Beritaneka.com—Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi (Ekuin) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni menyampaikan ada persoalan mendasar dibalik ledakan persoalan Covid-19 yang semakin tidak terkendali.
Dalam penjelasan alumnus New York University ini, persoalan kesehatan yang dihadapi Indonesia saat ini menunjukkan persoalan mendasar terkait paradigma pembangunan negara selama ini.
Paradigma pembangunan selama ini yang cenderung “short-sighted” dan hanya menekankan pada pendekatan pertumbuhan ekonomi semata, pada akhirnya mengekspos salah satu persoalan pembangunan mendasar yang dihadapi Indonesia, yakni masalah kesehatan.
“Cara pandang yang sekedar menyamakan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi semata berkontribusi besar terhadap kegagalan fundamental dalam pembangunan sektor kesehatan,” katanya.
Baca juga: Soal Kisruh KPK, Farouk: Tiga Hal Krusial Perlu Dibuktikan Presiden
Farouk menjelaskan, persoalan lemahnya sektor kesehatan Indonesia sebenarnya adalah bukan hal yang baru dan sudah ada sejak sebelum persoalan Covid-19, level kesehatan Indonesia dalam konteks internasional adalah tergolong rendah.
Berdasarkan laporan World Economic Forum – Global Competitiveness Index 2019 Indonesia berada dalam posisi 96 dari 141 negara dan berada diposisi 6 di ASEAN dibawah Singapura (1), Thailand (38), Brunei (62), Malaysia (66), dan Vietnam (71).
Dengan menggunakan Human Development Index (HDI) dari UNDP (2020) Indonesia juga berada dalam posisi 6 dibawah negara-negara ASEAN tersebut diatas terkait ranking kesehatan (berdasarkan life expectancy).
Mantan Direktur Bank Muamalat ini menambahkan, belum lagi kalau kita soroti persoalan stunting yang mencapai 37%, hal ini menurut Bank Dunia melebihi banyak negara di Asia Tenggara seperti Myanmar (35%), Filipina (33%), Vietnam (23%), Malaysia (17.5%), dan Thailand (16%).
Fakta lain yang kurang menggembirakan terkait tingkat kematian Ibu dalam proses kelahiran (maternal mortality ratio), yang mencapai 177 untuk setiap 100,000 kelahiran, bandingkan dengan rata-rata negara maju (OECD) yang hanya berjumlah 14, jumlah ini bahkan melebihi Timor Leste yang berjumlah 142.
Baca juga: KPK Dilemahkan, PKS: Berdampak Buruk Terhadap Investasi
Persoalan yang serupa juga dapat dilihat dari jumlah kematian bayi (infant mortality rate), dimana untuk setiap 1000 kelahiran mencapai 21, jauh lebih tinggi dari Thailand (8) dan Malaysia (7).
Hal yang perlu digaris bawahi menurut Farouk adalah ledakan pandemic Covid-19 sekarang ini sesungguhnya adalah sekedar sebuah konsekuensi logis dari kesalahan paradigma pembangunan negara selama ini, yang mereduksi konsep pembangunan menjadi sekedar pertumbuhan ekonomi saja.
Paradigma pembangunan yang seperti ini mengabaikan banyak aspek fundamental dari pembangunan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah pembangunan sektor kesehatan yang berkualitas, ketiadaan inilah, yang pada gilirannya justru membuat perekonomian kita memburuk dan mundur kebelakang.
Pada akhirnya, biaya yang dikeluarkan menjadi sangat mahal. BPK menyebutkan diakhir tahun 2020 bahwa total anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp. 1.035,2 triliun.
“Sebuah nilai yang fantastis, sekitar 13%-nya saja disebutkan oleh Sri Mulyani sudah bisa membiayai 9.352 jalan, atau 293.222 meter jembatan, atau 67.708 unit sekolah,” jelas Farouk Alwyni.
Beritaneka.com—Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengajak para pemimpin untuk berani dan tegas dalam membuat kebijakan. Di antaranya langkah-langkah untuk menyelamatkan jiwa rakyat di masa Pandemi Covid-19.
Hal itu sangat penting dan tepat momentumnya saat umat Islam sedang merayakan Idul Adha. Menurut Syaikhu, Idul Qurban sesungguhnya bukan sekedar ritual tahunan belaka. Di dalamnya terdapat makna yang sungguh sangat luar biasa. Yakni tentang kisah ketokohan dan keteladanan dari sosok mulia Nabi Ibrahim ‘alayhissalam yang telah menunjukkan totalitas kecintaan dan pengorbanan kepada Tuhan Yang Esa, Allah SWT.
