Beritaneka.com, Jakarta —Setelah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (Capres) 2024. Atas dukungan ini, Partai Nasdem menyatakan kesiapannya melakukan deklarasi bersama.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya kepada wartawan menyampaikan ucapan syukur karena kerja tim Koalisi Perubahan ini membuahkan hasil. Dengan demikian, tiket Pilpres 2024 untuk Anies sudah di dalam genggaman.
“Tentu kita bersyukur dan mengapresiasi bahwasanya eksistensi dari tim Koalisi Perubahan selama ini itu membuncah,” kata Willy Aditya dalam keterangannya dikutip Selasa (31/1/2023).
Menurut Willy, dukungan terhadap Anies sebagai simbol perubahan dalam Koalisi Perubahan ini bukan sekedar lips service. Sehingga dengan adanya dukungan ini semakin memberikan kepastian terhadap Anies di 2024.
“Bukan suatu lips service orang boleh berkata apapun tapi kehendak Anies sebagai simbol perubahan yang menjadi denyut nadi keinginan publik, ya suatu langkah maju, memberikan kepastian,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1444 H/2023 M jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Penetapan ini berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Hal ini tertuang dalam edaran yang ditandatangani Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Oman Faturohman beserta Sekretarisnya, Mohammad Mas’udi pada 23 Desember 2022 di Yogyakarta tentang hasil hisab Majelis Tarjih dan Tarjdid PP Muhammadiyah.
“Umur bulan Syakban 1444 H 30 hari dan tanggal 1 Ramadan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon tanggal 23 Maret 2023 M,” bunyi dokumen hasil hisab dikutip Selasa (31/1/2023). Muhammadiyah melaporkan 29 Syakban 1444 H bertepatan dengan 21 Maret 2023. Sehingga ijtimak jelang Ramadhan 1444 H belum terjadi pada hari itu.
Baca Juga:
Itjimak terjadi esok harinya yaitu Rabu Pahing tanggal 30 Syakban 1444 H bertepatan dengan 22 Maret 2023 pada pukul 00.25 WB. Selain itu, PP Muhammadiyah juga menetapkan awal bulan Syawal, dan Zulhijah 1444 Hijriah. Tanggal 1 Syawal 1444 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April 2023. Kemudian 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi tanggal 19 Juni 2023 M.
Sementara itu, Hari Arafah (9 Zulhijah) jatuh pada 27 Juni 2023 dan Hari Raya Idul Adha (10 Zulhijah) jatuh pada 28 Juni 2023 mendatang.
Berikut hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yakni sebagai berikut:
- 1 Ramadhan 1444 H jatuh pada hari Kamis Pon, 23 Maret 2023.
- 1 Syawal 1444 H atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat Pahing, 21 April 2023.
- 1 Zulhijah 1444 H jatuh pada hari Senin Legi, 19 Juni 2023.
- Hari Arafah (9 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Selasa Wage, 27 Juni 2023
- Idul Adha (10 Zulhijah 1444 H) jatuh pada hari Rabu Kliwon, 28 Juni 2023.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan pengurus Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (30/1/2023). Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan undangan Muktamar PP Pemuda Muhammadiyah yang akan digelar pada 21-24 Februari 2023 mendatang di Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Jawaban Bapak Presiden insyaallah hadir dan kami mengucapkan terima kasih atas rencana kehadiran beliau semoga tidak ada halangan,” kata Sunanto usai pertemuan.
Sunanto juga menjelaskan bahwa Kota Balikpapan dipilih sebagai lokasi Muktamar karena PP Pemuda Muhammadiyah ingin agar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilihat langsung oleh para tamu undangan yang hadir. Selain itu, melalui pemilihan lokasi tersebut PP Pemuda Muhammadiyah juga ingin menunjukkan dukungan dan komitmen terhadap pembangunan IKN.
Baca Juga:
“Ingin menujukkan bahwa ini adalah harapan dan ini adalah cita-cita yang harus didukung tidak hanya karena Pak Presiden yang memberikan kebijakannya tapi karena ada harapan yang sangat besar,” ungkap Sunanto.
Menurut Sunanto, PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan akan terus mendorong dan mendukung pembangunan IKN. Meski demikian, PP Pemuda Muhammadiyah berharap pembangunan IKN dapat terus berkelanjutan.
