Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mengingatkan kesiapan pemerintah menghadapi era yang disebut dengan Living with Covid-19. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai hak warga negara yang tergerus karena pandemi Covid-19.
“Pemerintah sudah harus siap untuk memasuki sebuah era yang dsebut dengan Living with Covid-19. Perlu diperhatikan bahwa penting untuk merestorasi hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial rakyat sebab persoalan Indonesia tidak sekedar Covid-19. Perlu keseimbangan antara pemenuhan objektif kesehatan, ekonomi, dan sosial,” ungkap Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni Farouk, melalui keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).
Farouk menambahkan persoalan dan ekonomi ini pada esensinya adalah dua hal yang tidak terpisahkan.
“Ketika kesehatan bermasalah, maka akan berdampak negatif untuk ekonomi. Sebaliknya jika persoalan ekonomi bermasalah maka akan berdampak negatif juga untuk kesehatan masyarakat,” jelas Farouk.
Farouk menyatakan selama pemberlakuan PSBB maupun PPKM, banyak aktivitas ekonomi terpukul, mobilitas masyarakat terhenti, belum lagi dampak sosial psikologis. Dia juga mengkritisi kebijakan sertifikat vaksin.
“Alih-alih memperbaiki keadaan, kebijakan sertifikat vaksin yang datang belakangan justru dapat memperpanjang realitas keterpurukan itu. Berlakunya kebijakan sertifikasi vaksin menandakan pemerintah tidak betul-betul mempelajari dampak berat masa-masa pembatasan seperti PSBB dan PPKM darurat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat,” terang alumnus program MBA Universitas Birmingham Inggris ini.
Baca juga: Kenaikan Tarif PNBP Perikanan, PKS Nilai Beratkan Nelayan
Farouk melihat bahwa penggunaan kebijakan sertifikat vaksin untuk membuka aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pada esensinya adalah bersifat diskriminatif, padahal vaksin hanyalah salah satu upaya untuk menangani pandemi Covid-19.
“Cukup aneh bahwa Covid-19 yang awalnya adalah persoalan kesehatan tiba-tiba bergeser menjadi persoalan legalitas tertulis/elektronik. Akibat dari berlakunya sertifikasi ini, banyak aktivitas masyarakat tidak kunjung efektif bergerak terutama aktivitas ekonomi yang mana sudah setahun terpuruk,” ucap Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) tersebut.
Farouk menambahkan jika kebijakan sertifikasi vaksin ini diteruskan, pemerintah terkesan melakukan pengambilan hak-hak kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat yang tidak memiliki dokumen digital.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kemampuan untuk kembali beraktivitas normal justru kehilangan kebebasan dan kesempatan sosial ekonomi hanyak karena sebuah formalitas yang tidak tepat,” kata Farouk.
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Farouk melanjutkan saat ini justru lebih penting penerapan 5M secara konsisten. Jika itu dilaksanakan secara disiplin untuk sementara waktu, maka sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk penerapan sertifikat vaksin, selain itu yang penting adalah pemerintah tetap memastikan ketersediaan vaksin disegenap pelosok negeri bagi yang membutuhkan untuk mencegah ketimpangan antar daerah.
“Yang pertama adalah bagian dari program kesehatan yang kamipun di PKS banyak memfasilitasinya di berbagai daerah, tetapi yang kedua adalah kebijakan yang counterproductive, diskriminatif, dan melanggar hukum. Inggris dan negara-negara di Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia yang tingkat vaksinasi dosis penuhnya telah melebihi 60% tidak menerapkan kebijakan ini. Juga mayoritas negara-negara bagian di Amerika Serikat tidak menerapkan kebijakan ini, 21 negara bagian bahkan melarang kebijakan tersebut,” tutup Farouk.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menilai kenaikan tarif PNBP Perikanan memberatkan Nelayan. Dunia perikanan di tanah air diramaikan dengan berita naiknya tarif PNBP tersebut. Bahkan, di beberapa kota di Pantura Jawa sudah melakukan demonstrasi.
