Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dana desa yang telah mengalir sejak 7 tahun lalu telah mencapai Rp500 triliun, berdampak pada 74 ribu desa di seluruh Indonesia. Jadi, setiap desa setiap tahun menerima hampir Rp1 miliar.
“Itu membuat ekonomi resilient di desa. Jadi di desa itu kegiatan ekonominya ada,” kata Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit 2022 secara virtual di Bali, Kamis (10/11/2022).
Luhut mengatakan, Dana Desa langsung dialirkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak melalui kementerian atau lembaga lain. Luhut mengatakan, dana tersebut terbukti bermanfaat mendorong perekonomian, membuat ekonomi berputar mulai dari level desa.
Baca Juga:
Koperasi dan Kesenjangan Ekonomi
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: UMKM Setia Jaga Perekonomian Nasional
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, sambung Luhut, terus meningkat menembus 5% sejak kuartal IV 2021. Performa Indonesia juga solid dibandingkan dengan peer countries. “Meskipun gejolak global terjadi, ekonomi makro Indonesia tetap terjaga dengan baik,” kata dia.
Di sisi lain, Luhut menyebutkan, upaya pemerintah menjaga inflasi. Pemerintah terus menjaga distribusi hingga pemberian subsidi. Hal itu terbukti ampuh meredam inflasi. “Jadi harga di sini sama di sini. Ya benar turun sekarang inflasi kita,” kata Luhut.
Beritaneka.com—Belanja pemerintah melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada bulan Januari 2022 telah mencapai Rp54,92 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dibandingkan tahun lalu realisasi ini mengalami kenaikan sebesar 6,8% dengan kenaikan terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kenaikan terutama ada dua yaitu DAU dan DBH. Untuk DAU dan DBH tadi telah disalurkan Rp50,43 triliun, lebih tinggi dibanding sebelumnya Rp46,8 triliun dan untuk DBH disalurkan sebesar Rp4,16 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu Rp3,52 triliun. Jadi DBH mengalami kenaikan 18 persen, DAU naik 7,7%,” kata Menkeu Sri Mulyani kami kutip dari laman Kemenkeu, hari ini.
Baca Juga: Serangan Rusia ke Ukraina Tak Patut Jadi Bahan Meme dan Candaan
Menkeu mengungkapkan, realisasi DAU dan DBH yang lebih tinggi pada tahun ini. Pertama, tahun 2022 DBH dialokasikan lebih tinggi sehingga bisa dibagikan lebih awal. Sedangkan DAU karena daerah telah memenuhi syarat penyaluran secara lebih baik, termasuk pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya yang tepat waktu dan ini kita harapkan akan terus membaik.
“Dana Desa mengalami sedikit penurunan. Hanya disalurkan Rp0,34 triliun dibandingkan sebelumnya Rp0,75 triliun” ungkapnya. Sebutnya realisasi Dana Desa yang lebih rendah ini terjadi karena belum semua daerah mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa. Selanjutnya, untuk belanja APBD mengalami penurunan sebesar minus 4,8%.
Daerah sudah membelanjakan Rp19,60 triliun, tapi di tahun ini daerah membelanjakan Rp18,66 triliun. Ini terjadi terutama karena realisasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, belanja di bidang ekonomi mengalami kenaikan yaitu dari Rp0,78 triliun ke Rp0,99 triliun. “Ini tentu perlu untuk kita lihat karena belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah. Akselerasi dari belanja di daerah kita harapkan bisa terjadi,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Beritaneka.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengunjungi Desa Balongasem, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (24/4). Ia meninjau produksi sepatu yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sejahtera di Desa tersebut.
Produksi sepatu dengan merk Baker’s ini baru berjalan sekitar dua tahun terakhir. Dengan memberdayakan tiga pekerja, BUMDes Sejahtera mampu memproduksi sekitar 20 pasang sepatu per hari.
Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, sepatu yang diproduksi BUMDes sejahtera tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Bahkan menurutnya, sepatu yang berbahan kulit asli dan kulit sintetis tersebut tidak kalah kualitasnya dengan produk-produk impor.
