Beritaneka.com, Jakarta —Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, faktor penyebab ekonomi Indonesia bisa melesat pasca pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka B20 Summit Indonesia 2022 hari kedua di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Senin (14/11/2022).
Menurut Airlangga, dunia saat ini menghadapi perubahan yang bersejarah akibat pandemi sehingga berbagai negara butuh untuk melakukan transformasi, khususnya dari sisi kebijakan publik.
“Kemitraan antara sektor publik dan swasta merupakan kunci arsitektur ekonomi pasca pandemi. Lewat kerja sama ini, kami perkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2022. Jauh lebih tinggi dari perkiraan awal oleh organisasi global. Pada kuartal III/2022, kami bahkan tumbuh sebesar 5,7 persen yoy,” kata Airlangga.
Baca Juga:
- KPK Bongkar Modus Korupsi Pejabat Daerah, Berikan Izin hingga Tentukan Pemenang Tender
- Dana Desa Capai Rp500 Triliun, Mengalir Sejak 7 Tahun Lalu
- Ekspor Jadi Penggerak Ekonomi
- Menteri Investasi Bahlil Lahadalia: UMKM Setia Jaga Perekonomian Nasional
Dia menuturkan pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong beberapa sektor lantaran penanganan pandemi Covid-19 di bawah kendali yang lebih baik. Airlangga mengungkap beberapa sektor pendongkrak ekonomi Indonesia, antara lain pariwisata, transportasi, dan logistik, makanan dan minuman, serta dan manufaktur mesin.
“Sektor-sektor ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak pekerja dan memberi manfaat lebih banyak orang untuk rantai nilai yang kuat,” katanya. Kemitraan semacam ini seharusnya menguntungkan manfaat dari inovasi dan revolusi industri keempat dan berfungsi sebagai hari bersama untuk mengatasi ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, Airlangga mengatakan Indonesia telah beradaptasi dengan teknologi dan bisnis (research and development) yang kuat lebih efisien dan mencatat produktivitas yang lebih tinggi. Satu hal yang perlu digarisbawahi, Airlangga kemampuan pemerintah untuk menyelesaikan krisis tidak sepihak, dunia usaha juga menjadi kunci utama. “Pepatah lama yang menggarisbawahi kondisi di Indonesia, bersatu kita teguh bercerai kita runtuh,” katanya.
Beritaneka.com—Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 dapat mencapai 5,2%. Target ini sejalan dengan proyeksi dari sejumlah lembaga internasional seperti IMF (5,9%), OECD (5,2%), dan World Bank (5,2%).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, proyeksi itu akan bisa dicapai dengan catatan kondisi kesehatan stabil dan nilai ekspor naiknya besar karena harga komoditas juga sedang tinggi.
“Tapi momentum ini harus dilihat dalam 6 bulan pertama dulu untuk bisa memutuskan kebijakan selanjutnya,” kata Airlangga dalam keterangan persnya kami kutip hari ini.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi di tahun depan tetap akan bergantung pada keberhasilan pengendalian pandemi yang didukung kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, menjalankan vaksinasi, dan membatasi kerumunan, kemudian respon kebijakan ekonomi yang tepat dari sisi fiskal dan moneter serta penciptaan lapangan kerja dan kesiapan bertransformasi.
Baca Juga:
- Horizon Karawang Fokus Hasilkan Lulusan Primadona Pasar Kerja
- Tahun Depan, Kominfo Sediakan 200 Akses Internet di Pos Layanan TNI Wilayah 3T
- Jika Premium Dihapus, DPR Minta Pemerintah Turunkan Harga Pertalite
- SOKSI Komit Kawal Ketum A
Menko Perekonomian Airlangga mengatakan, digitalisasi, yang di 2020 valuasinya mencapai USD40 miliar, di 2021 loncat ke USD70 miliar, dan di 2025 akan naik lagi ke USD130 miliar. “Transformasi digital harus didorong karena ini dijalankan oleh anak-anak muda kita yang menjadi backbone perekonomian ke depan,” kata dia.
