Beritaneka.com, Jakarta—Dari data BPS yang baru dirilis awal bulan Juli ini tercatat gerak inflasi yang terus turun. Pada bulan Juni 2023 secara year on year tercatat sebesar 3,52%, sedangkan month to month sebesar 0,14%.
Mengomentari fenomena ini Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andre Vincent Wenas mengatakan, “Fenomena penurunan laju inflasi terdeteksi sejak Juni 2022 sebesar 4,35%, sedangkan Juni 2023 sebesar 3,52%, jadi secara year on year menurun. Tapi kalau dilihat secara month to month dari Mei 2023 sebesar 0,09% dan bulan Juni 2023 sebesar 0,14% maka tren per bulannya naik. Walau masih terkendali, namun tetap mesti waspada.”
“Kalau kita tilik dari kelompok pengeluaran, transportasi kontribusi kenaikannya paling tinggi sebesar 1,23%, dan daerah yang tertinggi inflasinya itu di Ambon yang sebesar 6,10%. Kalau dikaji lebih jauh, bisa terlihat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan (laut maupun udara), jembatan, dan infrastruktur penunjang mobilitas serta interkonektivitas antar daerah kepulauan ini jadi imperatif.”
“Inflasi yang tak terkendali bakal menurunkan kesejahteraan masyarakat gegara daya beli yang menurun. Tentu ini mempengaruhi distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Inflasi juga berdampak pada peningkatan suku bunga, yang pada gilirannya bakal mengurangi selera investor untuk mengembangkan usahanya. Untuk kasus Indonesia distribusi barang jadi tantangan, selain memang aspek geografisnya, inflasi juga bisa memperburuk keadaan.”
“Jadi kebijakan pemerintah yang sekarang itu sudah tepat, teruslah membangun interkonektivitas di negeri kepulauan seperti Indonesia ini. Ini akan berdampak pada efisiensi ekonomi secara agregat,” kata Andre Vincent Wenas menutup keterangannya.
Beritaneka.com, Jakarta—Kasus kredit macet di Bank Mayapada dari nasabahnya Ted Sioeng jangan sampai menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di kalangan perbankan. OJK diminta segara jelaskan duduk persoalannya secara rinci ke publik.
“Perbankan itu bisnis kepercayaan, itu harus dijaga. Jangan lantaran ulah beberapa oknum rusaklah sistem perbankan kita. OJK mengaku sudah mengungkap kasus ini sejak 2017 berdasar temuan pemeriksaan mereka, tapi entah mengapa kasus ini masih mencuat lagi di 2023, ada apa? OJK sebagai otoritas paling berwenang mesti segera menjelaskan ke publik,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andre Vincent Wenas dalam keterangan persnya, dikutip Senin (26/6/2023).
“Dari informasi publik di berbagai media didapat keterangan bahwa debitur atas nama Ted Sioeng mendapat pinjaman kredit dari Bank Mayapada sebesar Rp1,3 triliun pada 2014–2021. Namun Ted Sioeng mengaku memberi kick-back sebesar Rp525 miliar kepada pemilik Bank Mayapada Dato Sri Taher. Singkat cerita kredit itu sekarang macet, debiturnya kabur dan jadi kasus, di pertengahan tahun 2023 ini mencuat ke publik,” lanjutnya.
“Kasus seperti ini harus cepat ditangani, sebelum krisis kepercayaan meluas dan akhirnya merusak sistem perbankan kita. Dimulai dari bank yang relatif kecil seperti Bank Mayapada, tapi bisa merembet ke segala arah. Harus segara dipetakan apa yang sebetulnya terjadi dan siapa saja yang terlibat, jangan ada yang ditutup-tutupi.”
“Apakah ada oknum OJK yang tersangkut? Apakah pihak oknum bank dengan debitur yang sekarang kabur ada kolusi atau konspirasi? Siapa saja yang terkait di situ? Seperti apa skemanya? Semua jadi bertanya-tanya, yang kalau tidak di-clear-kan bisa tereskalasi jadi krisis kepercayaan yang meluas.”
“Ingat sistem perbankan itu tidak berdiri sendiri, ada dana pihak ketiga, ada juga sistem asuransi yang menopangnya, dan lain sebagainya. Jangan gegara nila setitik rusak susu sebelanga,” pungkas Andre Vincent Wenas menutup keterangannya.