“Kita harus meneladani sosok Nabi Ibrahim as. Jadilah pemimpin yang berani dan tegas dalam mengambil kebijakan, utamanya untuk menyelamatkan jiwa rakyat di masa wabah ini. Karena Ia sadar, nyawa rakyat tak akan pernah tergantikan,” kata Syaikhu dalam sambutannya di acara Live Report Tebar 1 Juta Qurban Dr. Salim yang dilaksanakan secara daring, Kamis (22/7/2021).
Baca juga: PKS Ajak Semua Elemen Lakukan Politik Menyenangkan
Nabi Ibrahim ‘alayhissalam mendahulukan perintah Allah SWT, meski harus mengorbankan sesuatu yang paling Ia cintai dan nantikan kehadirannya di dunia selama puluhan tahun, yaitu anaknya terkasih Ismail ‘alayhissalam.
Keteladanan dan ketokohan Nabi Ibrahim ‘Alayhissalam, lanjut Syaikhu, harus menjadi inspirasi berharga bagi setiap kita hari ini. Terlebih dalam situasi sulit akibat pandemi Covid-19, bangsa ini membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki ketokohan dan keteladanan agar mampu keluar dari krisis.
“Pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompoknya, mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya,” tegas Syaikhu.
Namun nyatanya, tambah Syaikhu lagi, banyak berbagai kebijakan penanganan pandemi yang menuai catatan. Terbaru, kasus PPKM yang tak penuhi target, korban semakin banyak, konsistensi sikap pemerintah tampak hanya sekadar ubah judul kebijakan saja, dari PSBB ke PPKM darurat ke PPKM berlevel, tapi substansi menyelesaikan masalah tak kunjung jelas. Ribuan triliun rupiah sudah dipakai, tapi masih dalam kondisi susah.
“Ini sangat disayangkan. Presiden RI seharusnya melaksanakan kewajiban konstitusional melindungi seluruh Rakyat Indonesia,” ujar Syaikhu.
Baca juga: Saling Lempar Tanggung Jawab, PKS Minta Presiden Turun Tangan Hentikan Masuknya TKA Asing
Apalagi masyarakat dunia sudah mendapatkan Indoneeia sebagai episentrum covid-19. Banyak negara sudah tutup pintu terhadap kedatangan dari Indonesia, bahkan beberapa negara sudah mengevakuasi warganya dari Indonesia. Pemerintah harus lebih serius dan fokus laksanakan amanat konstitusi atasi krisis multidimensi ini.
“Sudah saatnya Presiden Jokowi mengambil kepemimpianan langsung, selamatkan Bangsa dan Negara Indonesia dari pandemi Covid-19 dan segala dampak negatifnya,” pungkas Syaikhu.
Hadir dalam acara ini Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid, Mohamad Sohibul Iman, Ahmad Heryawan, Suharna Surapranata, Ketua MPP Suswono dan jajaran DPP PKS seperti Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy.
Beritaneka.com—Polemik masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mencuat akhir-akhir ini. Terkuak di saat negara kembali mengeluarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali. Tentu ini menuai kecaman dari banyak kalangan.
Salah satunya berasal dari anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi saat dihubungi pada Selasa (6/7/2021) yang menyebut berbagai lintas kementerian mulai dari kemenhub sampai kemenlu saling lempar tanggung jawab. Akibatnya, kerja keras pemerintah baik lokal atau nasional terkait PPKM Darurat ini dikhawatirkan tidak tercapai dan akan membuka kembali serangan pandemi gelombang ketiga. Menyikapi seriusnya hal itu, dia meminta presiden harus turun tangan langsung dan secara tegas mengeluarkan sikap.
“Serangan pandemi Covid-19 gelombang kedua ini cukup kuat. Langkah pemerintah untuk mengeluarkan PPKM Darurat di beberapa provinsi itu dinilai sudah tepat. Namun yang kita kecewakan, di saat dalam negeri sedang melakukan pengetatan kegiatan masyarakat, tiba-tiba kita mendapat kabar ada ratusan TKA yang masuk ke Indonesia. Tentu ini membuat kita semua kecewa” terang Syahrul Aidi.