“Polemik tentang PNBP Perikanan ini, sebetulnya dilandasi oleh target kementrian perikanan yang ingin meningkatan pendapatan negara dari sektor perikanan dari 600M menjadi 12T di tahun 2024,” ungkap Ketua Bidang Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP PKS, Riyono, seperti tertera di laman resmi PKS, Jumat (15/10).
Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Disuntik APBN, PKS: Hanya Akal-akalan Pemerintah
Untuk mendukung target tersebut, imbuhnya, Pemerintah mengeluarkan Kepmen no 86 tahun 2021 dan PP no 85 tahun 2021.
“Di dalam Kepmen no 86 tersebut pemerintah mengatur harga pokok ikan (HPI) baru sehingga tarif PNBP meningkat. Rumus perhitungan tarif PNBP kapal tangkap ikan : produktifitas kapal x HPI x GT kapal. Pelaku usaha dan nelayan keberatan dengan HPI yang ditetapkan oleh pemerintah lewat kepmen 86 tahun 2021 tersebut karena angkanya terlalu tinggi,” urainya.
Beberapa masukan dari PKS untuk Kementrian Kelautan dan Perikanan agar tidak menimbulkan gejolak saat menerapkan aturan baru.
“Pertama, Pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih masih kepada pelaku usaha dan nelayan sebelum tarif baru tersebut berlaku sehingga tidak terjadi penolakan dimana-mana. Ajak diskusi pelaku usaha dan nelayan untuk membicarakan tentang HPI,” tegas Riyono.
Baca juga: PKS Terus Perjuangkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Cholil Bangkalan
Kedua, imbuh Riyono, melakukan kajian yang mendalam tentang kondisi usaha yang sedang terjadi apakah usaha sedang bagus atau sebaliknya.
“Seperti yang terjadi sepekan ini akibat pemerintah menaikkan tarif PNBP saat kondisi usaha sedang lesu.Ini sangat membebani nelayan. Berdasarkan keterangan dan informasi dari pelaku usaha dan nelayan , kondisi usah tangkap ikan sedang lesu karena harga ikan baik lokal maupun ikan eksport sedang turun karen pandemi Covid-19,” tandasnya.
Ketiga, kata Riyono, Buat kebijakan yang pro terhadap nelayan. Berdasarkan data dari BPS 2019 bahwa lebih dari 10% nelayan masih hidup dibawah garis kemiskinan.
“Ini Pekerjaan berat bagi Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk membuat program-program yang bisa mengurangi angka kemiskinan pada kelompok nelayan, jadi jangan hanya fokus pada target PNBP tapi perlu diperhatikan seberapa besar angka kemiskinan bisa berkurang,” ujarnya.
Keempat, lanjut Riyono, pada PP no 85 tahun 2021 diatur bahwa kapal ukuran 5GT ke atas di pungut tarif PNBP pasca panen 5%. Sebagian besar nelayan kecil yang ukuran kapal nya kurang dari 15GT pendapatannya dibawah UMK.
“Mohon dikaji ulang apakah mereka layak untuk dipungut tarif PNBP pasca panen ?,” ujarnya.
Kelima, imbuhnya, pihaknya mengapresiasi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang selama ini melindungi kekayaan laut dari pencurian kapal asing.
“Kebijakan ini perlu dipertahankan dalam rangka menjaga kedaulatan laut dan melindungi nelayan lokal,” tutup Riyono.
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR dari Fraksi PKS mengkritik keras Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Perpres terbaru itu menyebutkan beberapa perubahan regulasi, diantaranya menyebutkan proyek KCJB dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini berlawanan dengan peraturan sebelumnya.
“Pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah,” ujar Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam, seperti dilansir dari laman resmi PKS, Rabu (13/10).
Baca juga:Data Pandora Papers Terbuka, Ketua DPP PKS: Membuka Konglomerat dan Pejabat Penghindar Pajak
Ecky berpendendapat bahwa Perpres baru hanya akal-akalan Pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk menyuntik proyek KCJB.
