaneka.com—Pemerintah melanjutkan kembali Program Kartu Prakerja tahun 2022 ini. Kartu Prakerja gelombang 23 rencananya akan dibuka pada bulan Februari 2022.
Kelanjutan program kartu prakerja ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada pertengahan Desember lalu. Alokasi anggaran untuk Program Kartu Prakerja tahun 2022 sebesar Rp11 triliun.
Program Kartu Prakerja dibuat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara gratis dan bersertifikat. Tidak sedikit orang yang sangat berharap agar bisa lolos program tersebut.
Pihak manajemen Kartu Prakerja menginformasikan bahwa tombol pendaftaran dan penautan rekening di laman dashboard Prakerja telah dinonaktifkan pada Rabu (15/12/2021) pukul 23.59. Pendaftaran akun baru nantinya akan diaktifkan kembali menjelang pembukaan gelombang 23 tahun 2022.
Baca Juga:
- Menkop UKM: 2022 Masuk Fase Pemulihan Transformatif
- Cara Fisika Memprediksi Pandemi COVID-19 Kapan Berakhir
- Haedar Nashir: Hadirnya Muhammadiyah Australia College Anugerah Allah SWT
Sebelum pendaftaran Program Kartu Prakerja kembali dibuka, perlu dicermati syarat dan cara mendaftar yang telah ditetapkan.
Kami kutip dari laman resmi www.prakerja.go.id, berikut syarat dan cara daftar Kartu Prakerja:
Syarat:
- Warga negara Indonesia (WNI).
- Calon peserta berusia 18 tahun ke atas.
- Calon peserta Kartu Prakerja tidak sedang menempuh pendidikan formal.
- Calon peserta Kartu Prakerja sedang mencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
- Calon peserta bukan penerima bantuan sosial (bansos) lainnya selama pandemi Covid-19.
- Dalam satu kartu keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua NIK yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Cara Daftar:
- Setelah berhasil daftar akun Kartu Prakerja, masuk ke dashboard Kartu Prakerja dengan membuka lagi situs www.prakerja.go.id.
- Verifikasi data KTP dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir.
- Klik tombol “Lanjut”.
- Lengkapi data diri yang diminta dengan sesuai dan benar.
- Pastikan nama lengkap calon peserta dan nama ibu kandung calon peserta sudah sesuai (jika ada data yang tidak sesuai, silahkan langsung hubungi Dukcapil melalui nomor telepon 1500537, WhatsApp/SMS ke 08118005373, atau via email callcenter@dukcapil.kemendagri.go.id.
- Saat mengunggah foto KTP, perhatikan ketentuan yang tercantum agar proses verifikasi e-KTP berjalan lancar.
- Jika sudah selesai mengisi data, silahkan verifikasi nomor HP dan klik “Kirim”. – Masukkan kode OTP yang dikirim via SMS ke No HP calon peserta, lalu klik “Verifikasi”. – Isi kolom Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi calon peserta.
- Jika sudah selesai mengisi, silahkan klik “Oke”.
- Setelah itu, lakukan tes motivasi dan kemampuan dasar klik “Mulai Tes”. – Setelah selesai tes, kemudian tinggal ikut seleksi Gelombang.
- Pilih Gelombang yang sesuai dengan domisili Anda, lalu klik “Gabung”.
- Kemudian, akan muncul persetujuan Prakerja yang berisi beberapa pernyataan. Anda harus klik “Saya Menyetujui” untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya. Setelah tahap pendaftaran selesai, pihak Prakerja akan mengevaluasi hasil tes tersebut. Informasi kelolosan akan dikirim melalui SMS dan email setelah penutupan gelombang.
Beritaneka.com—Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan yang pro rakyat salama pandemi Covid-19, hingga di penghujung tahun 2021.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui berbagai kegiatan dan programnya, diyakini telah menciptakan fondasi ekosistem usaha yang kuat dan adaptif. Di mana koperasi dan UMKM siap memasuki fase pemulihan transformatif dalam menyambut 2022.
“Pemulihan itu tidak sekadar tumbuh kembali seperti kondisi sebelum pandemi, tapi sekaligus menyiapkan UMKM dan koperasi yang siap menghadapi krisis dan perubahan lingkungan di masa akan datang,” kata Menkop UKM Teten Masduki dalam keterangannya, Senin (3/1)
Baca juga: Pelaku UMKM Makin Mudah Kembangkan Usaha
Setidaknya, terdapat lima fondasi yang telah disiapkan. Pertama, kemudahan akses pembiayaan melalui pemberian hibah (BPUM) kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro sebesar, Rp15,36 triliun pada 2021.
