Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menilai harmonisasi desa adat dan desa administrasi menjadi kunci mempertahankan akar budaya desa. Sinergitas desa adat dan desa administrasi di Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, bisa menjadi salah satu contoh sukses harmonisasi desa adat dan desa administrasi di Indonesia.
“Saya mengapresiasi sinergitas antara kepengurusan desa adat dan desa administrasi di Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali. Saya menyaksikan harmoni luar biasa antara kepala desa adat dan kepala desa pemerintahan (administrasi) yang ada di Desa Kutuh,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat melakukan kunjungan di Desa Kutuh, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Belajar Peternakan Sapi di Lampung Selatan, Gus Halim: Contoh Bagi BUMDes
Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-mengungkapkan masih terdapat desa adat dan desa administrasi di Indonesia yang belum bersinergi dengan maksimal. Untuk itu menurutnya, harmonisasi desa adat dan desa administrasi di Badung perlu ditularkan ke desa-desa yang memiliki desa adat lainnya.
“Kita apresiasi Desa Kutuh. Sebuah sinergi luar biasa, sebuah harmoni yang perlu kita tularkan ke desa lain. Kita banyak temukan desa adat yang bagus tapi belum bisa bersinergi maksimal dengan desa resmi yang diangkat pemerintah (desa administrasi),” ujarnya.
Ia mengatakan, sinkronisasi antara kepengurusan desa adat dan desa administrasi dapat dilakukan melalui banyak hal, misalnya kerja sama dalam pengembangan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, sinergitas tersebut akan memberikan nilai tambah tersendiri dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat setempat. “Tujuannya untuk peningkatan ekonomi itu pasti. Yang ujungnya juga untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang ada di desa itu,” ujarnya.
Baca juga: Optimalisasi BUMDesa, Gus Menteri Apresiasi Kilau Digital Permata Flobamora
Desa Kutuh miliki dua pemimpin yaitu Perbekel (kepala desa) dan bendesa (kepala desa adat). Desa Kutuh sukses mengubah nasib dari desa miskin menjadi desa dengan cuan ingga Rp 14,5 miliar dengan pendapatan total Rp 50 miliar per tahunnya. Desa Kutuh berhasil menyabet juara 1 regional 2 karena dinilai bisa memanfaatkan dana desa dengan sempurna.
Hingga saat ini, Desa Kutuh sudah memiliki 9 unit usaha diantaranya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kawasan Wisata Pantai Pandawa, Gunung Payung Cultural Park, Area Paragliding dengan tarif USD 100 per 20 menit, seni budaya Kecak, Unit Barang jasa, Unit Piranti Yatna (keagamaan), Unit Transportasi dan Unit Jasa Konstruksi.
Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri menyempatkan diri untuk hadir dan melepaskan peserta Pandawa Harmoni Fun Bike di Desa Kutuh. Ia berharap, kegiatan fun bike tersebut dapat meningkatkan kesadaran pentingnya olahraga di kalangan masyarakat.
“Kita berangkatkan fun bike untuk menuju Indonesia lebih sehat, menuju Bali lebih sehat,” ujarnya.
Beritaneka.com—Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang diinisasi Presiden Jokowi pada 14 Mei 2020 merupakan gerakan nasional untuk mendorong masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM.
Soft launching GBBI secara resmi dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Rabu (1/9) di jakarta. Dalam acara ini dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satiamurti Poerwadi mewakili Direktur Utama Pertamina, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur M Sa’ bani serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Tutuk S.H Cahyoni.
Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri mengatakan, bangga buatan Indonesia merupakan gerakan nasional berbentuk gotong royong dari UMKM untuk UMKM dari BUMDes dan BUMDes bersama untuk Indonesia.
Baca juga: Raih WTP, Komisi V Siap Perjuangkan Backlog Anggaran Kemendes Tahun 2022
UMKM kata Gus Menteri, telah terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi krisis ekonomi sejak tahun 1998. Saat ini UMKM menjadi salah satu sektor yang terkena dampak dari penyebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Perkembangan teknologi internet selama pandemi menegaskan bahwa merambah perdagangan online menjadi cara paling efisien dan efektif bertahan dan meraih penjualan maksimal kedepannya. Pelaku UMKM atau pengelola Bumdesa dan Bumdesa bersama, marketplace, pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia diharapkan terlibat dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia untuk mencapai hasil yang diharapkan,” katanya.