“Skema pendanaan yang tertuang dalam Perpres baru berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara, akan membuat APBN semakin berat,” jelas Anggota DPR dari Dapil Jabar III ini.
Legislator PKS ini menilai proyek infrastruktur KCJB memiliki perencanaan yang tidak matang. Seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, serta adanya ketergesa-gesaan Pemerintah dalam memutuskan proyek kereta cepat ini menyebabkan perhitungan dalam studi kelayakan kereta cepat tersebut menjadi tidak akurat.
“Dalam proses pembangunannnya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Awalnya, estimasi biaya proyek kereta cepat berkisar US$6,1 miliar, kemudian terjadi lonjakan sebesar US$4,9 miliar atau setara dengan Rp69 triliun. Lonjakan biaya yang muncul akibat perhitungan anggaran EPC yang tidak akurat, pengukuran lahan tidak tepat, keterlambatan proyek, serta biaya pendukung lainnya yang luput dianggarkan di awal, Ecky menyebutnya sebagai bukti buruknya perencanaan Pemerintah dalam proyek ini,” urainya.
Baca juga:PKS Instruksikan Anggota Partai Nonton Film G30S/PKI dan Bendera Setengah Tiang
Selain itu, Ecky juga menuntut harus adanya audit investigasi terhadap proyek yang disinyalir akan merugikan keuangan negara.
“Kondisi tersebut jelas ironi dengan kondisi APBN yang saat ini masih harus fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN),” pungkasnya.
Ecky menegaskan untuk PC-PEN saja, APBN masih berdarah-darah. Meskipun terdapat pelonggaran defisit yang mengakibatkan utang melonjak tajam, beberapa hak rakyat kecil masih harus dipangkas dengan pengurangan berbagai subsidi.
“Penambahan beban pajak harus dirasakan masyarakat, karena kebijakan ekstensifikasi pajak akibat shortfall yang kian dalam. Artinya bahwa adanya alokasi APBN untuk hal yang tidak esensial dan lebih kepada pemenuhan hasrat Pemerintah dalam membangun proyek KCJB tersebut, akan mencederai asas atau nilai keadilan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945,” tandas Ecky mengakhiri.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) merespon data Pandora Papers yang dirilis International Consortium of Investigative Journalis (ICIJ) terkait skema penghindaran pajak yang diduga merugikan negara-negara asal.
“Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, artinya ada dampak dari pengelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio pajak,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Kamis (7/10/21).
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini rasio pajak Indonesia tercatat lebih rendah dibanding dengan negara kawasan Asia Pasifik yang mencapai 21 persen, sementara Indonesia berdasarkan LHKPN rasio pajak kita hanya 9,8 persen di 2020 dan 10,2 di 2019.
“Perbaikan tax rasio ini sangat penting mengingat kondisi fiskal kita yang semakin berat, apalagi dengan hutang negara yang semakin membengkak,” katanya.
Baca juga: PKS Instruksikan Anggota Partai Nonton Film G30S/PKI dan Bendera Setengah Tiang
Legislator PKS ini mengingatkan dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan justru skema untuk mencegah penghindaran perpajakan dengan instrumen Alternative Minimun Tax (AMT) dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) justru dianulir dalam RUU tersebut.
“Fraksi PKS jelas menolak RUU HPP yang sudah hilang ruh penegakan aturan perpajakan maka imbasnya tax ratio terancam tidak membaik, padahal instrumen pencegahan ini sudah digunakan di 43 negara dan direkomendasikan OECD,” katanya.
Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini maka praktik penghindaran pajak di Indonesia akan tetap muncul.
Anis menekankan agar RUU HPP jangan sampai menguntungkan bagi sebagian pihak tertentu saja dengan mengabaikan rasa keadilan bagi WP taat dan patuh.