Di luar BPUM, pembiayaan PNM juga turut mengalami pertumbuhan. Pelaku UKM diberikan tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dan telah disalurkan kepada 7,5 juta debitur. Dengan pembiayaan Rp278,38 triliun atau 97,81 persen dari target Rp285 triliun per 30 Desember 2021.
Sementara pelaku koperasi diberikan fasilitas pembiayaan bunga ringan 3 persen sliding. Dengan realisasi sebesar Rp1,64 triliun atau 102,6 persen dari target Rp1,6 triliun (LPDB, per 26 Desember 2021).
Kedua, perluasan pasar dan digitalisasi. Dalam kurun satu tahun, onboarding UMKM meningkat pesat dari sebelumnya 8 juta di awal 2020 menjadi 16,9 juta pada November 2021.
“Belanja pemerintah menjadi prioritas di tengah proses pemulihan pasar, baik dalam dan luar negeri. Realisasi belanja pemerintah untuk UMKM telah mencapai Rp350 triliun atau 79,1 persen dari target Rp442,43 triliun,” jelasnya.
Baca juga: MenkopUKM Sebut Wirausaha Jadi Pilihan Strategis Milenial
Ketiga, kemitraan. Sepanjang 2021 telah dimulai kemitraan dengan 9 BUMN dan sejumlah perusahaan swasta. Di antaranya seperti PT Mitra Bumdes Nusantara, Microsave Consulting, Uniqlo, IKEA, Tokopedia, MNC Group, Ina Product, Grab, dan Gojek.
Keempat, pendataan yang disinergikan ke dalam NIB, BPUM, KUR, dan Koperasi.
Kelima, reformasi birokrasi melalui penyederhanaan kelembagaan Kemenkop UKM. Dari sebelumnya 6 kedeputian pada 2020 menjadi 4 kedeputian pada 2021.
Smesco Indonesia juga diarahkan berfokus pada pengembangan UMKM dan koperasi agar berdaya saing global. Sedangkan LPDB fokus pada pengembangan koperasi sektor riil dan pengembangan model bisnis.
Teten optimistis pemulihan transformatif 2022 dapat diwujudkan. Apalagi mengingat Indonesia memiliki populasi anak muda dengan usia produktifnya, yang mencapai 64,69 persen dari total 270,20 juta jiwa penduduk.
“Ada tiga agenda dalam fase pemulihan transformatif. Pertama, sebanyak 70% program Kemenkop UKM akan menyasar langsung pelaku UMKM dan koperasi, anak muda, dan perempuan, serta fokus untuk mendukung pengembangan usaha ramah lingkungan,” jelasnya.
Transformasi kedua, lanjut dia, mendorong pembiayaan UMKM dan koperasi bergeser dari sektor perdagangan ke sektor riil.
“Dengan sektor riil kita membuka lapangan pekerjaan lebih luas dan memperkuat kemandirian pangan nasional. Pembiyaaan LPDB kita patok 40 persen untuk sektor rill, juga untuk memacu pembiayaan perbankan dan non perbankan lebih terkonsolidasi ke dalam ekosistem tersebut,” tambahnya.
Baca juga: Hippindo Gelar InaFashion Smesco Online Expo 2021
Pemulihan transformatif ketiga, menargetkan sedikitnya 30 persen dari total UMKM sudah masuk ke dalam ekosistem digital, yakni 20 juta UMKM pada 2022.
Teten optimistis kontribusi koperasi terhadap PDB akan tercapai lebih dari 6,2 persen (diatas target RPJMN di 2024 yaitu 5,5 persen). Selanjutnya, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 63 persen.
Ditambah dengan Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,75 persen, Koperasi Modern sebanyak 150 unit, Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non Migas sebesar 15,8 persen, Rasio kredit perbankan di atas 20 persen, Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal ke formal di 2022 bertambah menjadi 5,5 juta UMKM.
Beritaneka.com—Profesor Husin Alatas, pakar fisika IPB University memberikan penjelasan tentang prediksi pandemi COVID-19 menggunakan ilmu fisika. Ia menyampaikan bahwa pada intinya, fenomena alam yang teramati saat ini merupakan akumulasi dari interaksi yang terjadi di antara berbagai komponen alam yang terkait.