Gus Menteri menegaskan, negara kita memiliki banyak kekuatan, memiliki karya-karya hebat dan produk-produk berkualitas serta talenta hebat. Pandemi, tambah halim, tidak menghalangi kita untuk berkreasi.
“Keterbatasan justru mendorong kita untuk tetap berinovasi mendorong kita tetap bersemangat dan bertransformasi, menggali potensi diri dan menciptakan berbagai peluang-peluang yang ada. Gerakan Nasional BBI harus disertai dengan gerakan peningkatan kualitas dan daya saing,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Gus Menteri menambahkan, bahwa sejak pencananganan GBBI tahun lalu, telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Pada tahun 2020, GBBI berhasil mengajak lebih dari 3,8 juta pelaku kreatif dan UMKM serta BUMDes untuk onboarding ke platform e-commerce untuk memperluas pasar.
“Tidak hanya pasar nasional tetapi juga hingga ke mancanegara,” katanya.
Baca juga: Kemendes Petakan Potensi BUMdes Dukung Indonesia Spice Up
Sementara itu, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara mendukung GBBI dengan fokus pada transformasi digital bagi pelaku UMKM dan BUMDes. Transformasi digital pelaku UMKM dan BUMDes menjadi merupakan modal penting di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua aktivitas bisnis dijalankan secara digital.
Corporate Secretary Pertamina, Brahmantya Satiamurti Poerwadi yang membacakan sambutan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan beragam pelatihan digital telah digelar mulai Agustus sebagai bagian dari pre-event GBBI tahun ini, sekaligus sebagai bekal UMK dan BUMDes agar siap dalam menyongsong era kemajuan teknologi informasi.
Pertamina telah memberikan pelatihan digital yang diikuti 2.461 peserta, dalam kerangka mempersiapkan UMK dan BUMDes untuk Go Online hingga live bazar sebagai upaya meningkatkan penjualan UMK dan produk desa.
“Kegiatan GBBI tahun ini diharapkan dapat mendorong UMK/BUMDes menjadi Go Digital dan Go Online, yakni mampu beradaptasi pada perkembangan zaman sehingga turut meningkatkan keefektifan dalam menjalani bisnis,” katanya.
Brahmantya menambahkan, dengan digitalisasi diharapkan jangkauan pemasaran lebih luas, transaksi di mana pun, dan omzet yang didapatkan bisa lebih banyak. Selaini itu, dengan kesuksesan on boarding-nya UMK pada media sosial ataupun platform marketplace, diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.
Kegiatan ini, imbuh Brahmantya juga merupakan bagian dari komitmen ESG Pertamina terutama aspek Sosial melalui kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pertamina sebagai salah satu BUMN strategis milik Indonesia, berkomitmen kuat untuk mendukung kebangkitan usaha mikro, kecil dan menengah dengan spirit “Energizing You dan Energizing Indonesia”.
“Energi yang menjadi bahan bakar, energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan, dan energi yang mampu menggerakkan roda perekonomian melalui UMK dan BUMDes,” katanya.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR pada Kamis (26/8/2022).
Dalam rapat itu, Halim Iskandar melaporkan tiga hal yaitu Laporan Keuangan di APBN 2020, realisasi APBN 2021 dan Rencana Kerja Anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2022.
“Alhamdulillah, Kemendes tahun 2020 juga dapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas arahan dari Komisi V,” kata Halim Iskandar.
Baca juga: Desa Wisata Berkesinambungan, Sekjen Kemendes: Bermanfaat Secara Ekonomi Pada Rakyat
Laporan realisasi anggaran 2020 mencapai 96 persen sama dengan 2019. RKA tahun 2022 sesuai Nota Keuangan RAPBN 2022 mencapai Rp3.102 388.046.
Sementara itu, Ketua Komisi V Lazarus mengatakan jika pihak mengapresiasi predikat WTP yang diperoleh Kemendes PDTT dari Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya berharap prestasi terus dipertahankan di masa mendatang.
Komisi V pahami penjelasan Kemendes PDTT soal capaian penyerapan APBN 2021 hingga Bulan Agustus yaitu realisasi keuangan 47, 15 persen dan realisasi fisik 48,32 persen.
Komisi V memahami soal alokasi RAPBN 2020 berdasarkan surat Kementerian Keuangan dan Bappenas termasuk pagu kebutuhan pada tahun 2022.