“Pak Presiden menyampaikan bahwa pembangunan ini tidak hanya cita-cita Pak Presiden tapi memang cita-cita anak bangsa yang sudah lama dicita-citakan. Saya hanya mewujudkan dan mungkin bisa jadi tidak hanya saat ini harus selesai tapi harus berkelanjutan,” tutur Sunanto.
Sunanto pun berharap kehadiran Presiden Jokowi dalam Muktamar yang mengambil tema utama “Pemuda Negarawan Harmoni Memajukan Bangsa” tersebut dapat menambah motivasi dan harmoni bagi para kader Pemuda Muhammadiyah.
“Jadi, kalau sudah menjadi Pemuda Negarawan maka dengan kehadiran Bapak Presiden menjadi lengkap sudah harmoni kebangsaan kita,” ucap Sunanto.
Dalam kesempatan tersebut, Sunanto juga menjelaskan sejumlah agenda muktamar yang dimulai dari tanwir, pembukaan, laporan pertanggungjawaban, gala dinner, pemilihan pimpinan, hingga pameran usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). Bahkan, acara gala dinner yang akan digelar di IKN direncanakan akan mendapatkan rekor dari MURI.
“Gala dinner itu yang rencana kami akan insyaallah menjadi salah satu pemecah rekor MURI pertama di Indonesia karena memang kami harapkan tidak hanya jumlah tapi waktu yang pas untuk pertama kali kita menyelenggarakan itu,” ujar Sunanto.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Beritaneka.com —Bryan Johnson, seorang CEO perusahaan teknologi berusia paruh baya 45 tahun berupaya menjadi awet muda secara biologis. Pengusaha kaya raya yang tinggal di California ini rela mengeluarkan uang hingga puluhan miliar rupiah demi menjadi remaja berusia 18 tahun.
Bryan menghabiskan lebih dari 2 juta dolar AS atau sekitar Rp30 miliar tahun ini untuk melakukan sejumlah intervensi medis dan tes untuk membantunya menjadi remaja lagi. Dia melakukan pemeriksaan denyut nadi elektromagnetik untuk meningkatkan otot-otot di dasar panggulnya hingga menggunakan alat yang menghitung jumlah ereksi per malam.
Menurut Bloomberg, Bryan juga menjalani MRI secara rutin. Dia pun memeriksa lemak tubuhnya, variabilitas detak jantung, serta sampel darah dan feses. Dia memiliki tim yang terdiri dari 30 dokter untuk tes reguler, dan kadang invasif untuk proyek yang diberi nama Project Blueprint.
Dokter berusia 29 tahun dan dokter pengobatan regeneratif pada proyek Oliver Zolman membantu membalikkan proses penuaan di setiap organnya. Mereka mengenakan biaya hingga 1.000 dolar AS per jam untuk pasien yang tertarik dengan pengujian besar tersebut. Bloomberg melaporkan, Bryan berpartisipasi dalam proyek itu.
Sementara berdasarkan tes awal yang dilakukan dokternya, Bryan Johnson memiliki jantung berusia 37 tahun, kulit berusia 28 tahun, dan kapasitas paru-paru berusia 18 tahun. Menurut laporan, usia biologisnya secara keseluruhan setidaknya lima tahun lebih muda.
“Kami belum mencapai hasil yang luar biasa. Di Bryan, kami telah mencapai hasil yang kecil dan masuk akal, dan itu sudah bisa diduga,” kata Zolman kepada Bloomberg, dikutip dari Fortune, hari ini.
Bryan Johnson, yang memiliki fasilitas medis di rumahnya juga menjalankan rutinitas olahraga dan mengonsumsi makanan sangat ketat. Dia mengonsumsi dua lusin suplemen/obat lain pada pukul 05.00 setiap hari, mengonsumsi 1.977 kalori vegan sehari, dan berolahraga selama satu jam.
“Apa yang saya lakukan mungkin terdengar ekstrem, tetapi saya mencoba membuktikan bahwa menyakiti diri sendiri dan penuaan tidak bisa dihindari,” katanya.
Sejak mulai melihat hasilnya, dia melanjutkan proyek tersebut, terlepas dari kritik bahwa itu semua adalah langkah yang terlalu jauh sehingga menghambat spontanitas yang dapat menentukan kebahagian hidup.