Baca juga: PKS Ajak Semua Elemen Lakukan Politik Menyenangkan
Saat ini terjadi disparitas besar antara kecepatan laju kematian imbas Covid-19 dengan kecepatan koordinasi dan kepemimpinan pemerintah dalam penanganan Covid-19, koordinasi perlu langsung di tangan Presiden. Untuk itu, kata Syahrul Aidi, presiden harus memimpin langsung dan tegas atas hal ini. Jalur internasional sebagai pintu masuk TKA ini segera ditutup. Kapan perlu presiden keluarkan Perpres terkait hal ini.
“Makna darurat dalam PPKM darurat tidak bisa dikoordinasikan oleh selain presiden. Apabila varian delta dari Covid-19 ini diumpamakan sebagai serangan masif terhadap keselamatan rakyat Indonesia, maka presiden-lah yang harus bertanggungjawab penuh dan memimpin serangan balik mengatasi varian delta, bukan pembantu Presiden.” terangnya.
Terkait pembatasan kedatangan luar negeri, Syahrul Aidi menilai pemerintah dapat berkaca dari kebijakan negara Hongkong atau Taiwan yang langsung menutup akses penerbangan internasional dari Inggris dan India akibat adanya varian Covid-19 baru. Beberapa fakta juga menunjukkan bahwa Covid-19 khususnya varian Delta yang berasal dari luar negeri memiliki karateristik cukup mudah menyebar. Bahkan diduga lonjakan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia adalah akibat Covid-19 varian Delta tersebut.
Baca juga: Memiliki Kesamaan Pandangan, PKS Siap Dukung Tokoh Muhammadiyah Jadi Pahlawan Nasional
“Oleh sebab itu perjalanan internasional baik itu melalui moda darat, laut dan udara harus dilarang, karena selama ini telah terbukti bahwa sumber Covid-19 dan beberapa variannya memang selalu berasal dari luar negeri.” terangnya.
Dilarangnya TKA asing masuk ke Indonesia menurut Syahrul Aidi harusnya dijadikan momen untuk menyerap tenaga kerja lokal yang saat ini banyak terimbas PHK akibat pandemi Covid-19.
Beritaneka.com—Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tinggal hitungan minggu. Berbagai persiapan pun dilakukan. Salah satunya menyiapkan hewan kurban. Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu menyerahkan hewan kurban di Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Barat, Ahad (20/6/2021).
Penyerahan hewan kurban dilakukan di Banyusari, Karawang. Hewan kurban berupa sapi ini untuk masyarakat di tiga kabupaten yang menjadi dapil Syaikhu, yakni Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta.
“Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan hewan kurban untuk masyarakat di dapil. Semoga berkah dan bermanfaat,” ujar Syaikhu.
Baca juga: PKS Ajak Semua Elemen Lakukan Politik Menyenangkan
Syaikhu mengajak masyarakat, khususnya umat Islam untuk berkurban jika ada kemampuan. Apalagi di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
“Ayo kita berkurban jika ada kemampuan. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Syaikhu lagi.
Berkurban, lanjut Syaikhu, selain bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah SWT untuk meneladani Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as, juga wujud kepedulian sosial kita kepada sesama.
Baca juga: KPK Dilemahkan, PKS: Berdampak Buruk Terhadap Investasi
“Hewan kurban jadi bukti komitmen kita peduli kepada masyarakat sekitar,” tegas Syaikhu.
Tokoh Masyarakat Karawang Zaini mengucapkan terimakasih kepada Syaikhu yang kembali menyerahkan hewan kurban untuk masyarakat.
“Tahun lalu beliau juga berkurban untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Terimakasih kepada Pak Ustadz Syaikhu,” ujarnya.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak seluruh pihak diberbagai sektor untuk mewujudkan dunia politik yang asyik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat bersilaturahim dengan Ketua Yayasan Universitas Sultan Agung Semarang Habib Hasan Toha dan jajaran pengurus Kampus Unissula pada hari Jumat, minggu kedua Juni 2021.
PKS menyampaikan bahwa persatuan dan kerjasama tiap elemen keumatan menjadi salah satu faktor membangun kestabilan sosial dan iklim Politik yang menyenangkan.