Pagu kebutuhan Kemendes PDTT Rp10.312.321.329 dan pada Nota Keuangan dapatkan Rp3.102 388.046 sehingga ada selisih atau Backlog Rp7.209.933.283.
“Komisi V bersama Kemendes PDTT akan perjuangkan pagu kebutuhan melalu mekanisme pembahasan RUU APBN di DPR RI,” kata Lazarus.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun
Komisi V juga meminta Kemendes PDTT untuk menyesuaikan pagu anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan RKAKL tahun 2022 berdasarkan usulan dan saran Komisi V terkait program pembangunan nasional termasuk program yang merupakan aspirasi dari Daerah Pemilihan anggota sesuai ketentuan perundang-undangan.
Turut hadir menemani Halim Iskandar, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid dan Pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT.
Beritaneka.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menekankan SDGs Desa wajib dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali, termasuk para jomblo.
Hal tersebut mengacu pada slogan dari SDGs Desa itu sendiri yakni no one left behind (tidak ada satupun yang terlewatkan).
“Secara spesifik bahwa SDGs Desa membentang ke dalam 18 goals yang semuanya diurusin SDGs Desa, diurusin sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, termasuk para Jomblo,” ujar Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nasrun Annahar pada cara Ngobrol Pintar (Ngopi), Selasa (24/8/2021).
Baca juga: Desa Wisata Berkesinambungan, Sekjen Kemendes: Bermanfaat Secara Ekonomi Pada Rakyat
Ia juga menyarankan para jomblo untuk mengalihkan rasa patah hati dengan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Para Jomblo, lanjutnya, dapat berkontribusi dengan menjadi mitra pembangunan desa.
“Di dalam SDGs Desa ada tentang kemitraan. Para Jomblo bisa berkontribusi untuk menjadi mitra dalam membangun desa. siapa tahu ketemu jodoh di situ,” ujarnya.
Dalam diskusi yang dipandu Azzam El Dzikri ini, Nasrun menjelaskan, SDGs Desa yang digagas oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar ini dibentuk untuk memudahkan proses komunikasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan desa.
Menurutnya, SDGs Desa sangat cocok untuk menjadi pegangan dan kacamata dalam melihat kondisi desa yang sesungguhnya.
“Paradigma SDGs Desa tidak hanya mengedepankan negara sebagai aktor. Tapi masyarakat juga sebagai aktor. Negara dalam hal ini pemerintahan desa. Dalam situasi ini, pemerintahan desa harus merangkul semua masyarakat, termasuk yang jomblo, warga miskin, pendatang mantu (menantu) kah, harus dirangkul,” terangnya.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Untuk diketahui, SDGs Desa sendiri memiliki 18 tujuan dan sasaran, yakni: desa tanpa kemiskinan; desa tanpa kelaparan; desa sehat dan sejahtera; pendidikan desa berkualitas; desa berkesetaraan gender; desa layak air bersih dan sanitasi; desa yang berenergi bersih dan terbarukan; pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa; inovasi dan infrastruktur desa.
Selanjutnya desa tanpa kesenjangan; kawasan pemukiman desa berkelanjutan; konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan; pengendalian dan perubahan iklim oleh desa; ekosistem laut desa; ekosistem daratan desa; desa damai dan berkeadilan; kemitraan untuk pembangunan desa; dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Menurut Nasrun, inti dari 18 tujuan dan sasaran SDGs Desa adalah untuk menciptakan desa surga. Desa surga sendiri, lanjutnya, adalah desa yang semua warganya mendapatkan keindahan, kenyamanan, dan kesejahteraan.
“Jadi SDGs Desa ini adalah ijtihad (usaha) untuk menuju desa surga,” ujarnya.
Beritaneka.com—Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhammad Fachri jadi narasumber dalam acara Ngobrol Pintar pada Selasa (10/8/2021).
Dalam acara yang dipandu oleh Badriyanto itu, Muhammad Fachri menjelaskan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan lahan di Indonesia.
Fachri mengatakan, ada beberapa masalah yang melibatkan banyak lembaga terkait dalam penyelesaiannya. Diantaranya adalah persoalan lahan, modal untuk memanfaatkan lahan, jaminan keberhasilan dalam memanfaatkan lahan, pendampingan produksi, dan pasar sebagai ruang penjualan barang-barang komoditas yang diproduksi.
