Beritaneka.com, Jakarta—Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong instansi pemerintah, baik pusat dan daerah menjadi role model penggunaan kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
“(Inpres No. 7) ini perlu ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan juga pemda [pemerintah daerah], sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah konkret dan strategis, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansinya masing-masing,” kata Menhub dalam Webinar “Upaya Percepatan Penerapan Kebijakan Kendaraan Listrik”, yang diakses pada YouTube Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans), belum lama ini.
Baca Juga:
BMKG: Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Penggunaan kendaraan listrik, tutur Budi, merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk menurunkan ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus meningkatkan ketahanan energi Indonesia.
“Kehadiran kendaraan motor listrik di Indonesia bukan hanya akan membantu sisi lingkungan tetapi juga mengurangi polusi udara dan secara langsung akan berpengaruh kepada sektor ekonomi dan energi. Sekarang subsidi terhadap penggunaan bahan bakar minyak lebih dari Rp500 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, untuk mendorong implementasi kendaraan listrik, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan peta jalan (roadmap) KBLBB.
“Kebijakan roadmap KBLBB, baik untuk kendaraan operasional pemerintah dan angkutan jalan telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai 2030,” kata Menhub.
Kemenhub juga mendorong penggunaan angkutan umum menggunakan kendaraan listrik melalui skema buy the service (BTS), termasuk dalam event internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada bulan November tahun ini.
“Tahun depan akan kita terapkan bus listrik dengan skema BTS di Surabaya dan Bandung,” kata Menhub.
Pada kesempatan itu, Budi juga memaparkan tiga hal utama yang harus dilakukan untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, membuat baterai dengan kualitas yang baik. Kedua, memperbanyak tempat pengisian daya atau penggantian baterai. Ketiga, meningkatkan kualitas produk kendaraan listrik dalam negeri agar harganya semakin ekonomis namun kualitasnya bagus.
Menutup paparannya, Menhub juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, universitas, BUMN, hingga sektor industri, untuk mendukung implementasi KBLBB.
“Di dalam implementasi kebijakan pemerintah guna percepatan penggunaan kendaraan listrik, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak perlu ditingkatkan,” pungkasnya.
Berdasarkan catatan Kemenhub, hingga 3 Oktober 2022 telah terdapat sebanyak 28.188 unit kendaraan listrik berdasarkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang terbit. Kendaraan tersebut terdiri dari 22.942 unit kendaraan roda dua (22.833 unit kendaraan roda dua, 109 unit kendaraan roda dua hasil konversi), 4.904 kendaraan penumpang roda empat, 280 unit kendaraan roda tiga, 56 unit bus, dan enam unit mobil barang.
Beritaneka.com, Jakarta —Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi menjelaskan manfaat yang diterima warga masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB nya. Antara lain, bila pengendara yang mengalami kecelakaan maka akan mendapatkan dana santunan dari PT Jasa Raharja (Persero).
Sebab, dengan membayar PKB, berarti pengendara sudah memberikan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
“Jika pemilik kendaraan taat membayar pajak, Jasa Raharja dapat bisa langsung berikan santunan rumah sakit,” kata Firman dalam keterangan Sosialisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kami kutip hari ini.
Baca Juga:
- Pemerintah Naikkan Tarif Ojek Online, Berikut Ini Rinciannya
- Film Pengabdi Setan 2: Communion Capai 3 Juta Penonton dalam 5 Hari Tayang di Bioskop
- Soal Kasus Tewasnya Brigadir J, Presiden: Ungkap Kebenaran Apa Adanya
- WNI Korban Penyekapan di Kamboja Bertambah, Kemenlu: Ada 232 Orang
- Pemerintah Tambah Honor Panitia Pemilu 2024, Ini Rincian Lengkapnya
- Pemprov NTT Tunda Pemberlakuan Tiket Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta
Selain itu, manfaat membayar PKB lainnya adalah meningkatkan fasilitas jalan hingga membangun rumah sakit. Artinya, pajak yang dibayarkan akan dikembalikan lagi untuk masyarakat.