Dia menyatakan, melandainya kasus positif Covid-19 mendorong mobilitas masyarakat dan berpotensi meningkatkan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan perdagangan.
Selain itu, sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial karena semakin efektifnya penanganan Covid-19 dan meluasnya pelaksanaan vaksinasi, kemudian sektor informasi dan komunikasi akibat adaptasi kebiasaan baru yang membutuhkan koneksi internet, serta sektor pertambangan dan penggalian yang disebabkan tingginya permintaan ekspor dan penguatan harga komoditas.
“Jadi dari sisi penerimaan aman dan dari segi Indeks Keyakinan Konsumen juga kami berharap akan naik lagi di Triwulan IV,” ucapnya. Dia melanjutkan, kinerja investasi di 2021 juga tergolong sangat baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan. Realisasi investasi pada kuartal III/2021 telah mencapai Rp216,7 triliun atau meningkat sebesar 3,7% (yoy), yang terdiri atas PMA sebesar Rp103,2 triliun (47,6%) dan PMDN sebesar Rp113,5 triliun (52,4%).
Membaiknya kondisi perekonomian tentu saja tak lepas dari sokongan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah digulirkan sejak 2020. “Klaster Insentif Usaha dan Perlinsos menjadi klaster yang mencatatkan realisasi tertinggi. Misalnya PPh Pasal 25 dan pajak UMKM yang ditanggung Pemerintah, PPNBM, dan PPn yang ditanggung Pemerintah untuk properti. Ini semua mendorong perekonomian bergerak, dan menunjukkan komitmen serta keseriusan Pemerintah mendukung masyarakat menghadapi pandemi,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Beritaneka.com—Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebagai salah satu langkah untuk melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif.
Rencana ini tertuang dalam paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Musrenbangnas 2021 secara virtual belum lama ini atau pada hari Selasa (4/5/2021).
Dalam paparan menyebutkan, reformasi perpajakan mencakup inovasi penggalian potensi untuk peningkatan rasio pajak, perluasan basis perpajakan di e-commerce, cukai plastik dan menaikkan tarif PPN. Kemudian, reformasi lainnya yaitu sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian.
Baca Juga: Nopol Kendaraan dan SKM Kekaisaran Sunda Nusantara, Cari Sensasi?
Pemerintah menyatakan akan terus menggali dan meningkatkan basis pajak, memperkuat sistem perpajakan dan berupaya menaikkan rasio pajak (tax ratio). Hingga saat ini, tarif PPN untuk konsumen masih dipatok sebesar 10 persen.
Namun, rencana Pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah pandemi dinilai kontraproduktif dan berefek negatif bagi pemulihan ekonomi nasional oleh beragam kalangan. Kenaikan PPN turut memicu naiknya harga barang yang akan membuat daya beli masyarakat makin merosot.
“Naiknya tarif (PPN) ini akan berdampak terhadap melemahnya konsumsi rumah tangga karena harga jual barang di konsumen akhir meningkat,” kata pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, Kamis (6/5/2021).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen: Antara Mimpi dan Ilusi
Menurut Bhima, semestinya pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah atau DTP sebagai bagian dari stimulus fiskal untuk meningkatkan konsumsi dan gairah berbelanja masyarakat di sektor retail. Bukannya malah menaikkan tarif PPN.
Menurut Bhima, konsumsi rumah tangga masih mengalami kontraksi minus -2,23 persen (year-on-year/yoy) di kuartal I/2021. Daya beli masyarakat juga masih rendah, ditunjukkan dari perkembangan sektor retail yang menurun minus 0,24 persen yoy pada periode yang sama. “Bila tarif PPN naik malah bisa bikin blunder ke pemulihan ekonomi,” kata Bhima.
Sementara itu, pengamat perpajakan dari PajakOnline Consulting Group Abdul Koni mengatakan, pemerintah perlu menunda rencana kenaikan PPN.