“Permasalahan-permasalahan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak hanya luar Jawa namun juga di desa-desa yang ada di Pulau Jawa,” kata Fachri.
Baca juga: Kemendes Petakan Potensi BUMdes Dukung Indonesia Spice Up
Sejumlah pihak terlibat dalam penyelesaian permasalahan ini, yaitu Kemendes PDTT dan pihak terkait Dinas Kehutanan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, juga masyarakat desa itu sendiri.
Saat ini Kemendes PDTT tengah melakukan advokasi agar masyarakat desa dapat memanfaatkan lahan-lahan non produktif sehingga memberikan pemasukan di desa.
“Status lahan di desa kan macam-macam. Ada bengkok, ada kawasan hutan bahkan milik pribadi. Misal orang Jakarta punya lahan 10 hektar selama puluhan tahun tidak diapa-apakan. Ini bisa dimanfaatkan tergantung komunikasi. Kita dorong desa untuk membuat konsensi untuk memiliki lahan-lahan agar bisa dikelola sehingga bisa produktif untuk dimanfaatkan masyarakat tapi tidak untuk dimiliki. Ini yang sedang kita advokasi ke lapangan,” jelas Muhammad Fachri.
Lebih lanjut Muhammad Fachri menjelaskan, Kemendes PDTT sedang serius melakukan identifikasi semua masalah di lapangan yang akan dilanjutkan dengan fasilitasi dan pendampingan sampai ke tahap penjualan komoditas yang diproduksi.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Harapannya hasil produksi pemanfaatan lahan tidak hanya terjual di dalam negeri tapi juga bisa diekspor ke negara-negara lain.
“Tahun ini kita melakukan identifikasi sampai kita buatkan panduan fasilitasinya. Akhir tahun atau tahun depan kita sudah mulai fasilitasi ke desa-desa yang memiliki potensi lahan yang cukup besar tapi belum dimanfaatkan dengan baik,” paparnya.
“Ini dengan skema kolaboratif mengajak berbagai pihak. Kami juga berharap desa bisa membuka diri untuk dilakukan pendampingan-pendampingan aktif seperti bagaimana cara menanam, komoditas apa yang tepat untuk di struktur tanah tersebut. Kemudian mengarahkan bagaimana menjadikan komoditas-komoditas itu layak pasar atau bahkan layak ekspor. Impian kita kesana,” tutup Fachri.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, saat pihak terus melakukan percepatan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, apalagi di masa PPKM Darurat ini.
Percepatan yang dilakukan dengan cara mengirimkan Surat Resmi kepada Kepala Desa melalui Bupati agar terus lakukan pendataan yang kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) guna penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada Kepala Desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM Darurat ini,” kata Halim Iskandar saat diundang dalam Economic Update CNBC, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Kemendes Petakan Potensi BUMdes Dukung Indonesia Spice Up
Data terbaru, hingga 15 Juli total penyaluran BLT Dana Desa mencapai Rp5,9 Triliun dengan total penerima di Bulan Januari 5.145.675 KPM. Kemudian di Bulan Juli ada 291.471 KPM dan terus dilakukan pemantauan.
Saat ini ada relaksasi di masa PPKM Darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran Dana Desa.
“Hingga 15 Juli, total tahap pertama Januari hingga Juni 2021, Dana Desa sudah disalurkan Rp29,442 Triliun ke 70.083 Desa dari 74.961 desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Sedang Tahap II Juli hingga Desember 2021 sudah disalurkan ke 13.509 Desa dengan total dana Rp3,775 Triliun.
Halim Iskandar menilai saat ini penyaluran BLT Dana Desa sudah cukup efektif apalagi dilakukan relaksasi di era PPKM Darurat.
Ukuran efektiftas, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, adalah kesesuaian dengan regulasi yang disusun. Ada tiga Kementerian yang terlibat dalam Dana Desa yaitu Kementerian Keuangan berkaitan kebijakan penyaluran dari Rekening Kas Negara hingga ke Rekening Kas Desa, kemudian Kemendes berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa, dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.
“Jika diukur dengan regulasi maka ini sudah sangat efektif,” kata Halim Iskandar.
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Gus Halim, sapaan akrabnya juga menjelaskan soal pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19 yang selanjutkan dibawa ke Musdesus untuk penetapan KPM.
Hasilnya kemudian dilakukan diumumkan di ruang publik hingga bisa dilakukan oleh pengawasan oleh seluruh warga desa.
