Oleh: Dr. Rino A. Sa’danoer
Ketua Koperasi Aliansi Rakyat Indonesia Makmur (Karima)
Makin sempitnya lapangan pekerjaan, akan memengaruhi pendapatan. Keterbatasan untuk memperoleh pendapatan akan meningkatkan pula angka kemiskinan.
Beritaneka.com, Jakarta —Gonjang ganjing masuknya tenaga kerja China kelas buruh ke Indonesia cukup membuat keresahan di kalangan masyarakat bawah di beberapa daerah di Indonesia. Paling tidak inilah berita yang banyak beredar di media sosial. Angka pasti jumlah buruh China yang masuk ke Indonesia juga tidak pernah diketahui. Namun keresahan masyarakat akan kepastian masa depan mereka, terutama yang menyangkut dengan peluang bekerja sebagai buruh kasar, merupakan salah satu ancaman sebagai akibat dari kehadiran buruh China di Indonesia.
Bisa diperkirakan, jika arus investasi China yang masuk ke Indonesia di masa depan akan meningkat, maka jumlah buruh China yang masuk ke Indonesia, sebagai akibat dari investasi tersebut, akan meningkat pula. Tenaga buruh China akan mendominasi kesempatan kerja di level bawah, sehingga peluang bekerja bagi masyarakat Indonesia kelas bawah akan semakin sempit pula. Ini merupakan kegelisahan masyarakat di beberapa tempat di Indonesia saat ini. Apa konsekuensinya jika hal ini terjadi?
Baca Juga:
- Sebanyak 25.700 Karyawan Pabrik Sepatu Kena PHK
- KTT G20, Presiden Jokowi Serukan Penghentian Perang
- Pemilik Kendaraan Bisa Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Akhir Tahun Ini
Makin sempitnya lapangan pekerjaan, akan memengaruhi pendapatan. Keterbatasan untuk memperoleh pendapatan akan meningkatkan pula angka kemiskinan. Kemiskinan akan membatasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder mereka. Bagaimana jalan keluarnya untuk mengantisipasi kemiskinan di masa depan?
Koperasi yang merupakan wadah tempat berkumpulnya orang-orang, dapat menjadi sarana untuk mengatasi kemiskinan. Kumpulan orang yang tergabung dalam koperasi dapat membentuk kumpulan modal, sehingga usaha bersama dapat dimulai. Dengan berkembangnya jumlah keanggotaan koperasi, pembelian barang-barang konsumsi maupun produksi dapat diperoleh dengan harga yang lebih rendah. Jumlah anggota koperasi yang besar, akan menciptakan skala ekonomi.
Melalui koperasi, anggota juga lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, karena prinsip tanggung renteng yang berlaku di koperasi. Saling menjamin antara anggota adalah praktek yang lazim dilakukan oleh koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan di Indonesia.
Prinsip penting yang berlaku di koperasi adalah edukasi anggota. Disamping edukasi untuk mengenal hak dan kewajiban anggota koperasi, banyak jenis edukasi yang bisa dilakukan oleh koperasi kepada anggotanya. Mulai dari peningkatan keahlian anggota untuk berusaha, peningkatan keterampilan anggota dalam berbagai bidang, seperti bertani, berdagang, pemasaran, manajemen, bertukang, dan sebagainya. Dengan meningkatnya keterampilan anggota, akan tercipta pula peluang untuk berusaha atau untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Pemupukan modal bersama, terciptanya kesempatan berusaha, peningkatan keterampilan dan terbentuknya skala ekonomi, merupakan nilai tambah yang diciptakan oleh koperasi untuk masyarakat yang tergabung dalam koperasi. Dengan sendirinya, melalui nilai tambah yang diciptakan akan menjauhkan anggota dari kemiskinan, terutama masyarakat yang menjadi korban kebijakan investasi dari China.
Beritaneka.com—Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi didesak meninjau kembali wacana kenaikan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek. Menhub dinilai perlu menunda kenaikan tarif KRL Commuter Line mengingat situasi perekonomian masyarakat yang belum stabil akibat dampak pandemi Covid-19. Terlebih Omicron tren penularannya baru menanjak saat ini.