“Apalagi dengan program pengungkapan sukarela wajib pajak yang tarifnya mirip tax amnesty jilid 1, tarifnya lebih rendah dari versi Suppresnya. Wajib pajak yang sudah patuh jelas akan merasa dirugikan, akan menurunkan kepatuhan wajib pajak secara umum,” jelasnya.
Baca juga: PKS Terus Perjuangkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Cholil Bangkalan
Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan PPN juga dikritisi oleh Anis, “kuncinya sebetulnya kan pada pemulihan ekonomi dan daya beli, ketika ekonomi bergerak otomatis penerimaan pajak akan meningkat. Tetapi dengan kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa, jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,” paparnya.
Menurut politisi asal DKI Jakarta ini, jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal kita pulih harus dimulai dengan memperbaiki sistim perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.
“Insentif harusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya, semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP,” ujarnya.
Beritaneka.com—Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberikan instruksi kepada struktur dan anggota PKS untuk menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI yang disiarkan melalui televisi atau media lainnya.
Hal ini sebagai bentuk kontribusi PKS sebagai bagian dari elemen bangsa, dalam memberikan penyadaran sejarah, agar peristiwa kelam tidak kembali terulang.
Baca juga: PKS Terus Perjuangkan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Cholil Bangkalan
Instruksi ini dikeluarkan Syaikhu dalam surat resmi yang dikeluarkan DPP PKS dengan nomor surat 12:D/INT/PRES-PKS/2021.
Baca juga: Kapal Bakamla Kekurangan BBM, PKS : Presiden Tidak Serius Lindungi Laut Indonesia
Tidak hanya menginstruksikan menonton film, Ahmad Syaikhu juga memberi instruksi untuk memasang bendera setengah tiang pada 30 September 2021 dan satu tiang penuh pada 1 Oktober 2021.
Dalam instruksi tersebut, Syaikhu juga mengingatkan bahaya ideologi komunis yang sangat berbahaya, sehingga harus terus diwaspadai kemunculannya di masa kini dan yang akan datang.
Beritaneka.com—Presiden PKS Ahmad Syaikhu berziarah ke makam Syaikhona Cholil Bangkalan untuk menegaskan keseriusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Syaikhona Cholil mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Tak hanya itu, rombongan PKS juga berkunjung ke kediaman KH Thoha Cholili, cicit kiai kelahiran 1820 itu, Ahad 26 September 2021.
Setelah berkunjung, dengan didampingi KH Thoha Cholili, rombongan PKS berziarah ke Makam Syaikhona Cholil. Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan bahwa sangat pantas jika Syaikhona Cholil dinobatkan menjadi pahlawan nasional.
“Syaikhona Cholil sengaja pulang ke Indonesia dari Mekkah untuk mengajarkan agama kepada para ulama, para tokoh yang menyemangati pejuang Indonesia kala itu,” tegas Syaikhu, seperti dilansir dari laman resmi PKS, Senin (27/09).
Baca juga: Kapal Bakamla Kekurangan BBM, PKS : Presiden Tidak Serius Lindungi Laut Indonesia
Syaikhu juga menyebut, Syaikhona Cholil merupakan guru dari 2 ulama terbesar Indonesia yang melahirkan ormas Islam terbesar Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, KH Hasyim Asyari dan KH Ahmad Dahlan.
Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa jajaran DPW PKS Jatim sudah mengusulkan melalui anggota DPRD dari PKS.
“Usulan itu juga kami teruskan ke Fraksi PKS DPR RI, untuk terus diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar pria 45 tahun itu.
Baca juga: PKS Minta Renovasi Ruangan Kemendikbud Capai Rp6,5 M Ditunda
Kedatangan Presiden PKS ke Madura dan berziarah ke Makam Syaikhona Cholil mempertegas sikap PKS untuk memperjuangkan Syaikhona Cholil agar dikukuhkan oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional.
“Akan terus kami perjuangkan, beliau adalah guru dari para guru dan tokoh bangsa ini. Beliau guru para kiai yang menjadi spirit perjuangan melawan penjajah merebut kemerdekaan Indonesia,” pungkas Irwan.