“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, PKH, dan penerimaan Bantuan Pangan karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya,” kata Gus Halim, sapaan akrabnya.
Gus Halim menegaskan jika di Desa telah dibangun Posko Pelayanan untuk melaporkan terkait dengan BLT Dana Desa. Posko ini diminta selalu lakukan update KPM agar penyaluran BLT Dana Desa ini lebih tepat sasaran.
“Jadi bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan,” kata Gus Halim.
Gus Halim menegaskan jika BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan bisa juga berefek pada pemulihan ekonomi di desa.
Beritaneka.com—Sedikitnya Rp 298 triliun lebih digelontorkan pemerintah pusat ke Daerah Tertinggal selama 2015-2019 yang berdampak pada keberhasilan dalam mengentaskan sebanyak 62 kabupaten dari 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, aokasi Rp298 triliun tersebut berasal dari Afirmasi Kementerian/Lembaga terhadap Daerah Tertinggal pada 2015 – 2019 dengan total sebesar Rp129,88 trilun, Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah tertinggal pada 2015-2019 dengan total sebesar Rp101,44 triliun dan Dana Desa di daereh tertinggal pada 2015- 2019 dengan total sebesar Rp66,75 triliun.
“Untuk Alokasi belanja Kementerian/Lembaga setiap tahunnya berfluktuasi setiap tahun dengan alokasi tertinggi pada 2015 sebesar RP 28,50 triliun, Untuk alokasi DAK juga berfluktuasi setiap tahunnya. sedangkan untuk dana desa semakin meningkat setiap tahunnya,” kata Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Halim ini.
Baca juga: Kemendes Petakan Potensi BUMdes Dukung Indonesia Spice Up
Gus Halim menyebutkan bahwa Sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024 terdapat 62 daerah tertinggal yang tersebar di sejumlah provinsi yakni Sumatera Barat (1 kabupaten), Sumatera Selatan (1 Kabupaten), Lampung (1 Kabupaten), Sumatera Utara (4 Kabupaten), Nusa tenggara Barat (1 Kabupaten), Nusa Tenggara Timur (13 Kabupaten), Sulawesi tengah (3 Kabupaten), Maluku (6 Kabupaten), Maluku Utara (2 Kabupaten), Papua Barat (8 Kabupaten) dan Papua (22 Kabupaten).
Jumlah daerah tertinggal tersebut sudah termasuk tambahan 2 kabupaten yang berasal dari Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua Barat yakni Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak
Dari 62 Daerah Tertinggal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memproyeksikan jumlah daerah tertinggal yang akan terentaskan pada tahun 2024 sebanyak 32 kabupaten tertinggal.
Sehingga, jumlah daerah tertinggal tersebut akan melebihi target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yakni sebanyak 25 kabupaten tertinggal.
Adapun untuk angka proyeksi kabupaten tertinggal yang akan terentaskan tersebut setiap tahunnya yakni pada 2020 sebanyak 5 kabupaten (Kabupaten Kupang, Nabire, Supiori, Musi Rawas Utara dan Donggala), 6 kabupaten di 2021 (Kabupaten Sumba Timur, Pesisir Barat, Kepulauan Mentawai, Sigi, Kepulauan Sula dan Boven Digul), 7 kabupaten di 2022 (Kabupaten Lombok Utara, Sumba Barat, Belu, Maluku Tenggara Barat, Tojo Una-una, Teluk Bintuni, Keerom), 6 kabupaten di 2023 (Kabupaten Alor, Lembata, Malaka, Maluku Barat Daya, Sorong Selatan dan Manokwari Selatan) dan 8 kabupaten di 2024 (Kabupaten Timur Tengah Selatan, Rote Ndau, Sumba Tengah, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat, seram bagian Selatan, Teluk Wondama dan Sorong).
Sementara itu, mengenai pembinaan daerah tertinggal yang terentaskan di tahun 2019 yakni sebanyak 62 kabupaten masih akan terus dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan pemda provinsi selama 3 tahun sejak ditetapkannya sebagai daerah yang sudah terentaskan.
Baca juga: Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Dalam pembinaannya tersebut, Gus Halim telah menetapkan Permendesa PDTT nomor 5 tahun 2020 tentang pembinaan daerah tertinggal terentaskan sebagai acuan terkait dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan.
Regulasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dalam penyelenggaraan pembinaan daerah tertinggal terentaskan, guna mewujudkan konsep pembinaan dalam kerangkan pembangunan yang berkelanjuran, kemandirian dan peningkatan produktivitas daerah sehingga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Indonesia Spice Up The World secara virtual, Rabu (30/6/2021).
Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan itu, Halim Iskandar menjelaskan soal pemetaan potensi dan BUMDes yang mendukung Program Indonesia Spice Up The World.
Halim Iskandar mengatakan jika Kementeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait dengan potensi Industri Gastronomi.
Sedang untuk BUMDes, kata Halim Iskandar, masih terus dilakukan identifikasi Potensi.
“Ada potensi Jahe dan Jahe Merah, ada 13 BUMDes yang teridentifikasi dan terus dilakukan pendampingan,” kata Halim Iskandar.
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Gus Halim, sapaan akrabnya, melanjutkan soal potensi yang dikelola BUMDes yaitu bawang merah dan kemiri ada di 11 BUMDes. Potensi pala dan cengkeh ada di tujuh BUMDes.
Juga terkait potensi Lada, Gula Merah dan Gula Semut di enam BUMDes serta potensi Kunyit, Kencur, Cabai dan Sereh Wangi di 11 BUMDes.
“Ini yang sekarang kita identifikasi, konsolidasi dan terus lakukan pendataan bersamaan dengan proses pemetaan dan pendataan BUMDes menuju Berbadan Hukum,” kata Gus Halim.
Imbas dari lahirnya UU Cipta Kerja membuat BUMDes bisa berbadan hukum dan memperluas cakupan kinerja BUMDes nantinya.
“Kami berharap, layaknya BUMDes yang telah sukses ekspor kopra dan vanila, nanti dukungan berbagai pihak, bakal lahir BUMDes yang juga lakukan ekspor,” tandas Gus Halim.
Baca juga: Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Indonesia Spice Up The World adalah sebuah gerakan nasional yang sedang diusung pemerintah untuk tujuan meningkatkan nilai ekonomi di pariwisata, perdagangan dan investasi melalui industri gastronomi.
Gerakan nasional yang saat ini dikoordinasikan oleh Kementerian Kordinasi Maritim dan Investasi sudah digodok sejak Bulan Juni 2020 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pentahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Asosiasi, Pemerintah dan Media).
Rencananya akan diluncurkan di Dubai World Expo Oktober mendatang.
Beritaneka.com—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II secara virtual pada Selasa (22/6/2021).
Halim Iskandar menyampaikan Materi Kebijakan SDGs Desa dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Desa Bersih Narkoba.
Halim Iskandar mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada dirinya bahwa Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan Sumber Daya Manusia di Desa.
Baca juga: Kemendes Apresiasi Polri Kawal Dana Desa
Olehnya, ini jadi dasar Halim Iskandar kemudian merumuskan SDGs Desa yang melandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Global) ke level desa.
‘SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Halim Iskandar.
SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind).
Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.
Untuk maksimalkan pelaksanaan SDGs Desa maka Kemendes PDTT kemudian menggiatkan lakukan pemutakhiran Data Desa yang nantinya data ini menjadi panduan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.
Data yang telah dimutakhirkan ini nantikan akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.
“Pemutakhiran data ini dilakukan oleh warga desa dekhan melibatkan Relawan sebanyak 1.142.342 orang,” kata Halim Iskandar.
Hingga 20 Juni, sebanyak 41.923 Desa yang telah menyelesaikan pendataan yang setara dengan 56 persen dari total 74.961 desa.
Jumlah rukun tetangga sebanyak 450.008 dan jumlah keluarga sebanyak 28.071.975 atau 91 persen dari 31 juta keluarga.
Data warga desa yang telah terdata dan masuk ke Sistem Informasi Desa sebanyak 82.676.273 jiwa atau setara 70 persen dari 118 juta warga desa.
“Desa Bersih Narkoba masuk dalam SDGs Desa point ketiga yaitu Desa Sehat, Sejahtera dan Bebas Narkoba,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca juga: Kemendes Petakan Produk Unggulan Desa
Prevalensi narkoba di desa mencapai 2,28 persen yaitu 957 desa ada kasus narkoba, dari 41.923 desa yang sudah
mengumpulkan data SDGs.
“Kasus penyalahgunakan narkoba yang selesai ditangani mencapai 92,28 persen dari 1.775 kasus yang selesai ditangani 1.638 kasus,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.