Dia baru-baru ini juga menjalani prosedur penyuntikan wajah. Menurutnya, itu akan membantunya mengumpulkan lebih banyak sel muda, walau menghasilkan reaksi alergi. Meski demikian, Bryan tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Bagi sebagian besar orang yang tidak memiliki sumber daya untuk memiliki fasilitas medis di rumah mereka atau mengakses tim dokter dan menjalani tes medis secara teratur, ada banyak pertanyaan, yaitu apa artinya ini bagi kita semua? Apa hasil dari perawatan kesehatan semacam ini yang memungkinkan orang yang sangat kaya benar-benar menjadi lebih muda? Namun, bagi Bryan Johnson, semua yang dilakukannya untuk menjadi awet muda terasa menyenangkan untuk saat ini.
Oleh: Dr. Rino A. Sa’danoer
Beritaneka.com —Pengelolaan kekayaan sumber daya alam oleh negara sebaiknya melibatkan masyarakat banyak atau rakyat. Sebab, pengelolaan tersebut menguntungkan negara dan rakyat. Pengelolaan oleh negara jelas dilakukan melalui pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan melalui keterlibatan masyarakat banyak? Bagaimana caranya?
Pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan orang banyak adalah memberikan hak konsesi pengelolaan kepada orang banyak, bukan hanya kepada beberapa individu seperti yang terjadi saat ini.
Pemberian hak kepada individu, terutama kepada orang-orang yang dekat dengan penguasa, cenderung menghasilkan “kebocoran”. Hanya sebagian orang atau oligarki, lingkaran dekat dengan penguasa yang dapat menikmati keuntungan. Pengelolaan yang melibatkan orang banyak seyogyanya akan menguntungkan banyak orang pula.
Baca tulisan Dr. Rino sebelumnya:
Pemberian hak konsesi kepada orang banyak sangat tepat jika melibatkan KOPERASI. Koperasi merupakan “alat” yang bisa menghimpun banyak orang. Pemberian konsesi kepada individu bisa mensyaratkan jika mereka bergabung dalam koperasi.
Koperasi merupakan “agregasi” anggota perorangan yang jumlahnya bisa tidak terbatas. Makin besar keanggotaan koperasi, maka makin besar pula jumlah orang yang diuntungkan oleh pengelolaan sumber daya alam melalui koperasi itu.
Koperasi juga menjamin transparansi, karena individu yang memiliki konsesi yang merupakan anggota koperasi sekaligus pemilik koperasi, akan melakukan kontrol terhadap operasi pengelolaan oleh koperasi.
Pengelolaan oleh koperasi akan menciptakan efisiensi, karena individu bisa secara bersama-sama “menyerahkan” upaya orang per orang kepada koperasi. Selanjutnya, koperasi bisa menghimpun modal pengelolaan dari individu menjadi modal bersama. Dengan demikian agregasi modal bisa diciptakan.
Pemerintah juga akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan hak konsesi yang diberikan, sehingga penyelewengan dan kebocoran devisa negara bisa lebih baik dipantau. Melalui koperasi, investasi peralatan untuk pengelohan sumber daya bisa ditekan, karena peralatan digunakan bersama oleh pemilik konsesi. Melalui koperasi, juga lebih mudah pula dihimpun keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya.
Melalui koperasi, pemberian hak konsesi pengelolaan sumber daya alam bisa disebar kepada masyarakat. Dengan berkembangnya keanggotaan koperasi, maka akan lebih banyak pula keuntungan hasil sumber daya alam yang dinikmati oleh banyak orang. Kebocoran devisa negara akan kebih mudah dicegah. Kekayaan alam Indonesia akan lebih banyak diakses oleh masyrakat luas, sehingga kesejahteraan yang lebih merata bisa diciptakan.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi budaya masyarakat Indonesia yang saling menghormati, tolong-menolong, dan bergotong-royong sehingga Indonesia dapat melewati masa pandemi Covid-19 dengan baik. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat menghadiri puncak Perayaan Imlek Nasional Tahun 2023, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (29/1/2023).
“Itulah negara kita Indonesia, negara Pancasila. Itulah yang menyelamatkan kita, saling membantu, saling menolong, bergotong-royong,” kata Jokowi.