“Untuk pajak, bayangkan jika kita semua masyarakat mendukung, patuh, kita bisa meningkatkan fasilitas dan hasil pembangunan itu sendiri, rumah sakit bagus, jalan bagus, sekolah bagus dengan adanya subsidi daerah. Di Medan, fasilitas bagus dengan pajak kendaraan yang dihasilkan tinggi. Itulah salah satu bentuk pengembalian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang wajib bayar pajak,” kata Firman.
Sebagai salah satu tim pembina Samsat, dia berkomitmen terus menyosialisasikan kepatuhan membayar PKB ke sejumlah Samsat di Indonesia. Rencananya, pada 23 Agustus 2022 nanti mereka juga akan melakukan Rapat Koordinasi Pembina Samsat di Bali.
Dalam pemberitaan media ini sebelumnya, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, dengan membayar PKB dan meregistrasi ulang kendaraan bermotornya maka pengendara bisa mengklaim atau mencairkan manfaat asuransi apabila mengalami kecelakaan lalu lintas.
“Meski tertera dengan jelas di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tetapi sampai saat ini masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang masih belum paham manfaat penting SWDKLLJ. Bahkan tidak sedikit yang belum mengerti bahwa SWDKLLJ itu bisa diklaim dan dicairkan,” kata Rivan.
SWDKLLJ merupakan asuransi yang akan diberikan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Asuransi itu ditanggung oleh Jasa Raharja yang memberikan program perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.
“SWDKLLJ bermanfaat baik untuk santunan dan perlindungan korban maupun untuk kegiatan pencegahan kecelakaan dan pembiayaan bantuan sosial seperti pemberdayaan UMKM (usaha mikro kecil menengah) untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Maka, pembayaran premi SWDKLLJ sifatnya wajib bagi semua orang maupun perusahaan/badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dasar hukum SWDKLLJ adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,” kata Rivan.
Besaran biaya SWDKLLJ tergantung dengan tipe atau jenis kendaraannya. Penetapan biaya itu sudah ditentukan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.010/2017. Secara umum untuk kendaraan roda dua dengan mesin 50 cc sampai 250 cc biayanya sebesar Rp35.000, sedangkan untuk roda empat berkisar antara Rp73.000 hingga Rp163.000.
Nilai santunan yang ditetapkan pemerintah meliputi, korban luka-luka maksimal Rp 20 juta untuk biaya perawatan. Kemudian, keluarga korban meninggal dunia berhak mendapat santunan hingga Rp50 juta. Selain itu, terdapat dana P3K dan biaya ambulans dari tempat kejadian kecelakaan menuju pusat medis seperti puskesmas atau rumah sakit.
Beritaneka.com—Surabaya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyelenggarakan program insentif berupa pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.
“Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022 mendatang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Prawansa.
Pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi Jatim yang melakukan balik nama kendaraan. Pemutihan ini secara resmi berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 11%, Inflasi Pasti Terjadi
Khofifah mengatakan, melalui pemberian insentif ini akan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani ibadah selama Ramadhan.
“Insyallah stok bahan makanan pokok kita aman, kecuali minyak goreng, situasi Covid-19 semakin terkendali, ditambah lagi dengan adanya insentif pemutihan pajak, Ramadhan tahun ini Insya Allah dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk ibadahnya,” kata Gubernur Jatim ini.
Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. Sebab, hingga 14 Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 obyek mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum dilakukan balik nama kendaraan.
Dengan asumsi 50 persen dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.
“Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022 ini akan terwujud,” kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim.
“Tahun ini, sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49 persen dari target yang ditetapkan,” ujarnya. Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi pembayaran non tunai.
Animo wajib pajak yang membayar secara non tunai dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan, hingga 30 Maret lalu telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.
“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanan kita kepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja tanpa harus datang ke kantor Samsat,” kata Gubernur Jatim Khofifah.
Tingginya kesadaran wajib pajak ini menurut Khofifah patut disyukuri dan diapresiasi. Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali akan memberikan hadiah tabungan umrah yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang.
Tabungan umrah tersebut diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp30 juta. Tahun lalu, penerima undian umroh hanya diberikan kepada 30 wajib pajak patuh di Jatim. “Untuk tahap pertama, hadiah umroh akan kita undi pada awal Bulan Ramadhan tahun ini. Jadi segera bayar pajak kendaraannya agar mendapat kesempatan untuk menang undian umroh,” kata Gubernur Jatim Khofifah.