“Membangun Indonesia ini tidak bisa hanya sendiri, Partai Politik sendiri tidak bisa. Butuh peran dari semua Elemen. Apalagi dengan kondisi Politik yang tidak memungkinan. Bisa jadi lewat pergerakan sosial diluar Partai dapat memepengaruhi kebijakan yang kurang tepat. Lewat Mimbar akademik Kampus misalnya, Kita butuh Itu biar Politik ini Asyik,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat Diskusi dengan Habib Hasan Toha dan Rektor Unissula Bedjo Santoso.
Baca juga: KPK Dilemahkan, PKS: Berdampak Buruk Terhadap Investasi
Keterlibatan masyarakat dalam membangun Indonesia, menurut Ahmad Syaikhu bisa dimulai dari terbukanya diri untuk ikut berpolitik. Tidak harus masuk dalam partai politik, tetapi bagaimana menggunakan profesionalitasnya untuk berpolitik. Pada kesempatan itu juga ia mengajak struktur PKS untuk menggandeng akademisi untuk menyusun dan membahas peraturan.
“Tidak perlu masuk partai semua, untuk yang fokus di kesehatan kawal kebijakan tentang kesehatan. Seseorang profesional di bidang akademik, bantu dengan naskah akademik dan riset yang menunjang sebuah kebijakan. Jadi bisa bersinergi membangun Indonesia,” Jelasnya
Silaturahim ini merupakan serangkaian kunjungan kerja dan silaturahim kebangsaan Presiden PKS di Jawa Tengah. Selain bertujuan membuka ruang komunikasi, kegiatan ini juga menjadi langkah awal kolaborasi PKS dan Yayasan Unnisula untuk membangun program-program keumatan.
“Kekokohan Iman dalah satunya dari faktor ekonomi ummat. Untuk membangun ekonomi yang baik, maka kestabilan sosial, keamanan harus kita jaga bersama. Mewujudkan kemakmuran harus menjadi visi bersama,” ujar Ahmad Syaikhu.
Baca juga: Silaturahim dengan Sri Sultan dan PP Muhammadiyah, DPP PKS Perkenalkan Pengurus dan Lambang Baru
Pernyataan tersebut disambut baik oleh Ketua Yayasan Universitas Sultan Agung, Habib Hasan Toha, membangun kestabilan ekonomi masyarakat, sangat perlu adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik, khususnya pada sektor penanganan Covid-19. Persatuan ummat menjadi kunci,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Rektor Unnisula, Bedjo Santoso, dalam membangun kemakmuran rakyat, perlu adanya kerjasama tiap elemen. “Buat program yang memang dibutuhkan masyarakat, kita sebagai pilot project. Membangung ekosistem halal, memerlukan kerjasama yang baik, proporsional dan profesional,” tuturnya.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut sengkarut tidak lolosnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan telah mencitrakan gelagat regresi penegakan hukum. Bukan hanya itu, kisruh ini juga secara telak memukul demokrasi dan proses pembangunan ekonomi Indonesia.
Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP PKS Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, KPK patut diperhatikan serius lantaran eksistensinya menyangkut seluruh aspek aspiratif publik, terutama soal tata kelola negara yang bebas dari pencoleng ekonomi.
“KPK adalah spiral dari reformasi. Ia lahir dan dianggap sebagai langkah konkret untuk tidak mengulang praktik KKN yang subur di masa Orde Baru. Bisa diartikan bahwa kehadiran KPK sejalan dengan demokrasi kita. Jika KPK dilemahkan, dengan sendirinya demokrasi kita bergerak mundur dan tentu akan banyak masalah yang berpotensi muncul,” kata Farouk Alwyni dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.
Baca juga: KPK Dilemahkan, PKS: Berdampak Buruk Terhadap Investasi
Masalah-masalah tersebut, kata dia, terutama dapat dikonfirmasi dari laporan terbaru Transparency International, di mana Indeks Persepsi Korupsi Indonesia melorot menjadi 37 poin pada tahun 2020 dibanding 40 poin di tahun sebelumnya.
Pada laporan lembaga yang sama, didapati pula adanya problem administrasi yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat suap layanan publik mencapai 30 persen, atau tertinggi ketiga di Asia setelah Kamboja dan India.
Sementara dalam koridor politik, tingkat politik uang (vote buying) pemilu juga sangat tinggi yakni sebesar 26 persen. Hampir dua kali lipat rata-rata Asia yaitu 14 persen.
“Indeks-indeks ini penting diperhatikan. Bagaimanapun, telah menjadi sebuah norma bagi lembaga internasional bahwa korupsi adalah satu tantangan kritis bagi pembangunan di negara-negara berkembang,” kata Farouk.