Gus Menteri menegaskan arah kebijakan desa bersih narkoba diwujudkan dengan cara mengaktifkan pos jaga gerbang desa dan melaporkan kegiatan mencurigakan berkaitan narkoba kepada Ketua RT.
“Selain itu menguatkan Posyandu dan jika dibutuhkan melakukan tes narkoba pada golongan rentan terjebak narkoba,” kata Gus Menteri.
Beritaneka.com—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) hingga tahun 2024 akan fokus pada program yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.
Salah satunya terkait dengan arah dan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, dalam hal ini, Kemendes PDTT akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan eksisting.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dalam arahannya pada Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II tahun 2021 pada Kamis (27/5) di Jakarta.
Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini, revitalisasi kawasan transmigrasi yang tersebar di 152 kawasan transmigrasi akan dilakukan dengan melakukan perbaikan infrastruktur, ekonomi, pengembangan sosial budaya transmigrasi di kawasan transmigrasi.
“Penekanan kita hingga 2024 terkait dengan tramsmigrasi adalah revitalisasi. Tidak ada lagi penambahan kawasan transmigrasi baru. Yang ada revitalisasi,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Baca juga: Kemendes Apresiasi Polri Kawal Dana Desa
Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan bahwa jika dikemudian waktu masih ada penempatan, hal itu dalam rangka memenuhi kuota-kuota yang sudah ada karena hampir ada sekitar 3 ribu kuota yang di kelola dan terus berjalan hingga tahun 2024.
“Tetapi prinsipnya, bahwa itu bukan penambahan kawasan transmigrasi baru. Ini betul-betul saya tekankan karena menjadi arah RPJMN kita Supaya pertumbuhan dan pemerataan dicapai terlebih dahulu,” katanya.
Gus Menteri berharap transmigrasi betul-betul menjadi penopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang tentunya juga terkait dengan peningkatan sumber daya manusia bisa diwujudkan.
“Saya berharap kita fokus pada hal itu supaya revitalisasi terkait dengan berbagai permasalahan yang ada dikawasan transmigrasi bisa terselesaikan,” katanya.
Perlu diketahui, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengadakan Forum Komunikasi Transmigrasi (Forkasi) Regional II Tahun 2021.
Kegiatan Forkasi tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan transmigrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang membidangi ketransmigrasian terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi Tahun 2021 dan usulan program Tahun 2022.
Tema Forum Komunikasi Regional II tersebut yaitu “Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Mendukung SDGs Desa”.
Forum Komunikasi Transmigrasi ini diikuti oleh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi ketransmigrasian. Narasumber yang berasal dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PU/PR, Kementerian Pertanian, dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh Kepala Daerah, Perwakilan Akademisi yang tergabung dalam Pertides dan kelompok masyarakat.
Keberhasilan transmigrasi yang bisa terlihat antara lain mewujudkan 1.529 desa definitif, 454 ibu kota kecamatan, 114 ibu kota kabupaten, dan 2 ibu kota provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat yang ibu kotanya adalah Kota Mamuju dan Provinsi Kalimantan Utara yang ibu kotanya adalah Tanjung Selor.
Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigasi selama lima tahun ke depan akan berfokus pada pembenahan atau revitalisasi kawasan-kawasan eksisting dan tidak membuka kawasan transmigrasi baru. Selain 52 Kawasan yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024, ada juga 100 kawasan transmigrasi yang menjadi Prioritas Kementerian.
Baca juga: Kemendes PDTT dan KIP Jalin Kerjasama Keterbukaan Informasi Publik di Desa
Pemerintah saat ini memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri atas beberapa kegiatan strategis. Kemendes,PDTT mendapatkan salah satu tanggung jawab dalam menyukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diantaranya melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan.
PSN Ketahanan Pangan tersebut saat ini diterapkan di Kawasan Transmigrasi Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Berkaitan dengan kondisi pandemik yang berdampak terhadap kondisi keuangan negara, maka harus dilakukan refocusing terhadap program-program pemerintah termasuk program transmigrasi. Usulan-usulan program dalam Forkasi tentunya tidak semuanya bisa disetujui Kegiatan mandatory dan prioritas nasional yang akan didahulukan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.
Implementasi Perpres 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi perlu lebih ditingkatkan, sebagai alternatif dukungan pembiayaan dalam kegiatan transmigrasi di lokus-lokus prioritas.