Presiden mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bangkit dan bekerja keras mengejar segala ketertinggalan yang terjadi akibat pandemi. Menurut Jokowi, situasi Indonesia saat ini sudah normal meskipun masih dalam masa transisi pascapandemi.
Baca Juga:
- Pemerintah Bakal Lelang 30 Proyek IKN Rp23,7 Triliun Tahun Ini
- APBD Tidak Terserap, Pemda Bisa Bangun Dana Abadi
- Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
“Saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimistis untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan kita,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan rasa syukurnya terhadap perekonomian nasional yang berhasil tumbuh dengan sangat baik, bahkan mengungguli negara-negara G20. Presiden pun meminta semua pihak untuk terus meningkatkan kemitraan dan saling membantu seperti pada masa pandemi COVID-19.
“Ini yang harus ditingkatkan terus, dioptimalkan terus dengan selalu bergandengan. Yang gede, yang besar gandeng yang kecil, yang tengah, yang tengah gandeng yang kecil, yang gede gandeng yang kecil, semuanya bermitra, kemitraan bergandengan,” ucap Presiden.
“Kalau saat pandemi bisa, saat normal pun juga harus diteruskan saling membantu, saling menolong sehingga semuanya akan terangkat naik,” lanjutnya.
Presiden menyebut keberhasilan tersebut tidak dicapai dengan mudah, mengingat pemerintah harus mengendalikan gas dan rem antara ekonomi dan kesehatan secara bersamaan. Tidak hanya itu, Presiden juga bersyukur Indonesia tidak menerapkan kebijakan lockdown sehingga perekomomian Indonesia tidak jatuh seperti negara-negara di Eropa.
“Saya putuskan tidak lockdown meskipun tekanannya lockdown, dan ternyata tidak salah. Itu kalau diputuskan lockdown bisa kita di minus 17 (persen) saat itu, ekonomi kita minus 17 dan mengembalikannya ke normal itu yang sangat sulit karena minus-nya sudah langsung jatuh seperti negara-negara di Eropa,” ujar Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2574 kepada para tamu undangan yang hadir serta seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya. “Selamat Tahun Baru Imlek 2574. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya,” tutup Presiden.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Beritaneka.com, Jakarta —Pemerintah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan pengesahan RUU ini menjadi UU dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama melindungi para pekerja domestik.
“Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas,” kata Menaker, dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ida menilai, kolaborasi dalam memberikan perlindungan terhadap PRT harus dimulai dari hulu.
Baca Juga:
“Kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan perlindungan pekerja rumah tangga di hulu, hilir pasti akan mengikuti,” ucapnya.
Ida menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung RUU PPRT agar menjadi UU dengan mengedepankan perlindungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pekerja sektor domestik.
“Kita ingin perlindungan ini betul-betul jelas kepada mereka yang bekerja di sektor domestik,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pernyataan pers, Rabu (18/01/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Presiden Jokowi pun mendorong agar penetapan UU PPRT segera dipercepat.
“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, hingga saat ini hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Sudah lebih dari 19 tahun RUU PPRT belum disahkan.
“RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU prioritas di tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR,” imbuh Presiden
Presiden berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada PRT yang jumlahnya diperkirakan mencapai 4 juta jiwa di Indonesia. Presiden menilai, para PRT rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.
“Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja,” pungkas Presiden.
Beritaneka.com, Jakarta —Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait percepatan pembangunan jalan-jalan daerah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Rabu (25/1/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tadi kami baru saja melakukan mengadakan rapat internal yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden terkait dengan percepatan pembangunan, tepatnya mungkin perawatan jalan-jalan existing di daerah. Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama,” kata Kepala Bappenas.
Baca Juga
- Oligarki, Demokrasi dan Keadilan Sosial
- Pemerintah Bakal Lelang 30 Proyek IKN Rp23,7 Triliun Tahun Ini
- APBD Tidak Terserap, Pemda Bisa Bangun Dana Abadi
- Presiden Jokowi: Fokus APBN 2023 Perluasan Lapangan Kerja dan Pengentasan Kemiskinan
- Menkeu Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Punya Rumah
- Pembangunan Ekosistem Kendaraan Listrik Tingkatkan Lapangan Kerja
Suharso mengungkapkan, dari sekitar 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang ada saat ini baru sekitar 42 persen yang dalam kondisi mantap atau di bawah target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang sebesar 65 persen.