Maka PKS menilai patut disayangkan jika KPK yang merupakan jawaban dari persoalan tersebut justru dilemahkan oleh kekuatan gelap status quo yang ingin melanggengkan korupsi di Indonesia. Apalagi, pegawai-pegawai yang disingkirkan oleh TWK ini merupakan orang-orang terbaik di bidangnya.
Dari 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dari hasil TWK, di antaranya untuk disebutkan ialah: Rizka Anungnata dan Novel Baswedan (memproses kasus korupsi Harun Masiku); Andre Dedi Nainggolan dan Praswad Nugraha (kasus bansos COVID-19); Harun Al Rasyid dan Marc Falentino (kasus Nurdin Abdullah); serta Budi Sukmo Wibowo dan Afief Yulian Miftach (kasus rekening gendut Budi Gunawan).
“Ada kesan kuat bahwa TWK hanya menjadi instrumen politik untuk menargetkan para pegawai yang punya komitmen dan integritas pemberantasan korupsi yang tinggi,” kata lulusan New York University ini.
Dalam hal itu, Farouk juga mengatakan perlu ada upaya menyigi dampak-dampak dari TWK secara lebih mendalam. Tes tersebut mengandung sekian kontroversi mengingat banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan konsep wawasan kebangsaan itu sendiri.
Tes TWK yang disponsori Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan-RB ini bahkan mempertanyakan soal-soal yang sensitif yang menyangkut keyakinan agama seseorang, di mana itu sebetulnya telah diatur dalam Pasal 29 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945.
“Jadi tes TWK selain cacat secara moral dan etik, juga melanggar undang-undang dasar yang mengatur kebebasan beragama,” kata Farouk.
“TWK juga telah memunculkan buntut amat beragam, mulai dari adanya narasi radikalisme dan cap taliban, sampai terbukanya ruang perdebatan terkait kesetiaan para pegawai terhadap bangsa. Meski tuduhan-tuduhan itu pada akhirnya tak terbukti, tapi telanjur mencoreng nama baik para pegawai KPK,” lanjutnya.
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Ia menegaskan, harusnya negara tak abai dengan cacat prosedur yang dilakukan oleh BKN dalam TWK itu. Dampak tercorengnya nama baik para pegawai, bahkan semestinya, adalah merupakan tanggung jawab negara untuk memulihkannya.
Dalam hal ini PKS menilai sudah saatnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara melakukan public address yang lebih dari sekadar memberi nasihat. Apa yang diucapkannya pada Senin, 17 Mei 2021 silam, dengan menyebut bahwa hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK yang tak lolos tes, faktanya kurang teresonansi secara positif dalam percakapan publik.
Farouk mengatakan ada tiga hal krusial yang perlu dibuktikan dalam public address presiden. Pertama, Presiden perlu membuktikan bahwa ia mendengarkan suara rakyat yang ingin melihat KPK kembali bertaji.
“Presiden pernah begitu teguh membela KPK seperti saat Novel Baswedan disiram air keras pada 2017 lewat respons sigapnya membentuk tim pencari fakta. Dan kini ia perlu mengulanginya lagi,” kata Farouk.
Kedua, Presiden harus mengonsolidasikan semua bawahannya yang terlibat dalam sengkarut KPK. “Presiden Jokowilah yang paling bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi selama masa pemerintahannya. Dalam konteks ini pada intinya jangan sampai timbul kesan bahwa ia sebagai Kepala Negara tidak bisa mengendalikan aparatnya sendiri,” lanjutnya.
Ketiga, Presiden perlu memberikan perlindungan kepada para pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK, baik itu perlindungan hukum, pemulihan martabat dan nama baik, serta memastikan keamanan nyawa mereka.
“Yang terpenting adalah public address Presiden Jokowi harus mampu jadi penggenap polemik sekaligus awal baru bagi semangat pemberantasan korupsi. Energi bangsa kita sudah demikian terkuras dalam kisruh ini, sementara di luar sana masih banyak kasus korupsi yang mesti segera diselesaikan,” pungkas Farouk Alwyni.
Beritaneka.com—Pelumpuhan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berdampak buruk bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Situasi itu berdampak pada sisi investasi. Kisruh KPK secara langsung akan membentuk cara pandang dunia bisnis internasional. Investor akan melihat Indonesia sebagai tempat yang tidak atraktif untuk menanam modal dan melakukan bisnis.