“Ini (sepatu Baker’s) asli produk sini (Desa Balongasem) Kualitasnya tidak kalah dengan sepatu impor,” ujarnya.
Baca juga: Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir
Terkait hal tersebut, Gus Menteri mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu membeli produk-produk lokal seperti halnya sepatu bermerk Baker’s ini.
Sebab menurutnya, selain kualitasnya yang memang mampu bersaing, membeli dan menggunakan produk lokal adalah upaya membantu meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Jangan khawatir. Beli ya,” ujarnya saat mengenakan sepatu Baker’s sambil mempromosikan sepatu hasil produksi BUMDes Sejahtera ini.
Baca juga: Menuju Desa Sejahtera, Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital
Untuk diketahui, meski belum mampu memproduksi dalam jumlah besar, sepatu Baker’s telah memiliki konsumen hingga Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.
Beritaneka.com— Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.
Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).
Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.
“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.
Baca Juga:Menuju Desa Sejahtera, Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital
Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.
Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.
Baca Juga:Pulihkan Ekonomi, Transmigrasi Bantu Sukseskan Program Ketahanan Pangan Nasional
Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.
Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.(ZS)
Beritaneka.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar Tadarus Anggaran I dengan tema “SDGS Desa : Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Desa” yang dilaksanakan Seknas FITRA pada Rabu (21/4/2021).
Menteri Halim mengatakan, saat ini Kemendes PDTT saat ini sedang lakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa.
Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.
“Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya,” kata Gus Menteri.
Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan.
Gus Menteri pun inginkan Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.
“Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Apalagi jika nantinya Dana Desa itu dikelola secara digital hingga jejak penggunaannya lebih jelas.
“Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan,” kata Gus Menteri.
Olehnya, Gus Menteri ingin pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.
“Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana,” kata Gus Menteri. (ZS)
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keberhasilan pembangunan desa menjadi penopang terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Yang mana saat ini, pembangunan desa-desa di Indonesia ditopang oleh program dana desa.
Hal tersebut ia katakan saat menjadi pembicara Seminar Blueprint Indonesia Emas pada Muktamar Pemikiran Dosen PMII secara virtual, Senin (5/4/2021).
“Pada gilirannya, tahun 2045 Indonesia Emas betul-betul bisa terwujud, yang salah satunya ditopang oleh keberhasilan pembangunan desa yang saat ini berjumlah 74.961 desa. Yang semuanya itu sudah ditopang oleh program dana desa yang sudah dimulai sejak kepemimpinan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, pemanfaatan dana desa belakangan ini lebih cenderung pada tepat pemanfaatannya, namun masih banyak yang belum tepat sasaranya.
Ia berharap, arah pembangunan desa yang ia rumuskan dalam SDGs Desa dapat memandu desa untuk dapat menggunakan dana desa dengan lebih tepat sasaran.
“Banyak success story (cerita sukses) dana desa. Misalnya di Maluku Utara, ada sebuah desa yang dalam kurun waktu empat tahun bisa memposisikan desa dari sangat tertinggal menjadi desa mandiri, dengan mengoptimalkan penggunaan dana desa tepat sasaran dan tepat pengelolaan,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan dana desa akan tepat sasaran jika didasarkan pada permasalahan dan prioritas kebutuhan desa. Dengan begitu, lanjutnya, hasil pembangunan dari dana desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat.
“Maka arahan Pak Presiden, dana desa ini agar pertama, dapat dirasakan kehadirannya oleh semua warga desa utamanya warga miskin. Kedua, dampak penggunaan dana desa harus bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.
Dalam seminar tersebut Gus Menteri mengingatkan pentingnya pembangunan desa bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sebab dari sisi kewilayahan saja, sebesar 91 persen kewilayahan Indonesia adalah wilayah desa, dan 43 persen penduduk Indonesia berada di desa.
“Meskipun mikro, tapi kalau diakumulasi sangat berpengaruh pada kebijakan makro. Desa itu meskipun mikro, tapi jumlahnya mencapai 74.961 desa,” ujarnya.
