Beritaneka.com, Jakarta—Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham menantandatangani kesepakatan bersama soal Pedoman Kerja Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Selasa (28/2/23).
“Baintelkam Polri dan Ditjen Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum memiliki irisan tugas dan fungsi, serta kekuatan,” kata Reynhard Silitonga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS).
Renhard menjelaskan, sistem pemasyarakatan juga menjalankan fungsi intelijen sebagai bagian dari penyelenggaraan pengamanan di UPT Pemasyarakatan. Hal ini sejalan dengan pasal 81 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
“Dalam penyelenggaraan fungsi intelijen, petugas pemasyarakatan juga melaksanakan pengumpulan informasi, pengelolaan dan analisis informasi, penyajian data dan informasi,” ungkapnya.
“Serta pertukaran informasi intelijen yang sudah barang tentu menjadi kerja penting bagi keamanan dan penegakkan hukum Indionesia,” katanya lagi.
Dirjen PAS berharap, melalui kerjasama dan pedoman kerja ini dapat mewujudkan sinergitas yang optimal dan efektif.
Sebagai upaya memperkaya kelengkapan data dan informasi pada pusat data pemasyarakatan yang diimplementasikan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
Demikian pula sebaliknya, pemasyarakatan juga memiliki potensi besar dalam memperkaya data dan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Baintelkam Polri.
Sementara itu, Komjen Ahmad Dofiri, Kepala Baintelkam Polri memuji validitas data dan kelengkapan Informasi yang dimiliki pusat data pemasyarakatan yakni SDP.
“Saat ini yang paling utama adalah validasi data. Informasi data yang dimiliki DitjenPAS yaitu SDP terbilang sangat lengkap dan akurat,” tuturnya.
“Ini akan sangat membantu POLRI dalam mendapatkan informasi yang jelas,” ucapnya lagi.
Ia bahkan dapat membayangkan kerjasama pertukaran data dan informasi yang selalu terupdate realtime yang dimiliki SDP.
Ke depan, masyarakat bisa saja mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari manapun dan kapanpun.
“Ke depan dengan data dan informasi yang lengkap ini, masyarakat dapat memperoleh SKCK dari manapun ia berada,” katanya.
“Datanya sudah tersedia. Hanya perlu memiliki KTP saja, tidak perlu kembali ke daerah asal untuk sekedar mendapatkan SKCK,” jelas Dofiri lagi.
Hal itu sekaligus juga dapat memonitor masyarakat yang sengaja pergi ke daerah atau wilayah lain untuk memperoleh SKCK dari kantor kepolisian daerah lain di seluruh Indonesia.
“Kami haturkan apresiasi dan terima kasih kepada DitjenPAS dan seluruh jajaran atas sinergitas dan kinerja yang sangat baik,” ujarnya.
“Harapan setinggi-tingginya dalam pedoman kerja bersama ini dapat mewujudkan tujuan Indonesia Digital yang memberikan layanan terbaik bagi masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta,” katanya.
Beritaneka.com, Jakarta—Kemenkumham menerima aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp56.744.674.000. Aset berupa satu bidang tanah dan satu unit bangunan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu akan digunakan untuk penyelenggaraan layanan keimigrasian kepada masyarakat.
Menkumham Yasonna H. Laoly mengapresiasi upaya KPK menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan melakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP).
“Selama ini, layanan keimigrasian dan operasionalisasi Kantor Imigrasi Jakarta Utara dilakukan di dalam komplek ruko yang disewa dari pihak ketiga setiap tahun,” katanya dalam serah terima PSP Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Barang Rampasan Negara, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/2/23).
Didampingi Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto, Yasonna berharap, tanah dan bangunan yang telah diterima ini dapat meningkatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat.
Aset yang diterima ini akan dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMAK) BMN sehingga pencatatan asetnya jelas dan akuntabel.
Saat ini Kemenkumham masih menunggu proses PSP dari KPK berupa tanah dan bangunan untuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung, Rupbasan Jakarta Utara, dan Rupbasan Jakarta Selatan.
Selain tiga satuan kerja tersebut, Kemenkumham masih membuka harapan untuk menerima PSP BMN yang berasal dari barang rampasan negara untuk aset lainnya.
“Kita terus mendorong KPK agar melakukan penguatan lembaga pemerintahan, untuk tidak melakukan tipikor,” kata Yasonna.
“Kemenkumham akan selalu mendukung upaya KPK dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” lanjutnya.
Sebelumnya, Kemenkumham mengajukan permohonan PSP Barang Rampasan KPK berupa tanah seluas 2.700 meter persegi dan bangunan seluas 1.994,5 meter persegi dengan Hak Guna Bangunan (HGB) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kemenkumham tidak sendiri dalam menerima aset hasil rampasan ini.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga menerima aset senilai Rp1.197.177.000, berupa tanah dan bangunan di Kecamatan Buah Batu, Bandung.