“Persoalan pembebastugasan 75 pegawai KPK dengan dasar yang tidak jelas harus disadari bukan sekadar persoalan kepegawaian, tetapi lebih dari itu persoalan yang dapat berakibat buruk bagi perekonomian Indonesia,” ujar Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Investasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/6/2021).
Baca juga: Memiliki Kesamaan Pandangan, PKS Siap Dukung Tokoh Muhammadiyah Jadi Pahlawan Nasional
Dalam penjelasan alumnus New York University ini, negara dengan iklim koruptif akan diasosiasikan sebagai high cost economy oleh para investor. Hal itu dengan terang menggambarkan bahwa efisiensi investasi di negara tersebut akan tidak optimal.
“Investor tentu ikut menilai peta korupsi di suatu negara. Semakin tinggi tingkat korupsi, semakin besar ongkos investasi. Dan negara seperti ini tidak sesuai dengan habitus pebisnis yang mementingkan efisiensi biaya,” katanya.
Farouk menjelaskan, salah satu indikator perlu diperhatikan paling pertama adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang turun semula 40 menjadi 37 di tahun 2020. Dari segi peringkat, Indonesia (peringkat 102) setara Gambia (102) dan beberapa tingkat lebih buruk dari Ethiopia (92). Ini merupakan penurunan indeks terparah dalam dua dekade terakhir.
“IPK yang jeblok ini menyebabkan apa yang disebut sebagai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia kalah dari negara lain terutama di wilayah ASEAN. ICOR Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 6,8 persen, kalah dari Vietnam yang ada di angka 3,7 persen; Filipina 4,1 persen; dan Malaysia 5,4 persen.” Kata mantan Direktur Bank Muamalat ini.
Umumnya diakui bahwa ICOR yang ideal adalah mendekati atau di kisaran angka 3 persen. ICOR sendiri adalah gambaran seberapa besar investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Makin rendah angka ICOR, maka makin efisien sebuah investasi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, itu berarti investasi tak efisien.
Lebih lanjut, Farouk menjelaskan bahwa ICOR juga sangat dipengaruhi soal kemudahan dalam berbisnis. Namun praktik yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Banyak investor merasa ada problem struktural yang membuat mereka mau tidak mau harus berhadapan dengan birokrat korup pemburu rente.
“Dalam perspektif investor asing, mereka tidak banyak pilihan atas sektor riil investasi di Indonesia yang suka tidak suka membuatnya harus berhadapan dengan praktik kartel, monopoli, dan lobi-lobi bisnis yang ongkosnya tidak sedikit,” kata Farouk Alwyni.
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Secara ringkas, Partai Keadilan Sejahtera menilai kisruh KPK perlu diwaspadai sebagai sinyalemen yang memperburuk berbagai lapis masalah, mula-mula adalah kepastian hukum. Buruknya kepastian hukum akan membuka celah korupsi, di mana hal itu pada gilirannya membuat investor asing menganggap Indonesia sebagai pasar yang harus dihindari.
“Pekerjaan beratnya adalah bukan hanya investor asing yang perlu diyakinkan. Investor domestik pun perlu ditahan agar tidak menanamkan modalnya ke luar negeri,” katanya.
PKS menyarankan Presiden Jokowi dapat mengambil tindakan yang menentukan untuk mencegah para bawahannya melakukan pelumpuhan KPK seenaknya sendiri. Farouk mengatakan, faktor kepemimpinan mestinya dapat lebih ditegaskan dalam isu semacam ini.
“PKS menganggap pemecatan 75 pegawai KPK sejatinya adalah bagian dari persoalan pembangunan Indonesia, yakni, apakah kita akan tetap jadi negara dunia ketiga dengan institusi koruptif yang menciptakan high cost economy, atau ingin keluar dari keterbelakangan dan masuk ke jajaran negara maju dengan penerapan tata kelola yang baik. Presiden dalam hal ini harus mampu menunjukkan kepemimpinannya,” tukas Farouk Alwyni.
Beritaneka.com—Kalangan anggota DPR meminta pemerintah agar berhenti menguji kesabaran rakyat dengan membatalkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok.
“Rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok tersebut harus dibatalkan. Pemerintah harus peka dengan kondisi masyarakat saat ini. Berhentilah menguji kesabaran rakyat dengan membuat kebijakan yang tidak masuk akal,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Kamis, (10/06).
