Beritaneka.com—Polisi telah menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan, tersangka kasus penipuan investasi trading binary option melalui aplikasi Quotex. Ada belasan motor dan mobil mewah.
Berdasarkan foto yang dibagikan ke awak media, Senin (14/3/2022), tampak sejumlah motor gede (mode) dan mobil mewah jenis Porsche 911 Carrerra S berwarna biru diangkut ke atas towing. Mobil mewah itu merupakan hasil transaksi senilai Rp4 miliar antara Doni Salmanan dengan Arief Muhammad.
Kemudian ada motor gede atau moge jenis BMW S1000RR, Ducati Superleggera V4, juga Kawasaki ZX10 R.
Keseluruhan kendaraan disita dari rumah Doni Salmanan di kawasan Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Petugas membawa mobil mewah hingga moge tersebut menggunakan mobil towing. Selain aset itu, diketahui ada dua rumah milik Doni Salmanan yang tutut disita terkait kasus Quotex.
Baca Juga:
Crazy Rich Palsu Lakukan Flexing Pamer Harta Kekayaan
Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri sedang melakukan pelacakan aset milik Doni Salmanan yang berada di Bandung, Jawa Barat.
Diketahui, Crazy Rich asal Bandung, Jawa Barat, itu telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan investasi binary option dengan menggunakan platform Quotex.
“Saat ini penyidik tengah melakukan tracing aset milik DMT di Bandung,” kata Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko kepada wartawan.
Dalam melakukan pelecakan aset milik Doni Salmanan itu, Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saat ini masih tracing di Bandung. Ini kita masih koordinasi terus dengan PPATK dan penanganannya ditangani penyidik Dit Tipidsiber,” katanya.
Dalam kasus Doni Salmanan, penyidik telah memeriksa puluhan saksi. Termasuk saksi ahli bahasa, ITE, dan pidana.
“Sampai saat ini kasus DMT alias DS masih dilakukan pemeriksaan terhadap 26 saksi, dengan rincian 18 saksi dan 8 dari ahli, yaitu dari 2 dari ahli bahasa, 2 ahli ITE, dan 3 ahli pidana dan 1 ahli investasi,” katanya.
Beritaneka.com—Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap mobil Ferarri milik tersangka kasus dugaan penipuan investasi binary option alias opsi biner aplikasi Binomo, Indra Kesuma alias Indra Kenz.
“Ada mobil Ferarri (disita),” sebut Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Chandra Sukma Kumara kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).
Mobil Ferarri disita selama kepolisian melakukan penyegelan terhadap aset berupa mobil mewah milik Indra di Medan. Mobil itu, kata Chandra, telah diubah warna menjadi warna hitam. “Warna aslinya merah,” katanya.
Baca Juga:
Crazy Rich Doni Salmanan Ditetapkan Jadi Tersangka
Bareskrim juga menyita aset Indra Kenz berupa rumah mewah yang berada di Kompleks Cemara Asri Jalan Seroja, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Rumah mewah telah ditempel spanduk penyegelan.
Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan judi online, penyebaran hoaks, penipuan hingga TPPU terkait aplikasi Binomo. Indra Kesuma alias Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Adapun pasal yang dikenakan ke Indra Kenz antara lain; Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.
Beritaneka.com—Setelah crazy rich Indra Kenz, kini giliran Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan opsi biner atau trading binary option. Indra Kenz lewat platform Binomo, sedangkan Doni Salmanan lewat Quotex. Sebelum jadi tersangka, Doni terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan selama 13 jam dan gelar perkara.
Gelar perkara ini setelah memerhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban.
Baca Juga:
- Mulai Hari Ini Tidak Ada Jaga Jarak di KRL
- Jabodetabek PPKM Level 2, Mal Boleh Buka Sampai Jam 9 Malam
- Kejagung Sita Aset Tersangka Korupsi LPEI Rp595 Miliar
- Naik Pesawat Sekarang Bebas Antigen dan PCR
- PPATK: Crazy Rich Diduga Lakukan Pencucian Uang Investasi Skema Ponzi
“Status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Saat ini masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (8/3/2022).
Ramadhan mengatakan Doni Salmanan diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. ”Yang bersangkutan dijerat dengan beberapa pasal secara berlapis, ada UU ITE, ada KUHP, dan ada UU tindak pidana pemberantasan pencucian uang atau TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara,” tegasnya.
Polri memastikan akan melakukan penyitaan serta tracing terhadap aset-aset crazy rich Bandung itu. “Yang jelas kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka,” katanya.
Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing mengatakan, binary option tidak dapat dikategorikan sebagai perdagangan, apalagi instrumen investasi. Dia justru menyebutkan binary option, seperti Binomo dan Quotex sebagai perjudian.
“Bappebti mengatur perdagangan pialang berjangka, tapi ini (binary option) bukan perdagangan karena tidak ada barang yang diperdagangkan. Terlebih ini bukan instrumen investasi, ini cenderung kepada perjudian,” kata Tongam dalam media briefing, belum lama ini.
Dia mengatakan beberapa platform binary option bahkan tidak memiliki legalitas di Tanah Air karena tidak memiliki kantor di sini atau malah beroperasi di luar negeri.
Beritaneka.com—Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan, sejumlah kejanggalan dalam transaksi pembelian barang mewah para crazy rich yang kini tengah diusut kepolisian dalam kasus dugaan investasi bodong. Setiap pembelian barang tersebut tidak dilaporkan ke PPATK sebagai lembaga resmi pemerintah.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT), Penyedia Barang dan Jasa/lainnya (PBJ) merupakan pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi kepada PPATK.
“Jadi mereka yang kerap banyak dijuluki crazy rich patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari investasi bodong dengan skema Ponzi,” kata Ivan dalam keterangan resmi yang kami kutip hari ini Senin (7/3/2022).
Baca Juga:
- Pertemuan Rusia-Ukraina Belum Hasilkan Gencatan Senjata, Perang Masih Berlanjut
- Daftar Lengkap 332 Sektor Usaha Tujuan Investasi Peserta PPS, Cek!
- Berlaku Mulai Hari Ini, Penumpang Pesawat Wajib Isi E-HAC Sebelum Terbang
Hal ini merupakan prinsip dasar pencegahan dan pemberantasan TPPU-PT yang menjadi international best practices sebagaimana juga tertuang dalam Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) sebagai salah satu upaya menjaga integritas sistem keuangan Indonesia dan perlindungan publik terhadap tindak kriminal.
Dugaan melakukan penipuan semakin menguat tak hanya dari deteksi aliran dana investasi bodong yang dijalaninya, namun juga nampak dari kepemilikan berbagai barang mewah yang ternyata belum semuanya dilaporkan oleh penyedia barang dan jasa di mana mereka membeli.
“Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan Laporan Transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK, dengan mempedomani penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah diatur dalam Peraturan PPATK,” ujarnya.
Dalam melaporkan berbagai jenis laporan yang telah diatur oleh negara, peran pihak pelapor PPATK sangatlah penting dan krusial, tak terkecuali penyedia barang dan jasa. Pihak pelapor, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur secara tegas pengenaan sangsi bila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya.
Setiap laporan yang disampaikan merupakan informasi yang memiliki cerita dan makna penting dalam membantu menyelusuri aliran dana dalam hasil analisis dan informasi intelijen keuangan lainnya kepada para penyidik untuk diungkapkan.
“Bukan sekadar tentang melaporkan namun yang sangat penting adalah melaksanakan komitmen bersama dari setiap stakeholder dalam membangun rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT),” katanya.