Desakan itu itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw saat menyampaikan pendapat dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajaran dalam rangka agenda evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dan pembahasan program kerja Kemenhub Tahun 2022, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
“Saya mempertanyakan kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek. Usul saya, melihat situasi ekonomi nasional kita yang baru mulai tumbuh namun dengan adanya meningkatnya kembali tingkat penularan Covid-19 Omicron saat ini maka menurut saya tarif KRL ini belum saatnya untuk dinaikkan. Ini himbauan saya terhadap adanya wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line di Jabodetabek,” ujar politisi Partai NasDem ini, seperti dilansir dari laman resmi DPR, Jumat (28/1/2022).
Baca juga: Harga Beras Naik, Anggota DPR Minta Pemerintah Bertindak Cepat
Menanggapi hal itu, Menhub Budi Karya Sumadi memaparkan bahwa Kemenhub beserta jajaran siap mempertimbangkan usulan dari Pimpinan Komisi V DPR RI tersebut dengan segera mencari jalan terbaik untuk penyelesaian masalah wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line. Yakni, ungkap Menhub Budi, dengan solusi titik keseimbangan terbaik secara both side.
“Di satu sisi, wacana kenaikan tarif KRL merupakan posisi yang tidak mudah ditengah kondisi pandemi saat ini dimana masyarakat mengalami kesusahan ekonomi. Akan tetapi, disisi lain beberapa pengamat menganjurkan kenaikkan tarif KRL. Kemenhub mempertimbangkan usulan Komisi V DPR dan kami akan mencari solusi terbaik secara both side terlebih hingga kini belum ada keputusan final terkait tarif KRL Commuter Line ini,” tutur Menhub Budi.
Baca juga: Dikeluhkan Masyarakat, DPR: Harga Hotel Karantina Mahal Fasilitas Minim
Beritaneka.com—Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memaparkan pengembangan desa wisata berkelanjutan dan kebangkitan ekonomi baru pasca Covid 19.
Prinsip pengembangan desa wisata berkelanjutan, kata Sugito, harus memberi nilai manfaat secara ekonomi kepada masyarakat, selain itu masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam aktivitas di desa wisata dan tetap menjaga nilai-nilai, norma, keseharian dan budaya yang berlaku dimasyarakat setempat.
“Pengembangan desa wisata memiliki manfaat dalam meningkatkan hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari karena terciptanya lapangan kerja baru hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan,” kata Sugito.
Baca juga: Kemendes Percepat Pencairan BLT, Hingga 15 Juli Tersalurkan Rp5,9 Triliun.
Manfaat lainnya, lanjut Sugito, bermanfaat bagi perekonomian masyarakat perdesaan, pengembangan desa sebagai desa wisata yang akan menimbulkan dampak dalam perekononian bagi masyarakat perdesaan.
“Juga dapat meningkatkan keberadaan industri kecil dan menengah dalam hal ini manfaat pengembangan desa sebagai desa wisata adalah peningkatan industri kecil menengah yang memnafaatkan produk lokal sebagai bahan bakunya serta bermanfaat sebagai sarana promosi produk lokal,” katanya.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kata Sugito berpeluang dalam peningkatan ekonomi desa karena dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat.
“BUMDes sebagai pengelola desa wisata bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencama kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang jaringan pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dam meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan desa,” katanya.
Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Kemendes Aktifkan Pos Jaga Gerbang Desa
Di masa pandemi covid 19, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan desa wisata dimasa pandemi covid 19 menjadi sebuah langkah dalam mengatasi permasalahan sektor pariwisata.
Dalam pengelolan desa wisata menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menjaga kebersihan lingkungan.
“Kita punya harapan besar mudah-mudahan pandemi Ini segera berakhir dan pariwisata yang menjadi salah satu sektor unggulan, sebagai penopang kegiatan ekonomi, baik ekonomi negara maupun masyarakat bisa pulih kembali. Serta sebuah harapan dan doa mudah-mudahan kita semua terhindar dari covid 19,” katanya.