“Dalam RPJMN itu minimal kita ingin mencapai 65 persen dan 65 persen itu tentu tidak hanya menjadi beban daerah tetapi juga menjadi beban kita bersama,” ucapnya.
Suharso menegaskan, percepatan pembangunan jalan daerah tersebut akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2023 ditargetkan sepanjang sekitar delapan ribu kilometer dengan alokasi anggaran sekitar Rp32 triliun.
“Kita ingin mengejar dari 42 ke 65 persen tahun 2024 ini. Nah itulah diputuskan secara bertahap Rp32 triliun untuk 8 ribuan [kilometer] tahun ini, nanti tahun depan lagi mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 65 persen,” tandasnya.
Senada, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa di dalam ratas Presiden Jokowi meminta jajaran untuk mempercepat pembangunan jalan daerah. Disebutkan Basuki, Presiden menerima banyak laporan terkait jalan-jalan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang masih rusak.
“Ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden, supaya kita bisa membantu mempercepat perbaikan jalan-jalan daerah tadi melalui inpres ini,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, saat ini untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ditambah Rp12 triliun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Di APBD tadi disampaikan oleh Mendagri [Menteri Dalam Negeri], jalan-jalan itu ada Rp64 triliun, it’s okay. Tapi kan masih tetap tadi kinerjanya 42 persen yang mantap. Sisanya tidak mantap, berarti ada yang rusak ringan, rusak berat, gitu ya. Kemudian selain APBD, ada DAK. Tiap tahun DAK ada, tahun 2023 ini ada Rp12 triliun,” kata Basuki.
Lebih lanjut Menteri PUPR menyampaikan, salah satu prioritas dari percepatan pembangunan jalan daerah ini adalah jalan-jalan yang menjadi penghubung ke kawasan industri dan sentra produksi. Secara rinci, lanjut Menteri PUPR, ruas-ruang jalan tersebut akan dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri (inmendagri).
“Itu undang-undang jalan yang baru kalau jalan-jalan daerah dapat jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nanti Mendagri yang akan meng-inmen-kan ruas-ruas mana. Jadi ada inpres jalan untuk anggarannya, ruas-ruas mana nanti Mendagri, bersama bertiga,” kata Menteri PUPR.
Beritaneka.com —Massa aparat desa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR /MPR, Jakarta, hari ini Rabu (25/1/2023). Mereka menyuarakan penolakan atas rekomendasi kepala desa. Petugas kepolisian telah menutup akses dari tikungan TVRI menuju Slipi, Jakarta Barat.
Tampak massa aksi aparat desa tersebut kompak menggunakan baju dinas desa berwarna cokelat. Mereka, terlihat hanya berlalu lalang menunggu arahan komando. Karena tidak adanya komando yang jelas, massa aksi terlihat hanya menepi, berbelanja hingga menyeruput kopi pagi yang mereka beli dari pedagang keliling. Meski massa aksi berjumlah ribuan dan membanjiri kawasan depan Gedung DPR.
Aksi demmo kondusif. Kepolisian telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas di sekitaran Gedung DPR/MPR RI.
Skema yang dirilis Polda Metro Jaya lewat melalui Twitternya:
- Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan mengarah Gedung DPR MPR RI dibelokkan kiri ke Jalan Gerbang Pemuda
- Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan mengarah Jalan Gerbang Pemuda ditutup, diluruskan arah Semanggi
- Arus lalu lintas dari Tol Dalam Kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang
- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah Gedung DPR/MPR diputar balik di kolong layang farmasi ke Jalan Gerbang Pemuda kembali
- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah Jalan Gelora dibelokkan kiri ke Jalan Asia Afrika
- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda yang akan mengarah Jalan Gelora dibelokkan ke kiri ke Jalan Asia Afrika
- Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur yang akan mengarah Jalan Gelora diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar
- Apabila terjadi kepadatan bus di Pintu 10 yang akan parkir di GBK maka sebelum simpang susun Semanggi dibelokkan ke kiri arah Bundaran Senayan dan diarahkan masuk melalui pintu 7 GBK.