“Momentumnya belum tepat karena masih resesi di tengah pandemi, di mana daya beli masyarakat melemah. Efeknya kontra bagi perpajakan dan perekonomian nasional,” kata Koni, Managing Partners & Director PajakOnline Consulting Group kepada Beritaneka hari ini.
Koni menyebutkan, Indonesia masih resesi. mengacu pada data BPS perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi atau minus 0,74%. Kontraksi PDB Indonesia terus terjadi selama empat kuartal beruntun. Artinya, Indonesia masih berada dalam kondisi resesi ekonomi.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2021 Minus 0,74%, Indonesia Masih Resesi
Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut akibat menurunnya daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi minus yang dialami Indonesia sudah terjadi sejak kuartal II-2020 yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 minus 3,49% dan minus 2,19% pada kuartal IV-2020.
Koni yang juga mantan auditor senior Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini mengatakan, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah sebaiknya intens mengejar para wajib pajak besar (orang-orang kaya raya atau super kaya) yang belum patuh atau taat pajak dan terus mengejar pajak penghasilan (PPh) perusahaan platform digital asing yang telah mengambil keuntungan signifikan di Indonesia, seperti Youtube, Facebook, Google, Zoom, dan lainnya yang potensi pemajakannya mencapai triliunan rupiah. (el)
Beritaneka.com—Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meninjau proses vaksinasi terhadap pelaku UMKM di Yogyakarta. Kegiatan vaksinasi ini diadakan di gedung Jogja Expo Center, Yogyakarta, Kamis (8/4/2021), dengan diikuti oleh 523 pelaku UMKM, para Abdi Dalam, dan pelaku pariwisata dari Kabupaten/Kota Provinsi DIY.
“Tadi saya mengecek sistemnya sudah cukup bagus, pendaftarannya dilakukan dengan NIK, observasinya juga berlangsung bagus dan protokol kesehatan selama vaksinasi juga bagus,” kata Teten dalam sesi jumpa pers bersama wartawan.
Tidak hanya di Yogyakarta, Teten mengatakan kegiatan vaksinasi bagi pelaku UMKM juga akan dilakukan di sejumlah daerah. Sebelumnya vaksinasi UMKM sudah diadakan di Jakarta, dan dalam waktu dekat akan menyusul Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
“Setelah ini nanti di Makassar juga kita gerakan. Mudah-mudahan, kami mendapat dukungan terus dari Kementerian Kesehatan,” terang Teten.
Teten menilai vaksinasi terhadap pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM, dan pariwisata ini sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebab menurut dia, pemulihan ekonomi dan kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial. Keduanya harus seiring sejalan.
“Pelaku usaha, UMKM, pariwisata, mereka harus bersentuhan dengan banyak orang sehingga vaksinasi untuk mereka ini menjadi penting dan juga sektor-sektor ini, betul-betul dibutuhkan untuk menggeliatkan perekonomian nasional,” tandas Teten.
Meski demikian, Teten mengakui suplai vaksin yang tersedia sudah semakin terbatas. Kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan vaksinasi bagi UMKM terus berjalan.
“Kami berkirim surat ke Pak Menteri Kesehatan supaya vaksinasi untuk UMKM juga digerakan. Memang ada keterbatasan vaksin tapi alhamdulillah sukses, Pak Menkes memenuhi permintaan kami,” ujar Teten.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan vaksinasi untuk pelaku UMKM di DIY sudah dilakukan secara intens. Hingga kini total pelaku UMKM DIY yang sudah menerima vaksinasi lebih dari 35.200.
“Sebenarnya di DIY sudah dilaksanakan vaksinasi untuk pelaku UMKM sekitar 35.200. Itu ada di Kabupaten/Kota. Jadi di provinsi sifatnya membantu, kami dari Dinas Koperasi sifatnya mendukung mempercepat pelaksanaan vaksinasi di DIY,” ucap Srie Nurkyatsiwi saat mendampingi MenkopUKM Teten Masduki. (zs)