Menurut Netty, kebijakan tersebut tidak masuk akal karena dapat menambah beban rakyat yang sedang sulit di tengah pandemi.
“Kebijakan ini akan menaikkan harga sembako dan tentunya makin membebani masyarakat yang sedang terengah-engah karena dampak pandemi. Saat ini banyak masyarakat yang hidup susah karena penghasilan menurun atau kehilangan pekerjaan. Daya beli masyarakat juga merosot. Ini kebijakan yang tidak pro rakyat,” paparnya.
Baca juga: Politisi PKS Dorong Pemerintah Perjuangkan Anggaran Pendidikan Agama yang Adil dan Memihak
Netty mengingatkan pemerintah agar berpikir keras dalam mencari sumber pendapatan negara, jangan cari cara mudahnya saja.
“Apakah pemerintah sudah tidak tahu lagi cara mencari sumber pendapatan negara kecuali dengan menarik pajak dari rakyat? Sembako pun dipajaki dan dinaikkan nilai pajaknya. Dengan jumlah penduduk yang besar, menarik pajak dari rakyat memang menjadi cara mudah mengumpulkan uang,” tandasnya.
Menurut Netty, seharusnya pemerintah kreatif mencari sumber pendapatan negara lainnya dan serius melakukan efesiensi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan tidak terjadi korupsi dan kebocoran anggaran, alih-alih cari cara gampang dengan menarik pajak dari rakyat.
Netty mengingatkan pemerintah akan tugasnya untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, bukan malah menimbulkan kesengsaraan.
“Pengenaan PPN sembako akan membuat rakyat kian tercekik. Jumlah keluarga miskin akan bertambah dan pasti berdampak pada standar kesehatan. Kita khawatir banyak keluarga akan kesulitan memenuhi standar gizi untuk anak-anak, bahkan dapat mengancam naiknya angka stunting dan gizi buruk. Saat ini saja angka stunting dan gizi buruk kita masih tinggi, bahkan stunting kita nomor empat tertinggi di dunia,” ujar Netty yang selama 10 tahun bergelut dengan pembinaan keluarga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat 2008 – 2018.
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Diketahui pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017. Barang itu meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.
Beritaneka.com—Partai Keadilan Sejahterah (PKS) mengapresiasi sikap konsisten dan tegas PP Muhammadiyah dalam merespons berbagai isu-isu strategis nasional seperti isu pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, demokrasi, Palestina dan keadilan ekonomi.
PKS dan Muhammadiyah memiliki kesamaan pandangan pada beberapa isu nasional. Dalam isu anti-korupsi misalnya. PKS dan Muhammadiyah memiliki satu kesamaan bahwa agenda pemberantasan korupsi tidak boleh dilemahkan.
“Kami memandang bahwa Tes Wawasan Kebangsaan juga sebuah kebijakan yang tidak tepat, karena membenturkan nasionalisme dengan hak beragama warga. Selain itu, Tes Wawasan Kebangsaan dalam penyelenggaraanya tampak terlihat ada upaya untuk semakin melemahkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu, usai pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan jajaran PP Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Selasa (8/6/2021).
Baca juga: Silaturahim dengan Sri Sultan dan PP Muhammadiyah, DPP PKS Perkenalkan Pengurus dan Lambang Baru
Dalam isu perlindungan HAM dan demokrasi, PKS-Muhammadiyah juga memiliki banyak kesamaan pandangan. Syaikhu berpendapat perlindungan HAM dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun. Dunia internasional juga mencatat hal yang sama bahwa demokrasi di Indonesia sudah masuk dalam kategori demokrasi cacat.
Transisi demokrasi di Indonesia gagal memasuki fase konsolidasi demokrasi yang matang dan sehat. Tampak ada upaya untuk melakukan putar haluan ke arah otoritarianisme seperti era Orde Lama dan Orde Baru.
“Dalam isu Palestina, kami sangat hormat dan bangga atas sikap Muhamamdiyah yang tidak hanya konsisten dalam sikap politik tetapi juga bergerak nyata dalam membantu suadara-saudara kita di Palestina dengan menggalang bantuan dana hingga mencapai sekitar 30 M lebih. Luar biasa! Semoga Allah SWT semakin memberikan keberkahan buat Muhammadiyah,” kata dia.