Opini Oleh Dr. Rino A. Sa’danoer
Beritaneka.com —Sistem politik Indonesia saat ini berbasis oligarki. Ini yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak di Indonesia. Apa itu oligarki? Mengutip penjelasan harian KOMPAS, “Oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, atau perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol suatu negara atau organisasi.” (Kompas.com, 24 September 2021).
Selanjutnya, “Semua bentuk pemerintahan, seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki.” Dalam hal ini termasuk Indonesia, walaupun bentuk pemerintahannya demokrasi, tapi negara kita dikendalikan oleh para kelompok oligarki.
Ini merupakan sesuatu yang ironis. Negara demokrasi yang pemilihan pimpinannya berdasarkan suara terbanyak, bisa didikte oleh kelompok elit yang minoritas. Bukankah dalam demokrasi “majority rules?” Bukankah kalau demikian, yang harus mengendalikan jalannya negara juga atas kehendak kelompok mayoritas?
Kelompok elit yang disebut kelompok oligarki ini adalah para pemodal yang mendanai proses politik di Indonesia. Mereka merupakan kelompok pengusaha besar yang menguasi berbagai sektor perekomomian di negara ini. Bahkan, kekuatan pemodal atau yang lazim dikenal dengan istilah “cukong politik” ini, juga merambah kekuasaan mereka ke dalam arena legislatif di negeri ini. Apa yang membuat kita yakin bahwa oligarki menguasai kebijakan Indonesia? Kita lihat beberapa fenomena.
Beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini dikatakan kurang berpihak kepada rakyat, bahkan sering dituduhkan banyak berpihak kepada pengusaha. Contoh kebijakan yang dituding menguntungkan pengusaha di antaranya adalah kebijakan penetapan harga test PCR, kebijakan ekspor batubara dan kebijakan HET minyak goreng. Digulirkannya Perppu undang-undang cipta kerja juga mengundang protes para pekerja, karena aturan main dalam undang-undang tersebut disinyalir banyak merugikan para pekerja. Bahkan Perppu ini juga bakal melegitimasi privatisasi perikanan (Muhammad Karim, Kompas, 16 Januari 2023). Masuknya investasi China yang “menggendong” buruh China juga mengundang “gaduh” masyarakat, padahal tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi.
Sudah seyogyanya kebijakan pemerintah tersebut akan menguntungkan pengusaha, karena dukungan oligarki tentu harus menghasilkan keuntungan buat oligarki pula. Umumnya para oligarki adalah pengusaha kelas kakap yang mampu mengeluarkan uang triliunan rupiah guna mendukung pelaku politik untuk mencapai kekuasaan.
Melalui pengaruh oligarki ini, tentu akan memengaruhi pemerintah pula untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada oligarki. Beberapa contoh kebijakan yang “tidak” menguntungkan rakyat ini adalah dicabutnya subsidi BBM.
Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar cukup merepotkan masyarakat, yang mengakibatkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Badan Pusat Statistik bahkan menyatakan adanya kenaikan angka kemiskinan yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM (Republika, 17 Januari 2023). Laporan Kementerian Keuangan RI menyebutkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2019 saja subsidi publik turun sebesar 49%. Hal ini menunjukkan makin sulitnya menciptakan keadilan sosial, karena komponen subsidi merupakan komponen penting dalam menekan kesenjangan sosial di masyarakat. Di negara-negara yang keadilan sosialnya relatif baik, menunjukkan bahwa komponen subsidi adalah penting untuk mendukung kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan dan keamanan, guna menekan ketimpangan sosial.
Sistem pemerintahan yang demokratis seharusnya bisa menciptakan keadilan sosial, karena penguasa dipilih oleh mayoritas rakyat, sehingga kebijakan pemerintah juga akan berpihak kepada mayoritas kepentingan rakyat.
Kepentingan mayoritas rakyat adalah terciptanya keadilan sosial untuk setiap orang. Seharusnya, oligarki tidak mempunyai tempat di negara demokrasi, karena akan mencederai kepentingan mayoritas rakyat. Dengan berkuasanya sistem politik oligarki di Indonesia, sulit bagi pemerintah untuk berpihak kepada mayoritas rakyatnya. Dengan demikian, akan sulit pula diciptakan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD ’45. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya bisa terlaksana melalui sistem politik demokrasi murni.
Selama pemerintahan dikendalikan oleh kelompok oligarki, selama itu pula demokrasi akan terhambat perkembangannya.