Selain berziarah ke Makam Syaikhona Cholil, Syaikhu juga mengagendakan bertemu oara kiai Madura untuk meminta nasihat dan doa.Selain itu Presiden PKS juga mengagendakan bertemu beberapa ormas pemuda dan berkunjung ke Bupati Sumenep.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) merasa prihatin dengan kabar dan fakta yang disampaikan oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) tentang ribuan kapal Vietnam dan China yang mencuri ikan di laut Natuna Utara.
Tambah menyedihkan, kapal itu di kawal oleh coast guard milik China sehingga leluasa mencuri ikan di teritorial Indonesia. Potensi kerugian pencurian ikan oleh ribuan kapal ikan cina bernilai triliunan setiap tahun. Bisa kisaran Rp10 – Rp20 Trilyun.
PKS menilai Presiden Jokowi harus serius membangun kekuatan bersama AL di Laut Natuna agar laut Indonesia terjaga dari pencurian bangsa lain.
“Sangat ironis kondisi pengamaman laut kita, Bakamla sangat terbatas dalam mengamankan laut dan sumber daya ikannya karena keterbatasan anggaran. Kapal terbatas dan sering kekurangan BBM untuk operasi” papar Riyono Kabid Tani dan Nelayan DPP PKS, seperti dilansir di laman resmi PKS, Senin (20/09).
Baca juga: PKS Minta Renovasi Ruangan Kemendikbud Capai Rp6,5 M Ditunda
Kasus keterbatasan operasi Bakamla dan juga TNI AL terhadap keamanan laut bukan kali ini saja terjadi. Keluhan Bakamla sampai kekurangan BBM serta keberanian kapal Vietnam “melawan” kapal Bakamla sering terjadi.
“Presiden harusnya memprioritaskan anggaran pengamanan laut dan SDI kita, tapi faktanya anggaran Bakamla 2022 juga akan dikurangi. Kenapa ini terjadi? Komitmen Presiden dipertanyakan” tambah Riyono.
Catatan DFW kasus illegal fishing dan pelangaran teritorial di Laut Natuna Utara sampai oktober 2020 terjadi 31 kasus. Mungkin sampai 2021 ini bisa jadi 150 kasus dengan konfirmasi dari Bakamla yang menyatakan ada ribuan kapal ikan vietnam menangkap ikan secara illegal di Natuna Utara.
Kondisi geografis Natuna yang sangat jauh dari pusat Kepri (Tanjungpinang) membuat pengawasan laut tak berjalan optimal. Selama ini, belum terlihat pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna. Sedang pemerintah kabupaten tidak bisa bertindak apapun karena tidak memiliki kewenangan di kelautan.
Kewenangan ini tertuang dalam UU 23/2014, soal kelautan baik perizinan dan pengawasan di daerah pusat yaitu perairan 12 mil ke atas. Untuk 12 mil ke bawah berada di pemerintah provinsi.
Baca juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Nasional Pulih, Legislator PKS: Oversimplikasi
“Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan arah pembangunan Natuna pada 2016. Presiden menyebut lima pilar, yaitu, kelautan-perikanan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan dan lingkungan hidup, tapi faktanya masih jauh dari harapan” ungkap Riyono
Nelayan jangan dikorbankan dengan mereka menjadi “martir” yang kadang harus berkorban menjadi pesakitan karena melewati teritorial Indonesia.
“Nelayan kecil dan tradisional di kawasan Laut Natuna sekarang menjadi garda terdepan memyelamatkan muka Indonesia di dunia Internasional, masak kita tega menjadikan nelayan? Tutup Riyono
Beritaneka.com—Rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan penataan ruang kerja dan ruang rapat gedung A Kemendikbudristek dengan total anggaran mencapai Rp.6,5Miliar terus mendapat sorotan publik.
Berdasarkan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menyebutkan pagu anggaran untuk renovasi mencapai Rp.6,5 Miliar, Sedangkan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Rp5.391.858.505.