Ia mencontohkan, pandemi COVID-19 merupakan salah satu fenomena dengan karakteristik yang juga mengikuti kaidah interaksi dalam fisika, sehingga dapat dimodelkan dan diprediksi.
“Model yang bisa dikembangkan salah satunya adalah berdasarkan model Ising untuk melihat pola penyebaran COVID-19 secara lokal. Model ini biasa digunakan dalam kajian zat padat. Selain itu juga digunakan model diskrit sigmoid untuk melakukan prediksi jangka panjang yang bersifat global, disamping model SIR yang banyak digunakan orang,” terangnya.
Baca juga: IPB Kembangkan Krimer Sawit, Masak Rendang Cukup Satu Jam
Professor of Theoretical Physics ini menambahkan, hal ini erat kaitannya dengan ilmu fisika yang bersandarkan pada dua perangkat. Perangkat tersebut berupa perangkat analisis berupa matematika dan perangkat pengukuran menggunakan berbagai instrumen.
Prof Husin melanjutkan, berdasarkan kedua perangkat tersebut, fisika menjadi salah satu disiplin sains yang memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi terhadap sebuah fenomena. Di samping kemampuan untuk mendeskripsikannya berdasarkan hukum-hukum alam fundamental yang telah diketahui.
Lebih lanjut ia menyampaikan prediksi yang bisa dilakukan melalui model matematis atau komputasi bergantung pada data hasil pengukuran di lapangan terkait kondisi terkini laju reproduksi dasar penyebaran (R0) yang menunjukkan tingkat penyebaran virus dari satu individu ke sejumlah individu dalam rentang waktu tertentu.
Dari sudut pandang fisika, lanjut Prof Husin, membatasi intensitas interaksi melalui “physical distancing” dan penggunaan masker memang merupakan dua cara yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran COVID-19, di samping melalui upaya vaksinasi. Kedua cara tersebut secara signifikan mampu menurunkan tingkat intensitas interaksi antar orang.
Baca juga: Apakah Pohon Emas Ada di Indonesia? Ini Penjelasan Pakar IPB University
Berdasarkan pemodelan diskrit sigmoid yang dikembangkan oleh Departemen Fisika IPB University, apabila laju reproduksi dasar penyebaran yang relatif kecil yang terjadi belakangan ini terus berlanjut dan tidak mengalami peningkatan signifikan setelah libur nataru, dapat diprediksi bahwa pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan berubah menjadi fenomena endemik.
Fenomena ini akan terjadi dengan catatan “physical distancing” serta penggunaan masker tetap dilakukan hingga kondisi endemik tercapai. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga dapat tercapai bila varian baru Omicron dapat ditangani pencegahan penularannya dengan baik.
Belajar dari sejarah sebuah pandemi, ia menyampaikan bahwa hal ini sangat bergantung pada berbagai faktor. Faktor yang dimaksud seperti jumlah kepadatan penduduk serta pola mobilitas, tingkat kesadaran pentingnya mengikuti arahan dari otoritas kesehatan masyarakat dan lainnya.
“Sejarah menunjukkan bahwa “Spanish Flu Pandemic” di awal abad 20 lalu, saat penduduk bumi masih relatif sedikit, berlangsung sekitar 2-5 tahun dengan ditandai beberapa kali gelombang puncak pandemi,” katanya.
Baca juga: Kampus Pertama di Indonesia, IPB Terima Sertifikat SafeGuard Label SIBV
Namun demikian, katanya, perlu dicatat bahwa meski jumlah penduduk bumi saat ini telah bertambah secara signifikan dibanding awal abad 20 lalu, kemajuan sains dan ketersediaan teknologi informasi yang memudahkan orang berkomunikasi secara global, merupakan faktor-faktor yang dapat mempercepat berakhirnya pandemi.
Dosen IPB University itu melanjutkan, apabila melihat kecenderungan perkembangan belakangan ini, mengurangi interaksi yang bersifat kerumunan massa merupakan kunci utama bertansformasinya pandemik menjadi endemik.
Upaya ini dapat dibarengi dengan memperlonggar interaksi orang dalam grup kecil. Tidak hanya itu, ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertingkat yang dilakukan oleh pemerintah harus diakui memberikan dampak positif bagi terwujudnya perubahan tersebut.
Tentunya perubahan tersebut terjadi tanpa mengenyampingkan fakta bahwa mulai kembalinya interaksi di masyarakat merupakan salah satu keniscayaan dalam pulihnya kembali roda perekonomian.