Dalam isu ekonomi, PKS-Muhamamdiyah juga banyak titik temu pandangan. Pandangan ekonomi PKS didasarkan kepada ekonomi konstitusi. Dimana keadilan dan kedaulatan ekonomi harus menjadi pedoman dan pijakan. Oleh karena itu, PKS konsisten menolak upaya liberalisasi ekonomi melalui UU Cipta Kerja.
“Kami menuntut keadilan ekonomi bagi para pekerja dan buruh yang dimarginalkan demi kepentingan investasi. Harus ada titik keseimbangan antara kepentingan pemodal atau investor dengan kepentingan pekerja dan buruh serta perlindungan lingkungan hidup,” ungkap dia.
Sikap Muhammadiyah yang tegas dalam penolakan RUU HIP, Penolakan PP soal Investasi Miras, Penghilangan Frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, Hilangnya kewajiban pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia, iman takwa dan akhlak mulia dalam PP Sistem Pendidikan Nasional, sangat membantu PKS dalam perjuangan di parlemen.
Secara khusus, PP Muhammadiyah meminta kepada PKS agar setiap draf RUU yang bergulir di parlemen naskah akademik bisa disampaikan ke PP Muhammadiyah guna memberikan kajian dan masukan.
“Saya kira ini positif, Muhammadiyah memiliki 170 perguruan tinggi sehingga bisa membantu memberikan kajian yang lebih mendalam terhadap sebuah RUU,” kata dia.
Baca juga: Politisi PKS Dorong Pemerintah Perjuangkan Anggaran Pendidikan Agama yang Adil dan Memihak
PKS juga mendukung usulan PP Aisyiyah terhadap dua tokoh Aisyiyah (Hayinah dan Munjiyah) sebagai Pahlawan Nasional. Sebelumnya PKS juga mendukung pengusulan Mr Kasman Singodimejo sebagai Pahlawan Nasional. PKS siap menyampaikan aspirasi Muhammadiyah untuk diperjuangkan dalam proses politik di parlemen.
“Mohon doa dan dukungannya, saat ini kami sedang memperjuangkan RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama agar tidak ada lagi ketidakadilan hukum dan diskriminasi terhadap Ulama, Kiyai, maupun Cendekiawan Muslim, serta penodaan terhadap simbol-simbol agama. Juga, kami sedang memperjuangan RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai komitmen kita dalam menegakkan nahi munkar dan demi masa depan generasi bangsa ke depan,” kata dia.
Beritaneka.com—Jajaran DPP PKS dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu akan melanjutkan Silaturahim Kebangsaan ke DI Yogyakarta dengan mengunjungi Gubernur DIY Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X kemudiaan bertemu dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin dan Selasa Juni 2021.
Jajaran DPP PKS akan bertandang ke DIY dalam rangka melanjutkan Silaturahim Kebangsaan yang sudah digelar sejak Ramadhan tahun ini.
“Kita ingin mendengar masukan tokoh bangsa, ulama dan cendekiawan Muslim. Kami bahagia kemarin Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X berkenan hadir dalam Rakerwil PKS DIY dan memberikan masukan berharga untuk PKS. Sebab itu DPP PKS ingin sowan dan kulonuwun untuk mendengar masukan lebih dalam,” tutur Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Senin (7/6/2021).
Baca juga: Pegawai KPK Disingkirkan, Presiden PKS: Kesadaran Nurani Publik Tersakiti
Usai bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan pengurus DPP akan bertandang ke kantor PP Muhammadiyah bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir beserta jajaran PP Muhammadiyah.
“Alhamdulillah Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkenan menerima kami langsung dari tempat lahirnya Muhammadiyah di Yogyakarta. Kami tentu ingin banyak masukan dari organisasi Islam yang perannya terhadap bangsa ini amat besar bahkan sejak sebelum kemerdekaan,” sebut Habib Aboe.
Beberapa agenda yang akan dibicarakan dalam Silaturahim Kebangsaan ke DI Yogyakarta adalah memperkenalkan pengurus baru DPP PKS periode 2020-2025 serta lambang, hymne dan mars PKS yang baru.
Baca juga: Pilpres 2024 Memiliki Tiga Rasa, PKS Siapkan Tiga Strategi
“Seperti yang disampaikan Sri Sultan kepada teman-teman PKS DIY ada semangat keterbukaan. PKS juga beberapa kali menggelar agenda nasional di Yogyakarta dengan berbagai sajian kebudayaan dan kebangsaan yang lekat dengan keseharian warga Yogyakarta,” kata Habib Aboe.