Beritaneka.com—Cara mencetak STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) setelah bayar pajaknya secara online bisa langsung dilakukan dengan mengunjungi ke kantor Samsat terdekat. Jadi meskipun seluruh proses pembayaran pajak STNK dilakukan melalui jarak jauh atau online, pemohon tetap harus datang ke Samsat terdekat untuk pencetakan dan pengesahan surat.
Saat ini, proses pembayaran pajak kendaraan bermotor memang jauh lebih mudah dibanding dulu. Pemilik kendaraan kini bisa melakukannya dari jarak jauh atau online dengan memanfaatkan aplikasi SIGNAL.
Baca Juga: Ghostinx Siap Pulihkan Ekonomi Indonesia
Melalui aplikasi tersebut, pemilik kendaraan bisa membayar pajak secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Namun, untuk proses penerbitan atau pencetakan tidak bisa dilakukan dari jarak jauh. Surat yang diterbitkan harus disahkan langsung di kantor Samsat.
Bagaimana cara cetak STNK setelah bayar online? Sebagai berikut;
1.Datang ke kantor Samsat terdekat
Setelah membayar pajak kendaraan bermotor secara online, silakan datang ke kantor Samsat terdekat di wilayah Anda. Pastikan Anda membawa berkas yang diperlukan seperti bukti pembayaran dan KTP asli yang sesuai dengan STNK.
2.Kunjungi Loket Pencetakan STNK
Setelah sampai di kantor Samsat, pencetakan STNK dilakukan di loket yang berada di gedung Samsat. Lalu, serahkan semua dokumen yang Anda bawa. Jika sudah waktunya, Anda akan dipanggil ke loket dan mendapat STNK baru yang telah dibayarkan pajaknya.
3.Kunjungi loket Pengesahan STNK
Meski STNK yang baru sudah didapat, proses ini belum sepenuhnya selesai. Anda masih perlu mengunjungi loket pengesahan STNK untuk menyerahkan STNK yang baru saja dicetak. Di loket itu STNK yang baru akan mendapat stempel pengesahan sebagai bukti bahwa pembayaran pajak benar-benar sudah dilakukan.
Perlu diketahui, seluruh proses di atas tidak akan menyita banyak waktu. Diperkirakan hanya sekitar 10-15 menit saja tergantung dari antrian yang ada. Namun, jika dibandingkan dengan membayar pajak secara konvensional yang mengharuskan mengunjungi banyak loket dengan antrian panjang, tentu saja ini jauh lebih efektif dan efesien.
Beritaneka.com—Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menargetkan penjualan mobil baru pada tahun 2022 akan mencapai 900.000n unit.
Dalam catatan Gaikindo penjualan kendaraan roda empat sepanjang tahun ini atau hingga November 2021 sudah menembus angka 790.524 unit. Capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan tahun ini sebanyak 750 ribu unit.
Asosiasi yang membawahi beberapa pabrikan mobil ini, juga optimistis hingga akhir tahun penjualan bisa menembus angka 850 ribu unit.
Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengungkapkan, momentum perbaikan penjualan mobil di Indonesia, diharapkan bisa terus berlanjut hingga tahun depan.
Baca Juga: Elon Musk Bayar Pajak Rp158 Triliun Tahun Ini
“Dari kondisi ini, diproyeksikan 2022, kita inginkan lebih. Dengan berbagai asumsi dan pertimbangkan, kita proyeksikan 2022 yang akan datang bisa mencapai 900 ribu unit,” kata Kukuh.
Industri otomotif menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup berat saat pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan semakin stabil kondisi ekonomi, terutama tahun ini, penjualan mobil di Tanah Air terus mengalami perbaikan.
Pemerintah telah memberikan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0 persen mulai Maret hingga Desember 2021.
Untuk produksi sendiri hingga November 2021, sudah menembus angka 1.003.570 unit. Sedangkan ekspor CBU, sudah mencapai 267.224 unit dan sudah bergerak menuju recovery.
“Jenis dan tipe yang masih dominan, masih MPV, LCGC atau KBH2 masih menjadi tulang punggung produksi maupun penjualan dalam negeri,” katanya.