Baca juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Nasional Pulih, Legislator PKS: Oversimplikasi
Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal meminta Mendikbudristek untuk menunda renovasi tersebut karena bukan prioritas untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di masa pandemi Covid-19.
“Renovasi ruangan dengan anggaran sebesar itu bukan prioritas saat ini. Seharusnya Mendikbudristek lebih fokus mencari terobosan baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak bangsa,” kata Mustafa Kamal, seperti tertera dalam laman resmi PKS, Senin (13/09).
Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945, PKS Tolak Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden
Mustafa meminta Mendikbudristek untuk menjadi pelopor dalam kepekaan menghadapi krisis di Pemerintahan dengan mengalihkan anggaran yang tidak prioritas untuk difokuskan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) yang sampai saat ini masih banyak yang belum dimasuki listrik.
“Pemerintah seharusnya lebih berempati kepada rakyat. Dari data yang kemendikbud sampaikan saja, terdapat 30 persen dari sekitar 40.000 Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum memiliki akses listrik dan dari sekolah-sekolah yang memiliki akses listrik banyak yang memiliki daya kecil di bawah 1.300 watt. Lebih baik dialihkan untuk upgrade fasilitas-fasilitas sekolah di daerah-daerah tersebut,” ujar Politisi PKS ini.
Sebelumnya Plt. Kabiro Kerja sama dan Humas Kemendikbud, Anang Ristanto, menjelaskan Renovasi ini adalah dampak dari Perpres Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Renovasi yang dilakukan pada keseluruhan lantai 2 Gedung A Kemendikbudristek itu untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan Menteri dengan menghadirkan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.
Beritaneka.com—Usaha perunggasan di Indonesia cukup memprihatikan. Penyebabnya, bisnis perunggasan nasional lebih dikuasai pemodal besar. Peternak rakyat hanya bisa menjerit karena pola kerja sama dan suasana usaha yang nyaris bisa dikatakan monopoli. Apalagi, produk utama unggas berupa daging dan telur harganya terus turun mengakibatkan kerugian besar.
“Sudah sejak 10 tahun terakhir kondisi perunggasan nasional terus memburuk, harga tidak stabil serta suasana pasar yang mengarah kepada monopoli oleh korporasi dengan modal besar. Peternakan rakyat terjepit serta banyak yang gulung tikar,” kata Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono, Rabu (8/9/2021).
Baca juga: Pemerintah Klaim Ekonomi Nasional Pulih, Legislator PKS: Oversimplikasi
Kekacauan sektor perunggasan ini membuat peternak rakyat semakin berat kondisinya. Produsen pakan dan bibit yang awalnya tidak boleh bermain di lini pembesaran saat ini diperbolehkan, korporasi semakin kuat mengendalikan mulai hulu – hilir bisnis ini.
“PKS meminta kepada pemerintah untuk bisa melindungi peternak lokal yang semakin tertekan dengan serbuan daging ayam impor dan kondisi harga pakan yang terus naik,” papar Riyono.
Data dari Pinsar dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan), 68 persen kebutuhan ayam nasional dipenuhi oleh pengusaha besar yang rata-rata pemodal asing. Peternak lokal hanya mengisi 20 – 30 persen, bahkan tahun 2021 ini kondisi bisa jadi 90% sudah dikuasai oleh kinglomerasi. Peternak lokal tinggal 10 persen.
Saat ini ada 170.000 peternak lokal yang nasibnya diujung tanduk, kebangkrutan sudah didepan mata. Asing menguasai sektor perunggasan nasional yang bisa jadi 10 tahun ke depan bisa jadi 100% kebutuhan daging ayam nasional dipenuhi oleh impor dan pengusaha bermodal asing yang ada di Indonesia.
Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945, PKS Tolak Jika untuk Ubah Masa Jabatan Presiden
Potensi produksi daging ayam menurut BPS 2018 ada sekitar 3.3 juta ton dengan estimasi kebutuhan nasional 3.05 juta ton/tahun. Bahkan saat ini Indonesia sedang dalam tekanan karena sering kalah di WTO terkait gugatan negara produsen, kekalahan di WTO Indonesia harus siap di serbu ayam impor dari Brazil yang rawan membawa penyakit, kasus 2018 ditemukan daging ayam Brazil ada Salmonella.
“Peternak lokal hanya akan menjadi konsumen dan penonton karena semua dikuasai oleh asing,” tutup Riyono
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ekonomi Indonesia pulih ke level sebelum pandemi pada kuartal kedua tahun ini, bahkan lebih baik dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Klaim Menkeu tersebut berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II dibandingkan periode yang sama tahun lalu, lebih baik dari pada negara tetangga Malaysia dan Singapura yang belum melebihi PDB sebelum pandemi.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS Anis Byarwati menyebut bahwa perbandingan yang dikatakan Menkeu tidak komprehensif.
“Pemerintah mengambarkan pertumbuhan ekonomi secara parsial, padahal secara alamiah PDB per kuartal paling tinggi ada di kuartal III, perlu dibuktikan dulu apakah nanti kuartal ke III 2021 bisa tumbuh lebih tinggi dari kuartal II 2021 atau sebaliknya, jadi tidak bisa oversimplifikasi kita sudah pulih. Sebagai catatan Singapura itu sudah tumbuh positif 1,5 persen sejak kuartal I 2021, di saat yang sama Indonesia masih minus 0,7 persen” ujar Anis, dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/9).
Baca juga: Ada Impor Beras 41.600 Ton, PKS Minta Jokowi Usut Siapa Dalangnya
Anis juga menjelaskan Singapura, Malaysia, dengan Indonesia secara basis ekonominya berbeda. “Singapura basis ekonomi perdagangan internasional, sementara kita dominan didorong konsumsi rumah tangga. Mereka pun merespon cepat varian delta dengan pembatasan ketat, pun Malaysia lockdown dari awal, prioritas mereka kesehatan” ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan berdasarkan proyeksi terakhir IMF, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 ini bahkan dibawah rata-rata negara yang dikategorikan ASEAN-5 (4.9%) seperti Filipina (6.9%), Malaysia (6.5%), dan Vietnam (6.5%).
Indonesia hanya berada diatas Thailand (2.6%), tetapi juga masih jauh berada dibawah rata-rata negara-negara berkembang di Asia (Emerging and Developing Asia) dan negara-negara berkembang dan berpendapatan menengah umumnya ( _Emerging Market and Middle-Income Economies_ ) yang diproyeksikan akan tumbuh masing-masing 8.6% dan 6.9%.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyayangkan pemerintah sibuk pada data pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sedangkan berdasarkan proyeksi IMF ekonomi Indonesia selalu turun di bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 6 persen pada tahun 2021. “Sayangnya proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia justru turun terus menjadi 4.3 persen dari 4.8 persen proyeksi bulan Januari dan turun lagi 3,9 persen proyeksi bulan Juli,” katanya.
Baca juga: Sulit Diterima Akal Sehat, Aleg PKS Prihatin Vonis Juliari Batubara
Legislator PKS ini menekankan kepada pemerintah untuk fokus kepada tantangan ekonomi jangka panjang yang tidak bisa hanya dengan membanggakan pertumbuhan ekonomi kuartal yang semu. “Tantangan kedepan lebih berat, adanya _tapering off_ bank sentral AS, risiko _imported inflation_ (inflasi karena harga barang impor naik), dan pemulihan ekonomi tidak merata di semua sektor,” tegasnya.
Terakhir Anis menyampaikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani rendah kualitasnya. Berdasarkan data BPS RI penduduk miskin secara ekstrim semakin bertambah, ketimpangan kesejahteraan semakin lebar, dan indeks gini rasio melonjak. “Kualitas pertumbuhan kita rendah, jadi, besar harapan sebaiknya pemerintah fokus kepada kinerja realisasi PEN dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua masyarakat,” tuturnya.