Baca Juga: ICW Desak Pemerintah dan DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
Peningkatan penjualan ini, tidak lepas dari kebijakan PPnBM-DTP. Sebab, sejak diberlakukan relaksasi tersebut, penjualan langsung meningkat tajam, dengan periode Maret hingga November 2021, mencapai angka 688.413 unit.
Beritaneka.com—Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyatakan, kelayakan uji emisi kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 akan menjadi syarat pembayaran pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 nanti.
“Uji emisi itu menjadi salah satu persyaratan pembayaran pajak kendaraan di 2023,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, belum lama ini.
Sambodo menyebutkan, PP Nomor 22 tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 akan diberlakukan pada 2023, karena peraturan pemerintah baru akan berlaku dua tahun setelah ditetapkan.
Baca Juga: DJBC: Kawasan Industri Rokok Akan Dibangun di Garut dan Malang
“PP itu berlaku dua tahun sejak tanggal ditetapkan,” kata Sambodo. Sebelumnya, Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sepakat menunda penerapan tilang emisi kendaraan bermotor di Ibu Kota.
Sambodo mengungkapkan, ada beberapa alasan penundaan kebijakan tersebut, salah satunya adalah kesiapan fasilitas untuk uji emisi kendaraan bermotor.
Pemeriksaan emisi kendaraan bermotor rencananya akan diberlakukan untuk kendaraan yang berusia di atas tiga tahun dan menurut data Polda Metro Jaya ada 14 juta motor dan 4,5 juta mobil di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun.
“Dibutuhkan sekitar 500 lebih bengkel uji emisi untuk roda empat dan sekitar 1.400 uji emisi untuk roda dua untuk bisa ‘cover’ seluruh kendaraan di Jakarta yang berusia di atas tiga tahun,” ujar Sambodo.
Meski penerapan tilang ditunda pihak kepolisian akan tetap menggelar pemeriksaan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor. Apabila ditemukan kendaraan tak lulus uji emisi, maka akan diarahkan untuk melakukan uji emisi gas buang di bengkel-bengkel tersertifikasi.
“Tapi ini sifatnya baru berupa teguran, jadi belum tilang,” kata Sambodo.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, Pemprov DKI Jakarta resmi menunda penerapan sanksi denda bagi pengendara yang belum uji emisi atau kendaraannya tidak lulus uji emisi yang sedianya dilakukan pada 13 November 2021.
Jumlah kendaraan bermotor yang sudah melakukan uji emisi baru mencapai sekitar 10-15 persen. Hingga saat ini, baru ada 254 bengkel uji emisi kendaraan roda empat dan 15 untuk roda dua.
Baca Juga: GIIAS 2021, Tahun Ini Penjualan Mobil Ditarget 850.000
Dia menargetkan penambahan bengkel, baik roda empat dan roda dua yang melakukan uji emisi hingga mencapai 500 bengkel/kios uji emisi. Di saat yang bersamaan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI juga akan melakukan koordinasi dengan daerah tetangga mengingat mobilitas yang tinggi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan sanksi tilang pada Januari 2022.
Beritaneka.com—Diskon pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM untuk pembelian mobil baru mulai berlaku hari ini atau 1 Juni 2021 sebesar 50% seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2021.
Masa pemberlakuan diskon pajak kendaraan yang ditanggung pemerintah (DTP) ini adalah selama 10 bulan yang terbagi dalam tiga periode atau tahapan. Sebelumnya, pada periode Maret-Mei 2021 lalu, diskon pajak mobil tersebut diberikan pemerintah sebesar 100%.
“Insentif potongan 50% dari PPnBM yang terutang berlaku untuk masa pajak Juni 2021 sampai dengan masa pajak Agustus 2021,” demikian bunyi Pasal 5 PMK 31/2021 kami kutip hari ini, Selasa (1/6/2021).
Baca Juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Diskon pajak untuk pembelian mobil baru ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus mendorong pemulihan industri otomotif. Insentif berupa diskon pajak ini berlaku pada 4 jenis mobil yang diproduksi di dalam negeri, dengan jumlah pembelian lokal minimum 60%.
Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc. Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4×2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.
Diskon pajak pada 2 jenis kendaraan tersebut berlaku dalam 3 periode, yakni diskon 100% dari PPnBM untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.
Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Diskon pajaknya terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.
Baca Juga: ASN dan TWK: Menyempurnakan “Kematian” KPK
Keempat, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gardan penggerak (4×4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Diskon pajaknya diberikan dalam 2 tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021.
Pagu insentif PPnBM DTP mencapai Rp3,46 triliun, yang menjadi bagian dari stimulus untuk mendukung pemulihan usaha dengan pagu total Rp56,7 triliun. Angka tersebut termasuk dalam program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai Rp699,43 triliun tahun ini atau naik 22% dari realisasi 2020.
Beritaneka.com—Perpanjangan SIM, STNK, hingga pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan melalui aplikasi online dalam waktu dekat ini. Tujuannya mencegah adanya pungutan liar atau pungli.
“Dengan adanya program ini, tidak ada celah oknum untuk melakukan pungli,” kata Kasubdit Regident Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar I Nyoman Yogi Hermawan kepada wartawan hari ini, Kamis (20/5/2021).
Yogi mengatakan, pelayanan masyarakat berbasis aplikasi online ini adalah gagasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Nopol Kendaraan dan SKM Kekaisaran Sunda Nusantara, Cari Sensasi?
Menurut Yogi, Kapolri Listyo menginginkan sistem di Korps Lalu Lintas Polri bisa bertransformasi lebih jauh lagi dalam menggunakan sistem digital untuk memudahkan masyarakat.
Saat ini, Korlantas Polri sudah memiliki program Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement alias ETLE.
Yogi mengungkapkan, nantinya layanan Lantas yang akan menggunakan digitalisasi adalah pembuatan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pembuatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan sebagainya.
Baca Juga: Pemerintah Akan Naikkan PPN Dinilai Kontra Pemulihan Ekonomi
Seluruh layanan itu akan dapat diakses dengan menggunakan aplikasi online.”Sehingga masyarakat tidak perlu hadir, cukup dengan menggunakan aplikasi. Setelah selesai, akan dikirim by delivery system aplikasi,” katanya.
Beritaneka.com—Toyota terus mengembangkan pilihan layanan untuk pelanggan. Toyota Raize hadir dengan solusi yang lengkap bagi pelanggan, karena tidak hanya dari sisi produk dan teknologinya, namun juga dari sisi program penjualan maupun perawatan kendaraannya.
Bagi pelanggan yang cenderung tidak mau ribet dalam administrasi dan perawatan, Toyota Astra Motor (TAM) telah mengembangkan layanan usership melalui Kinto One maupun Kinto Ekonomis, dan bahkan Kinto Syariah yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tanpa interest, fix, dan transparan.
Melalui Kinto pelanggan bisa mendapat layanan berlangganan kendaraan Toyota dan tanpa harus repot memikirkan biaya lain seperti pajak kendaraan, asuransi, maupun biaya perawatan kendaraan.
Baca Juga: Toyota Raize Meluncur, Pilihan Baru Segmen SUV
Adapun bagi pelanggan yang ingin tetap memiliki kendaraan, maka hadir pula layanan Deal Cermat dengan cicilan yang lebih rendah dibandingkan dengan cicilan reguler, serta ada jaminan harga jual kembali. Layanan ini cocok untuk orang yang dinamis mengikuti tren, termasuk juga memberi solusi untuk mereka yang mau ganti mobilnya.
Sementara itu, untuk perawatan kendaraan, selain di dukung dengan jaringan outlet yang kini mencapai 334 titik di seluruh wilayah Indonesia, Toyota Raize juga mendapatkan free service dan free parts sepanjang 50.000 km atau maksimum 4 tahun, mana yang tercapai terlebih dahulu.
Baca Juga: Kolaborasi Toyota, Daihatsu dan Astra: Sinergi untuk Negeri
Sejalan dengan kian berkembangnya kebutuhan layanan digital dan sekaligus kebutuhan era new normal, Toyota akan terus mengembangkan berbagai layanan penjualan dan purnajual untuk memudahkan pelanggan mendapat akses bagi kebutuhan mobilitas mereka, dengan melakukan inovasi untuk menghadirkan total mobility solution kepada pelanggan tidak hanya melalui produk yang makin lengkap, tapi juga layanan yang makin beragam.